Articles by "Hari Jadi Indramayu"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, CakraLensa.com – Pelaksanaan Indramayu Expo 2026 menjadi sorotan setelah muncul keluhan terkait tarif penyewaan lapak yang dinilai berpotensi membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap praktik yang justru berpotensi membuat pedagang merugi di tengah kegiatan yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bupati Lucky bahkan meminta media untuk menelusuri persoalan tersebut hingga tuntas agar seluruh informasi dan dugaan yang berkembang dapat diklarifikasi berdasarkan bukti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif penyewaan lapak di Indramayu Expo 2026 disebut berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stan. Area kegiatan tersebut mencakup berbagai jenis stan, mulai dari stan bisnis, UMKM binaan, instansi pemerintah, hingga pasar kerakyatan.

Besaran tarif tersebut memunculkan pertanyaan mengenai total penerimaan dari penyewaan lapak serta kesesuaiannya dengan kewajiban retribusi atau penerimaan daerah yang berlaku.

Jika asumsi penerimaan kotor mencapai Rp420 juta hingga Rp600 juta, angka tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data jumlah stan, kontrak penyewaan, bukti pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hingga kini, angka tersebut masih berupa estimasi yang memerlukan verifikasi.

Bupati Indramayu Lucky Hakim angkat bicara seusai menghadiri kegiatan di DPRD Indramayu, Jumat (16/10/2026). Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurut Lucky, kegiatan tersebut dirancang untuk mempertemukan banyak pelaku usaha agar mereka memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan justru terbebani biaya yang terlalu tinggi.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pelaksanaan kegiatan daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa biaya yang dibebankan kepada pedagang sebanding dengan manfaat dan fasilitas yang mereka terima.


Lucky juga menyoroti kemungkinan adanya kesenjangan antara laporan yang diterima pimpinan daerah dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Ia menilai laporan yang diterima Bupati dan Sekretaris Daerah selama ini terkesan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan baik. Karena itu, ia meminta media untuk menggali informasi lebih dalam dan mengumpulkan bukti terkait dugaan penyimpangan yang muncul.

“Sebab laporan yang sampai ke meja Sekda dan meja saya mungkin semuanya dianggap baik-baik saja. Maka dari itu, kami minta teman-teman media untuk melakukan investigasi dan tolong di-follow up. Kalau sudah ada kerangkanya beserta bukti-bukti, kita akan tindak lanjuti. Apakah ini ada sanksi administrasi, sanksi hukum, atau tagihan mana uang untuk PAD-nya,” tambah Lucky.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Indramayu Expo 2026.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administratif, perjanjian dengan vendor, dan transaksi di lapangan, pemerintah daerah perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab serta menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah hal yang perlu diperjelas antara lain dasar penetapan tarif, mekanisme penarikan biaya, isi perjanjian antara panitia dan vendor, serta kewajiban penerimaan daerah apabila memang berlaku dalam kegiatan tersebut.

Bagi pelaku UMKM, mengikuti pameran seharusnya menjadi kesempatan untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan pendapatan. Namun, biaya awal yang tinggi berpotensi mengurangi keuntungan, terutama bagi pedagang kecil dengan modal usaha terbatas.

Jika tarif sewa mencapai jutaan rupiah, pedagang harus memperoleh omzet yang cukup untuk menutup biaya tersebut sebelum benar-benar mendapatkan keuntungan. Risiko kerugian juga meningkat apabila informasi mengenai tarif, fasilitas, dan potensi penjualan tidak disampaikan secara jelas sejak awal.

Karena itu, transparansi tarif dan kejelasan mekanisme penyewaan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak pelaku usaha.

Lucky mengaku turut mendengar keluhan masyarakat yang beredar melalui media sosial. Ia berharap tidak ditemukan unsur penipuan maupun pemerasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan tidak ada unsur ke penipuan atau pemerasan. Orang diiming-imingi begitu masuk, lalu ditagih, itu kan namanya dikerjain. Saya juga sempat mendengar keluhan di media sosial. Saya tidak tahu teknis sampai ke situ, tapi ini harusnya tidak membebani UMKM. Tolong teman-teman media kejar terus!” pungkasnya.


Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penelusuran terhadap seluruh mekanisme penyelenggaraan acara, termasuk hubungan kerja antara panitia, vendor, dinas terkait, dan pihak lain yang terlibat.

Meski demikian, dugaan penyimpangan maupun kemungkinan adanya pelanggaran hukum belum dapat disimpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan transaksi yang relevan.

Panitia pelaksana, vendor, dan dinas terkait juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen pertanggungjawaban agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif.

Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bahwa setiap pungutan dalam penyelenggaraan kegiatan publik harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Indramayu Expo 2026 semestinya menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi daerah, bukan justru menimbulkan beban yang mengurangi peluang keuntungan bagi pelaku UMKM.

Ketika Bupati Indramayu sendiri meminta persoalan ini ditelusuri, publik kini menantikan tindak lanjut konkret untuk menjawab pertanyaan mengenai penetapan tarif, aliran dana, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Indramayu Expo dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kegiatan daerah. (WH/Red)


Indramayu, CakraLensa.com — Perayaan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499 yang seharusnya menjadi panggung komitmen pelayanan publik dan pesta rakyat, mendadak berubah menjadi panggung bancakan finansial yang berbau busuk. Ajang tahunan Indramayu Expo 2026 diduga kuat telah dikomersialisasi secara ugal-ugalan oleh oknum panitia pelaksana demi mengeruk keuntungan sepihak, menyulap fasilitas negara menjadi mesin peras terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Praktik penggalangan dana ilegal ini terkuak langsung dari mulut Ketua Panitia Pelaksana, Dikdik. Dalam pengakuannya, Dikdik gamblang membeberkan komersialisasi lapak di kawasan publik tersebut yang tarifnya dipatok sangat fantastis.

Dari total ratusan lapak yang dikelola terdiri dari 15 stand zona bisnis, 15 stand UMKM binaan, 16 stand dinas, sekitar 120 stand pasar kerakyatan, dan 20 stand di area lapangan basket. Pedagang dipaksa merogoh kocek dalam-dalam, berkisar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stand.

Guna mencuci tangan dari bayang-bayang hukum, panitia berdalih bahwa komersialisasi itu merupakan "permainan" pihak ketiga (vendor).

"Itu versi vendor, Bang. Jadi panitia tidak menjual (langsung). Pengelolaannya diserahkan ke vendor. Tarifnya variatif, ada yang Rp3,5 juta sampai Rp4 juta," alibi Dikdik saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).


Namun, kedok "lempar batu sembunyi tangan" ini runtuh seketika. Dikdik tak bisa membantah bahwa seluruh aliran uang panas dari beberapa para pedagang tersebut tetap dipungut dan dikumpulkan secara fisik oleh panitia di dalam sekretariat resmi, sebelum diklaim diteruskan ke pihak vendor. Panitia berakrobat seolah hanya menjadi "kasir penampung" di atas lahan publik milik negara.

Kekejaman skema komersialisasi ini makin benderang saat dibenturkan dengan dokumen resmi milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan Surat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu Nomor: 400.4.11.3/ 1288 /Bidor tertanggal 2 Oktober 2026 perihal Informasi Penggunaan Prasarana Olahraga, terungkap fakta hukum yang sangat menohok:
  1. Payung Hukum Jelas: Penggunaan Kawasan GOR Singalodra berlandaskan Perda Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2025 dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Kewajiban Setoran Hanya Rp20 Juta: Pemohon/Panitia Indramayu Expo 2026 hanya diwajibkan menyetor retribusi daerah sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah (Bank BJB No. Rec. 0003948706001).
  3. Bukan Izin Pelaksanaan: Pembayaran Rp20 juta tersebut hanyalah syarat dasar izin penggunaan prasarana, bukan jaminan legalitas untuk mengeruk untung pribadi dari pedagang.
Matematika sederhana menelanjangi kebohongan ini: Jika terdapat sedikitnya 120 hingga 150 stand yang ditarik sewa Rp3,5 juta hingga Rp4 juta, omzet kotor yang diraup panitia mencapai angka fantastis Rp420 juta hingga Rp600 juta!

Sementara yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan resmi daerah hanyalah Rp20 juta. Terdapat selisih dana gelap bernilai ratusan juta rupiah yang menguap tanpa pertanggungjawaban publik. Ini bukan lagi sekadar salah kelola, melainkan indikasi kuat perampokan hak daerah dan pemerasan berkedok pesta rakyat.

Skandal ini memantik amarah gelombang kritik. Didi salah satu pemerhati masyarakat, melepaskan tembakan konfrontatif dan menuding panitia pelaksana telah melakukan kejahatan jabatan dan pungutan liar (pungli) secara masif dan terstruktur.

"Ini tindakan biadab dan tidak tahu malu! Hari Jadi Indramayu yang mestinya dirayakan rakyat malah dijadikan ajang 'bancakan' dan perampokan berkedok expo oleh oknum panitia. Fasilitas negara mereka sewa ke pemda cuma Rp20 juta, tapi lalu mereka jual ke rakyat kecil sampai Rp4 juta per stand. Ini pemerasan namanya!" cercar Didi dengan nada tinggi.

Didi menegaskan bahwa alibi penunjukan vendor hanyalah tameng murahan untuk menghindari jerat pidana korupsi dan pungli.

"Panitia jangan merasa cerdik dengan berlindung di balik ketiak vendor! Lahan yang digunakan itu aset daerah, acaranya acara resmi pemerintah, lalu kenapa transaksinya pakai tarif 'preman'? Ke mana mengalirnya sisa uang ratusan juta itu? Ini jelas-jelas tindak pidana Pungli dan dugaan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang!" tegasnya.


Tak main-main, Didi sebagai pemerhati mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Indramayu, hingga Polda Jawa Barat untuk segera menyeret para pelaku ke ranah hukum.

"Kami tidak butuh klarifikasi manis atau alasan cengeng dari panitia. Kami mendesak Kejaksaan dan Polda Jabar untuk segera turun tangan! Periksa, tangkap, dan seret Ketua Panitia Dikdik beserta seluruh komplotannya serta pihak vendor! Usut tuntas aliran dana gelap ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan perayaan Hari Jadi Indramayu dikotorinya oleh komplotan pemburu rente!" pungkas Didi.

Hingga berita ini dipublikasikan, publik Indramayu menanti keberanian Bupati Indramayu Lucky Hakim dan ketegasan jajaran kepolisian serta kejaksaan untuk membongkar dan memenjarakan para oknum di balik skandal Indramayu Expo 2026.


Indramayu, CakraLensa.com — Ada yang janggal dalam peringatan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu. Di tengah prosesi sakral Jamasan Pusaka Dalem Darma Ayu Nagari (Wiralodra), yang menjadi bagian penting dari jejak sejarah daerah, justru para pejabat utama Kabupaten Indramayu yang diharapkan hadir tidak tampak di lokasi.

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga jajaran pimpinan DPRD Indramayu disebut tidak menghadiri prosesi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (2/10/2026).

Yang membuat persoalan ini semakin disorot, kegiatan tersebut bukan acara tanpa undangan.

Surat resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu tertanggal 29 September 2026 telah beredar. Surat bernomor 400.14.1.1/2994/Dikbud, ditandatangani secara elektronik oleh Pj. Sekretaris Daerah Aan Hendrajana Muljadi, secara resmi mengundang para pimpinan daerah dan instansi terkait untuk menghadiri Jamasan Pusaka.


Artinya, agenda tersebut telah masuk dalam rangkaian kegiatan resmi dan undangan telah disampaikan kepada para pejabat yang dituju.

Namun ketika prosesi berlangsung, sosok-sosok yang diharapkan menjadi representasi pemerintah daerah justru tidak terlihat.

Kondisi ini sontak memantik kekecewaan keluarga besar trah Raden Aria Wiralodra.

“Kalau Sejarah Sendiri Tak Dihargai, Lalu Apa yang Diperingati?”

Salah satu keturunan Raden Aria Wiralodra, Haris Solihin, tidak menutupi kekecewaannya.

Menurut Haris, ketidakhadiran para pejabat tersebut bukan sekadar persoalan absensi dalam sebuah acara. Jamasan Pusaka menyangkut warisan leluhur dan sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari identitas Kabupaten Indramayu.


“Dengan ketidakhadiran para pejabat di Kabupaten Indramayu dalam kegiatan ini, bagi kami cukup membuktikan bahwa masih kurang rasa memiliki dan kurang rasa menghargai sejarah yang ada di Kabupaten Indramayu,” ujar Haris.

Kritik tersebut menjadi semakin tajam karena prosesi Jamasan Pusaka digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu.

Bagi keluarga trah Wiralodra, ada ironi ketika pemerintah merayakan usia daerah melalui berbagai rangkaian seremoni, sementara salah satu tradisi yang berkaitan dengan akar sejarah dan peninggalan leluhur justru tidak dihadiri pejabat utama sebagaimana yang mereka harapkan.

Ia menilai pemerintah semestinya tidak hanya hadir ketika sejarah dikemas dalam seremoni besar, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari identitas daerah.

Meski kecewa, keluarga besar keturunan Raden Aria Wiralodra memastikan tradisi tersebut tidak akan berhenti hanya karena minimnya kehadiran pejabat.

Para trah, keluarga keturunan Wiralodra dan budayawan akan tetap menjalankan upaya pelestarian pusaka peninggalan leluhur.


Pesan yang disampaikan cukup jelas, pelestarian sejarah tidak boleh bergantung pada hadir atau tidak hadirnya pejabat.

Namun di sisi lain, mereka berharap pemerintah daerah tidak mengambil jarak dari sejarah yang menjadi bagian dari perjalanan Kabupaten Indramayu.

“Kami berharap pemerintah bisa lebih menghargai dan memperhatikan sejarah serta asal-usul daerah ini. Kami siap bersama-sama mendukung pemerintah, karena sebelum pemerintahan sekarang berdiri, sudah ada sejarah dan pemerintahan yang dibangun oleh para leluhur kita,” kata Haris.

Ketidakhadiran para pejabat dalam prosesi tersebut kini menyisakan pertanyaan yang belum terjawab.

Mengapa para pejabat yang telah menerima undangan resmi tidak hadir dalam Jamasan Pusaka Dalem Darma Ayu Nagari?


Apakah terdapat agenda lain yang bersamaan? Ataukah ada alasan tertentu yang membuat para pimpinan daerah tidak dapat menghadiri prosesi tersebut?

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun jajaran pimpinan DPRD.

Sementara itu, bagi trah Raden Aria Wiralodra, Jamasan Pusaka bukan sekadar acara tahunan.

Ini tentang bagaimana sebuah daerah memperlakukan sejarah yang melahirkan identitasnya sendiri.


Indramayu, CakraLensa.com — Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499 kembali diwarnai tradisi budaya yang sarat makna. Salah satunya adalah prosesi jamasan pusaka, ritual membersihkan benda-benda peninggalan leluhur yang hingga kini masih dijaga keberadaannya.

Bukan sekadar ritual tahunan, jamasan pusaka menjadi momentum untuk merawat warisan budaya sekaligus mempererat tali silaturahmi. Kegiatan tersebut mempertemukan para keturunan Mbah Buyut Raden Bagus Wiralodra, tokoh yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengatakan sejumlah pusaka bersejarah turut dijamas dalam prosesi tersebut. Pusaka-pusaka itu diyakini menjadi bagian dari peninggalan para leluhur yang dahulu digunakan dalam perjuangan di wilayah Indramayu.

“Ada beberapa pusaka yang dijamas, yang tentunya merupakan pegangan beliau pada saat dulu berjuang di Indramayu, serta beberapa pusaka lainnya seperti keris dan lain sebagainya,” ujar Caridin.

Menurutnya, keberadaan pusaka-pusaka tersebut bukan hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bagi generasi saat ini tentang perjuangan dan pengorbanan para leluhur dalam membangun daerah.

Karena itu, Caridin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak melupakan sejarah dan tetap menaruh rasa hormat terhadap para pendahulu.

“Kita harus menghormati dan menghargai leluhur kita, karena beliaulah yang menjadikan Indramayu seperti ini,” tegasnya.

Momentum Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499, lanjut Caridin, hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Peringatan hari jadi harus menjadi refleksi bersama untuk melihat berbagai capaian sekaligus kekurangan yang masih harus diperbaiki.


Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan dan bahu-membahu membangun Indramayu agar semakin maju.

Semangat menjaga warisan leluhur dan budaya, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan semangat membangun masa depan. Dengan demikian, nilai-nilai sejarah yang diwariskan para pendahulu tetap hidup, sementara Kabupaten Indramayu terus bergerak menuju daerah yang lebih baik dan maju.

Tradisi jamasan pun menjadi salah satu pengingat bahwa perjalanan panjang Indramayu tidak hanya tentang pembangunan hari ini, tetapi juga tentang menghargai jejak sejarah dan perjuangan para leluhur yang telah meletakkan fondasi bagi generasi penerus.


Indramayu, CakraLensa.com - Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499 kembali diwarnai kegiatan budaya dan tradisi leluhur. Salah satunya melalui prosesi Jamasan Pusaka Dalem Darma Ayu Nagari (Wiralodra) yang digelar di Kabupaten Indramayu, Rabu (1/10/2026).
‎
‎Prosesi jamasan berlangsung khidmat dengan melibatkan para trah dan pewaris Pusaka Dalem yang tergabung dalam Yayasan Raden Bagus Wiralodra (YRBW).

‎Sejumlah pewaris Pusaka Dalem turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Mayjen (Purn) R. Budhi Rachmat, R. Soedarto Kartasujatma dan R. Soetrisno Kartasujatma. Sementara itu, para pewaris pusaka diwakili oleh Pembina Yayasan Raden Bagus Wiralodra, R. Inu Danubaya.
‎
‎Raden Inu Danubaya merupakan tokoh masyarakat Indramayu sekaligus keturunan ke-12 Raden Bagus Arya Wiralodra, pendiri Kabupaten Indramayu. Ia lahir di Cirebon pada 16 Mei 1971 dan selama ini aktif dalam upaya menjaga serta melestarikan sejarah dan budaya leluhur Indramayu melalui Yayasan Raden Bagus Wiralodra.
‎
‎Prosesi diawali dengan penyerahan Pusaka Dalem dari petugas kepada Bupati Indramayu. Selanjutnya, pusaka diserahkan kepada R. Inu Danubaya selaku perwakilan pewaris.
‎
‎Setelah menerima pusaka, R. Inu kemudian memberikan mandat kepada juru pelihara (jupel) untuk melaksanakan prosesi jamasan. Pembersihan pusaka dilakukan secara khusus dengan tetap memperhatikan tata cara dan nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
‎
‎Setelah proses jamasan selesai, pusaka kembali diserahkan oleh juru pelihara kepada R. Inu Danubaya. Selanjutnya, pusaka tersebut dititipkan kembali kepada Bupati Indramayu untuk ditempatkan di tempat penyimpanan Pusaka Dalem Indramayu yang berada di lingkungan Pendopo Kabupaten Indramayu.
‎
‎R. Inu Danubaya mengatakan, jamasan pusaka bukan sekadar kegiatan membersihkan benda peninggalan leluhur secara fisik. Lebih dari itu, tradisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga warisan sejarah dan budaya Kabupaten Indramayu agar tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
‎
‎“Jamasan ini bukan hanya membersihkan pusaka secara fisik, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga, merawat dan menghormati warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah bagi Indramayu,” ujar Inu.
‎

‎Menurutnya, keterlibatan para trah dan pewaris dalam prosesi jamasan menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mempertahankan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
‎
‎“Yang terpenting adalah bagaimana pusaka-pusaka ini tetap terjaga, dirawat dan diamankan dengan baik. Ini merupakan warisan sejarah yang harus kita hormati dan lestarikan bersama,” katanya.
‎
‎Inu menjelaskan, setelah prosesi jamasan selesai, Pusaka Dalem kembali dititipkan kepada pemerintah daerah untuk disimpan di tempat penyimpanan khusus pusaka-pusaka Dalem Indramayu.
‎
‎“Setelah selesai dijamas, pusaka dikembalikan dan dititipkan kepada pemerintah daerah untuk disimpan di tempat penyimpanan pusaka-pusaka Dalem Indramayu. Di sana pusaka ditempatkan kembali, dijaga, dirawat dan diamankan,” ungkapnya.
‎
‎Ia berharap tradisi jamasan dapat terus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah dan budaya lokal kepada generasi muda.
‎
‎“Harapannya, generasi muda tidak hanya mengetahui bahwa Indramayu memiliki pusaka, tetapi juga memahami nilai sejarah dan budaya yang melekat di dalamnya. Karena menjaga warisan leluhur berarti menjaga identitas daerah,” pungkasnya.
‎
‎Prosesi Jamasan Pusaka Dalem Darma Ayu Nagari berlangsung dengan penuh penghormatan. Mulai dari penyerahan, proses jamasan hingga pengembalian pusaka dilakukan sesuai tata cara yang telah diwariskan, sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur sekaligus upaya menjaga keberlangsungan sejarah dan budaya Kabupaten Indramayu.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget