Articles by "Daerah"
Twitter Facebook

April 11, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Keputusan melepas mobil boks berisi ribuan botol minuman keras (miras) oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu memicu gelombang kritik tajam. Dalih kekurangan administrasi dinilai tidak masuk akal dan justru memperlihatkan lemahnya keberanian dalam menegakkan hukum.

Pengacara asal Indramayu, H. Ruslandi, S.H., menjadi salah satu suara paling vokal dalam polemik ini. Ia secara terang-terangan menyebut alasan administratif tidak layak dijadikan pembenaran atas dilepaskannya barang bukti yang telah diamankan.

“Jangan berlindung di balik administrasi. Ini bukan soal kertas, ini soal keberanian menegakkan aturan,” tegas Ruslandi.

Menurutnya, jika penindakan dilakukan dalam skema operasi tangkap tangan (OTT), maka tindakan pengamanan yang dilakukan petugas sudah sah secara hukum. Kekurangan dokumen, kata dia, bukan alasan untuk membatalkan tindakan di lapangan.

“Kalau sudah tertangkap tangan membawa barang yang diduga melanggar Perda, ya diamankan. Titik. Administrasi itu bisa diselesaikan kemudian, bukan dijadikan alasan untuk melepas,” ujarnya lantang.

Ruslandi justru melihat ada kejanggalan dalam keputusan pelepasan tersebut. Ia menilai, langkah itu bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak Perda.

“Yang dilepas itu barang bukti, bukan masalahnya. Ini yang membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” katanya.

Lebih tajam lagi, ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut bisa menjadi preseden buruk jika tidak segera diluruskan. Penegakan hukum, menurutnya, tidak boleh berhenti pada tindakan awal yang kemudian “dikoreksi” dengan cara yang justru melemahkan proses hukum itu sendiri.

“Kalau setiap ada celah administrasi lalu barang bukti dilepas, habislah penegakan Perda. Ini bisa jadi pintu masuk pembiaran pelanggaran,” kritiknya.

Ruslandi menegaskan, langkah yang seharusnya diambil aparat adalah memperkuat proses hukum, bukan mundur. Ia mendesak agar kasus ini tetap ditelusuri hingga tuntas, termasuk mengungkap siapa pemilik dan jaringan distribusi miras tersebut.

“Harusnya ini dikembangkan. Siapa di baliknya? Dari mana asal barang ini? Jangan berhenti di tengah jalan lalu seolah-olah selesai,” ucapnya.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari diamankannya mobil boks berisi ribuan botol miras di Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokanbunder. Namun, publik dikejutkan dengan kabar bahwa kendaraan tersebut kemudian dilepaskan, memicu polemik hingga DPRD Kabupaten Indramayu turun tangan meminta klarifikasi.

Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, pernyataan Ruslandi menjadi penegas bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan menyangkut integritas penegakan hukum itu sendiri.

“Ini bukan soal prosedur semata. Ini soal keberpihakan: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru dilonggarkan?” pungkasnya.
Twitter Facebook

April 06, 2026 ,

Indramayu, Cakralensa.com – Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) bersama para koordinator desa (kordes) dari berbagai wilayah menutup rangkaian kegiatan mereka dengan aksi simbolis di Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (6/4/2026). Penutupan tersebut ditandai dengan penyerahan ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum menggunakan uang koin receh.

Aksi ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan sejak pagi hari. Perwakilan massa datang membawa tiga kantong besar berisi koin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang terjadi dalam aksi unjuk rasa pada 2 April 2026 di Alun-alun Indramayu.

Sebelum tiba di Pendopo, rombongan KOMPI terlebih dahulu berkumpul di sekretariat, lalu mendatangi Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Diskimrum). Mereka mempertanyakan besaran kerugian yang timbul akibat aksi sebelumnya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama DPRD Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.

Proses penyerahan koin berlangsung tertib dan mendapat pengawalan, serta disaksikan oleh pihak terkait. Koordinator Umum KOMPI, Bung Hatta, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat pesisir, khususnya nelayan budidaya.

Ia menyebutkan bahwa nilai kerugian yang disampaikan oleh Diskimrum mencapai sekitar Rp100 juta. Namun, keterbatasan ekonomi membuat masyarakat hanya mampu mengumpulkan dana dalam bentuk koin hasil swadaya.

Menurutnya, dana tersebut dihimpun secara gotong royong tanpa adanya paksaan. Partisipasi warga dinilai sebagai bukti adanya kesadaran kolektif untuk ikut bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi.

Selain itu, KOMPI juga menyatakan keterbukaannya terhadap proses verifikasi jumlah kerugian. Jika nantinya terdapat kekurangan setelah dilakukan perhitungan ulang, pihaknya siap untuk melengkapi.

Bung Hatta menegaskan bahwa aksi koin receh ini tidak hanya dimaknai sebagai pembayaran ganti rugi, tetapi juga sebagai simbol kondisi masyarakat kecil yang ingin didengar oleh pemerintah.

Ia berharap langkah tersebut dapat membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara masyarakat pesisir dan pemerintah daerah, terutama dalam membahas kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan nelayan.

Aksi ini sekaligus menjadi pesan bahwa meskipun berada dalam keterbatasan, masyarakat pesisir tetap menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, sembari menyuarakan harapan agar aspirasi mereka mendapat perhatian yang lebih serius.

Twitter Facebook

April 06, 2026 , ,

Indramayu – Polemik rencana revitalisasi tambak Pantura di Kabupaten Indramayu kian menghangat. Program yang masuk dalam skema Program Strategis Nasional (PSN) ini menuai sorotan tajam setelah dinilai berpotensi menggeser ruang hidup masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan ekonomi dari sektor tambak.


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melalui Komisi II menggelar audiensi bersama Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Senin (6/4/2026), guna membahas Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura. Pertemuan ini turut dihadiri lintas komisi DPRD, para ketua fraksi, serta sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah hingga Perhutani.


Dalam forum tersebut, suara kekhawatiran masyarakat pesisir Indramayu disampaikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, menuntut kejelasan sekaligus perlindungan atas mata pencaharian mereka.


Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat. Ia menyebut, setiap kebijakan strategis harus berpijak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh mengorbankan mereka yang terdampak langsung.


Sekretaris KOMPI, Fahmi Labib mengungkapkan bahwa meski secara konsep revitalisasi bertujuan meningkatkan nilai ekonomi tambak yang tidak produktif, kondisi di lapangan menunjukkan hal berbeda.


“Banyak lahan yang disebut tidak produktif justru masih dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya. Ini yang menjadi sumber keresahan,” ujarnya.


Pembina KOMPI, H. Juhadi, menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa program tersebut justru akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Sejumlah fraksi di DPRD pun turut angkat suara. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Edi Fauzi, menilai kebijakan ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar revitalisasi tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian warga.


Senada, Ketua Fraksi Partai Golkar, Abdul Rojak, menegaskan bahwa penerimaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemerintah. Ia meminta agar penolakan yang muncul tidak diabaikan.


Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Akhmad Mujani Nur, menyoroti pentingnya keselarasan program dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pembangunan harus memperkuat, bukan justru melemahkan posisi masyarakat.


Kritik juga datang dari Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem, Taufik Hadi Sutrisno, yang mempertanyakan pemilihan lokasi revitalisasi. Ia menilai masih banyak lahan tidak produktif yang lebih layak dikembangkan dibanding lahan yang saat ini masih dimanfaatkan warga.


Menanggapi berbagai masukan tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu menegaskan akan mengawal persoalan ini secara serius. Sejumlah langkah pun disiapkan, mulai dari membuka ruang dialog tanpa batas waktu, memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pusat, hingga meminta penghentian sementara pematokan lahan.

Ketua DPRD Nurhayati menegaskan, jika program revitalisasi tetap dilanjutkan, maka pelaksanaannya harus benar-benar adil dan menyasar lahan yang tidak produktif.


Di tengah tarik ulur kepentingan ini, masyarakat pesisir kini menanti keputusan yang tidak hanya menjanjikan peningkatan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup mereka di tanah sendiri.

Twitter Facebook

April 05, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Semangat baru dari kalangan generasi muda kembali menguat di kancah politik daerah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Pemuda NasDem Kabupaten Indramayu resmi dilantik untuk periode 2025–2029 dalam acara yang berlangsung khidmat di Aula Hotel Handayani, Minggu (05/04/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Arwah Dinata, S.Hut dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPD Garda Pemuda NasDem, didampingi Ahmad Masuhi sebagai Sekretaris. Momen ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu.

Lucky Hakim menegaskan bahwa Garda Pemuda NasDem merupakan sayap organisasi yang memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan partai, khususnya di kalangan generasi muda.

Ia menyampaikan bahwa Partai NasDem adalah partai terbuka yang memberi ruang bagi berbagai lapisan masyarakat mulai dari petani, perempuan, hingga mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perjuangan politik.

“NasDem ini milik kita semua. Garda Pemuda hadir untuk mengakomodasi spektrum yang lebih luas, khususnya generasi muda. Ini kekuatan besar untuk masa depan,” ujarnya.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah awal memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Dengan jumlah pengurus yang disebut cukup besar, Garda Pemuda NasDem diharapkan mampu menjadi motor penggerak partai di akar rumput.

Lucky Hakim juga menekankan pentingnya keseimbangan antara sistem komando yang terstruktur secara vertikal dengan pendekatan perekrutan yang terbuka secara horizontal.

“Kita vertikal dalam perintah, tapi horizontal dalam perekrutan. Semua suara kita tampung dari berbagai lini,” jelasnya.

Menariknya, pelantikan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi kontestasi politik 2029. Garda Pemuda NasDem akan berperan aktif dalam menjaring dan menyiapkan kader-kader potensial untuk maju sebagai calon legislatif.

Lucky Hakim secara langsung meminta Ketua terpilih, Arwah Dinata, untuk mencari figur-figur terbaik dari internal organisasi.

“Kami mengimbau agar dicari kader terbaik, bukan hanya yang punya potensi suara besar, tapi juga yang memiliki kualitas, integritas, dan benar-benar mau memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, harapan besarpun disematkan pada Garda Pemuda NasDem Indramayu agar mampu menjadi wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial tinggi.

Pelantikan ini menjadi sinyal bahwa regenerasi politik di tubuh Partai NasDem terus berjalan, dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan sebagai fondasi utama.

Ke depan, Garda Pemuda NasDem diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap struktur partai, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan dan menyuarakan aspirasi masyarakat Indramayu. (Wira)
Twitter Facebook

April 04, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Mesin organisasi mulai dipanaskan dari level paling bawah. Konsolidasi internal sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Indramayu digelar di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Sabtu (4/4/2026).


Kegiatan ini tak hanya bersifat struktural, dalam kegiatan ini juga partai menyalurkan bantuan sosial dengan melakukan bedah rumah kepada salah satu warga Desa Tegal Taman, Darman, yang rumahnya sudah tidak layak huni. Sehingga, partai membantu dengan membangun rumah Darman agar lebih layak huni.


Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa kerja politik tidak berhenti pada simbol dan atribut, melainkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H Sirojudin dalam sambutannya mengatakan, penyerahan SK yang kini langsung menjangkau tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) merupakan terobosan yang lebih membumi. 


Menurutnya, kebijakan ini merupakan upaya membangun partai yang hidup dan bekerja di lapangan, bukan sekadar administratif. H Sirojudin juga menyinggung tantangan ke depan, termasuk target penambahan kursi pada Pemilu 2029 yang mulai dipetakan sejak dini.


H Sirojudin mengingatkan pentingnya soliditas internal. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral di antara pengurus. Dengan SK yang telah dikantongi, Pengurus DPC PDI Perjuangan Indramayu diminta agar bergerak lebih progresif. 


Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyampaikan, agenda ini bukan sekadar seremoni. Penyerahan SK untuk kepengurusan periode 2025–2030 harus menjadi titik awal kerja konkret.


Dikatakannya, tujuan partai jelas, menyejahterakan rakyat. Kader harus hadir setiap hari, membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, apalagi di kondisi yang tidak mudah seperti sekarang. Fokus utama tetap pada kerja nyata, bukan sekadar kalkulasi elektoral.


"Kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Indramayu juga akan memperkuat berbagai bidang kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan," jelasnya


Ia mencontohkan di bidang kesehatan, PDI Perjuangan akan menggerakkan relawan kesehatan yang berperan mengawal pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan.


“Sejatinya orang sakit tidak boleh ditolak oleh puskesmas maupun rumah sakit. Tetapi pada kenyataannya kondisi seperti itu masih bisa terjadi. Karena itu relawan kesehatan akan hadir untuk mengawal pelayanan bagi masyarakat,” tandasnya


Selain itu, lanjut Ono, di bidang pendidikan, relawan juga akan mengawal berbagai persoalan yang kerap dialami masyarakat, salah satunya terkait praktik penahanan ijazah oleh sekolah.


Sementara di sektor sosial, relawan akan membantu masyarakat dalam proses pendataan agar warga yang berhak menerima bantuan tidak terlewatkan.


Dalam acara tersebut turut hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk membela masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan oleh sistem.


“PDI Perjuangan bertugas mengangkat kaum yang terpinggirkan oleh kaum kapitalis. Karena itu PDI Perjuangan harus selalu hadir bersama rakyat,” tegasnya


Ia mengungkapkan, PDI Perjuangan akan membentuk pusat layanan pengaduan masyarakat guna menampung berbagai persoalan yang dihadapi warga.


Sebagai langkah konkret lainnya, PDI Perjuangan juga akan membentuk jaringan paralegal dengan merekrut anak muda dan remaja yang akan diberikan pemahaman mengenai hukum.


Melalui program tersebut, diharapkan generasi muda memiliki bekal pengetahuan hukum sehingga mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri maupun membantu masyarakat di sekitarnya.

Di akhir kegiatan, diserahkan langsung SK Pengurus DPC PDI Perjuangan Indramayu oleh Ono Surono yang didampingi Ronny Talapessy dan jajaran Pengurus DPD PDI Perjuangan Jabar.


Selain itu, bantuan sosial bedah rumah juga sekaligus diberikan langsung kepada Darman untuk digunakan sebagai rehabilitasi rumahnya yang sudah tidak layak huni.

Twitter Facebook

April 04, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com — Gejolak konflik yang terjadi di Iran tak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga mulai dirasakan hingga ke sektor ekonomi kecil di daerah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu.

Salah satu pelaku UMKM, Vivi Suparmiati, pemilik usaha Rumah Macrame menjelaskan kepasa Cakralensa.com mengaku mengalami kenaikan harga bahan baku produksi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini terutama terjadi pada tali katun yang menjadi komponen utama dalam pembuatan produknya.

“Harga bahan baku sebagian ada yang naik, terutama tali katun,” ungkap Vivi, Sabtu (04/04/2026).

Usaha Rumah macrame miliknya memproduksi berbagai jenis kerajinan seperti tas sling bag, dompet, gantungan kunci, hingga dekorasi rumah. Produk-produk tersebut sebagian besar dipasarkan ke luar daerah Indramayu, karena menurutnya daya beli masyarakat lokal masih terbatas.

“Pasar aku lebih banyak di luar daerah, kalau di Indramayu sendiri kurang bagus, apalagi kondisi seperti sekarang,” jelasnya.

Vivi menambahkan bahwa meskipun pasar di beberapa wilayah masih cukup stabil, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena merupakan kawasan wisata, penurunan justru terjadi di wilayah Jabodetabek yang sebelumnya menjadi salah satu pasar potensial.

“Di luar provinsi masih bagus, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena merupakan daerah wisata. Tapi, Jabodetabek turun” katanya.

Kondisi ini diduga berkaitan dengan dampak lanjutan konflik global yang memengaruhi harga energi dan bahan baku industri. Kenaikan harga minyak dunia, misalnya, berimbas pada meningkatnya biaya produksi bahan turunan, yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.

Situasi tersebut memaksa pelaku usaha kecil untuk berpikir ulang dalam menentukan strategi bisnis, mulai dari efisiensi produksi hingga penyesuaian harga jual agar tetap kompetitif di pasar.

Di tengah tekanan ini, pelaku UMKM berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah, baik melalui kebijakan stabilisasi harga bahan baku maupun bantuan pengembangan usaha.

Dengan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, ketahanan UMKM menjadi kunci penting dalam menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak. (Wira)


Twitter Facebook

April 02, 2026 ,

Indramayu, Cakralensa.com – Aksi demonstrasi yang berlangsung di Alun-Alun Indramayu pada Kamis (02/04/2026) memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Revolusi Indramayu. Demonstrasi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi publik itu berujung anarkis dengan perusakan fasilitas umum.

Ketua Revolusi Indramayu, Masudin Manaf, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia menekankan bahwa merusak fasilitas publik bukanlah bagian dari perjuangan yang bermartabat.

“Perjuangan rakyat seharusnya dilandasi nilai kedewasaan, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap daerahnya sendiri. Fasilitas publik yang dirusak hari ini adalah milik bersama, dibangun dari uang rakyat, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Masudin Manaf kepada Cakralensa.com.

Menurut Masudin, tindakan anarkis justru mencederai tujuan utama demonstrasi, merusak citra gerakan rakyat, dan berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat Indramayu. Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas, menahan diri, dan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara damai, tertib, dan beradab.

Revolusi Indramayu menegaskan bahwa pihaknya tetap berpihak pada rakyat, namun tidak pernah membenarkan tindakan yang merusak fasilitas umum dan merugikan kepentingan bersama.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap aksi demonstrasi, sekaligus menekankan bahwa perjuangan yang efektif harus dilakukan dengan kepala dingin dan cara-cara yang bermartabat. (Wira)
Twitter Facebook

April 02, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyayangkan aksi demonstrasi yang berujung anarkis di Alun-Alun Indramayu pada Kamis (02/04/2026). Dalam keterangannya di Pendopo Indramayu, ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas umum oleh oknum pendemo telah merugikan masyarakat.

Menurut Lucky Hakim, kerusakan yang terjadi akibat aksi tersebut ditaksir mencapai hampir Rp100 juta. Ia menegaskan bahwa fasilitas yang dirusak merupakan hasil pembangunan dari uang rakyat.

“Kerusakannya lumayan banyak, hampir Rp100 juta. Itu uang rakyat, tapi dirusak. Bahkan tulisan ‘Indramayu’ di depan juga dihancurkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak melarang aksi demonstrasi, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga. Namun, ia menekankan agar aksi dilakukan secara tertib tanpa merusak fasilitas umum.

Aksi demonstrasi tersebut diketahui berkaitan dengan penolakan terhadap program revitalisasi tambak yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Lucky Hakim menjelaskan bahwa program tersebut bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah, melainkan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Program ini bukan program bupati, tanahnya juga bukan milik pemda, melainkan tanah negara di bawah kewenangan kementerian. Ini adalah program strategis nasional,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan proyek tersebut. Jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, jalur yang tepat adalah melalui DPR RI, khususnya Komisi IV yang bermitra dengan sektor kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Lebih lanjut, Lucky Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya memfasilitasi dialog antara masyarakat dan kementerian terkait, bahkan dengan menghadirkan langsung perwakilan dari pusat ke Indramayu. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Terkait aksi anarkis, ia menduga adanya oknum yang memanfaatkan momentum demonstrasi untuk melakukan perusakan. Pemerintah daerah pun membuka peluang untuk menempuh jalur hukum apabila pelaku tidak bertanggung jawab.

“Kami beri kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kerusakan. Tapi kalau tidak, tentu akan kami laporkan dan diproses secara hukum,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas serta menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan bertanggung jawab.
Twitter Facebook

April 01, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Dalam suasana hangat pasca Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah, Pemerintah Desa Pabean Udik menggelar kegiatan halal bihalal sebagai upaya mempererat tali silaturahmi antar perangkat desa dan masyarakat. Acara tersebut berlangsung di Kantor Desa Pabean Udik pada Rabu (01/04/2025).


Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk saling memaafkan serta memperkuat kebersamaan setelah menjalani bulan suci Ramadan. Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Pabean Udik, Samsul Ma’arip, beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.


Kepala Desa Pabean Udik, Samsul Ma’arip menyampaikan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan juga sarana untuk membangun keharmonisan dan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.


“Momentum Idulfitri ini menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan. Dengan kebersamaan yang kuat, kita bisa membangun Desa Pabean Udik menjadi lebih baik dan semakin bersinar,” ujarnya.


Suasana penuh keakraban terlihat sepanjang acara, di mana para peserta saling bersalaman dan berbincang dalam nuansa kekeluargaan. Hal ini mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat desa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terus terjaga, serta menjadi fondasi dalam mendorong pembangunan dan kemajuan Desa Pabean Udik ke arah yang lebih baik. (Wira)

Twitter Facebook

April 01, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kembali diwarnai dinamika politik, Rabu (1/4/2026). Sorotan utama mengarah pada usulan sejumlah fraksi terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji persoalan pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menunjukkan sikap santai namun tegas. Ia menilai, kritik dan usulan dari DPRD merupakan bagian wajar dalam sistem demokrasi.

“Silakan, bagi saya itu adalah hak dewan. Mekanismenya dipersilakan untuk ditempuh,” ujar Lucky usai menghadiri rapat, dengan nada tenang.

Menurutnya, jika DPRD ingin menggali persoalan secara lebih mendalam, pembentukan Pansus merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, berbagai isu yang berkembang di masyarakat dapat dikaji langsung kepada pihak yang berwenang, bukan sekadar berdasarkan informasi yang belum tentu valid.

“Daripada bertanya pada ‘rumput yang bergoyang’, lebih baik langsung kepada entitas yang dituju,” ujarnya.

Meski demikian, Lucky menegaskan posisinya tetap netral. Ia tidak dalam posisi mendorong maupun menghambat pembentukan Pansus. Baginya, selama sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, proses tersebut sah untuk dilakukan.

“Saya tidak boleh mendorong, juga tidak boleh menghalangi. Silakan jika memang itu diperlukan,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan jajaran direksi Perumdam TDA agar siap menghadapi kemungkinan pemanggilan oleh DPRD, terutama jika Pansus benar-benar dibentuk.

“Direksi harus siap menjalankan kewajibannya. Jika dimintai keterangan oleh dewan, apalagi dalam forum Pansus, wajib dijawab,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Hj. Nurhayati, menyatakan bahwa usulan pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh pimpinan dewan. Ia menegaskan, keputusan tidak bisa diambil secara sepihak.

“Semua harus melalui mekanisme. Saya tidak akan mengambil keputusan sendiri, karena pimpinan dewan tidak hanya satu,” ujarnya.

Nurhayati juga menekankan bahwa saat ini usulan tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi.

“Silakan usulan itu berproses. Kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Ini masih sebatas usulan, belum keputusan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga belum mengundang seluruh fraksi maupun komisi terkait yang menjadi mitra kerja Perumdam TDA.

Dengan sikap terbuka dari eksekutif dan kehati-hatian legislatif, keputusan kini berada di tangan DPRD Indramayu. Wacana pembentukan Pansus Perumdam Tirta Darma Ayu menjadi ujian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD.

Publik pun menaruh harapan besar. Jika Pansus benar-benar dibentuk, hasil kajiannya diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan pelayanan air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat. (Wira)
Twitter Facebook

April 01, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2025. Rabu (01/04/2026)

Bertempat di ruang sidang utama DPRD Indramayu dan dihadiri langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta berbagai undangan dari lintas sektor. Rapat Paripurna ini menjadi panggung penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Berbagai isu strategis mencuat dalam penyampaian pandangan fraksi. Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Golkar yang menilai pelayanan Perumdam Tirta Dharma Ayu masih jauh dari harapan masyarakat. Persoalan kualitas air yang keruh, distribusi yang tersendat, hingga dugaan penggunaan bahan kimia yang belum teruji menjadi perhatian serius. Fraksi ini bahkan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengaudit tata kelola perusahaan daerah tersebut secara menyeluruh.

Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tren peningkatan angka pengangguran yang dinilai perlu penanganan lebih konkret. Mereka mendesak pemerintah daerah agar memperkuat sinergi dengan sektor industri, khususnya dalam membuka peluang kerja bagi tenaga lokal. Evaluasi terhadap program prioritas pun dianggap penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sorotan terhadap sektor pendidikan tak kalah mengemuka. Fraksi PKB mempertanyakan efektivitas program “Indramayu Belajar” yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Senada, Fraksi Gerindra menilai program “Indramayu Membaca” belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi masyarakat. Kedua fraksi sepakat bahwa ukuran keberhasilan program seharusnya berbasis hasil nyata, bukan sekadar laporan administratif.

Sementara itu, Fraksi PKS-Perindo mengingatkan pentingnya pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui manajemen yang profesional dan transparan. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan petani yang dinilai belum optimal, meskipun Indramayu dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional.

Fraksi Demokrat-NasDem menutup rangkaian pandangan dengan penegasan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan cermin kinerja pemerintah daerah. Mereka mendorong penyusunan program yang lebih realistis dan terukur, terutama dalam menekan angka pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Melalui Rapat Paripurna ini, DPRD Indramayu berharap seluruh masukan dan kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, arah kebijakan ke depan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indramayu.
Twitter Facebook

Maret 31, 2026 , ,


Indramayu, Cakralensa.com - Suasana hangat penuh keakraban mewarnai kegiatan syawalan yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu, Selasa (31/03/2026). Bertempat di halaman kantor Diskominfo Indramayu, acara ini menjadi momentum mempererat tali silaturahmi pasca-Idul Fitri antara pemerintah daerah dan insan pers.

Tidak sekadar ajang halal bihalal, kegiatan ini dikemas lebih menarik melalui lomba catur persahabatan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran Diskominfo, perwakilan kepolisian, hingga organisasi wartawan dan media lokal di Indramayu. Nuansa kompetitif terasa, namun tetap dibalut suasana santai dan penuh kebersamaan.

Kepala Diskominfo Indramayu, H. Suwenda, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini lebih dari sekadar perlombaan.

“Kegiatan ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang mempererat hubungan dan komunikasi yang baik antara Diskominfo dan teman-teman wartawan,” ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal hingga akhir acara. Selain adu strategi di papan catur, momen syawalan dimanfaatkan untuk saling bermaafan dan berbincang santai, memperkuat sinergi yang telah terjalin.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba catur serta sesi foto bersama. Momen tersebut menjadi simbol kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan media, dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah menuju Indramayu REANG yang lebih maju dan informatif.

Dengan konsep sederhana namun penuh makna, acara ini membuktikan bahwa kebersamaan dan komunikasi yang baik adalah pondasi utama dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan insan pers. (Wira)
Twitter Facebook

Maret 30, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menetapkan aturan baru lewat Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP TUNAS (Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak). Regulasi ini menegaskan larangan bagi anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun media sosial berisiko tinggi.

Menanggapi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi aturan, khususnya melalui penguatan literasi digital di lingkungan sekolah dan keluarga.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Suwenda, S.Sos., M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (31/03/2026), menyampaikan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak, khususnya dalam ruang digital. Namun, keberhasilan aturan ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Anak,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa meskipun regulasi telah diundangkan, tidak semua masyarakat langsung memahami substansi aturan tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam menyampaikan informasi secara masif dan berkelanjutan.

“Dalam ketentuan hukum memang disebutkan bahwa setelah diundangkan masyarakat dianggap tahu. Tapi pada kenyataannya tidak semua memahami. Di sinilah kami hadir, melalui sosialisasi baik lewat media sosial resmi maupun turun langsung ke sekolah-sekolah,” jelas Suwenda.

Sebagai langkah strategis, Pemkab Indramayu telah menyiapkan sejumlah program, di antaranya:

  • Sosialisasi dan literasi digital kepada orang tua, guru, dan siswa tentang penggunaan internet yang aman dan beretika.
  • Penguatan pengawasan berbasis masyarakat, dengan melibatkan RT/RW untuk memantau penggunaan gawai di lingkungan sekitar.
  • Sinergi lintas sektor, menggandeng Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar mematuhi pembatasan usia serta menerapkan sistem pengawasan orang tua (parental control).

Menurut Suwenda, platform digital seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram termasuk dalam kategori berisiko tinggi bagi anak jika tidak diawasi dengan baik.

“Harapan kami sama dengan pemerintah pusat, anak-anak di bawah 16 tahun tidak mengakses situs atau platform yang belum sesuai usianya. Ini demi melindungi mereka dari konten berbahaya maupun potensi kecanduan gawai,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi aturan ini membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

“Peran orang tua, lingkungan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat sangat penting. Kalau semua bergerak bersama, maka perlindungan anak di ruang digital bisa berjalan optimal,” tutupnya.

Dengan diberlakukannya Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif dalam mengawal penerapan aturan, guna menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi generasi muda. (Wira)
Twitter Facebook

Maret 30, 2026 , ,


Indramayu, Cakralensa.com - Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan infrastruktur. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Maulana Malik, turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi jalan rusak di Desa Gadingan, Kecamatan Sliyeg, Senin (30/03/2026).


Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat yang selama ini merasa terganggu oleh kondisi jalan berlubang yang tidak hanya menghambat aktivitas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.


Didampingi jajaran teknis dan pihak terkait, Maulana Malik mengecek sejumlah titik kerusakan, terutama pada ruas jalan dengan tingkat mobilitas tinggi. Dari hasil pemantauan, beberapa bagian jalan dinilai memerlukan penanganan segera karena kondisinya yang cukup parah.


“Kami tidak ingin hanya menerima laporan di atas meja. Hari ini kami turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya, agar penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujar Maulana di sela kegiatan.


Ia memastikan, pihaknya akan segera mengambil langkah konkret, mulai dari pemeliharaan rutin hingga perbaikan skala besar, sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditemukan di lapangan.

Tidak hanya itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan guna memastikan ketersediaan anggaran serta mempercepat proses perbaikan, sehingga masyarakat dapat segera merasakan hasilnya.


Langkah cepat ini pun mendapat apresiasi dari warga setempat. Mereka berharap perbaikan jalan dapat segera direalisasikan mengingat jalur tersebut merupakan akses vital yang menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran roda perekonomian daerah. (Wira)

Twitter Facebook

Maret 30, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com– Bupati Lucky Hakim bersama jajaran direksi Perumdam Tirta Dharma Ayu (Perumdam TDA) memberikan klarifikasi terkait gangguan layanan air bersih yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah. Senin (30/03/2026)

Didampingi Direktur Utama Perumdam TDA, Nurpan, serta dewan pengawas, Lucky Hakim secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya distribusi air yang bahkan sempat terhenti hingga satu pekan di beberapa kecamatan.

“Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan, khususnya yang terdampak. Kami akui pelayanan kemarin belum optimal, bahkan bisa dibilang buruk di beberapa titik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Setiap laporan, kata dia, akan ditindaklanjuti secara cepat oleh jajaran direksi.

“Saya melihat secara global. Untuk teknis, silakan langsung kepada direksi agar penjelasannya lebih komprehensif,” tambahnya.

Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu, Nurpan, menjelaskan bahwa gangguan layanan dipicu oleh keterbatasan kapasitas produksi air yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggan.

Saat ini, Perumdam TDA melayani sekitar 157 ribu sambungan, sementara kapasitas produksi hanya mencapai sekitar 130 ribu liter per detik. Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 200 ribu liter per detik.

“Secara kapasitas kami sudah overload. Masih ada kekurangan sekitar 70 ribu liter per detik, sehingga berdampak pada distribusi, terutama saat terjadi gangguan,” jelasnya.

Kondisi ini diperparah oleh tingginya kekeruhan air baku, khususnya saat musim hujan. Air yang bersumber dari Sungai Cimanuk membawa material lumpur dari wilayah hulu, sehingga menyulitkan proses pengolahan.

“Tingkat kekeruhan yang normalnya sekitar 1.000 NTU bisa melonjak hingga 11.000 NTU. Ini menjadi tantangan besar karena kami sangat bergantung pada satu sumber air baku,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perumdam TDA telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Dalam jangka pendek, suplai air sebesar 80 liter per detik akan dialihkan dari sektor industri ke kebutuhan rumah tangga. Selain itu, tambahan pasokan air dari wilayah Kuningan ditargetkan mulai masuk pada Mei mendatang.

“Jika berjalan sesuai rencana, distribusi air akan mulai stabil pada Juni,” kata Nurpan.

Sementara dalam jangka panjang, Perumdam TDA merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 200 liter per detik di wilayah Sindang, serta pengembangan fasilitas di Widasari untuk mengatasi daerah yang masuk zona merah layanan.

Pembangunan reservoir juga akan dilakukan sebagai cadangan saat kondisi air baku mengalami kekeruhan tinggi.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan, Nurpan menjelaskan bahwa hal tersebut umumnya disebabkan oleh kebocoran instalasi di rumah pelanggan, pembacaan meter yang kurang optimal, serta keterlambatan pembayaran.

“Sering kali kebocoran tidak disadari. Selain itu, kendala pembacaan meter juga bisa menyebabkan estimasi pemakaian kurang akurat,” ujarnya.

Di sisi lain, kondisi jaringan pipa yang sudah tua juga menjadi faktor penurunan kualitas layanan, termasuk munculnya air keruh. Oleh karena itu, rehabilitasi jaringan akan dilakukan secara bertahap.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, Perumdam Tirta Dharma Ayu tengah mengembangkan aplikasi pengaduan berbasis Android. Aplikasi ini dilengkapi fitur pelaporan berbasis titik koordinat (geotagging), pengecekan tagihan, hingga sistem pembayaran.

“Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa langsung melaporkan gangguan tanpa harus menjelaskan lokasi secara detail,” jelas Nurpan.

Terkait isu penggunaan bahan kimia, pihaknya memastikan seluruh proses pengolahan air telah memenuhi standar keamanan.

“Tidak ada bahan kimia berbahaya. Yang terjadi lebih kepada ketidaktepatan komposisi saat tingkat kekeruhan meningkat drastis,” tegasnya.

Ke depan, Perumdam TDA berkomitmen meningkatkan pengawasan kualitas air melalui pengujian laboratorium secara berkala guna memastikan air yang didistribusikan tetap aman dan layak konsumsi.
Twitter Facebook

Maret 30, 2026 , ,


Indramayu, Cakralensa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar rapat paripurna penting yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026). Agenda ini menjadi momen evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus pijakan untuk perencanaan pembangunan ke depan.


Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dihadiri oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.


Lucky Hakim menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib disampaikan setiap tahun.


“LKPJ ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah, yang nantinya menjadi bahan evaluasi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan ke depan,” ujarnya.


Dalam pemaparannya, Pemerintah Kabupaten Indramayu mencatat sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil meningkat menjadi 71,58 poin, naik 0,86 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 70,72 poin.

Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren membaik. Rata-rata lama sekolah tercatat mencapai 7,06 tahun, sementara usia harapan hidup menyentuh angka 75,16 tahun.


Pemerintah daerah juga menjalankan berbagai program strategis yang menunjukkan hasil signifikan. Program “Indramayu Belajar” mencapai realisasi 95,40 persen, sedangkan program pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah mencapai 85 persen.


Hasil pembahasan LKPJ oleh DPRD nantinya akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan strategi pembangunan daerah ke depan.


“Rekomendasi DPRD akan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” lanjut Lucky.


Selain membahas LKPJ, rapat paripurna juga mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.


Regulasi ini dinilai penting sebagai landasan hukum untuk memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama panitia khusus DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Ke depan, pemerintah daerah akan lebih aktif melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan program dari tingkat yang lebih tinggi.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen LKPJ Tahun 2025 dari Bupati kepada DPRD sebagai bagian dari tahapan resmi evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Twitter Facebook

Maret 29, 2026 , , ,


Indramayu, Cakralensa.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., menyoroti serius persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi masalah utama di berbagai wilayah. Hal tersebut disampaikannya saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T., yang turut menyoroti kondisi sampah kian mengkhawatirkan pasca Lebaran di Indramayu. Minggu (29/03/2026)


Menurut H. Sirojudin, persoalan sampah sebenarnya telah berulang kali dibahas dalam rapat-rapat DPRD, khususnya di komisi terkait. Namun hingga saat ini, solusi konkret dari pemerintah daerah dinilai belum maksimal.


“Dalam setiap rapat, alasan yang muncul selalu klasik, yaitu kekurangan armada pengangkut sampah. Padahal itu bukan hal yang tidak bisa diatasi,” tegasnya. 


Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil langkah cepat dan fleksibel untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan menyewa armada angkutan sampah jika memang jumlah kendaraan dinas terbatas.


“Kalau tidak ada armada, bisa dirental. Mobil truk banyak. Kalau tenaga kurang, bisa menggunakan sistem outsourcing. Semua itu memungkinkan, tinggal ada kemauan atau tidak,” ujarnya.


H. Sirojudin menegaskan bahwa persoalan sampah memang kompleks, namun tidak seharusnya terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Ia menekankan pentingnya komitmen dari pimpinan daerah dalam menangani isu lingkungan tersebut.


“Siapapun kepala dinasnya, kalau tidak ada goodwill dari pimpinan, ya akan sulit terselesaikan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal keseriusan,” katanya.


Ia juga mengungkapkan bahwa pada periode sebelumnya, pengawasan terhadap persoalan sampah berjalan lebih ketat. Namun saat ini, koordinasi dinilai belum berjalan optimal.


“Dulu pengawasan cukup kuat, sekarang saya sendiri merasa kesulitan karena tidak pernah diundang dalam pembahasan tertentu. Padahal DPRD punya fungsi pengawasan,” ungkapnya.


Meski demikian, H. Sirojudin memastikan bahwa DPRD akan kembali mendorong penyelesaian persoalan ini dalam waktu dekat. Ia menyebut pihaknya akan mengundang kembali pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama.


“Upaya sudah ada, tapi memang belum ada solusi yang tuntas. Dalam waktu dekat akan kami undang lagi, dan jika tidak bisa diselesaikan di komisi, maka pimpinan DPRD akan mengambil langkah,” pungkasnya.


Penyelesaian persoalan sampah di Indramayu membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah daerah, bukan sekedar alasan teknis. Dengan langkah cepat dan koordinasi yang lebih baik, H. Sirojufin optimistis persoalan ini bisa segera ditangani demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indramayu. ( Wira)

Twitter Facebook

Maret 28, 2026 , ,


Indramayu, Cakralensa.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T., menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Halal Bihalal DPC SBMI Indramayu yang digelar di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, pada Sabtu (28/3/2026).


Dalam kesempatan itu, Ono Surono hadir bersama sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Sirojudin, Anggota DPRD Kabupaten Indramayu H. Edi Fauzi, Sekjen SBMI Juwarih, serta Kuwu Desa Krasak Khairul Isma Arif.


Ono menekankan bahwa PMI merupakan aset bangsa yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian, baik secara nasional maupun daerah. Ia menyebutkan bahwa devisa dari PMI secara nasional mencapai Rp176 triliun per tahun, sementara kontribusi dari Indramayu sendiri mencapai sekitar Rp10 triliun.


“Bayangkan kalau tidak ada Rp10 triliun yang berputar di Indramayu. Bisa jadi angka kemiskinan di daerah ini jauh lebih tinggi dari kondisi saat ini,” ujarnya.


Saat ini, lanjut Ono, tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada di kisaran 7 persen, sementara Indramayu masih berada di atas 11 persen. Menurutnya, kontribusi para PMI—terutama perempuan—sangat signifikan dalam menekan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.


Ia juga mendorong agar agenda musyawarah wilayah (Muswil) terkait PMI tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tingkat kabupaten, tetapi juga menghadirkan pemerintah provinsi. Hal ini penting agar kebijakan perlindungan PMI dapat terintegrasi secara menyeluruh di Jawa Barat.


“Jangan hanya Indramayu. Libatkan juga daerah lain seperti Cirebon, Sukabumi, Subang, Karawang, dan Cianjur, karena mereka juga memiliki jumlah PMI yang besar,” tegasnya.


Ono menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki dua peraturan daerah (perda) terkait PMI, yaitu perda tahun 2021 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, serta perda tentang optimalisasi perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial.


Namun demikian, ia menilai implementasi sistem perlindungan tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu, ia mendorong kehadiran aktif pemerintah provinsi untuk memastikan perlindungan PMI berjalan efektif, termasuk dari sisi penganggaran.


“Regulasinya sudah ada, anggarannya juga tersedia. Tinggal bagaimana sistemnya dibangun dan dijalankan dengan baik agar PMI kita benar-benar terlindungi,” pungkasnya.


Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan PMI, khususnya di wilayah Jawa Barat. (Wira)

Twitter Facebook

Maret 28, 2026 ,


Indramayu, Cakralensa.com - Suasana hangat penuh kebersamaan terasa dalam kegiatan Halal Bihalal DPC SBMI Indramayu yang digelar di Sekretariat SBMI, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Indramayu, Sabtu (28/3/2026).


Momentum ini menjadi ajang silaturahmi pengurus dan anggota SBMI sekaligus mempererat sinergi antar berbagai elemen yang peduli terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).


Hadir membersamai dalam kegiatan ini Bpk. Ono Surono, ST (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat), Bpk. H. Sirojudin (Wkl. Ketua DPRD Kab Indramayu), H. Edi Fauzi (Anggota DPRD Kabupaten Indramayu), Sekjen SBMI Juwarih, serta Kuwu Desa Krasak Khairul Isma Arif, S.Pd, bersama para tamu undangan lainnya.


Acara diawali dengan sambutan dari Ketua DPC SBMI Indramayu, Huki Jaenah, yang menyampaikan pentingnya menjaga soliditas organisasi serta memperkuat peran SBMI dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Sambutan juga disampaikan oleh para tamu undangan yang turut memberikan dukungan dan pandangan strategis.


Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi santai yang membahas upaya perlindungan PMI, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Diskusi ini menjadi ruang berbagi gagasan dan memperkuat kolaborasi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, berlandaskan regulasi yang berlaku.


Sebagai penutup, acara diakhiri dengan saling bersalaman dan maaf memaafkan serta foto bersama, menandai kebersamaan serta komitmen untuk terus bersinergi dalam memperjuangkan perlindungan PMI ke depan yang jauh lebih baik.

Twitter Facebook

Maret 28, 2026 , ,

Cakralensa.com - Indramayu Soccer Challenge 2026 menjadi momentum positif bagi pembinaan sepak bola usia dini sekaligus ajang mempererat silaturahmi pasca perayaan Idul Fitri 1447 H. Kegiatan yang digagas oleh Izun Sport Soccer Academy (ISA) ini berlangsung di Stadion Tridaya Indramayu, Sabtu (28/03/2026).

Ketua pelaksana, Rici Vauzi, menjelaskan bahwa turnamen ini difokuskan untuk Sekolah Sepak Bola (SSB) yang masih memiliki tim usia 15 tahun. Meski diikuti oleh enam tim, kegiatan ini tetap membawa semangat besar dalam mendorong anak-anak agar aktif bergerak dan mencintai olahraga, khususnya sepak bola.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memfasilitasi anak-anak agar tetap mau bergerak dan bermain sepak bola. Di era sekarang, tantangan terbesar adalah anak-anak lebih memilih bermain game atau ‘mabar’ daripada berkeringat di lapangan,” ujar Rici.

Mengusung nuansa halal bihalal, turnamen ini juga menjadi ajang berkumpulnya para pelatih, pemain, dan komunitas sepak bola lokal dalam suasana penuh keakraban. Selain bertanding, para peserta dan penyelenggara memanfaatkan kesempatan ini untuk mempererat hubungan sosial pasca Lebaran.

Rici juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif mendukung kegiatan positif anak-anak di luar ruangan. Menurutnya, olahraga seperti sepak bola, basket, maupun voli dapat menjadi sarana efektif untuk membangun karakter sekaligus menjauhkan anak dari pengaruh negatif.

“Di usia remaja, terutama tingkat SMP, anak-anak rentan terpengaruh hal-hal negatif seperti kecanduan gadget hingga pergaulan yang tidak sehat. Karena itu, penting bagi orang tua untuk menyalurkan energi mereka ke kegiatan yang positif, seperti bergabung dengan SSB terdekat,” tambahnya.

Kegiatan yang diinisiasi oleh ISA ini juga menjadi bentuk silaturahmi antar komunitas sepak bola di Indramayu. Meski digelar secara sederhana, harapannya kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga serta pembinaan generasi muda di daerah.

Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai positif yang diusung, Indramayu Soccer Challenge 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat untuk terus mendorong anak-anak aktif, sehat, dan berprestasi. (Wira)
Copyright © Cakra Lensa 2026 -
Supported by CMU Corps

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget