Cakra Lensa

Indramayu, Cakralensa.com - Pendopo Kabupaten Indramayu berubah menjadi lautan santri dan jamaah saat gelaran Hadiyu Akbar berlangsung dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan. Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi acara, mulai dari tokoh agama, alumni pesantren, hingga para masyaikh yang hadir untuk mempererat silaturahmi dan doa bersama.

Momentum tersebut menjadi perhatian luas karena memperlihatkan kedekatan Bupati Indramayu Lucky Hakim dengan kalangan kiai dan ulama pesantren. Kehadirannya di tengah para masyaikh dinilai bukan sekadar menghadiri agenda seremonial, tetapi menunjukkan hubungan emosional yang kuat serta komitmen membangun daerah bersama kalangan pesantren.

Sejak awal acara, suasana hangat dan religius begitu terasa. Lucky Hakim tampak menyambut langsung para ulama dan tokoh agama yang datang dari berbagai wilayah. Lantunan doa dari para masyaikh menggema di seluruh area pendopo, menghadirkan suasana yang menyejukkan dan penuh kekhusyukan.

Banyak pihak menilai Hadiyu Akbar menjadi simbol harmoninya hubungan antara ulama dan umara dalam membangun Indramayu. Di tengah tantangan sosial dan dinamika politik yang terus berkembang, sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren dianggap menjadi kekuatan penting dalam menjaga persatuan masyarakat.

“Pesantren adalah benteng moral masyarakat. Ketika pemerintah dekat dengan ulama, maka masyarakat akan merasakan kesejukan dan persatuan,” ujar salah satu tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Tak hanya dihadiri para kiai dan santri, acara ini juga memperlihatkan kuatnya jaringan alumni pesantren di Indramayu. Sejumlah alumni pondok pesantren yang kini berkiprah di birokrasi, BUMD, dunia profesional, hingga institusi TNI-Polri turut hadir dalam momentum tersebut.

Malam Hadiyu Akbar pun menjadi lebih dari sekadar kegiatan keagamaan. Pendopo yang biasanya identik dengan pusat pemerintahan berubah menjadi pusat silaturahmi masyarakat, ulama, dan santri. Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa pesantren tetap memiliki peran strategis dalam pembangunan Indramayu, baik sebagai penjaga moral masyarakat maupun mitra pemerintah dalam menciptakan daerah yang harmonis dan religius. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com — Fenomena menguatnya jaringan alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, mulai menjadi perhatian publik. Dalam beberapa tahun terakhir, alumni Babakan dinilai semakin mendominasi berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintahan, BUMD, hingga institusi penegak hukum dan keamanan. 

Kondisi ini bahkan mulai disebut sebagian kalangan sebagai “Babakan Connection” dan “madzhab baru” dalam birokrasi Indramayu. Hal tersebut terlihat dalam acara Hadiyu Akbar yang digelar malam Senin kemarin.

Sejumlah alumni Ponpes Babakan yang menerima penghargaan diketahui menempati jabatan penting, mulai dari wakil direktur RSUD, kepala bidang di pemerintahan, direktur utama BUMD, dewan pengawas BUMD, hingga kelompok profesional lainnya. Tidak hanya itu, alumni Babakan juga mulai banyak hadir di lingkungan perwira TNI dan POLRI yang turut aktif membangun jejaring pengabdian di tengah masyarakat.

Fenomena ini dinilai menarik di tengah belum solidnya kelompok birokrasi berbasis almamater tertentu, seperti IPDN. Alumni pesantren justru tampil dengan pendekatan yang lebih cair, mengedepankan silaturahmi, loyalitas moral, serta kedekatan sosial dengan masyarakat.

Acara Hadiyu Akbar sendiri merupakan tradisi besar pesantren yang menjadi ajang konsolidasi spiritual dan sosial para alumni dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh menilai, keberhasilan alumni pesantren memasuki ruang birokrasi modern membuktikan bahwa pendidikan pesantren tidak hanya melahirkan tokoh agama, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam pemerintahan, dunia profesional, hingga institusi negara.

“Alumni Babakan sekarang ada di mana-mana. Di birokrasi ada, di BUMD ada, di dunia kesehatan ada, bahkan di TNI dan POLRI juga mulai banyak. Ini menjadi kekuatan sosial baru,” ujar salah satu peserta kegiatan.

Dengan semakin luasnya peran alumni Ponpes Babakan, “Babakan Connection” kini dipandang bukan sekadar jaringan alumni biasa, melainkan kekuatan sosial yang memiliki pengaruh dalam pembangunan daerah dan dinamika birokrasi di Kabupaten Indramayu. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com - Suasana penuh khidmat menyelimuti Aula Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, saat Camat Jatibarang H. Mardono, SE., M.Si secara resmi melantik Pejabat Kuwu Desa Bulak, Meidin, S.IP, pada Selasa 26 Mei 2026.

Pelantikan ini dihadiri jajaran pejabat dan tokoh masyarakat setempat, di antaranya Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Atang Suwandi, S.STP, Kapolsek Jatibarang Kompol Darli, S.Sos, Danramil 1604 Jatibarang, Sekmat Jatibarang Supendi, Pamong Desa Bulak, Pengurus PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Pengurus RT dan RW. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menambah kekhidmatan acara sekaligus menunjukkan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru di Desa Bulak.

Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan oleh Meidin. Dengan penuh kesungguhan, ia berjanji akan menjalankan amanah sebagai pemimpin desa dengan mengedepankan transparansi, pelayanan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan penyematan tanda jabatan. Seluruh rangkaian berjalan lancar, tertib, dan penuh rasa kebersamaan.

Dalam sambutannya, Camat Jatibarang H. Mardonios menyampaikan pesan Bupati Indramayu Lucky Hakim. Ia menegaskan bahwa pelantikan pejabat kuwu bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

“Bupati Indramayu berpesan agar pejabat kuwu yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Desa adalah ujung tombak pembangunan, maka kepemimpinan di tingkat desa harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Mardonios.

Usai dilantik, Pejabat Kuwu Meidin menyampaikan komitmennya di hadapan masyarakat Desa Bulak.

“Saya merasa terhormat atas amanah yang diberikan. Jabatan ini bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat Desa Bulak. Saya berkomitmen untuk bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan warga, serta mendorong program pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Meidin.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi Desa Bulak dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Dukungan dari aparat kepolisian, tokoh agama, pengurus PKK, hingga RT/RW menjadi modal penting bagi Pejabat Kuwu Meidin dalam menjalankan amanahnya.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat, Desa Bulak diharapkan mampu menjadi contoh desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing di Kabupaten Indramayu. (Deni)

Indramayu, Cakralensa.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti sejumlah poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang saat ini mulai dibahas di DPRD Kabupaten Indramayu.

Pandangan tersebut disampaikan Hj. Wardah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas dua Raperda, yakni Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (11/05/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menilai rencana penggabungan sejumlah urusan pemerintahan dinilai kurang tepat secara substansi dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan koordinasi di lapangan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian serius Fraksi Golkar ialah penggabungan urusan pemadam kebakaran dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Hj. Wardah, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih komprehensif agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat sebelum penggabungan dilakukan,” tegasnya.

Selain persoalan struktur perangkat daerah, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola aset daerah melalui Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fraksi Golkar menilai regulasi tersebut harus mampu menciptakan sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, efisien, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu agar lebih serius dalam melakukan inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan hingga kerja sama pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan Fraksi Golkar tersebut juga sejalan dengan sejumlah fraksi lainnya yang mengingatkan agar restrukturisasi perangkat daerah dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian yang matang. Sejumlah fraksi menilai penggabungan organisasi perangkat daerah jangan hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan beban kerja, efektivitas pelayanan, serta kepentingan masyarakat.

Secara umum, DPRD Kabupaten Indramayu sepakat agar kedua Raperda tersebut dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) guna menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indramayu. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com - Maraknya kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Indramayu menjadi perhatian serius berbagai kalangan.

Praktik perdagangan orang yang terus berulang dinilai menunjukkan adanya jaringan atau sindikat yang masih aktif memanfaatkan kondisi masyarakat, terutama faktor ekonomi dan rendahnya literasi terkait prosedur kerja yang aman.

Kasus demi kasus yang terungkap tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang mengancam keselamatan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan.

Modus perekrutan yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, pemberian sejumlah uang, hingga pendekatan melalui media sosial.

Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap kesulitan membedakan antara lowongan kerja resmi dengan praktik eksploitasi terselubung yang berujung pada perdagangan orang.

Ketua KOPRI PC PMII Indramayu, Roudhotul Maula, menilai situasi yang terjadi saat ini sudah masuk kategori darurat TPPO dan membutuhkan langkah cepat serta tegas dari seluruh pihak.

“Kasus TPPO yang terus bermunculan harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Jangan sampai perempuan dan anak terus menjadi korban eksploitasi,” ujarnya, Senin (11/05/2026).

Ia menegaskan, penanganan kasus TPPO tidak boleh berhenti hanya pada penyelamatan korban semata.

Aparat penegak hukum juga diminta membongkar aktor utama serta jaringan yang terlibat dalam praktik perdagangan orang.

“Kami mendorong aparat penegak hukum agar tidak berhenti pada penanganan korban semata, tetapi juga membongkar aktor utama dan jaringan yang terlibat di balik praktik perdagangan orang. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi hal penting agar memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman serupa di kemudian hari,” tuturnya.

Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah semakin banyaknya korban TPPO.

Sosialisasi mengenai bahaya perdagangan orang perlu dilakukan secara masif hingga tingkat desa, termasuk memberikan pemahaman tentang legalitas penyalur tenaga kerja dan mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi praktik perdagangan orang.

Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama.

Seluruh elemen masyarakat diharapkan bersatu memutus rantai perdagangan orang demi menciptakan lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan di Kabupaten Indramayu.

“Melindungi masyarakat dari perdagangan orang bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Dimas)

Indramayu, Cakralensa.com - DPRD Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu.

‎

‎Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Indramayu yang diwakili Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

‎Agenda tersebut menjadi tahapan awal sebelum kedua Raperda dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Indramayu.

‎

‎Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Wardah menyoroti sejumlah poin dalam Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Fraksi Golkar menilai penggabungan beberapa urusan pemerintahan dinilai kurang tepat secara substansi dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan koordinasi di lapangan.

‎

‎Salah satu yang menjadi perhatian ialah penggabungan urusan pemadam kebakaran dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah melakukan kajian lebih komprehensif dengan mempertimbangkan efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat.

‎

‎Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut fraksi tersebut, regulasi pengelolaan aset daerah harus mampu menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

‎

‎Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, hingga kerja sama pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎

‎Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Suhendri, SH., mengingatkan adanya potensi dampak dari penggabungan dan restrukturisasi perangkat daerah. Salah satunya meningkatnya beban kerja akibat terlalu banyak urusan yang digabung dalam satu perangkat daerah sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas pelayanan publik.

‎

‎Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi langkah pemerintah daerah sepanjang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja, dan penghematan anggaran. Fraksi tersebut juga mendorong agar pembahasan risiko kebijakan dilakukan secara lebih mendalam melalui panitia khusus DPRD.

‎

‎Terkait Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah perlu memiliki strategi perencanaan yang tepat sasaran agar aset daerah dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎

‎Pandangan lain disampaikan Fraksi PKB melalui Sadar, S.Pd. Fraksi tersebut menilai rencana penggabungan Badan Pendapatan Daerah dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dinilai kurang efektif karena dikhawatirkan dapat mengurangi fokus terhadap optimalisasi PAD.

‎

‎Fraksi PKB menegaskan penggabungan perangkat daerah tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan tipologi perangkat daerah, beban kerja, serta kompleksitas tugas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

‎

‎Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Dullah berharap perubahan susunan organisasi perangkat daerah tidak sekadar menjadi penataan kelembagaan, tetapi juga mampu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan melalui kajian yang matang dan terukur.

‎

‎Pandangan serupa disampaikan Fraksi PKS-Perindo dan Fraksi Demokrat-NasDem. Fraksi PKS-Perindo melalui H. Rudin menekankan bahwa penyesuaian kelembagaan harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik serta kesinambungan urusan pemerintahan.

‎

‎Sedangkan Fraksi Demokrat-NasDem melalui Taufiq Hadi Sutrisno berharap perubahan susunan perangkat daerah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

‎Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Indramayu menyatakan dukungan agar kedua Raperda tersebut dapat segera dibahas lebih lanjut di tingkat panitia khusus guna menghasilkan regulasi yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Wira)