Articles by "UMKM"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, CakraLensa.com — Polemik Indramayu Expo dalam rangka Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu kian memanas. Setelah muncul informasi mengenai dugaan belum tuntasnya setoran retribusi ke kas daerah dan tarif stan UMKM yang disebut mencapai Rp3,5 juta, kini mencuat pula persoalan honor panitia yang dikabarkan belum dibayarkan hingga kegiatan berakhir.

Situasi ini menjadi ujian bagi Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa perayaan hari jadi daerah tidak boleh membuat pelaku UMKM merugi.

Namun, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan: bagaimana pengelolaan keuangan expo dilakukan, bagaimana nasib hak panitia yang telah bekerja, dan siapa yang bertanggung jawab atas seluruh persoalan tersebut?

Salah satu narasumber, Kimung, membenarkan bahwa honor panitia belum dibayarkan.

“Bener belum dibayar,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Kimung menyebut persoalan pembayaran tersebut masih menunggu penyelesaian dari pihak penanggung jawab. Sementara itu, anggota panitia bernama Santi juga membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah panitia aktif belum menerima kejelasan mengenai honor yang menjadi hak mereka.

Bahkan, menurut Santi, belum ada penjelasan resmi mengenai besaran honor yang akan diterima panitia aktif.

Persoalan ini menambah panjang daftar pertanyaan terkait penyelenggaraan Indramayu Expo. Jika UMKM dituntut memperoleh manfaat ekonomi, bagaimana dengan panitia yang telah mengerahkan tenaga selama kegiatan berlangsung, tetapi mengaku belum mendapatkan kepastian pembayaran?

Di tengah persoalan tersebut, beredar dugaan keterlibatan seseorang berinisial YH, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo, dalam merekomendasikan Fahmi sebagai vendor penyelenggara. Informasi ini belum terverifikasi dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Jika benar terdapat keterlibatan pihak yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, proses penunjukan vendor perlu dijelaskan secara transparan. Publik berhak mengetahui dasar pemilihan pengelola, mekanisme kerja sama, serta pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran dan kewajiban keuangan kegiatan.

Lucky Hakim pun ditantang membuktikan bahwa komitmennya melindungi UMKM bukan sekadar pernyataan. Pemerintah daerah perlu memastikan status retribusi, meminta penjelasan mengenai honor panitia, dan mengevaluasi pengelolaan expo secara menyeluruh.

Terlebih, beredar kabar Fahmi berpeluang kembali menjadi pengelola dalam perayaan Hari Jadi ke-500 Indramayu. Jika kabar tersebut benar, evaluasi atas pelaksanaan sebelumnya semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan baru diambil.

Polemik ini bukan semata-mata soal vendor atau pembayaran honor. Persoalan utamanya adalah transparansi dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang membawa nama Kabupaten Indramayu.


Berapa retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah? Bagaimana aliran pembayaran stan? Mengapa honor panitia belum dibayarkan, dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya? Bagaimana proses penunjukan vendor dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban resmi, bukan sekadar kabar yang berkembang di tengah masyarakat.

Jika tidak ada persoalan dalam pengelolaan, keterbukaan justru akan membantu menjernihkan keadaan. Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan atau ketidakpatuhan, pemerintah harus menindaklanjutinya sesuai aturan.

Kini, Lucky Hakim dituntut memastikan seluruh persoalan tersebut diperiksa secara objektif, termasuk apabila terdapat pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo.

Jangan sampai kemeriahan expo hanya terlihat di panggung, sementara persoalan retribusi, hak panitia, dan pertanggungjawaban pengelolaan justru tertinggal di belakang layar.


Indramayu, CakraLensa.com — Pernyataan tegas Bupati Indramayu Lucky Hakim agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak merugi justru dalam perayaan hari jadi daerah kini menjadi sorotan. Pasalnya, setelah gelaran Indramayu Expo resmi berakhir pada Selasa (20/10/2026), muncul persoalan yang tak kalah serius. Kewajiban setoran retribusi ke kas daerah disebut belum dilunasi, sementara panitia penyelenggara dikabarkan mengajukan perpanjangan masa operasional hingga Sabtu (24/10/2026).

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah Indramayu Expo benar-benar menjadi panggung pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau justru menyisakan persoalan tata kelola yang harus segera dijelaskan?

Polemik tersebut kian mengemuka karena berbanding terbalik dengan pesan yang sebelumnya disampaikan Bupati Lucky Hakim. Pada Jumat (16/10/2026), Lucky menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan seremonial. Ada penegasan bahwa kegiatan perayaan hari jadi daerah harus berpihak kepada masyarakat, bukan malah menjadikan pelaku usaha kecil sebagai pihak yang menanggung beban biaya tinggi demi meramaikan sebuah acara.

Namun, persoalan tarif stan, transparansi pengelolaan, dan kewajiban retribusi yang belum tuntas kini menjadi ujian bagi semangat tersebut. Publik pun menanti, apakah pernyataan tegas Bupati akan ditindaklanjuti dengan evaluasi nyata terhadap penyelenggaraan expo.

Indramayu Expo yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu telah dinyatakan berakhir pada 20 Oktober 2026. Akan tetapi, informasi mengenai permohonan perpanjangan operasional hingga 24 Oktober 2026 justru memunculkan polemik baru.

Permohonan tersebut menjadi sorotan lantaran, berdasarkan informasi yang berkembang, kewajiban penyetoran retribusi ke kas daerah disebut belum diselesaikan.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Berapa nilai retribusi yang seharusnya disetorkan? Berapa jumlah yang telah dibayarkan? Apa dasar pengajuan perpanjangan operasional, dan bagaimana ketentuan pembayaran retribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan kepentingan publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jika perpanjangan memang diperlukan, dasar kebijakan, persetujuan pihak berwenang, serta konsekuensi keuangannya perlu dijelaskan kepada publik. Sebaliknya, apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, penyelesaiannya harus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan.

Sejauh ini, dugaan mengenai motif di balik permohonan perpanjangan tersebut belum dapat dipastikan. Karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari panitia dan dinas terkait agar spekulasi tidak berkembang menjadi kesimpulan tanpa dasar.

Persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian adalah tarif sewa stan bagi pelaku UMKM lokal yang disebut mencapai Rp3,5 juta per unit.

Bagi pelaku usaha kecil, angka tersebut bukan biaya ringan. Modal untuk menyewa stan harus diperhitungkan bersama biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Tanpa perhitungan yang matang, keikutsertaan dalam sebuah pameran justru berisiko menambah beban usaha.

Di sinilah esensi pernyataan Lucky Hakim menjadi relevan. Pemerintah daerah menginginkan UMKM memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan sekadar hadir untuk memenuhi area pameran atau menjadi bagian dari kemeriahan acara.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tarif tersebut sebanding dengan fasilitas, akses pengunjung, serta peluang penjualan yang diterima peserta. Apakah ada perhitungan yang transparan mengenai komponen biaya sewa? Bagaimana pembagian pendapatan antara pengelola, vendor, dan pihak-pihak lain yang terlibat?

Tanpa penjelasan yang memadai, tarif sewa yang tinggi berpotensi menimbulkan kesan bahwa orientasi komersial lebih dominan dibandingkan misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Padahal, semangat Indramayu "REANG". Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong. Semestinya tercermin dalam kebijakan penyelenggaraan, termasuk dalam penentuan tarif yang wajar dan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan publik juga mengarah kepada Fahmi, yang disebut bertindak sebagai vendor utama dalam penyelenggaraan Indramayu Expo.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penjelasan mengenai mekanisme penetapan tarif stan dan aliran dana sewa belum disampaikan secara terbuka. Namun, belum adanya keterangan resmi yang dapat diverifikasi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.

Karena itu, klarifikasi dari vendor menjadi penting untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari dasar penetapan harga, rincian fasilitas yang disediakan, mekanisme penerimaan pembayaran, hingga kewajiban keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara.

Di sisi lain, beredar pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial YH, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo, dalam membawa atau merekomendasikan Fahmi sebagai pengelola pameran.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rekomendasi tersebut melanggar aturan atau melibatkan kepentingan tertentu.

Meski demikian, proses penunjukan vendor tetap layak dijelaskan secara terbuka. Apakah penunjukan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan? Apa dasar pemilihan vendor? Bagaimana bentuk kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan pengelola?

Pertanyaan itu penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa kegiatan yang membawa nama pemerintah dan menggunakan fasilitas atau kewenangan publik memiliki tata kelola yang jelas.


Keresahan semakin berkembang menyusul kabar bahwa Fahmi direncanakan kembali menjadi pengelola dalam perayaan Hari Jadi ke-500 Indramayu mendatang.

Jika kabar tersebut benar, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Indramayu Expo kali ini semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan baru diambil.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan telah diselesaikan, mekanisme pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan, dan persoalan tarif stan telah dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang diterima pelaku UMKM.

Penunjukan kembali tanpa evaluasi yang memadai berisiko memunculkan pertanyaan serupa pada kegiatan berikutnya. Sebaliknya, evaluasi berbasis data, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan perayaan daerah.

Hari Jadi ke-500 Indramayu seharusnya menjadi momentum besar yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu, pemilihan pengelola acara tidak cukup hanya mempertimbangkan kemampuan menyelenggarakan kegiatan yang ramai, tetapi juga integritas, transparansi, dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Indramayu agar memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggaraan Indramayu Expo. Pemeriksaan yang diminta mencakup status penyetoran retribusi daerah, dasar penetapan tarif stan UMKM, mekanisme penerimaan dan penggunaan dana, serta prosedur penunjukan vendor.

Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan persoalan administratif, kekurangan dalam tata kelola, dan dugaan pelanggaran yang memang memiliki dasar untuk ditindaklanjuti.

Apabila ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jika pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, hasilnya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Publik juga berhak mendapatkan informasi yang proporsional mengenai hasil evaluasi, terutama menyangkut kewajiban keuangan daerah dan manfaat ekonomi yang dijanjikan kepada pelaku UMKM.

Sebab, uang, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mengikuti pameran bukan perkara sepele. Mereka datang dengan harapan memperoleh pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperluas pasar.


Indramayu, CakraLensa.com – Pelaksanaan Indramayu Expo 2026 menjadi sorotan setelah muncul keluhan terkait tarif penyewaan lapak yang dinilai berpotensi membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap praktik yang justru berpotensi membuat pedagang merugi di tengah kegiatan yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bupati Lucky bahkan meminta media untuk menelusuri persoalan tersebut hingga tuntas agar seluruh informasi dan dugaan yang berkembang dapat diklarifikasi berdasarkan bukti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif penyewaan lapak di Indramayu Expo 2026 disebut berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stan. Area kegiatan tersebut mencakup berbagai jenis stan, mulai dari stan bisnis, UMKM binaan, instansi pemerintah, hingga pasar kerakyatan.

Besaran tarif tersebut memunculkan pertanyaan mengenai total penerimaan dari penyewaan lapak serta kesesuaiannya dengan kewajiban retribusi atau penerimaan daerah yang berlaku.

Jika asumsi penerimaan kotor mencapai Rp420 juta hingga Rp600 juta, angka tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data jumlah stan, kontrak penyewaan, bukti pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hingga kini, angka tersebut masih berupa estimasi yang memerlukan verifikasi.

Bupati Indramayu Lucky Hakim angkat bicara seusai menghadiri kegiatan di DPRD Indramayu, Jumat (16/10/2026). Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurut Lucky, kegiatan tersebut dirancang untuk mempertemukan banyak pelaku usaha agar mereka memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan justru terbebani biaya yang terlalu tinggi.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pelaksanaan kegiatan daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa biaya yang dibebankan kepada pedagang sebanding dengan manfaat dan fasilitas yang mereka terima.


Lucky juga menyoroti kemungkinan adanya kesenjangan antara laporan yang diterima pimpinan daerah dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Ia menilai laporan yang diterima Bupati dan Sekretaris Daerah selama ini terkesan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan baik. Karena itu, ia meminta media untuk menggali informasi lebih dalam dan mengumpulkan bukti terkait dugaan penyimpangan yang muncul.

“Sebab laporan yang sampai ke meja Sekda dan meja saya mungkin semuanya dianggap baik-baik saja. Maka dari itu, kami minta teman-teman media untuk melakukan investigasi dan tolong di-follow up. Kalau sudah ada kerangkanya beserta bukti-bukti, kita akan tindak lanjuti. Apakah ini ada sanksi administrasi, sanksi hukum, atau tagihan mana uang untuk PAD-nya,” tambah Lucky.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Indramayu Expo 2026.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administratif, perjanjian dengan vendor, dan transaksi di lapangan, pemerintah daerah perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab serta menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah hal yang perlu diperjelas antara lain dasar penetapan tarif, mekanisme penarikan biaya, isi perjanjian antara panitia dan vendor, serta kewajiban penerimaan daerah apabila memang berlaku dalam kegiatan tersebut.

Bagi pelaku UMKM, mengikuti pameran seharusnya menjadi kesempatan untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan pendapatan. Namun, biaya awal yang tinggi berpotensi mengurangi keuntungan, terutama bagi pedagang kecil dengan modal usaha terbatas.

Jika tarif sewa mencapai jutaan rupiah, pedagang harus memperoleh omzet yang cukup untuk menutup biaya tersebut sebelum benar-benar mendapatkan keuntungan. Risiko kerugian juga meningkat apabila informasi mengenai tarif, fasilitas, dan potensi penjualan tidak disampaikan secara jelas sejak awal.

Karena itu, transparansi tarif dan kejelasan mekanisme penyewaan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak pelaku usaha.

Lucky mengaku turut mendengar keluhan masyarakat yang beredar melalui media sosial. Ia berharap tidak ditemukan unsur penipuan maupun pemerasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan tidak ada unsur ke penipuan atau pemerasan. Orang diiming-imingi begitu masuk, lalu ditagih, itu kan namanya dikerjain. Saya juga sempat mendengar keluhan di media sosial. Saya tidak tahu teknis sampai ke situ, tapi ini harusnya tidak membebani UMKM. Tolong teman-teman media kejar terus!” pungkasnya.


Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penelusuran terhadap seluruh mekanisme penyelenggaraan acara, termasuk hubungan kerja antara panitia, vendor, dinas terkait, dan pihak lain yang terlibat.

Meski demikian, dugaan penyimpangan maupun kemungkinan adanya pelanggaran hukum belum dapat disimpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan transaksi yang relevan.

Panitia pelaksana, vendor, dan dinas terkait juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen pertanggungjawaban agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif.

Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bahwa setiap pungutan dalam penyelenggaraan kegiatan publik harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Indramayu Expo 2026 semestinya menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi daerah, bukan justru menimbulkan beban yang mengurangi peluang keuntungan bagi pelaku UMKM.

Ketika Bupati Indramayu sendiri meminta persoalan ini ditelusuri, publik kini menantikan tindak lanjut konkret untuk menjawab pertanyaan mengenai penetapan tarif, aliran dana, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Indramayu Expo dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kegiatan daerah. (WH/Red)


Indramayu, CakraLensa.com — Perayaan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499 yang seharusnya menjadi panggung komitmen pelayanan publik dan pesta rakyat, mendadak berubah menjadi panggung bancakan finansial yang berbau busuk. Ajang tahunan Indramayu Expo 2026 diduga kuat telah dikomersialisasi secara ugal-ugalan oleh oknum panitia pelaksana demi mengeruk keuntungan sepihak, menyulap fasilitas negara menjadi mesin peras terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Praktik penggalangan dana ilegal ini terkuak langsung dari mulut Ketua Panitia Pelaksana, Dikdik. Dalam pengakuannya, Dikdik gamblang membeberkan komersialisasi lapak di kawasan publik tersebut yang tarifnya dipatok sangat fantastis.

Dari total ratusan lapak yang dikelola terdiri dari 15 stand zona bisnis, 15 stand UMKM binaan, 16 stand dinas, sekitar 120 stand pasar kerakyatan, dan 20 stand di area lapangan basket. Pedagang dipaksa merogoh kocek dalam-dalam, berkisar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stand.

Guna mencuci tangan dari bayang-bayang hukum, panitia berdalih bahwa komersialisasi itu merupakan "permainan" pihak ketiga (vendor).

"Itu versi vendor, Bang. Jadi panitia tidak menjual (langsung). Pengelolaannya diserahkan ke vendor. Tarifnya variatif, ada yang Rp3,5 juta sampai Rp4 juta," alibi Dikdik saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).


Namun, kedok "lempar batu sembunyi tangan" ini runtuh seketika. Dikdik tak bisa membantah bahwa seluruh aliran uang panas dari beberapa para pedagang tersebut tetap dipungut dan dikumpulkan secara fisik oleh panitia di dalam sekretariat resmi, sebelum diklaim diteruskan ke pihak vendor. Panitia berakrobat seolah hanya menjadi "kasir penampung" di atas lahan publik milik negara.

Kekejaman skema komersialisasi ini makin benderang saat dibenturkan dengan dokumen resmi milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan Surat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu Nomor: 400.4.11.3/ 1288 /Bidor tertanggal 2 Oktober 2026 perihal Informasi Penggunaan Prasarana Olahraga, terungkap fakta hukum yang sangat menohok:
  1. Payung Hukum Jelas: Penggunaan Kawasan GOR Singalodra berlandaskan Perda Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2025 dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Kewajiban Setoran Hanya Rp20 Juta: Pemohon/Panitia Indramayu Expo 2026 hanya diwajibkan menyetor retribusi daerah sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah (Bank BJB No. Rec. 0003948706001).
  3. Bukan Izin Pelaksanaan: Pembayaran Rp20 juta tersebut hanyalah syarat dasar izin penggunaan prasarana, bukan jaminan legalitas untuk mengeruk untung pribadi dari pedagang.
Matematika sederhana menelanjangi kebohongan ini: Jika terdapat sedikitnya 120 hingga 150 stand yang ditarik sewa Rp3,5 juta hingga Rp4 juta, omzet kotor yang diraup panitia mencapai angka fantastis Rp420 juta hingga Rp600 juta!

Sementara yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan resmi daerah hanyalah Rp20 juta. Terdapat selisih dana gelap bernilai ratusan juta rupiah yang menguap tanpa pertanggungjawaban publik. Ini bukan lagi sekadar salah kelola, melainkan indikasi kuat perampokan hak daerah dan pemerasan berkedok pesta rakyat.

Skandal ini memantik amarah gelombang kritik. Didi salah satu pemerhati masyarakat, melepaskan tembakan konfrontatif dan menuding panitia pelaksana telah melakukan kejahatan jabatan dan pungutan liar (pungli) secara masif dan terstruktur.

"Ini tindakan biadab dan tidak tahu malu! Hari Jadi Indramayu yang mestinya dirayakan rakyat malah dijadikan ajang 'bancakan' dan perampokan berkedok expo oleh oknum panitia. Fasilitas negara mereka sewa ke pemda cuma Rp20 juta, tapi lalu mereka jual ke rakyat kecil sampai Rp4 juta per stand. Ini pemerasan namanya!" cercar Didi dengan nada tinggi.

Didi menegaskan bahwa alibi penunjukan vendor hanyalah tameng murahan untuk menghindari jerat pidana korupsi dan pungli.

"Panitia jangan merasa cerdik dengan berlindung di balik ketiak vendor! Lahan yang digunakan itu aset daerah, acaranya acara resmi pemerintah, lalu kenapa transaksinya pakai tarif 'preman'? Ke mana mengalirnya sisa uang ratusan juta itu? Ini jelas-jelas tindak pidana Pungli dan dugaan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang!" tegasnya.


Tak main-main, Didi sebagai pemerhati mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Indramayu, hingga Polda Jawa Barat untuk segera menyeret para pelaku ke ranah hukum.

"Kami tidak butuh klarifikasi manis atau alasan cengeng dari panitia. Kami mendesak Kejaksaan dan Polda Jabar untuk segera turun tangan! Periksa, tangkap, dan seret Ketua Panitia Dikdik beserta seluruh komplotannya serta pihak vendor! Usut tuntas aliran dana gelap ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan perayaan Hari Jadi Indramayu dikotorinya oleh komplotan pemburu rente!" pungkas Didi.

Hingga berita ini dipublikasikan, publik Indramayu menanti keberanian Bupati Indramayu Lucky Hakim dan ketegasan jajaran kepolisian serta kejaksaan untuk membongkar dan memenjarakan para oknum di balik skandal Indramayu Expo 2026.


Indramayu, Cakralensa.com — Gejolak konflik yang terjadi di Iran tak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga mulai dirasakan hingga ke sektor ekonomi kecil di daerah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu.

Salah satu pelaku UMKM, Vivi Suparmiati, pemilik usaha Rumah Macrame menjelaskan kepasa Cakralensa.com mengaku mengalami kenaikan harga bahan baku produksi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini terutama terjadi pada tali katun yang menjadi komponen utama dalam pembuatan produknya.

“Harga bahan baku sebagian ada yang naik, terutama tali katun,” ungkap Vivi, Sabtu (04/04/2026).

Usaha Rumah macrame miliknya memproduksi berbagai jenis kerajinan seperti tas sling bag, dompet, gantungan kunci, hingga dekorasi rumah. Produk-produk tersebut sebagian besar dipasarkan ke luar daerah Indramayu, karena menurutnya daya beli masyarakat lokal masih terbatas.

“Pasar aku lebih banyak di luar daerah, kalau di Indramayu sendiri kurang bagus, apalagi kondisi seperti sekarang,” jelasnya.

Vivi menambahkan bahwa meskipun pasar di beberapa wilayah masih cukup stabil, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena merupakan kawasan wisata, penurunan justru terjadi di wilayah Jabodetabek yang sebelumnya menjadi salah satu pasar potensial.

“Di luar provinsi masih bagus, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena merupakan daerah wisata. Tapi, Jabodetabek turun” katanya.

Kondisi ini diduga berkaitan dengan dampak lanjutan konflik global yang memengaruhi harga energi dan bahan baku industri. Kenaikan harga minyak dunia, misalnya, berimbas pada meningkatnya biaya produksi bahan turunan, yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.

Situasi tersebut memaksa pelaku usaha kecil untuk berpikir ulang dalam menentukan strategi bisnis, mulai dari efisiensi produksi hingga penyesuaian harga jual agar tetap kompetitif di pasar.

Di tengah tekanan ini, pelaku UMKM berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah, baik melalui kebijakan stabilisasi harga bahan baku maupun bantuan pengembangan usaha.

Dengan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, ketahanan UMKM menjadi kunci penting dalam menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak. (Wira)



Indramayu, Cakralensa.com - Komunitas Pasar Kreatif Urban sukses menggelar kegiatan Pasar Kreatif Urban (Pop Up Market) pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Simple Kolektif #1 Indramayu Creaticity Network - Urban Creative Hub, Indramayu.

Kegiatan ini menjadi ruang bertemunya kreativitas anak muda Indramayu sekaligus alternatif destinasi belanja menjelang Lebaran. Berbagai produk kreatif dipamerkan dan dijual oleh para pelaku kreatif lokal, mulai dari aksesoris, pakaian, hingga berbagai produk kreatif lainnya yang dihasilkan oleh pemuda dan komunitas di Indramayu.

Dalam penyelenggaraan perdananya, Pasar Kreatif Urban menghadirkan 5 tenant kreatif yang menampilkan beragam produk lokal. Kegiatan ini juga melibatkan sekitar 50 peserta yang terdiri dari individu maupun komunitas, yang turut meramaikan kegiatan sekaligus memperkuat jejaring ekosistem kreatif di Indramayu.

Ketua Panitia kegiatan, Hilmi Hilmansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Indramayu Creaticity Network, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menghadirkan ruang pasar kreatif di Indramayu.

“Ini masih pantikan awal melaksanakan PKU di Indramayu. Harapannya ke depan bisa mengaktivasi pasar kreatif di koridor Sport Center, sepanjang Jalan Stadion Tridaya Indramayu,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pasar Kreatif Urban diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi antara pelaku kreatif, komunitas, dan masyarakat untuk saling bertemu, bertukar gagasan, serta memperkuat geliat ekonomi kreatif lokal.

Kegiatan yang terbuka untuk umum ini mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir, baik untuk menikmati suasana komunitas, berbelanja produk lokal, maupun mendukung karya anak muda Indramayu.

Salah satu pengunjung, Rina (24), mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena memberikan ruang baru bagi anak muda untuk menampilkan karya mereka.

“Kegiatannya seru dan suasananya terasa hangat. Produk-produk yang dijual juga unik dan kreatif. Semoga kegiatan seperti ini bisa rutin diadakan di Indramayu,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ardi (27), yang datang bersama teman-temannya untuk melihat berbagai produk lokal. Ia menilai Pasar Kreatif Urban menjadi wadah yang positif untuk memperkenalkan karya anak muda kepada masyarakat. “Ini bagus sekali untuk mendukung pelaku kreatif lokal. Selain bisa belanja produk unik, kita juga bisa kenal langsung dengan kreatornya,” katanya.

Dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, Pasar Kreatif Urban diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi agenda rutin yang mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif di Indramayu. (Wira/CL)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget