Cakra Lensa

Indramayu, CakraLensa.com — Upaya mencegah perkawinan anak di Kabupaten Indramayu mulai diarahkan lebih kuat ke tingkat desa. Pemerintah desa dinilai memiliki peran penting karena menjadi pihak yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sekaligus memiliki ruang untuk membangun langkah pencegahan sejak dini.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan rutin stakeholder bersama Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) desa yang digelar di DPD KNPI Kabupaten Indramayu, Rabu (30/9/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPD Terusan, Puskesmas Sindang, Puskesmas Cantigi, KUA Cantigi, Kecamatan Sindang, aktivis, pegiat sosial, anggota KNPI Kabupaten Indramayu, hingga unsur inklusi bersama Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lapesdam NU) Indramayu.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Indramayu, Khamzah Fansuri, mengatakan persoalan perkawinan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga. Desa, menurutnya, memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kenapa desa harus ikut campur dalam sosialisasi kepada masyarakat? Karena sentuhan langsung kepada masyarakat adalah desa,” ujar Khamzah.

Menurut dia, langkah pencegahan perlu diperkuat melalui kebijakan di tingkat desa. Sosialisasi dinilai penting, tetapi akan lebih efektif apabila didukung regulasi yang dapat menjadi dasar bagi desa dalam melakukan pencegahan dan penanganan.

“Kalau desa bisa memunculkan satu Perdes tentang pencegahan perkawinan usia anak. Desa harus mengawal dengan aturan yang keras dan disiplin,” katanya.

Dorongan serupa disampaikan Ketua Lapesdam NU Indramayu, Ali Ma’nawi atau yang akrab disapa Almak. Ia menyebut Lapesdam NU saat ini memiliki empat desa binaan yang menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan perkawinan anak.

Namun, ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuat aturan.

“Empat desa binaan ini menjadi ruang untuk melihat persoalan secara langsung. Pencegahan harus dimulai dari penguatan masyarakat, keluarga dan desa. Regulasi penting, tetapi harus dibarengi edukasi, pendampingan dan koordinasi lintas sektor,” ujar Almak.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Cantigi, drg. Ruci Afrida, melihat pencegahan perkawinan anak sebagai persoalan yang harus ditangani dari berbagai sisi. Keluarga, lingkungan, pendidikan, kesehatan hingga dukungan para pemangku kepentingan perlu berjalan secara bersamaan.

“Pencegahan itu dari hulu ke hilir. Pertama dari keluarga, kemudian lingkungannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, dan harus ada dukungan dari stakeholder yang berkaitan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keterkaitan antara perkawinan anak dengan persoalan kesehatan ibu dan anak. Karena itu, sektor kesehatan dan pendidikan dinilai perlu memperkuat kolaborasi agar anak-anak tidak memasuki pernikahan sebelum memiliki kesiapan yang memadai.

“Kalau kita lebih fokus ke stunting, perkawinan anak di bawah umur harus dikurangi, supaya pertama bayi yang dilahirkan sehat,” katanya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya regulasi desa mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Harapannya, Peraturan Desa (Perdes) yang disusun nantinya tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat diterapkan sebagai instrumen perlindungan anak.

Dengan posisi desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, penguatan regulasi, edukasi, pendampingan keluarga dan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang lebih kuat hingga tingkat paling dekat dengan warga.

Indramayu, Cakralensa.com – Stop TB Partnership Indonesia (STPI) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan Puskesmas setempat menggelar kegiatan skrining kesehatan serta deteksi dini Tuberkulosis (TBC) bagi warga Desa Pabean Udik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Pabean Udik, Sabtu (06/06/2026).

Kegiatan ini difokuskan pada upaya pencarian dan penemuan kasus TBC secara aktif melalui pemeriksaan rontgen dada terhadap warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Selain pemeriksaan rontgen, peserta juga mendapatkan layanan skrining kesehatan lainnya seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, serta pengecekan kadar gula darah.

Panitia STPI, Fesa, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini untuk menemukan kasus TBC yang selama ini belum teridentifikasi.

"Kami memiliki sasaran khusus untuk pemeriksaan rontgen karena fokus utama kegiatan ini adalah pencarian dan pendeteksian dini penyakit TBC. Kami mengundang warga yang berada di lingkungan atau memiliki kontak dengan pasien TBC agar datang dan mengikuti pemeriksaan sehingga penyakit tersebut dapat terdeteksi lebih awal," ujar Fesa.

Menurutnya, masyarakat yang menjadi sasaran utama kegiatan ini adalah warga Desa Pabean Udik. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk tindak lanjut pelayanan kesehatan bagi warga yang terindikasi maupun terkonfirmasi menderita TBC.

"Jika nantinya ditemukan warga yang positif TBC, tentu akan ditindaklanjuti melalui pelayanan dan pengobatan di puskesmas. Selain itu, masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai TBC karena penyakit ini dapat menular jika tidak segera ditangani," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pabean Udik, Samsul Ma'arif, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, program skrining kesehatan dan deteksi dini TBC sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada STPI, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan ini di Desa Pabean Udik. Program seperti ini sangat bermanfaat karena masyarakat dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis dan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini," ujar Samsul Ma'arif.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama pemeriksaan TBC, mengingat penyakit tersebut dapat disembuhkan apabila terdeteksi dan ditangani sejak awal.

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Semakin cepat penyakit terdeteksi, semakin cepat pula penanganannya. Dengan begitu, kesehatan warga dapat terjaga dan risiko penularan penyakit di lingkungan sekitar bisa diminimalkan," tambahnya.

Fesa menambahkan, kegiatan ini juga mendukung target pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian penemuan kasus TBC. Dengan deteksi dini, kasus-kasus yang sebelumnya tidak terlihat dapat segera ditemukan dan ditangani.

"Kami berharap melalui kegiatan ini kasus-kasus TBC yang belum terdeteksi dapat ditemukan lebih cepat sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, risiko penularan di masyarakat juga dapat ditekan seminimal mungkin," tambahnya.

Melalui kolaborasi antara STPI, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pencegahan TBC semakin meningkat, sehingga upaya menuju eliminasi TBC dapat tercapai secara lebih efektif. (Wira)