Articles by "Hukum"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu menegaskan belum ingin berspekulasi mengenai kemungkinan pergantian kursi Wakil Bupati Indramayu yang saat ini dijabat H. Syaefudin. PKS memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kabupaten Indramayu, H. Ruswa, M.Pd.I., dalam wawancara khusus dengan Cakralensa.com, Selasa (27/10/2026).

Ruswa menilai, membicarakan calon pengganti wakil bupati saat proses hukum terhadap Syaefudin belum tuntas merupakan langkah yang belum tepat. Menurutnya, semua pihak perlu memberikan ruang bagi proses peradilan untuk berjalan hingga menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita juga tidak tahu karena beliau bahkan belum disidangkan, bisa jadi di persidangan vonisnya bebas,” ujar Ruswa.

Ia menambahkan, PKS turut mendoakan agar Syaefudin dan keluarganya diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi yang tengah berlangsung.

Di tengah munculnya berbagai desas-desus mengenai dinamika politik di Indramayu, termasuk kabar adanya pihak-pihak yang disebut telah melakukan pendekatan hingga ke tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS maupun kepada Bupati Indramayu, Ruswa menegaskan bahwa partainya memiliki mekanisme organisasi yang harus dipatuhi.

Menurutnya, keputusan strategis terkait pengusungan maupun penentuan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak. Setiap keputusan harus melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku di internal partai.

“PKS adalah partai yang memiliki organisasi tersistem. Ada mekanisme dan alur yang jelas dalam menentukan keputusan strategis, termasuk terkait pengusungan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Prosesnya harus berjenjang, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat,” jelasnya.

Ruswa juga menyinggung sikap Presiden PKS, H. Al Muzammil Yusuf, yang menurutnya menghormati mekanisme struktural dan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan partai.

“Presiden PKS saat ini, Bapak H. Al Muzammil Yusuf, sangat menghormati mekanisme struktural dan musyawarah. Beliau tidak menyukai pemotongan kompas kebijakan yang sudah disepakati di bawah secara sepihak,” tegas Ruswa.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dinamika politik terkait posisi Wakil Bupati Indramayu tidak semestinya mendahului proses dan mekanisme yang berlaku.


Terkait kemungkinan langkah PKS apabila proses hukum terhadap Syaefudin nantinya berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Ruswa menjelaskan bahwa persoalan tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebutkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pengisian jabatan wakil bupati, yakni status hukum yang telah berkekuatan hukum tetap serta ketentuan mengenai sisa masa jabatan.

Menurut Ruswa, salah satu syarat yang menjadi perhatian adalah sisa masa jabatan yang ditinggalkan masih sekurang-kurangnya 18 bulan.

Karena itu, selama belum ada kepastian hukum yang memenuhi ketentuan tersebut, PKS menilai pembicaraan mengenai penggantian posisi wakil bupati masih terlalu dini.

Ruswa juga menegaskan bahwa status Syaefudin saat ini, sebagaimana disampaikannya, masih berupa pemberhentian sementara dan belum dapat disamakan dengan status terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah menghakimi seseorang berdasarkan opini, asumsi, atau persepsi semata. Mari kita serahkan persoalan ini kepada lembaga peradilan yang berwenang,” pesannya.

Di tengah situasi yang berkembang, Ruswa memastikan dirinya tetap optimistis roda pemerintahan Kabupaten Indramayu dapat berjalan sebagaimana mestinya, meskipun untuk sementara Bupati harus menjalankan tugas tanpa didampingi wakil bupati.

Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi juga pada soliditas perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Saya yakin Pak Bupati bisa menjalankan amanah dengan baik. Meskipun mungkin tidak didampingi sementara oleh Pak Wabub, sistem pemerintahan daerah tetap berjalan,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda), untuk bekerja maksimal membantu bupati dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.

Ruswa menekankan pentingnya pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Perangkat daerah di bawah kepemimpinan Pak Sekda harus bekerja maksimal membantu bupati merealisasikan visi-misi dalam RPJMD dan RKPD agar roda pemerintahan berjalan optimal,” pungkasnya.

Sikap PKS Indramayu tersebut menempatkan penghormatan terhadap proses hukum dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi sebagai dua hal utama. Di tengah berkembangnya spekulasi mengenai kursi Wakil Bupati Indramayu, partai itu menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan jabatan tersebut semestinya menunggu kepastian hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku. (WH)


Indramayu, CakraLensa.com — Pernyataan tegas Bupati Indramayu Lucky Hakim agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak merugi justru dalam perayaan hari jadi daerah kini menjadi sorotan. Pasalnya, setelah gelaran Indramayu Expo resmi berakhir pada Selasa (20/10/2026), muncul persoalan yang tak kalah serius. Kewajiban setoran retribusi ke kas daerah disebut belum dilunasi, sementara panitia penyelenggara dikabarkan mengajukan perpanjangan masa operasional hingga Sabtu (24/10/2026).

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah Indramayu Expo benar-benar menjadi panggung pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau justru menyisakan persoalan tata kelola yang harus segera dijelaskan?

Polemik tersebut kian mengemuka karena berbanding terbalik dengan pesan yang sebelumnya disampaikan Bupati Lucky Hakim. Pada Jumat (16/10/2026), Lucky menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan seremonial. Ada penegasan bahwa kegiatan perayaan hari jadi daerah harus berpihak kepada masyarakat, bukan malah menjadikan pelaku usaha kecil sebagai pihak yang menanggung beban biaya tinggi demi meramaikan sebuah acara.

Namun, persoalan tarif stan, transparansi pengelolaan, dan kewajiban retribusi yang belum tuntas kini menjadi ujian bagi semangat tersebut. Publik pun menanti, apakah pernyataan tegas Bupati akan ditindaklanjuti dengan evaluasi nyata terhadap penyelenggaraan expo.

Indramayu Expo yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu telah dinyatakan berakhir pada 20 Oktober 2026. Akan tetapi, informasi mengenai permohonan perpanjangan operasional hingga 24 Oktober 2026 justru memunculkan polemik baru.

Permohonan tersebut menjadi sorotan lantaran, berdasarkan informasi yang berkembang, kewajiban penyetoran retribusi ke kas daerah disebut belum diselesaikan.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Berapa nilai retribusi yang seharusnya disetorkan? Berapa jumlah yang telah dibayarkan? Apa dasar pengajuan perpanjangan operasional, dan bagaimana ketentuan pembayaran retribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan kepentingan publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jika perpanjangan memang diperlukan, dasar kebijakan, persetujuan pihak berwenang, serta konsekuensi keuangannya perlu dijelaskan kepada publik. Sebaliknya, apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, penyelesaiannya harus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan.

Sejauh ini, dugaan mengenai motif di balik permohonan perpanjangan tersebut belum dapat dipastikan. Karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari panitia dan dinas terkait agar spekulasi tidak berkembang menjadi kesimpulan tanpa dasar.

Persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian adalah tarif sewa stan bagi pelaku UMKM lokal yang disebut mencapai Rp3,5 juta per unit.

Bagi pelaku usaha kecil, angka tersebut bukan biaya ringan. Modal untuk menyewa stan harus diperhitungkan bersama biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Tanpa perhitungan yang matang, keikutsertaan dalam sebuah pameran justru berisiko menambah beban usaha.

Di sinilah esensi pernyataan Lucky Hakim menjadi relevan. Pemerintah daerah menginginkan UMKM memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan sekadar hadir untuk memenuhi area pameran atau menjadi bagian dari kemeriahan acara.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tarif tersebut sebanding dengan fasilitas, akses pengunjung, serta peluang penjualan yang diterima peserta. Apakah ada perhitungan yang transparan mengenai komponen biaya sewa? Bagaimana pembagian pendapatan antara pengelola, vendor, dan pihak-pihak lain yang terlibat?

Tanpa penjelasan yang memadai, tarif sewa yang tinggi berpotensi menimbulkan kesan bahwa orientasi komersial lebih dominan dibandingkan misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Padahal, semangat Indramayu "REANG". Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong. Semestinya tercermin dalam kebijakan penyelenggaraan, termasuk dalam penentuan tarif yang wajar dan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan publik juga mengarah kepada Fahmi, yang disebut bertindak sebagai vendor utama dalam penyelenggaraan Indramayu Expo.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penjelasan mengenai mekanisme penetapan tarif stan dan aliran dana sewa belum disampaikan secara terbuka. Namun, belum adanya keterangan resmi yang dapat diverifikasi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.

Karena itu, klarifikasi dari vendor menjadi penting untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari dasar penetapan harga, rincian fasilitas yang disediakan, mekanisme penerimaan pembayaran, hingga kewajiban keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara.

Di sisi lain, beredar pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial YH, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo, dalam membawa atau merekomendasikan Fahmi sebagai pengelola pameran.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rekomendasi tersebut melanggar aturan atau melibatkan kepentingan tertentu.

Meski demikian, proses penunjukan vendor tetap layak dijelaskan secara terbuka. Apakah penunjukan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan? Apa dasar pemilihan vendor? Bagaimana bentuk kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan pengelola?

Pertanyaan itu penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa kegiatan yang membawa nama pemerintah dan menggunakan fasilitas atau kewenangan publik memiliki tata kelola yang jelas.


Keresahan semakin berkembang menyusul kabar bahwa Fahmi direncanakan kembali menjadi pengelola dalam perayaan Hari Jadi ke-500 Indramayu mendatang.

Jika kabar tersebut benar, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Indramayu Expo kali ini semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan baru diambil.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan telah diselesaikan, mekanisme pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan, dan persoalan tarif stan telah dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang diterima pelaku UMKM.

Penunjukan kembali tanpa evaluasi yang memadai berisiko memunculkan pertanyaan serupa pada kegiatan berikutnya. Sebaliknya, evaluasi berbasis data, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan perayaan daerah.

Hari Jadi ke-500 Indramayu seharusnya menjadi momentum besar yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu, pemilihan pengelola acara tidak cukup hanya mempertimbangkan kemampuan menyelenggarakan kegiatan yang ramai, tetapi juga integritas, transparansi, dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Indramayu agar memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggaraan Indramayu Expo. Pemeriksaan yang diminta mencakup status penyetoran retribusi daerah, dasar penetapan tarif stan UMKM, mekanisme penerimaan dan penggunaan dana, serta prosedur penunjukan vendor.

Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan persoalan administratif, kekurangan dalam tata kelola, dan dugaan pelanggaran yang memang memiliki dasar untuk ditindaklanjuti.

Apabila ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jika pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, hasilnya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Publik juga berhak mendapatkan informasi yang proporsional mengenai hasil evaluasi, terutama menyangkut kewajiban keuangan daerah dan manfaat ekonomi yang dijanjikan kepada pelaku UMKM.

Sebab, uang, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mengikuti pameran bukan perkara sepele. Mereka datang dengan harapan memperoleh pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperluas pasar.


Indramayu, CakraLensa.com – Pelaksanaan Indramayu Expo 2026 menjadi sorotan setelah muncul keluhan terkait tarif penyewaan lapak yang dinilai berpotensi membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap praktik yang justru berpotensi membuat pedagang merugi di tengah kegiatan yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bupati Lucky bahkan meminta media untuk menelusuri persoalan tersebut hingga tuntas agar seluruh informasi dan dugaan yang berkembang dapat diklarifikasi berdasarkan bukti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif penyewaan lapak di Indramayu Expo 2026 disebut berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stan. Area kegiatan tersebut mencakup berbagai jenis stan, mulai dari stan bisnis, UMKM binaan, instansi pemerintah, hingga pasar kerakyatan.

Besaran tarif tersebut memunculkan pertanyaan mengenai total penerimaan dari penyewaan lapak serta kesesuaiannya dengan kewajiban retribusi atau penerimaan daerah yang berlaku.

Jika asumsi penerimaan kotor mencapai Rp420 juta hingga Rp600 juta, angka tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data jumlah stan, kontrak penyewaan, bukti pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hingga kini, angka tersebut masih berupa estimasi yang memerlukan verifikasi.

Bupati Indramayu Lucky Hakim angkat bicara seusai menghadiri kegiatan di DPRD Indramayu, Jumat (16/10/2026). Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurut Lucky, kegiatan tersebut dirancang untuk mempertemukan banyak pelaku usaha agar mereka memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan justru terbebani biaya yang terlalu tinggi.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pelaksanaan kegiatan daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa biaya yang dibebankan kepada pedagang sebanding dengan manfaat dan fasilitas yang mereka terima.


Lucky juga menyoroti kemungkinan adanya kesenjangan antara laporan yang diterima pimpinan daerah dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Ia menilai laporan yang diterima Bupati dan Sekretaris Daerah selama ini terkesan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan baik. Karena itu, ia meminta media untuk menggali informasi lebih dalam dan mengumpulkan bukti terkait dugaan penyimpangan yang muncul.

“Sebab laporan yang sampai ke meja Sekda dan meja saya mungkin semuanya dianggap baik-baik saja. Maka dari itu, kami minta teman-teman media untuk melakukan investigasi dan tolong di-follow up. Kalau sudah ada kerangkanya beserta bukti-bukti, kita akan tindak lanjuti. Apakah ini ada sanksi administrasi, sanksi hukum, atau tagihan mana uang untuk PAD-nya,” tambah Lucky.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Indramayu Expo 2026.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administratif, perjanjian dengan vendor, dan transaksi di lapangan, pemerintah daerah perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab serta menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah hal yang perlu diperjelas antara lain dasar penetapan tarif, mekanisme penarikan biaya, isi perjanjian antara panitia dan vendor, serta kewajiban penerimaan daerah apabila memang berlaku dalam kegiatan tersebut.

Bagi pelaku UMKM, mengikuti pameran seharusnya menjadi kesempatan untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan pendapatan. Namun, biaya awal yang tinggi berpotensi mengurangi keuntungan, terutama bagi pedagang kecil dengan modal usaha terbatas.

Jika tarif sewa mencapai jutaan rupiah, pedagang harus memperoleh omzet yang cukup untuk menutup biaya tersebut sebelum benar-benar mendapatkan keuntungan. Risiko kerugian juga meningkat apabila informasi mengenai tarif, fasilitas, dan potensi penjualan tidak disampaikan secara jelas sejak awal.

Karena itu, transparansi tarif dan kejelasan mekanisme penyewaan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak pelaku usaha.

Lucky mengaku turut mendengar keluhan masyarakat yang beredar melalui media sosial. Ia berharap tidak ditemukan unsur penipuan maupun pemerasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan tidak ada unsur ke penipuan atau pemerasan. Orang diiming-imingi begitu masuk, lalu ditagih, itu kan namanya dikerjain. Saya juga sempat mendengar keluhan di media sosial. Saya tidak tahu teknis sampai ke situ, tapi ini harusnya tidak membebani UMKM. Tolong teman-teman media kejar terus!” pungkasnya.


Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penelusuran terhadap seluruh mekanisme penyelenggaraan acara, termasuk hubungan kerja antara panitia, vendor, dinas terkait, dan pihak lain yang terlibat.

Meski demikian, dugaan penyimpangan maupun kemungkinan adanya pelanggaran hukum belum dapat disimpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan transaksi yang relevan.

Panitia pelaksana, vendor, dan dinas terkait juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen pertanggungjawaban agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif.

Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bahwa setiap pungutan dalam penyelenggaraan kegiatan publik harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Indramayu Expo 2026 semestinya menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi daerah, bukan justru menimbulkan beban yang mengurangi peluang keuntungan bagi pelaku UMKM.

Ketika Bupati Indramayu sendiri meminta persoalan ini ditelusuri, publik kini menantikan tindak lanjut konkret untuk menjawab pertanyaan mengenai penetapan tarif, aliran dana, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Indramayu Expo dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kegiatan daerah. (WH/Red)


Indramayu, CakraLensa.com — Tim URC Resmob Satreskrim Polres Indramayu Polda Jabar mengamankan 24 remaja terkait dugaan tawuran antar kelompok pelajar yang berawal dari janjian melalui media sosial di wilayah Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Senin (5/10/2026).

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M. melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bahar membenarkan penanganan perkara tersebut.

Peristiwa terjadi pada Sabtu (3/10/2026). Berdasarkan hasil penyelidikan, dua kelompok remaja sebelumnya berkomunikasi melalui media sosial dan menyepakati pertemuan yang kemudian mengarah pada tawuran.

“Dari hasil pemeriksaan, kedua kelompok awalnya berkomunikasi melalui media sosial. Mereka kemudian menyepakati untuk bertemu,” kata AKP Muchammad Arwin Bahar didampingi Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno, Kapolsek Balongan AKP Asep Suryana dan Kapolsek Sliyeg AKP Edi Mulyana.S, Selasa (6/10/2026).

Menurut keterangan yang diperoleh penyidik, kesepakatan awal disebut menggunakan balok atau kayu. Namun ketika kedua kelompok bertemu, sejumlah remaja dari salah satu kelompok diduga membawa senjata tajam.

Kondisi tersebut membuat kelompok lainnya panik dan berusaha meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor berboncengan.

Dalam peristiwa itu, sejumlah remaja terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Salah satu korban inisial RMF warga Kecamatan Sliyeg, sempat mendapatkan pertolongan kesehatan sebelum kemudian dirujuk ke Rumah Sakit. Setelah menjalani penanganan medis selama beberapa jam, korban diperbolehkan pulang.

Berdasarkan informasi yang diterima pelapor dari sejumlah saksi, sebelum terjatuh korban bersama rekannya disebut sempat dikejar beberapa orang yang diduga membawa senjata tajam. Korban kemudian diketahui meninggal dunia.

Kepolisian selanjutnya melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mendalami seluruh rangkaian kejadian, termasuk keterkaitan antara aksi pengejaran, tawuran, dan meninggalnya korban.

Setelah menerima laporan, Unit Resmob Satreskrim Polres Indramayu langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, penyelidikan, serta mengidentifikasi sejumlah remaja dari kedua kelompok yang diduga berada di lokasi.

Sebanyak 24 anak dan remaja berusia sekitar 13 hingga 16 tahun kemudian diamankan dari sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Balongan dan Sliyeg untuk menjalani pemeriksaan.

Karena seluruhnya masih berusia anak, identitas lengkap mereka tidak dipublikasikan.

Berdasarkan pemeriksaan, polisi mendalami dugaan keterlibatan masing-masing, mulai dari berada di lokasi, melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, membawa benda tumpul, hingga membawa senjata tajam.

Polisi juga mendalami keterlibatan dua kelompok remaja yang dalam pemeriksaan disebut menggunakan nama Buster 28 dan BASTIM.

AKP Muchammad Arwin Bahar menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 24 remaja tersebut, tiga anak dinilai memiliki keterlibatan yang didukung hasil pemeriksaan dan barang bukti sehingga diproses lebih lanjut oleh penyidik.

Ketiganya masing-masing berinisial S, K, dan A.


Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, S diduga membawa senjata tajam jenis samurai, K diduga membawa senjata tajam jenis celurit panjang, sedangkan A diduga membawa senjata tajam jenis corbek.

“Dari rangkaian pemeriksaan, tiga anak diproses lebih lanjut sesuai dengan peran dan alat bukti yang ditemukan. Penanganannya tetap mengacu pada ketentuan sistem peradilan pidana anak,” jelas AKP Arwin.

Sementara remaja lainnya yang belum ditemukan cukup bukti untuk diproses lebih lanjut diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing setelah dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan.

“Mereka dikembalikan kepada orang tua dengan kewajiban mengikuti pembinaan dan wajib lapor sesuai ketentuan yang ditetapkan penyidik,” ujarnya.

Dalam proses penanganan perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu kunci sepeda motor, 17 unit telepon seluler, dua senjata tajam jenis corbek, satu samurai, satu gobang, satu celurit, serta satu senjata tajam berukuran kecil.

Barang bukti telepon seluler turut diperiksa untuk mendalami komunikasi sebelum kejadian, termasuk dugaan janjian tawuran melalui media sosial.

Dalam hal ini AKP Muchammad Arwin Bahar mengimbau para pelajar dan remaja agar tidak menjadikan tawuran sebagai sarana menunjukkan eksistensi maupun solidaritas kelompok.

Menurutnya, aksi tawuran dapat membawa konsekuensi serius, mulai dari luka, kehilangan masa depan pendidikan, hingga berhadapan dengan proses hukum.

“Jangan pernah menganggap tawuran sebagai sesuatu yang membanggakan. Membawa senjata tajam atau melakukan kekerasan dapat membawa dampak panjang bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain,” tegasnya.

Ia berharap pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas remaja, termasuk penggunaan media sosial yang berpotensi digunakan untuk membuat janji tawuran.

“Pencegahan harus dilakukan bersama. Jangan sampai anak-anak baru diketahui terlibat setelah terjadi korban,” katanya.


Senada, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno meminta para orang tua meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap anak, terutama ketika berada di luar rumah maupun menggunakan media sosial.

“Orang tua perlu mengetahui dengan siapa anak bergaul, ke mana mereka pergi, dan bagaimana aktivitas mereka di media sosial. Komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mendeteksi lebih dini potensi keterlibatan dalam tawuran,” kata AKP Tarno.

Ia juga mengajak masyarakat segera memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas lainnya.

"Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp 081999700110 atau Call Center Polri 110", Jelasnya.


Indramayu, Cakralensa.com — Rencana perhelatan Abrakadabra Konser di Stadion Tridaya Indramayu yang sedianya digelar pada Sabtu, 22 Agustus 2026, mendadak berubah. Sehari sebelum acara berlangsung, pihak penyelenggara mengumumkan bahwa konser tersebut ditunda dengan alasan adanya sejumlah kendala teknis.

Keputusan yang disampaikan pada H-1 itu sontak mengejutkan sekaligus memicu kekecewaan di kalangan calon penonton. Pasalnya, konser yang dijadwalkan menghadirkan Threesixty dan Guyon Waton tersebut sebelumnya telah dipromosikan dan dinantikan oleh para calon penonton.

Pengumuman penundaan disampaikan melalui akun Instagram @abrakadabrakonser pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Dalam pengumumannya, pihak penyelenggara menyampaikan permohonan maaf kepada calon penonton. Penyelenggara menyebut keputusan penundaan terpaksa diambil karena terdapat beberapa kendala teknis.

Pihak penyelenggara juga menyampaikan bahwa jadwal baru akan diumumkan sekitar satu minggu setelah pengumuman penundaan, setelah proses pembaruan kontrak dengan guest star selesai.

Sementara itu, tiket yang sebelumnya telah dibeli, baik melalui jalur daring maupun luring melalui Smartfren, dinyatakan tetap berlaku untuk jadwal baru.

Namun, keputusan yang diumumkan hanya sehari sebelum konser membuat sejumlah calon penonton mempertanyakan kesiapan penyelenggara sekaligus meminta penjelasan yang lebih jelas mengenai alasan penundaan tersebut.

Kekecewaan calon penonton terlihat dari sejumlah komentar pada unggahan pengumuman penundaan di akun Instagram penyelenggara.


Salah satu komentar datang dari akun @inideuty_. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena acara telah dijadwalkan pada 22 Agustus dan calon penonton disebut telah melakukan berbagai persiapan, termasuk mengeluarkan biaya untuk menghadiri konser.

Dalam komentarnya, ia mempertanyakan keputusan penundaan yang baru disampaikan sehari sebelum acara.

Menurutnya, apabila sejak awal masih terdapat kendala teknis maupun persoalan kontrak dengan guest star, seharusnya persoalan tersebut dapat dipastikan sebelum tanggal konser diumumkan kepada publik.

Keluhan serupa juga muncul dari sejumlah pengguna media sosial lainnya.

Ada calon penonton yang mempertanyakan persoalan rundown, sementara lainnya meminta penyelenggara memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kendala teknis yang dimaksud.

Bahkan, terdapat komentar yang menyindir keputusan tersebut karena pengumuman penundaan dilakukan ketika konser tinggal menghitung jam.

Bagi calon penonton, persoalannya bukan sekadar perubahan tanggal. Sebagian dari mereka telah mengalokasikan waktu, biaya perjalanan, hingga berbagai kebutuhan lain untuk menghadiri konser pada 22 Agustus.

Kondisi tersebut membuat kepastian mengenai tanggal baru, keberadaan para pengisi acara, serta mekanisme tiket menjadi hal yang paling ditunggu.

Tiket Tetap Berlaku, tetapi Bagaimana dengan Penonton yang Tidak Bisa Hadir?

Pernyataan penyelenggara bahwa tiket tetap berlaku untuk jadwal baru menjadi salah satu poin penting dalam pengumuman tersebut.

Namun, muncul pertanyaan lain: bagaimana nasib pemegang tiket yang pada akhirnya tidak dapat menghadiri konser apabila jadwal baru berbenturan dengan agenda mereka?

Persoalan tersebut menjadi penting karena perubahan jadwal dilakukan setelah sebagian penonton membeli tiket dengan asumsi acara berlangsung pada 22 Agustus 2026.

Dalam kondisi seperti ini, keterbukaan informasi dari penyelenggara menjadi sangat penting. Publik membutuhkan kejelasan bukan hanya mengenai kapan konser akan digelar kembali, tetapi juga mengenai opsi yang tersedia bagi pemegang tiket apabila mereka tidak dapat hadir pada jadwal pengganti.

Dari perspektif hukum, pembelian tiket konser dapat menempatkan pembeli sebagai konsumen dan penyelenggara sebagai pelaku usaha jasa. Karena itu, persoalan mengenai perubahan jadwal, hak atas informasi, serta kompensasi dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang masih berlaku.

Dalam Pasal 4 huruf c, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.

Selain itu, Pasal 4 huruf h memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Pasal 7 huruf g mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Meski demikian, ketentuan tersebut tidak serta-merta berarti penundaan konser merupakan pelanggaran hukum.

Ada perbedaan antara konser yang ditunda dan konser yang dibatalkan. Dalam kasus Abrakadabra Konser, penyelenggara menyatakan acara ditunda dan menjanjikan jadwal baru. Penyelenggara juga menyebut tiket yang telah dibeli tetap berlaku untuk jadwal tersebut.

Karena itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum perlu melihat lebih jauh pada isi perjanjian atau syarat dan ketentuan pembelian tiket, bentuk layanan yang dijanjikan, alasan penundaan, kerugian yang dialami konsumen, serta tindakan penyelenggara setelah pengumuman tersebut.

Selain aspek perlindungan konsumen, persoalan ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum perdata apabila terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi sebagaimana diperjanjikan.

Dalam konteks wanprestasi, Pasal 1243 KUH Perdata pada prinsipnya berkaitan dengan kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah pihak yang berkewajiban dinyatakan lalai, sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam hukum.

Sementara itu, Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dapat menjadi relevan apabila dalam perkembangan kasus ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Namun, kedua ketentuan tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa penyelenggara telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Diperlukan pemeriksaan terhadap fakta, hubungan hukum antara penyelenggara dengan pembeli tiket, serta kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian.

Dengan kata lain, penundaan konser bukan otomatis tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Persoalan hukum dapat menjadi lebih serius apabila kemudian janji penyelenggara tidak direalisasikan, konsumen mengalami kerugian yang tidak memperoleh penyelesaian, atau hak-hak konsumen sebagaimana diperjanjikan tidak dipenuhi.


Di tengah ramainya kekecewaan di media sosial, calon penonton kini menunggu kepastian dari pihak Abrakadabra Konser.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik, mulai dari kapan tanggal baru konser diumumkan, apakah Threesixty dan Guyon Waton tetap tampil, bagaimana mekanisme penggunaan tiket, hingga bagaimana solusi bagi penonton yang tidak dapat hadir pada jadwal baru.

Penundaan memang belum berarti konser tersebut batal. Namun, pengumuman yang dilakukan pada H-1 membuat persoalan komunikasi dan transparansi menjadi sorotan tersendiri.

Bagi calon penonton yang telah membeli tiket, kepastian bukan hanya soal kapan mereka dapat kembali menonton konser, tetapi juga mengenai bagaimana penyelenggara memastikan hak mereka tetap terlindungi setelah perubahan jadwal tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban atau tanggapan resmi lebih lanjut dari pihak Abrakadabra Konser terkait alasan teknis secara rinci, mekanisme bagi pemegang tiket yang tidak dapat hadir pada jadwal baru, maupun kemungkinan opsi pengembalian dana. Redaksi masih membuka ruang bagi pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas persoalan tersebut.

Publik kini menunggu apakah janji pengumuman jadwal baru dalam waktu sekitar satu minggu benar-benar terealisasi. Yang tak kalah penting, publik juga menanti bagaimana penyelenggara menjawab kekecewaan para penonton yang telah mengalokasikan waktu, biaya, dan harapan untuk konser yang sedianya digelar pada 22 Agustus 2026. (WH)


Indramayu, Cakralensa.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gapura Indramayu menyoroti kejanggalan terkait hilangnya puluhan unit mobil dinas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu. Sorotan ini muncul menyusul temuan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
 
Ketua LSM Gapura Indramayu, Ruddy Leonardi, dalam keterangannya kepada media, Senin 19 Agustus 2026, menyampaikan bahwa pihaknya mendapati adanya ketidaksesuaian data aset kendaraan bermotor roda empat milik pemerintah daerah yang berada di pengelolaan Sekretariat DPRD Indramayu.
 
"Kami menyoroti keberadaan mobil dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Indramayu. Dari catatan resmi BPK Perwakilan Jawa Barat, tercatat ada 13 unit mobil dinas yang kini status dan keberadaannya tidak jelas," ungkap Ruddy.
 
Menurut Ruddy, jumlah tersebut bukan angka kecil dan patut dipertanyakan, mengingat aset tersebut merupakan milik publik yang dibeli menggunakan uang rakyat. Ia menegaskan bahwa hilangnya jejak aset negara harus segera diklarifikasi oleh pihak pengelola barang milik daerah maupun pimpinan DPRD Indramayu.
 
"Sebagai aset negara, keberadaan setiap unit kendaraan harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik itu masih beroperasi, sudah dihapuskan, dijual, rusak, maupun dalam perawatan. Kalau statusnya tidak jelas, ada kemungkinan terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah," tegasnya.
 
Ruddy juga mendesak Sekretariat DPRD Indramayu untuk segera melakukan inventarisasi ulang menyeluruh terhadap seluruh aset kendaraan bermotor, serta mempublikasikan kronologi dan alasan mengapa 13 unit tersebut hingga kini tidak dapat ditemukan atau dilacak keberadaannya.
 
"Kami berharap pihak terkait tidak berdiam diri. Jika memang ada prosedur penghapusan, harus ada bukti dan dokumen yang sah. Jika tidak, maka hal ini patut diduga ada unsur penyalahgunaan atau penggelapan aset daerah," tambahnya.
 
LSM Gapura pun berkomitmen untuk terus memantau tindak lanjut dari temuan BPK tersebut. Apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan yang memuaskan dan transparan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
 
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Plt Sekretariat DPRD Indramayu Dulyono terkait hilangnya 13 unit mobil dinas tersebut. 

Selain keberadaan Mobil Dinas Lingkup Sekretariat DPRD yang tidak jelas, Rudi juga melaporkan dugaan kasus Ketua DPRD terkait Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indramayu Jabar yang nilainya m mencapai Rp. 12 milyar yang sebelumnya belum ditetapkan Dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan modal. 

"Secara resmi kami telah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung. Bahkan tanggal 31 Agustus kami akan menggelar aksi di depan kantor Kejagung," tutupnya. (WH)


Indramayu, Cakralensa.com — Kepolisian Resor (Polres) Indramayu Polda Jawa Barat kembali membuktikan tajinya dalam memberantas kejahatan jalanan dan pencurian lewat gelaran Operasi Libas Lodaya 2026 yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2026. Fokus utama operasi ini menyasar penindakan tegas terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Di tengah intensitas operasi yang memburu para pelaku kejahatan, Tim URC Polres Indramayu sukses menguak kasus pencurian aset vital negara yang menyasar pipa besi milik PT Pertamina.

Pencurian tersebut diketahui terjadi di kawasan Gudang Pertamina EP Field Jatibarang, tepatnya di Jalan Raya Mundu, Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Akibat aksi pencurian ini, pihak perusahaan mengalami kerugian material yang sangat besar. Berdasarkan kalkulasi resmi, total nilai kerugian mencapai USD 133,765.6, atau bila dikonversikan dalam nilai tukar (kurs) Rupiah pada bulan Desember 2025 (Rp17.700 per USD) adalah sebesar Rp2.367.651.120 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P.M., melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, membenarkan pihaknya telah berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku dalam perkara pencurian tersebut.

Keduanya yang belakangan diketahui merupakan warga Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, masing-masing berinisial W alias K (39) dan N (60).

Pelacakan terhadap para pelaku membuahkan hasil ketika Tim URC Polres Indramayu mendeteksi keberadaan tersangka W alias K di wilayah Jakarta Timur. Tanpa buang waktu, Senin (17/8/2026), petugas langsung bergerak melakukan penyergapan dan pengamanan terhadap yang bersangkutan.

"Setelah mengamankan inisial W di Jakarta Timur, sebagian Tim URC Polres Indramayu yang berada di Indramayu turut bergerak cepat mengamankan tersangka N di wilayah Kecamatan Karangampel pada tanggal yang sama," ujar AKP Muchammad Arwin Bahar, Rabu (19/8/2026).


Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku mengakui perbuatan mereka. Guna proses hukum lebih lanjut, keduanya kini telah digelandang ke Markas Komando (Mako) Polres Indramayu untuk dimintai keterangan mendalam.

Dari pengakuan sementara, aksi pencurian pipa besi tersebut diduga kuat tidak dilakukan hanya sekali, melainkan telah berulang kali pada hari yang berbeda dengan melibatkan sejumlah pihak lainnya.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti guna kepentingan penyidikan. Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit telepon genggam serta satu buah dompet milik tersangka.

AKP Muchammad Arwin Bahar menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada kedua terduga pelaku ini saja. Pihaknya akan terus mengembangkan kasus tersebut untuk membongkar tuntas jaringan sindikat serta alur pencurian aset objek vital nasional tersebut.

Melalui Operasi Libas Lodaya 2026, Polres Indramayu berkomitmen penuh untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal sekaligus memberikan jaminan rasa aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu.


Terpisah, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan darurat kepolisian apabila sewaktu-waktu mendapati potensi tindak kriminalitas di lingkungan sekitar mereka.

"Warga diimbau untuk segera menghubungi layanan Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu di nomor WhatsApp 0819-9970-0110 atau layanan darurat Call Center Polri di nomor 110," jelas AKP Tarno menutup keterangannya. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com - Insiden terbakarnya perahu nelayan di Pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, membuat heboh masyarakat dan dunia maya. Peristiwa menegangkan tersebut terjadi pada Kamis (06/08/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Beredar di platform tiktok, sebuah mobil tangki BBM solar bernomor polisi B 9876 BFU keluar dari lokasi kejadian. Diduga, armada ini merupakan yang mendistribusikan BBM solar ke salah satu kapal nelayan hingga akhirnya terjadi insiden kebakaran.

Vidio mobil tangki BBM bertuliskan PT. PBP Trans Group yang diduga saat awal terjadinya kebakaran tersebut viral setelah diunggah akun Bang Kumis di platform tiktok baru-baru ini.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal nelayan di Pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ludes terbakar. Kepulan asap berwarna hitam membumbung tinggi di kawasan pesisir tersebut.

Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, insiden yang bikin panik warga tersebut terjadi pada Kamis (06/08/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Salah satu pemilik kapal nelayan yang terbakar, Hj.Yuni, menuturkan bahwa kejadian bermula saat kapal miliknya tengah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ke tempat penampungan dari mobil tangki PT. PBP Trans Group.

Dengan kondisi syok, Hj Yuni mengatakan bahwa api tiba-tiba menyala di kapal nelayan miliknya hingga kebakaran tersebut meluas ke warung sekitar dan kapal disebelahnya. Mobil pajero yang terparkir disekitar tempat kejadian miliknya juga ludes dilalap si jago merah.

"Yang satunya kapal saya, lagi ngisi solar dari mobil tangki PT. PBP ke tempat penampungan, katanya api muncul dari kapal saya,"Tutur Hj.Yuni dengan nada sedih karena syok.

Menurut Hj.Yuni, kapal nelayan lainnya yang turut terbakar diduga merupakan milik Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra. Namun, informasi ini belum dipastikan secara independent.

Sebelum di lokasi kejadian, tampak sejumlah mobil tangki transportir BBM solar PT. PBP Trans Group berhenti di tepi jalan. Diduga, mobil tersebut hendak bahkan sudah mendistribusikan muatannya ke kepal nelayan.

Koordinator Umum Forum Peduli Indramayu (Koordum FPI), Masdi, merasa prihatin atas insiden tersebut. Kendati demikian, ia bersama organisasinya menyoroti mengenai saffety, pengawasan pihak berwenang, serta keaslian BBM solar industri yang didistribusikan dari PT. PBP Trans Group.

Menurutnya, insiden dapat diminimalisir jika pihak-pihak yang terlibat betul-betul memperhatikan saffety first. Pengawasan dari pihak berwenang juga mencegah kelalaian oknum di lokasi apa bila berjalan sebagaimana mestinya.


Bersama organisasinya, Masdi mendesak kepada pihak kepolisian khususnya Polres Indramayu agar menyelidiki kejadian tersebut. Kesesuaian saffety, pengawasan pihak berwenang, serta keaslian BBM solar industri harus diselidiki.

"Kepolisian Polres Indramayu harus menyelidiki dan mengusut tuntas kejadian tersebut karena tidak menutup kemungkinan ada suatu kelalaian pihak-pihak di lokasi,"Tandasnya.

Sementara belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak-pihak relevan termasuk Polres Indramayu. Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi serta pendalaman informasi masih terus dilakukan. (Wira/Tim)


Indramayu, Cakralensa.com – Kapolres Indramayu AKBP Prianggo. P.M., S.I.K., M.Si. menggelar kegiatan silaturahmi bersama puluhan insan media yang bertugas di wilayah Kabupaten Indramayu. 

Acara silaturahmi ini bertempat di Birubhi Caffe and Resto, Karanganyar, Kabupaten Indramayu, Sabtu malam (1/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 88 insan media yang tergabung diantaranya dari Kelompok Kerja (Pokja) Polres Indramayu serta berbagai organisasi kewartawanan lainnya di Bumi Wiralodra.

Dalam kesempatan itu, Kapolres turut didampingi oleh Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, S.E., S.I.K., M.M., CPHR., sejumlah Kasat, serta Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno, S.H.

Mengawali acara, Kasi Humas AKP Tarno menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh wartawan yang telah memenuhi undangan. 

Ia menyampaikan agenda silaturahmi ini merupakan inisiatif langsung dari bapak Kapolres Indramayu yang ingin segera merangkul dan mempererat hubungan dengan rekan-rekan pers sejak awal masa jabatannya.

“Atas nama Polres Indramayu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang telah hadir. Semoga silaturahmi ini semakin mempererat hubungan baik yang selama ini telah terjalin,” ujar AKP Tarno.

Pada kesempatan yang sama, AKP Tarno turut memperkenalkan perwakilan dari berbagai organisasi profesi jurnalis yang hadir, di antaranya Pokja Polres Indramayu dan sejumlah organisasi media lainnya.

Sementara di hadapan puluhan jurnalis, AKBP Prianggo kemudian menceritakan sekilas perjalanan kariernya di Kepolisian. 

Beliau mengawali masa dinasnya di wilayah Jawa Tengah, lalu berpindah tugas ke Polda Papua, hingga bergeser ke Polda Jawa Timur dengan penugasan di berbagai daerah seperti Surabaya, Bojonegoro, Jember, dan Banyuwangi.

Usai merampungkan pendidikan Sespimmen di Lembang, Jawa Barat, perwira melati dua ini sempat kembali bertugas di Polda Jawa Tengah selama empat tahun sebelum akhirnya resmi menerima amanah sebagai Kapolres Indramayu sejak 26 Juni 2026 lalu.

Dalam kesempatan itu, AKBP Prianggo mengajak seluruh insan media untuk terus memperkuat sinergi dengan kepolisian khusunya Polres Indramayu.

“Saya mohon dukungan dan kerja sama dari rekan-rekan media. Saya yakin kita bisa bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan Polres Indramayu kepada masyarakat,” ungkap AKBP Prianggo.


“Pesan saya kepada seluruh anggota sederhana, yaitu layani masyarakat dengan respon cepat. Itu menjadi komitmen saya dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin baik ke depan,” tegasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog santai, di mana para wartawan berkesempatan menyampaikan berbagai masukan, harapan, serta diskusi konstruktif seputar dinamika di lapangan. 

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah sebagai simbol kuatnya kemitraan antara Polri dan insan pers demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Indramayu. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Proyek rehabilitasi Jalan Olahraga senilai Rp2.396.232.000 yang dibiayai APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 kini menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Hasil investigasi tim media pada Senin (27/7/2026) malam menemukan dugaan pengurangan ruang efektif untuk pengecoran beton. Pada bagian tengah badan jalan terlihat hamparan urugan batu (leveling) dengan ketebalan yang dinilai tidak lazim, sementara sisi kanan dan kiri jalan tampak tanpa urugan.

Pengukuran di lapangan menunjukkan ruang untuk beton pada bagian tertentu diduga hanya berkisar 12–13 sentimeter, sedangkan tinggi bekisting mencapai 20 sentimeter. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis.


Selain itu, tim media juga menemukan minimnya penggunaan plastik cor sebagai lapisan dasar sebelum pengecoran. Material tersebut merupakan bagian penting dalam pekerjaan beton karena berfungsi menjaga kualitas campuran dan mengurangi risiko penyerapan air semen ke tanah.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Andaru Cakra Alam dengan pengawasan PT Lima Benua Consultant.


Ketua WN 88 Sub Unit 002 Indramayu, Ahmad Nur Irsyad, menilai temuan tersebut perlu segera diperiksa oleh instansi berwenang. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka bukan hanya kualitas jalan yang dipertaruhkan, tetapi juga penggunaan uang rakyat.

"Kami akan mengawal persoalan ini hingga ada pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Setiap rupiah APBD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.

Temuan ini sekaligus menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memastikan sistem pengawasan proyek berjalan efektif. Publik menanti langkah konkret Dinas PUPR dan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka apabila terdapat indikasi penyimpangan.


Sebagai kepala daerah, Bupati Lucky Hakim diharapkan memastikan seluruh proyek pembangunan yang menggunakan APBD diawasi secara ketat dan ditangani secara transparan apabila muncul laporan dari masyarakat. Komitmen terhadap tata kelola yang baik akan tercermin dari respons pemerintah terhadap setiap dugaan penyimpangan, tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun konsultan pengawas belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Red)


Indramayu, Cakralensa.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, menyatakan sikap tegas mendorong penggunaan hak angket dalam mengusut berbagai persoalan di tubuh Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM). 

Menurut Anggi yang disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna pada Jumat 17 Juli 2026 lalu, kondisi PDAM saat ini sudah kronis dan tidak cukup ditangani melalui panitia khusus (pansus). 

Pernyataan Anggi muncul di tengah dinamika politik DPRD Indramayu, setelah sebelumnya Sekretaris Partai Golkar, Romdoni, mengancam akan melaporkan Ketua DPRD Hj. Nurhayati kepada Badan Kehormatan DPRD jika tidak segera membacakan Pansus PDAM. Namun, Anggi justru menegaskan bahwa langkah yang lebih tepat adalah hak angket.

“Banyak masalah di tubuh PDAM saya rasa sudah kronis kondisinya dan layaknya bukan di level pansus, tapi ini sudah harus di hak angket. Karena jika hak angket kita bisa menggandeng aparat penegak hukum dalam penyelidikannya,” ujar Anggi.

Ia menambahkan, “Hak angket sangat perlu untuk tata kelola di PDAM Tirta Darma Ayu. Fungsi utamanya adalah mengusut tuntas penyimpangan, seperti dugaan korupsi, tarif bermasalah, atau krisis pelayanan air.”

Anggi, wakil rakyat dua periode dari Daerah Pemilihan 4 (meliputi Kecamatan Losarang, Lelea, Terisi, dan Cikedung), menegaskan bahwa pengusul hak angket dapat diajukan oleh paling sedikit 5 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi.

Ia menegaskan bahwa untuk mendukung hak angket tersebut setidaknya cukup lima pengusul dari anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi. Adapun mengenai ruang lingkupnya tidak hanya rekomendasi, tetapi bisa berujung pada sanksi hukum atau pemecatan jika ditemukan pelanggaran berat, 

"Aparat penegak hukum dapat digandeng untuk memperkuat proses penyelidikan, " ungkapnya. 

Anggi menegaskan bahwa nasib Direktur Utama PDAM berada di ujung tanduk jika terbukti ada penyimpangan dalam tata kelola. 

“Hati-hati jika ada pengadaan di-mark up, tidak sesuai spesifikasi. Kita bisa panggil juga pihak ketiga yang menjadi mitra PDAM. Kalau hak angket ruang lingkupnya sudah penyelidikan, sehingga dari dokumen penggunaan anggaran dan semua tata kelola PDAM Indramayu pasti kena sidak,” ujarnya.

Dorongan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, untuk menggunakan hak angket dalam mengusut persoalan Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM) mendapat perhatian serius dari masyarakat. Warga menilai langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan wakil rakyat dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan air bersih.

Sejumlah warga menyampaikan harapan mereka agar hak angket benar-benar dijalankan. 

Seorang tokoh masyarakat menuturkan, sudah lama resah dengan pelayanan PDAM. Air sering macet, kualitasnya tidak layak, tapi tarif tetap jalan. Kalau memang ada penyimpangan, harus dibuka terang-terangan.

Warga lainnya menambahkan, Hak angket itu penting supaya tidak hanya jadi wacana. Kalau ada korupsi atau mark up pengadaan, masyarakat berhak tahu. Jangan sampai anak cucu kita terus menanggung akibat tata kelola yang buruk.

Masyarakat menilai hak angket sebagai jalan untuk, mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan PDAM. Memastikan tarif air sesuai dengan kualitas pelayanan. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran. Melibatkan aparat penegak hukum agar hasil penyelidikan tidak berhenti di meja DPRD.

Respon masyarakat menunjukkan dukungan kuat terhadap dorongan hak angket PDAM yang disampaikan Anggi Noviah. Publik berharap langkah ini tidak berhenti pada wacana politik, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, memperbaiki pelayanan air, dan memastikan tata kelola PDAM Tirta Darma Ayu berjalan sesuai aturan. (Wira/Tim)


Indramayu, Cakralensa.com - Sebanyak 1700 orang guru PAUD Non Formal yang tergabung dalam wadah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Indramayu menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar pendidik PAUD non formal diakui setara sebagai guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) hingga saat ini, guru PAUD non formal belum diakui secara hukum sebagai guru di mata UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," jela Ketua Himpaudi Kabupaten Indramayu, Umiyati M.Pd kepada media, Rabu (7/07/2026).

Menurut Umiyati, tuntutan utama guru PAUD Non Formal adalah menyatukan aturan tersebut agar guru PAUD mendapatkan hak profesi setara, termasuk akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi.

Himpaudi Kabupaten Indramayu juga mendesak Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dibawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim untuk dapat memberikan kesejahteraan dan gaji yang layak bagi 1.700 guru PAUD Non Formal yang tersebar di 900-an sekolah sekolah PAUD di 31 kecamatan.

Untuk itu. Kata Umiyati perlu adanya pemerataan hak Tunjangan dengan percepatan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini disalurkan setiap bulan.

Umiyati menegaskan guru PAUD berharap skema percepatan serupa dapat dirasakan dan diwujudkan bagi guru-guru non-ASN.

"Guru guru PAUD Non formal di Indramayu ini masih menghadapi kenyataan miris dengan honor yang sangat minim, bahkan kerap terlambat cair. Kami akan terus mendesak Pemerintah untuk menaikkan bantuan kesejahteraan atau insentif bulanan bagi guru Non-ASN secara adil," tegas Umiyati yang juga merupakan salah satu tim pejuang kesetaraan guru PAUD tingkat nasional.

Pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera merealisasikan tuntutan guru PAUD Non Formal yang sudah diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif beberapa waktu yang lalu.

"Terkait insentif dari Pemkab Indramayu pada tahun 2026 ini sudah dianggarkan Rp100 ribu per bulan atau Rp. 1,2 juta per tahun. Kami berharap bisa secepatnya dicairkan dalam dua tahap atau per semester," jelasnya.

Umiyati juga mendesak pemerintah untuk memperbesar kuota rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi pendidik PAUD dan kejelasan status kepegawaian bagi guru PAUD yang telah mengabdi puluhan tahun namun tetap berstatus honorer (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat menggelar kegiatan Sambang Masyarakat Pesisir di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Glayem, KPL Sri Mina Sari, Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jumat (26/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Kegiatan dipimpin Direktur Polairud Polda Jawa Barat Kombes Pol Edward Indharmawan Eka Chandra, S.I.K., M.H. Kehadirannya disambut Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, S.E., S.I.K., M.M., CPHR., yang mewakili Kapolres Indramayu, bersama Kasat Polairud Polres Indramayu AKP Asep Suryana, S.E., dan Kapolsek Juntinyuat Iptu Trio Tirtana H., S.H.

Turut hadir Kepala UPTD PSDKP Wilayah Utara Provinsi Jawa Barat Sudarto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Edi Umaedi, S.P., Ketua DPC HNSI Kabupaten Indramayu Dedi Aryanto, S.E., unsur Forkopimcam Juntinyuat, Ketua KPL Sri Mina Sari Rastilah, serta ratusan nelayan dan warga pesisir.

Ketua DPC HNSI Kabupaten Indramayu Dedi Aryanto mengapresiasi dipilihnya kawasan pesisir Juntinyuat sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, kehadiran Polairud selama ini telah memberikan rasa aman sekaligus menjadi mitra bagi para nelayan saat menjalankan aktivitas di laut.


Apresiasi juga disampaikan Pemerintah Kecamatan Juntinyuat melalui Kasi Tata Pemerintahan, Supaedi, yang mewakili Camat Juntinyuat. Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat mengingat Juntinyuat merupakan salah satu sentra perikanan di Kabupaten Indramayu.

Direktur Polairud Polda Jawa Barat Kombes Pol Edward Indharmawan Eka Chandra menjelaskan, sambang masyarakat pesisir merupakan bentuk penguatan pelayanan Polri yang humanis sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat pesisir.

"Kami ingin terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat nelayan sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah perairan Jawa Barat," ujarnya.

Dalam kegiatan itu, Ditpolairud Polda Jawa Barat juga menyerahkan 200 paket sembako kepada masyarakat pesisir sebagai bentuk kepedulian terhadap nelayan. Selain bantuan sosial, para peserta mendapatkan edukasi mengenai keselamatan pelayaran dan keamanan saat melaut yang disampaikan oleh Kepala UPTD PSDKP Wilayah Utara Provinsi Jawa Barat serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.


Sementara itu, Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat pesisir.

Menurutnya, selain menjadi sarana silaturahmi, kegiatan tersebut juga memberikan edukasi dan bantuan yang diharapkan mampu meningkatkan rasa aman serta kesejahteraan para nelayan.

"Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci dalam menjaga keamanan wilayah pesisir sekaligus mendukung kesejahteraan nelayan di Kabupaten Indramayu," kata AKP Tarno. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Tragedi memilukan menimpa seorang pelajar kelas 6 Sekolah Dasar (SD) yang tewas tenggelam di objek wisata Pantai Bali (Balongan Indah), Indramayu, pada Rabu (10/6/2026). Kematian tragis ini kian memantik amarah publik setelah pihak pengelola wisata diduga bersikap abai dan berupaya melimpahkan tanggung jawab atas insiden tersebut.

​Alih-alih menunjukkan empati atau melakukan evaluasi internal, pihak pengelola Pantai Balongan Indah justru merilis pernyataan klarifikasi sepihak melalui media massa. Langkah ini dinilai sebagai upaya menghindari tanggung jawab hukum.

​Pakar hukum, Hasto Kristianto, S.H., menyoroti keras manuver pengelola tersebut. Menurutnya, jika pengelola merasa keberatan atas pemberitaan sebelumnya, seharusnya mereka menggunakan mekanisme Hak Jawab sesuai dengan UU Pers, bukan membuat rilis klarifikasi sepihak yang cenderung mengaburkan fakta di lapangan.

​"Tindakan pengelola yang mengeluarkan pernyataan sepihak tanpa melalui mekanisme hak jawab yang benar menunjukkan arogansi dan ketidakpahaman mereka terhadap persoalan hukum. Ini adalah cara-cara pengecut untuk lepas dari tanggung jawab atas nyawa yang melayang di area mereka," tegas Hasto dengan nada geram.
​
​Sebelumnya, pengelola berdalih bahwa keempat remaja tersebut tidak memiliki tiket masuk, sehingga mereka merasa tidak memiliki tanggung jawab moral maupun hukum. Hasto menegaskan bahwa argumen tersebut adalah kekeliruan fatal dalam dunia usaha jasa wisata.

​"Itu dalih yang tidak berdasar. Pengelola wajib memastikan keamanan seluruh area operasionalnya. Kelalaian dalam menyediakan pengawasan atau rambu peringatan di titik berbahaya adalah bentuk nyata dari negligence (kelalaian) yang bisa dipidana," imbuh Hasto.
​
​Melihat sikap pengelola yang tidak kooperatif dan cenderung mengabaikan aspek keselamatan pengunjung, Hasto Kristianto menyatakan akan segera mengambil langkah hukum yang lebih tinggi.

​Dalam waktu dekat, ia bersama pihak keluarga korban akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih serius dengan melayangkan aduan resmi ke Polda Jawa Barat.

​"Langkah ini kami ambil agar kasus ini mendapatkan perhatian lebih serius. Jangan sampai nyawa melayang hanya dianggap sebagai risiko yang bisa diabaikan begitu saja oleh pelaku bisnis wisata yang abai terhadap keselamatan. Kami akan memastikan keadilan hukum benar-benar tegak," pungkasnya.

Sementara itu Akso pihak pengelola wisata Pantai Balongan Indah 2 saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya sudah melakukan upaya mediasi dengan pihak keluarga.

"Kami telah membuat kesepakatan kekeluargaan antara kami dengan pihak keluarga (Ibunya). Kami juga tidak lepas tanggungjawab, setiap melakukan Do'a bersama kami mengirimkan kue serta kopi dan intens berkomunikasi." tutupnya. (Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Polsek Gabuswetan Polres Indramayu Polda Jabar terus meningkatkan kegiatan patroli di wilayah hukumnya sebagai upaya menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Patroli dilaksanakan secara rutin pada siang maupun malam hari dengan menyasar sejumlah lokasi strategis, seperti objek vital, pusat aktivitas masyarakat, jalur utama, hingga titik-titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui Kapolsek Gabuswetan AKP H. Karnadi mengatakan, kegiatan patroli merupakan langkah preventif yang dilakukan kepolisian untuk mencegah berbagai bentuk tindak kriminalitas dan gangguan kamtibmas lainnya.

“Patroli rutin kami laksanakan untuk memastikan situasi wilayah tetap aman dan nyaman. Kehadiran anggota Polri di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak kejahatan,” ujar AKP H. Karnadi. Senin (15/6/2026)

Menurutnya, patroli tidak hanya terfokus pada pemantauan wilayah, tetapi juga dilakukan secara dialogis dengan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan.

Selain mengantisipasi kejahatan jalanan, personel juga melakukan pemantauan terhadap objek vital dan fasilitas publik guna memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan dengan aman dan lancar.

AKP Karnadi menambahkan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga keamanan lingkungan. Oleh karena itu, warga diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu transmisi umum.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Melalui kegiatan patroli yang dilakukan secara berkelanjutan, Kapolsek berharap stabilitas kamtibmas di wilayahnya tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif membantu kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Apabila masyarakat menemukan potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan melalui layanan Lapor Pak Polisi – SIAP MAS INDRAMAYU melalui WhatsApp di nomor 0819-9970-0110 atau Call Center Polri 110," ujar AKP Tarno. (Red)


Bandung, Cakralensa.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu.

Syaefudin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu dijadwalkan menjalani pemeriksaan bersama dua tersangka lainnya, yakni IM dan AF, pada Jumat (12/06/2026). Namun, hanya IM dan AF yang hadir memenuhi panggilan penyidik.

Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan ketiga tersangka dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan yang tengah berjalan.

"Jadi penyidik Pidsus Kejati Jabar memanggil tiga tersangka atas nama S, tersangka atas nama IM, dan tersangka atas nama AF," kata Cahya di Kantor Kejati Jabar, Jumat (12/06/2026).

Menurutnya, IM dan AF hadir dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Sementara itu, Syaefudin berhalangan hadir dengan alasan sakit.

"Tersangka atas nama S tidak hadir di dalam pemeriksaan hari ini dikarenakan sakit dan telah mengirim surat sakit kepada tim penyidik," ujarnya.


Atas ketidakhadiran tersebut, penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Syaefudin.

"Pemberitahuan bahwa tidak hadir dengan alasan sakit, maka nanti akan dijadwalkan ulang," tambahnya.

Sebelumnya, Kejati Jabar menetapkan Syaefudin, IM, dan AF sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 hingga 2025.

Saat dugaan tindak pidana itu terjadi, Syaefudin masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Sementara IM menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Indramayu pada 2021–2022 dan AF sebagai Sekretaris DPRD Indramayu periode 2022–2025.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejati Jabar untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut. (Red)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget