Articles by "Perda"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, CakraLensa.com – Kegiatan pemusnahan minuman keras (miras) yang digelar Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menekan peredaran minuman beralkohol sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kamis (15/10/2026), di halaman Asrama Haji Lama, Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan.

Di balik upaya pemerintah daerah memberantas peredaran miras, muncul dugaan adanya barang bukti minuman beralkohol palsu yang ikut dalam rangkaian penindakan hingga pemusnahan. Persoalan ini mencuat setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Indramayu, Opik Hidayat, mengungkap temuan sekitar 29 dus minuman beralkohol jenis Intisari yang diduga palsu.

Opik pun angkat bicara untuk meluruskan polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa Satpol PP tidak pernah melakukan manipulasi maupun menukar barang bukti sebagaimana dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebaliknya, menurut Opik, pihaknya justru menemukan indikasi adanya barang yang diduga palsu dalam proses penertiban peredaran miras di Kabupaten Indramayu. Barang tersebut disebut berasal dari seorang agen berinisial S.

“Untungnya pada kesempatan itu saya sempat membuat video sebagai laporan ke pimpinan. Video tersebut dibuat tanggal 9 September,” ujar Opik saat memberikan klarifikasi, Jumat (16/10/2026).


Opik menjelaskan, kecurigaan bermula ketika barang bukti hasil penindakan dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas menemukan tanda silang pada sejumlah dus yang kemudian diperiksa lebih lanjut.

Dari pemeriksaan tersebut, segel kemasan terlihat masih utuh. Namun, isi di dalamnya diketahui bukan minuman beralkohol asli sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam kemasan tersebut.

Dalam sesi tanya jawab, Opik menyebut jumlah minuman yang diduga palsu mencapai sekitar 29 dus jenis Intisari dan diduga berasal dari agen berinisial S.

Temuan itu menjadi perhatian karena muncul di tengah upaya serius pemerintah daerah menekan peredaran miras melalui operasi penertiban dan pemusnahan barang bukti.

Meski demikian, dugaan mengenai asal barang tersebut masih berdasarkan keterangan Kasatpol PP dan belum dapat dijadikan kesimpulan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Pemusnahan miras pada Kamis (15/10/2026) merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan peredaran minuman beralkohol yang dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.


Kegiatan yang berlangsung di halaman Asrama Haji Lama itu menjadi wujud penegakan aturan daerah sekaligus upaya menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

Namun, munculnya dugaan barang bukti palsu turut menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian dan asal-usul sebagian barang yang ditangani dalam rangkaian penindakan tersebut.

Polemik ini kemudian memunculkan dugaan bahwa Bupati Indramayu telah dikelabui dan Satpol PP terlibat dalam manipulasi barang bukti. Opik membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa temuan barang yang diduga palsu justru telah menjadi perhatiannya sejak proses penindakan berlangsung.

Ia juga menyebut dokumentasi video yang dibuat pada 9 September 2026 sebagai bagian dari laporan kepada pimpinan untuk menjelaskan temuan di lapangan.

Opik memaparkan, upaya penertiban peredaran miras di Kabupaten Indramayu telah dilakukan sejak Bupati memberikan instruksi untuk meminimalkan peredarannya.

Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi kepada para pedagang dan agen besar mengenai ketentuan peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah (perda).

Sebanyak 172 pedagang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka diberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku serta konsekuensi hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Setelah tahapan surat peringatan pertama (SP1), kedua (SP2), dan ketiga (SP3) dilaksanakan, Satpol PP menerima informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik peredaran miras.

Dalam proses itu, pihaknya juga mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang menyiapkan barang bukti palsu untuk diserahkan saat penindakan berlangsung.

Berbekal informasi tersebut, Opik mengingatkan seluruh personel agar meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan kesesuaian isi barang bukti dengan kemasan aslinya.

Terkait penanganan perkara, Opik menjelaskan bahwa barang bukti hasil penindakan, baik yang asli maupun yang diduga palsu, tetap menjadi bagian dari proses penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia menyampaikan bahwa pelanggaran peredaran miras diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring), dengan sanksi berupa denda serta keputusan pengadilan yang disertai perintah pemusnahan.

Di sisi lain, masih terdapat sisa barang bukti milik sebuah perusahaan yang belum dapat dimusnahkan karena menunggu keputusan pengadilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan barang bukti juga harus mengikuti tahapan hukum yang berlaku, termasuk menunggu keputusan pengadilan sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan.

Di tengah sorotan terhadap dugaan 29 dus Intisari palsu, Opik menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan penegakan perda sesuai arahan Bupati Indramayu.

Ia memastikan operasi penertiban akan tetap dilakukan secara rutin, termasuk terhadap pelanggaran dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit.

“Kami, khususnya saya, masih komitmen. Apa yang ditugaskan kepada saya dari Bupati akan saya laksanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Mudah-mudahan klarifikasi ini dapat menepis dugaan-dugaan yang tidak baik kepada kami di Satuan Polisi Pamong Praja,” pungkasnya.


Kini, di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu menekan peredaran miras dan menjaga kamtibmas, dugaan 29 dus Intisari palsu menjadi persoalan yang perlu mendapat kejelasan.

Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keaslian barang, asal-usulnya, serta pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya pemberantasan miras dapat berjalan seiring dengan transparansi penanganan barang bukti dan kepastian hukum bagi semua pihak. (Wira)

 MENARA POST ,Indramayu- Sebagai upaya menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No. 08/2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sejumlah tempat instansi pemerintah dan swasta, tim Satuan Tugas (Satgas) KTR Indramayu yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Polisi Resort (Polres) Indramayu dan  Penyuluh Kesehatan mengajak sejumlah elemen masyarakat untuk ikut serta menegakan Perda KTR di lingkungan umum.

Hal itu terlihat ketika Tim Satgas KTR Kabupaten Indramayu menyambangi tempat pusat perbelanjaan Yogya Toserba Kabupaten Indramayu, Selasa (29/01/2019) dengan mengajak sejumlah karyawan dan staf Yogya Toserba untuk mensosialisasikan sama-sama melarang ketika ada masyarakat yang berkedapatan merokok sembarangan.

“Sesuai dengan Perda No.08/2016 tentang KTR, sudah menjadi kewenangan kita sebagai ASN, jadi ada kawasan-kawasan memang dilarang orang untuk merokok sembarangan salah satunya di tempat umum seperti ini,” kata Kamsari Sabarudin anggota Tim Satgas KTR yang juga Kepala Bidang (Kabid) Penegak Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Indramayu, Selasa (29/01/2019).

Menurut Kamsari, masyarakat yang merokok tentunya punya hak masing-masing namun dari satu sisi perokok melanggar hak orang lain juga yaitu dengan asapnya. Sehingga harus ada tempat khusus untuk para perokok agar ada keseimbangan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun apabila tetap melanggar Perda KTR tersebut, pihaknya tidak segan-segan untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya.

Kamsari menjelaskan, seperti di pusat perbelanjaan, maka pihaknya akan dikenakan sanksi pencabutan izin administrasi apabila supermarket tersebut mengabaikan KTR. Namun apabila dari masyarakat individu yang melanggar KTR maka akan dikenakan hukuman penajara maksimal 7 hari dan denda uang sebesar Rp 500.000,00.

“Kalo yang melanggar di tempat perbelanjaan seperti ini, apabila pihak perbelanjaan melanggar aturan dengan membiarkan masyarakat merokok bebas, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin administrasi, namun bagi yang perokok akan dikenakan hukuman penajara maksimal 7 hari dan denda uang sebesar Rp. 500.000,00,” jelasnya.
[ads-post]
Sementara itu, Inoe Wenita, salah satu staff Supervisor Yogya Toserba Indramayu sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam penegakan Perda KTR, karena rokok meruapakan polusi yang diam-diam bisa membunuh orang secara perlahan. Untuk itu pihaknya sudah menyiapkan tempat bagi perokok yaitu di belakang dan di depan pusat perbelanjaan.

“Kita apresiasi penegakan Perda KTR di sejumlah tempat di Indramayu termasuk di pusat perbelanjaan, karena kita sudah mengetahui rokok itu selain bahaya masalah kesehatan juga menggangu aktivitas masyarakat dari polusi udaranya itu. Di Yogya Toserba kita sudah sediakan area merokok, baik di belakang maupun di depan toko. Namun apabila masih membandel kita akan menegurnya demi kenyamanan banyak orang,” pungkasnya. (M.Toyib)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget