Polemik Pelarangan Wartawan di Pendopo Indramayu, PWI Minta Bupati Benahi Diskominfo
Redaksi CL
November 14, 2026
Diskominfo Indramayu
,
Indramayu
,
Kebebasan Pers
,
Keterbukaan Informasi
,
Lucky Hakim
,
PWI
,
PWI Indramayu
Indramayu, Cakralensa.com – Polemik pembatasan akses sejumlah wartawan dalam peliputan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, menuai sorotan dari kalangan insan pers.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengaku tidak mengetahui adanya larangan terhadap wartawan yang hendak meliput kegiatan tersebut. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti kegiatan di GOR Singalodra Indramayu, Sabtu (14/11/2026).
Lucky menjelaskan, dirinya tidak pernah mengetahui adanya kebijakan khusus yang membatasi wartawan untuk meliput prosesi pelantikan Pj. Sekda. Menurutnya, kegiatan tersebut berlangsung sebagaimana acara pelantikan pada umumnya dan tidak ada sesuatu yang istimewa.
"Saya tidak mengetahui perihal larangan wartawan untuk meliput acara pelantikan tersebut. Situasi tersebut mungkin karena kapasitas atau kondisi acara yang berada di dalam ruangan," ujar Lucky.
Ia kembali menegaskan bahwa sepanjang pengetahuannya tidak pernah ada instruksi untuk melarang wartawan melakukan peliputan dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua PWI Bidang Organisasi Kabupaten Indramayu, Abdul Ghani, menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas jurnalistik.
Abdul Ghani menduga pembatasan tersebut tidak terlepas dari adanya intervensi atau kebijakan teknis dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.
Dugaan itu muncul lantaran dalam pelaksanaan kegiatan terdapat keterangan bahwa peliputan hanya diperbolehkan bagi pihak Diskominfo. Bahkan, wartawan yang membutuhkan informasi atau materi pemberitaan mengenai kegiatan tersebut diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.
"Kalau benar pembatasan tersebut berasal dari kebijakan Diskominfo, tentu ini menjadi persoalan serius yang perlu dievaluasi. Jangan sampai fungsi Diskominfo sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat justru dipersepsikan sebagai pihak yang membatasi akses informasi bagi wartawan," ungkap Abdul Ghani.
Menurutnya, keberadaan pers dalam sistem pemerintahan demokratis memiliki kedudukan yang sangat penting. Pers bukan sekadar penyampai informasi atau publikasi kegiatan pemerintah, melainkan juga menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan.
Ia menilai, kegiatan pelantikan pejabat publik merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan yang pada prinsipnya layak diketahui masyarakat. Karena itu, akses peliputan semestinya diberikan secara terbuka, proporsional, dan tidak diskriminatif kepada insan pers.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan hanya boleh memberitakan kegiatan pemerintah berdasarkan rilis resmi. Wartawan memiliki tanggung jawab jurnalistik untuk mencari, mengolah, mengonfirmasi, dan menyampaikan informasi secara independen. Hak tersebut harus dihormati," tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Ghani meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Diskominfo, termasuk mempertimbangkan pergeseran atau rotasi kepala bidang yang dinilai perlu, apabila terbukti terdapat kebijakan atau tindakan yang menghambat kerja-kerja jurnalistik.
Menurutnya, langkah evaluasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan ataupun mempertentangkan pemerintah dengan wartawan. Sebaliknya, hal itu diperlukan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dan insan pers.
"Kami meminta Bupati agar persoalan ini tidak dianggap sepele. Jika memang ada pejabat atau bidang yang kurang tepat dalam membangun komunikasi dengan wartawan, silakan dievaluasi. Bila diperlukan, lakukan rotasi atau pergeseran jabatan demi penyegaran dan perbaikan kinerja," katanya.
Abdul Ghani juga mengingatkan bahwa kondusivitas Kabupaten Indramayu tidak hanya dibangun melalui hubungan baik antarlembaga pemerintahan, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan kemitraan yang sehat dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.
Menurutnya, pemerintah dan wartawan seharusnya berada dalam satu tujuan, yakni mendorong pembangunan daerah, menjaga stabilitas sosial, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.
"Jangan sampai persoalan komunikasi seperti ini justru menimbulkan jarak antara pemerintah daerah dengan insan pers. Kami tidak ingin ada sekat, apalagi saling curiga. Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra kritis, sementara pers juga membutuhkan keterbukaan pemerintah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Ia berharap Bupati Indramayu dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui evaluasi internal dan komunikasi terbuka dengan organisasi pers. Dengan demikian, polemik pembatasan peliputan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu kondusivitas daerah.
Pers dan pemerintah bukan untuk saling berhadapan, melainkan berjalan berdampingan dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Kabupaten Indramayu. (Wira/Red)


