Latest Post
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan lingkungan di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, mulai menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp137.961.000 itu dipertanyakan warga, mulai dari penentuan lokasi pekerjaan, urgensi pembangunan, hingga aspek keselamatan para pekerja.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut berada di bawah program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan subkegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan.

Pekerjaan yang diberi nama rehabilitasi jalan lingkungan Desa Pabean Udik tersebut dilaksanakan oleh PT Taksaka Engineering Solution. Dalam papan proyek tercantum waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender, terhitung sejak 17 November hingga 31 Desember 2026.

Namun, di balik pelaksanaan proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut, muncul pertanyaan mendasar. Apakah penentuan lokasi pembangunan sudah benar-benar didasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat?

Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi dan dugaan di tengah masyarakat mengenai lokasi pekerjaan yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan tempat usaha pemancingan OPJ.

Tempat pemancingan tersebut disebut-sebut merupakan milik Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda, S.Sos., S.H., M.H.


Informasi mengenai dugaan kepemilikan maupun keterkaitan lokasi proyek dengan tempat usaha tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait.

Meski demikian, apabila benar terdapat keterkaitan antara lokasi proyek yang dibiayai APBD dengan kepentingan usaha pribadi pejabat, tentu hal tersebut menjadi persoalan serius yang patut dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Publik berhak mengetahui apa dasar penetapan lokasi pekerjaan, siapa yang mengusulkan, bagaimana proses survei lapangannya, serta apakah pembangunan tersebut memang masuk dalam daftar prioritas kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai anggaran yang semestinya diarahkan untuk kepentingan publik justru menimbulkan persepsi bahwa fasilitas yang dibangun lebih menguntungkan kepentingan tertentu.

Kritik juga datang dari Wira Hadiyono, warga Desa Pabean Udik. Ia mempertanyakan alasan pemerintah memilih lokasi tersebut sebagai sasaran rehabilitasi, sementara menurutnya masih banyak ruas jalan lain di wilayah Pabean Udik yang kondisinya rusak dan membutuhkan penanganan.

Wira menilai pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat yang dirasakan masyarakat luas.

"Kalau kita melihat kondisi jalan di Pabean Udik, masih banyak jalan yang rusak dan membutuhkan rehabilitasi. Pertanyaannya, kenapa justru lokasi itu yang diprioritaskan untuk dikerjakan? Apakah tidak ada ruas jalan lain yang kondisinya lebih membutuhkan penanganan segera?" ujar Wira Hadiyono.


Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang APBD semestinya mengedepankan asas pemerataan dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik di suatu lokasi.

"Jangan sampai masyarakat yang setiap hari melewati jalan rusak justru merasa di anak tirikan. Kami tidak menolak pembangunan, tetapi pemerintah harus bisa menjelaskan dasar penentuan prioritasnya. Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya menguntungkan pihak atau lokasi tertentu," tambahnya.

Berdasarkan informasi dan pengamatan yang disampaikan warga, para pekerja di lokasi proyek diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama proses pembangunan berlangsung.


Padahal, pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tidak boleh dianggap sepele. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja merupakan bagian penting untuk melindungi para pekerja dari potensi bahaya di lapangan.

Selain itu, warga juga mempertanyakan keberadaan pengawas dari dinas terkait. Apakah pengawasan teknis dilakukan secara rutin? Apakah pelaksana pekerjaan telah menjalankan metode kerja sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan keselamatan?

Jika dugaan minimnya penggunaan APD dan pengawasan tersebut benar, DPKPP Kabupaten Indramayu perlu memberikan penjelasan sekaligus memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Kepala DPKPP Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda, S.Sos., S.H., M.H., perlu memberikan penjelasan secara terbuka atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ada sejumlah hal yang patut dijawab oleh dinas terkait:
  1. Apa dasar dan hasil survei yang menjadi pertimbangan penetapan lokasi rehabilitasi jalan tersebut? 
  2. Siapa pihak yang mengusulkan lokasi pekerjaan dan bagaimana proses penetapan prioritasnya?
  3. Apakah lokasi proyek memiliki keterkaitan dengan tempat usaha pemancingan OPJ sebagaimana informasi yang berkembang di masyarakat?
  4. Apakah benar tempat usaha tersebut merupakan milik Kepala DPKPP Erpin Marpinda?
  5. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan penerapan standar K3 di lapangan?
  6. Siapa pengawas teknis yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang rakyat.

Sebab, anggaran Rp137.961.000 bukanlah uang pribadi pejabat ataupun kontraktor. Anggaran tersebut berasal dari APBD yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


Masyarakat tentu tidak membutuhkan sekadar proyek yang selesai secara administratif. Mereka membutuhkan pembangunan yang tepat sasaran, berkualitas, aman, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

Kini publik menunggu penjelasan Erpin Marpinda. Jangan sampai pertanyaan masyarakat mengenai prioritas pembangunan, dugaan keterkaitan dengan kepentingan usaha, serta lemahnya penerapan keselamatan kerja justru dibiarkan tanpa jawaban.

Transparansi bukan sekadar memasang papan proyek. Transparansi berarti berani menjelaskan kepada publik ke mana anggaran dibelanjakan, mengapa lokasi itu dipilih, dan siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. (Rochmanto/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Satreskrim Polres Indramayu Polda Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran ke Korea Selatan. Dua perempuan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kasus ini terungkap setelah seorang warga Indramayu dijanjikan pekerjaan dengan gaji Rp25 juta per bulan. Korban telah mengeluarkan uang Rp55 juta, tetapi gagal bekerja dan dipulangkan dari Korea Selatan karena persoalan dokumen.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus.

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M., melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, menjelaskan kedua tersangka masing-masing berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan seorang korban berusia 48 tahun, warga Kecamatan Arahan, yang merasa dirugikan setelah mengikuti proses penempatan kerja ke luar negeri.

Peristiwa bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalannya, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.

Tersangka menjanjikan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun housekeeping, dengan gaji Rp25 juta per bulan dan kontrak selama enam bulan yang dapat diperpanjang.


Korban juga dijanjikan proses keberangkatan resmi dan cepat, dengan biaya penempatan sebesar Rp55 juta.

Tergiur tawaran tersebut, korban akhirnya bersedia mengikuti proses perekrutan. Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan tersangka SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi.

Korban kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan membayar biaya Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.

Selanjutnya, korban menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, selama proses tersebut, korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.

Pada 23 September 2026, korban dijemput tersangka SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.

Korban tiba di Bandara Jeju pada 25 September 2026. Namun, setibanya di sana, korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan imigrasi selama sekitar tiga hari, korban dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.

Menurut keterangan kepolisian, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan keberangkatan kerja tersebut.

Dari hasil penyidikan, polisi menduga kedua tersangka menjalankan perekrutan untuk memperoleh keuntungan. Tersangka S disebut menerima keuntungan Rp5 juta, sedangkan SN sebesar Rp10 juta dari proses penempatan korban.

Dalam pengungkapan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua KTP tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium warna putih. kata Kompol Tahir kepada awak media, Jumat (20/11/2026)


Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman hukuman untuk dugaan TPPO mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Selain memproses kedua tersangka, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain penegakan hukum, Polres Indramayu juga melakukan pencegahan TPPO melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.

Edukasi tersebut telah menyasar 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.


Kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) berupa penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perekrut, dokumen, dan prosedur penempatan. pesan Wakapolres

Ditempat yang sama Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan Layanan Polisi 110 atau Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110 apabila menemukan adanya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sayid Sabiq Indramayu menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama guru-guru Bimbingan dan Konseling (BK) dari berbagai jenjang pendidikan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Indramayu. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, bertempat di Aula STAI Sayid Sabiq Indramayu ini mengangkat tema “Pendampingan Generasi Z di Era Digital dengan Pendekatan Konseling Islami.”

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan praktisi bimbingan konseling untuk merespons berbagai tantangan yang dihadapi generasi Z di tengah perkembangan teknologi digital. Secara khusus, FGD memfokuskan pembahasan pada tiga persoalan utama, yaitu cyberbullying (perundungan digital), kecanduan gadget, dan krisis adab di ruang digital.

Ketiga persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari para pendidik, khususnya guru BK dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), karena tidak hanya berkaitan dengan perilaku siswa dalam menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut perkembangan psikologis, sosial, moral, dan spiritual mereka.

Kegiatan FGD berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Para peserta terlibat aktif dalam sesi diskusi, berbagi pengalaman, serta menyampaikan berbagai fenomena dan tantangan nyata yang mereka hadapi ketika mendampingi peserta didik di lingkungan sekolah masing-masing.

Fajar Romadhon, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Sayid Sabiq Indramayu sekaligus fasilitator kegiatan, menyampaikan gambaran mengenai karakteristik generasi Z, termasuk pola komunikasi, perilaku, kebutuhan psikososial, serta berbagai fenomena yang berkembang di kalangan generasi muda pada era digital.


Dalam pemaparannya, Fajar juga menekankan pentingnya peran guru BK dan guru PAI dalam memberikan pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pengembangan karakter, penguatan spiritualitas, dan pembentukan akhlak peserta didik.

Menurutnya, pendekatan konseling Islami dapat menjadi salah satu landasan penting dalam mendampingi generasi Z. Pendekatan ini mengintegrasikan pemahaman psikologis dengan nilai-nilai Islam, seperti empati, keteladanan, muhasabah, tabayyun, pengendalian diri, dan pembiasaan akhlakul karimah.

“Pendampingan generasi Z di era digital tidak cukup hanya dengan memberikan larangan atau teguran. Guru perlu memahami dunia mereka, mendengarkan persoalan yang dihadapi, serta membangun kedekatan emosional agar proses pendampingan dapat berjalan lebih efektif. Di sinilah pendekatan konseling Islami memiliki peran penting, yaitu menghadirkan pendampingan yang menyentuh aspek psikologis sekaligus spiritual,” ungkap Fajar.


Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Kabupaten Indramayu, Wiwiek Mujiawati Hidayat, S.Psi., M.Pd. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FGD tersebut. Menurutnya, forum ini bukan hanya menjadi ruang pengembangan wawasan dan keilmuan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi bagi para guru BK untuk saling bertukar pikiran, pengalaman, dan strategi dalam menghadapi berbagai persoalan peserta didik, khususnya generasi Z di Kabupaten Indramayu.

Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus dikembangkan sebagai ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan para praktisi bimbingan konseling, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan BK di satuan pendidikan.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga disampaikan oleh Ketua STAI Sayid Sabiq Indramayu, Dr. Darmawangsa, S.Pd.I., S.Kom., M.M. Saat diwawancarai secara terpisah melalui sambungan telepon, ia menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan FGD sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan pendidikan dan penelitian, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan pendidikan. Kegiatan yang melibatkan guru-guru BK ini menjadi salah satu bentuk implementasi peran kampus dalam membangun sinergi dengan para pendidik dan praktisi pendidikan.

“Perguruan tinggi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan FGD seperti ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mempertemukan keilmuan akademik dengan pengalaman praktis para guru di lapangan. Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan kolaboratif semacam ini agar kampus dapat terus berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap persoalan pendidikan, termasuk tantangan pendampingan generasi muda di era digital,” demikian kutipan dukungan Ketua STAI Sayid Sabiq Indramayu.

Sebagai tindak lanjut dari diskusi dan proses brainstorming, seluruh peserta diminta mengisi angket yang disiapkan sebagai instrumen awal pengumpulan data untuk pengembangan riset mengenai pendampingan generasi Z di era digital dengan pendekatan konseling Islami. Data awal tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, serta strategi pendampingan yang relevan dengan kondisi peserta didik di Kabupaten Indramayu.


Melalui kegiatan ini, STAI Sayid Sabiq Indramayu berharap terbangun sinergi yang berkelanjutan antara perguruan tinggi, guru BK, guru PAI, dan praktisi pendidikan dalam menciptakan pola pendampingan generasi muda yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pada akhirnya, tantangan era digital bukanlah alasan untuk menjauhkan generasi muda dari teknologi, melainkan momentum untuk membimbing mereka agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, memiliki ketahanan psikologis, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan akhlak Islami. (Rohmat/Red)



Indramayu, Cakralensa.com  – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi sorotan. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mulai dari ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa di 31 kecamatan, kekurangan volume pekerjaan infrastruktur, hingga kesalahan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp56 miliar lebih.

APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026. Sementara itu, FPWI melalui ketuanya, Chong Soneta, melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

FPWI juga menyampaikan tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.

Kedua laporan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026), sebagai bentuk dorongan agar temuan pemeriksaan BPK tidak berhenti sebatas rekomendasi administratif, tetapi ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.

Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan pihaknya akan mengawal proses penanganan temuan tersebut.

“Kami serius mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.

Menurut Tomi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Indramayu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan tanpa persoalan.

Berdasarkan LHP Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

BPK mencatat nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp1.967.483.078. Kondisi ini menyebabkan penyajian realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Temuan yang melibatkan seluruh kecamatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pemerintahan kecamatan.

BPK juga menemukan kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Pada pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, nilai kekurangan volume tercatat sebesar Rp1.821.214.000.

Dari temuan tersebut, terdapat pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp169.913.000. Sementara dokumen pemeriksaan juga mencatat kelebihan pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti sebesar Rp1.580.239.000.

Temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta ketelitian dalam proses pembayaran proyek yang bersumber dari APBD.

Temuan dengan nilai terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu.

BPK mencatat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp56.000.468.200 atau sekitar 99,72 persen dari total pagu anggaran Rp56.158.095.300.

Dalam dokumen pemeriksaan dijelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium bulanan tenaga pendidik dan kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Persoalan utamanya terletak pada klasifikasi rekening belanja yang digunakan. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembayaran honorarium tenaga non-ASN tersebut semestinya diklasifikasikan dalam Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Pegawai.

Akibatnya, penyajian LRA pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan Belanja Barang dan Jasa kurang saji dengan nilai yang sama.

BPK juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses penganggaran yang melibatkan beberapa unsur birokrasi, yakni Pengguna Anggaran pada Disdikbud, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketiganya dinilai kurang cermat dalam pemilihan, penyusunan, dan evaluasi kode rekening belanja pada dokumen perencanaan anggaran.



Tomi Susanto menilai temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam sistem penganggaran dan pengawasan keuangan daerah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia secara khusus menyoroti kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar yang dinilai bukan sekadar persoalan teknis pencatatan.

“Ini cerminan nyata dari inkompetensi sistemik yang melibatkan banyak lapis birokrasi, mulai dari satuan kerja perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Layak atau tidak mereka bekerja bisa dinilai dari persoalan ini. Kami serius sudah mendatangi Kejati Jabar untuk mendorong kasus ini segera diproses hukum,” tegasnya.

Tomi juga mengingatkan agar opini WTP tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan catatan pemeriksaan BPK.

Ia mendesak Bupati Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, termasuk memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti dan kelebihan pembayaran yang tercatat dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.

“Kami akan telusuri, apakah sudah dikembalikan atau belum. Yang jelas, temuan ini menunjukkan adanya titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi,” katanya.

Sementara itu, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., menilai temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, pengembalian keuangan negara tidak otomatis menutup kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur tindak pidana.

Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketika dikonfirmasi mengenai temuan kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin, mengaku belum memahami persoalan yang dimaksud.

“Untuk temuan BOS yang mana, saya belum paham, Mas,” ujar Caridin melalui pesan WhatsApp, Minggu sore (15/11/2026).

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak Pemkab Indramayu mengenai tindak lanjut atas seluruh temuan tersebut. (WH/Red)


Bandung, Cakralensa.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI), Sudaryono, secara resmi melantik Ketua DPW APPSI Provinsi Jawa Barat beserta jajaran pengurus DPW sekaligus para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APPSI se‑Jawa Barat. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Kota Bandung pada Senin (17 November 2026).
 
Dalam prosesi pelantikan tersebut, Sudaryono memimpin langsung pembacaan ikrar dan pengukuhan seluruh jajaran pengurus baru. Momen ini menjadi langkah penting guna memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan peran strategis pedagang pasar tradisional di seluruh wilayah Jawa Barat.
 
“Ini saya sudah melantik ketua‑ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, melantik saudara‑saudara sebagai pengurus DPW APPSI se‑Jawa Barat,” ujar Sudaryono saat memimpin prosesi pelantikan.
 
Dengan hadirnya kepengurusan baru, APPSI diharapkan semakin solid menjadi wadah aspirasi para pedagang pasar, memperjuangkan kesejahteraan anggota, serta menjalin sinergi kuat bersama pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian kerakyatan di Jawa Barat. 

Sudaryono juga memaparkan bahwa dirinya memiliki ikatan emosional yang kuat dengan seluruh Pengurus APPSI di Indonesia. Ikatan tersebut terbentuk melalui pengalaman panjang selama dirinya menjabat sebagai Ketua Umum DPP APPSI. Ketika ia mengunjungi berbagai daerah mendatangi pasar pasar tradisional bertemu langsung dengan pedagang serta mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi.

Menurut Sudaryono pengalaman bersama para Pengurus DPW dan DPD diberbagai daerah telah menciptakan pengalaman dan kedekatan tersendiri dalam membangun organisasi. 

"Saya berkunjung ke pasar - pasar dan saya selalu ditemani temen temen pengurus DPW dan DPD. Kita ini punya ikatan emosional karena banyak pengalaman yang saya dapat. Mari kita bersama - sama bekerja untuk pedagang mendengar mereka kita serap aspirasinya sama ada kesen sendiri," ungkapnya. 

Acara pelantikan dihadiri pengurus pusat, pengurus wilayah, serta perwakilan DPD kabupaten/kota se‑Jawa Barat dan berlangsung lancar dengan menjaga semangat kebersamaan serta kekeluargaan antar‑pedagang pasar.

Terpisah, usai pelantikan, Ketua Umum DPD APPSI Kabupaten Indramayu Wartono yang akrab disapa Bos Gendut menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Ketua Umum DPP APPSI sehingga dirinya beserta seluruh pengurus DPD APPSI se‑Jawa Barat berhasil dilantik secara resmi dan lancar.
 

Bos Gendut menyatakan kesiapan menjalankan tugas serta fungsi kepengurusan sesuai amanah yang diberikan oleh DPP APPSI. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Bangodua, Indramayu ini mengajak seluruh anggota APPSI untuk bersatu bahu‑membahu memajukan organisasi APPSI di Kabupaten Indramayu, sekaligus memperjuangkan kepentingan para pedagang pasar tradisional daerah setempat.
 
“Kami akan selalu mendengarkan keluhan para pedagang pasar di Indramayu, berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan serta pemkab agar keberadaan pasar tradisional tetap kuat, sejahtera, dan menjadi roda perekonomian masyarakat kecil,” ujar Bos Gendut. (Wira/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Dalam aksinya, massa meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, segera membenahi birokrasi pemerintahan yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti dugaan praktik transaksional dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBD serta dugaan jual beli jabatan.

Kritik tersebut disuarakan melalui orasi dan sejumlah spanduk. Beberapa di antaranya bertuliskan “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu hingga Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama” serta Ganteng-ganteng Korupsi" 

Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., mendesak pimpinan daerah bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Nasrudi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Massa meminta agar Bupati Lucky Hakim bersedia menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Menurutnya, para peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena ingin memastikan aspirasi masyarakat didengar langsung oleh kepala daerah.

Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, menemui massa. Namun, peserta aksi menolak jika aspirasi hanya disampaikan melalui perwakilan dan tetap meminta bertemu langsung dengan Bupati.

Karena tuntutan pertemuan belum terpenuhi, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.

Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, peserta juga menggelar doa bersama agar dugaan kasus ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses hukum.


Usai berunjuk rasa di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyampaikan laporan pengaduan.

Setibanya di lokasi, mereka diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.

Perwakilan kejaksaan menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.

Massa kemudian menyerahkan seluruh berkas laporan pengaduan kepada pihak kejaksaan.

Aksi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu terkait tuntutan APIB.

Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik tersebut diduga berkaitan dengan permintaan uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban praktik tersebut dan telah melaporkannya kepada lembaga antirasuah. Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.

Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa laporan tersebut memuat sejumlah bukti, termasuk foto pertemuan dan dugaan transaksi terkait ijon proyek.

Sumber tersebut juga menyampaikan rencana untuk mendatangi KPK guna mendorong percepatan penanganan laporan serta meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan.

Salah satu pengaduan dugaan ijon proyek tersebut disampaikan ke KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam dokumen pengaduan, pelapor berinisial HK menyebut nama pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.

Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.

Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, uang itu kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.

Pengaduan HK juga menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.

Dalam kronologi yang disampaikan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui perantara. Selanjutnya, pada 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.

Dokumen pengaduan juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025 dengan harapan pengusaha tersebut memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Selain itu, dalam uraian laporan disebutkan bahwa RS kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS disebut menjanjikan tambahan Rp500 juta.

Kronologi tersebut juga memuat dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui orang kepercayaan pejabat berinisial HL.

Draf pekerjaan itu disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.022.566.000.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut ke KPK.

Ia menilai dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan oleh aparat penegak hukum.

Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai adanya tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa. Namun, ia menyatakan telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut untuk tidak terlibat.


Masdi menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah untuk mendorong tindak lanjut laporan tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut. Sebelumnya, saat dihubungi Intijayakoran.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan respons. (WH/Red)


Indramayu, Cakralensa.com  – Menanggapi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Indramayu menyatakan sikap politiknya dengan memberikan dukungan penuh kepada Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden RI.
 
Dukungan resmi ini disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu, H. Kasan Basari, guna menyalurkan aspirasi kader‑kader Gerindra di wilayah Indramayu. 

Menurut Kasan Basari, Sufmi Dasco merupakan tokoh sentral Partai Gerindra yang memiliki pengalaman panjang serta kapasitas mumpuni untuk menjalankan peran strategis di pemerintahan nasional.
 
“Kami dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu menyatakan dukungan penuh kepada Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden RI untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Kami menilai beliau memiliki pengalaman, kapasitas dan kemampuan yang sangat baik,” ujar Kasan Basari sepulang Umroh pada Senin 16 November 2026.
 
Menurut Kasan, sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, rekam jejak Sufmi Dasco menjadi alasan utama kader‑kader di Indramayu optimis bahwa sosok tersebut mampu memperkuat kepemimpinan nasional bersama Prabowo Subianto.
 
“Dasco merupakan kader dan tokoh penting di Partai Gerindra. Kami berharap beliau dapat mendampingi Pak Prabowo untuk bersama‑sama membawa Indonesia semakin maju, kuat dan sejahtera,” kata Kasan. 
 
DPC Gerindra Kabupaten Indramayu menegaskan bahwa dukungan ini adalah bentuk aspirasi serta keyakinan kader daerah terhadap kemampuan Sufmi Dasco dalam memikul amanah besar di tingkat nasional. Dukungan kader Indramayu ini diharapkan dapat menjadi salah satu dorongan positif bagi Partai Gerindra dalam menentukan sosok pendamping Presiden RI selanjutnya. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Ribuan kader PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu bergerak serentak melakukan aksi bersih-bersih lingkungan dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan yang melibatkan kader dari tingkat kabupaten hingga ranting tersebut menjadi bagian dari gerakan nasional yang tercatat dalam Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Gerakan peduli lingkungan ini merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Khusus Kabupaten Indramayu, jumlah peserta yang ditargetkan mencapai 5.920 orang.

Untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, DPC PDI Perjuangan Indramayu membagi peserta ke sejumlah titik lokasi. Sekitar 300 kader diterjunkan langsung dalam kegiatan yang dikoordinasikan di tingkat DPC, sedangkan ribuan kader lainnya bergerak melalui struktur Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting di wilayah masing-masing.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., turut terjun langsung bersama para kader. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak sekadar memungut sampah, tetapi juga mengedepankan pengelolaan limbah agar memiliki nilai manfaat.

Dalam pelaksanaannya, sampah yang ditemukan di sepanjang jalan dikumpulkan menggunakan karung, kemudian ditimbang dan dipisahkan berdasarkan jenisnya, yakni organik dan nonorganik.

Sampah organik selanjutnya diolah melalui TEBA (tempat pembuatan kompos) atau resumbur dengan bantuan bio-komposter sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Sementara sampah nonorganik, khususnya plastik, disalurkan kepada para pemulung untuk didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi.

Menurut Sirojudin, pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, gerakan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 12 ketua fraksi PDI Perjuangan di Kabupaten Indramayu telah diinstruksikan untuk membuat TEBA dan menggerakkan kegiatan pengelolaan sampah secara langsung di wilayah masing-masing.

Keterlibatan dalam gerakan ini juga diperluas hingga tingkat PAC dan ranting. Seluruh jajaran diminta melaksanakan aksi serupa di lingkungan masing-masing serta mendokumentasikan kegiatan melalui foto dan video sebagai bentuk laporan pelaksanaan.

Aksi tersebut turut mendapat dukungan dari berbagai unsur, di antaranya LPK Harapan Indah, masyarakat, para pemulung, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu yang membantu penyediaan armada untuk mengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA).

Melalui kegiatan PPSN 2026, PDI Perjuangan Indramayu ingin mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa persoalan sampah bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar persoalan lingkungan, terutama sampah plastik, dapat ditangani secara bersama-sama.


Pihak penyelenggara berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Dengan begitu, kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya muncul saat ada gerakan massal, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Partisipasi ribuan kader dalam kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus membangun budaya memilah, mengolah, dan mengurangi sampah dari sumbernya. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan target politik DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu pada Pemilu 2029, bisa meraih 10 kursi DPRD.

Ia mengajak seluruh kader untuk mengukur keseriusan target tersebut sekaligus menjadikannya sebagai motivasi dalam bekerja dan membesarkan partai. "2029 nanti kita punya 10 kursi. Masuk akal enggak? Kita target 10 kursi. Ini bukan sekadar lips service, tetapi perlu perjuangan yang benar-benar nyata," jelas

Lucky Hakim yang juga Bupati Indramayu di harapan kader Partai NasDem Indramayu yang disambut antusias oleh ribuan kader yang baru saja dilantik sebagai pengurus Dewan Pengurus Rating (DPRt) pada Sabtu , 14 /11/2016 di GOR Singalodra Indramayu.

Dalam kesempatan tersebut, Lucky menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus terima kasih kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia juga memohon arahan dan bimbingan untuk seluruh kader NasDem di Kabupaten Indramayu. Juga ucapan terima kasih kepada Ketua DPW Partai NasDem Jabar bersama seluruh pengurus dari tingkat kabupaten hingga desa.

Menurut Lucky, pelantikan pengurus DPRt bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat organisasi dan menegaskan keberpihakan partai kepada masyarakat.

"Pelantikan ini bukan seremonial belaka, tetapi momentum penting. Sudah jelas keberpihakan kita kepada masyarakat melalui Partai NasDem," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan dan amanah yang diberikan kepada setiap kader merupakan tanggung jawab untuk ikut mendorong kemajuan masyarakat.

Lucky juga menegaskan, wajah Partai NasDem tercermin dari perilaku para kadernya. Karena itu, seluruh pengurus diminta menjaga nama baik partai dan menjadi pribadi yang bermanfaat.

"Wajah Partai NasDem ada di wajah kakak-kakak sekalian. Jaga nama baik dan jadilah orang yang bermanfaat," pesannya.

Ia mencontohkan, pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Ketika ada warga yang meninggal dunia, misalnya, kader harus hadir untuk menyampaikan belasungkawa. Begitu pula ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan bantuan.

"Yang simpel-simpel saja. Kalau ada orang meninggal, kita datang. Kakak-kakak sekalian harus hadir di tengah masyarakat," tegasnya.

Lucky juga mengingatkan kader agar membangun kehidupan politik yang santun dengan tidak menjelek-jelekkan partai politik lain.


Menurutnya, setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena itu, persaingan politik tidak boleh menghilangkan semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat.

"Kita jangan menjelek-jelekkan partai lain. NasDem harus berbuat. Kami tidak akan menghalangi partai-partai lain untuk berkiprah di tengah masyarakat. Yang penting tujuannya sama, untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ia meminta seluruh kader menjaga soliditas dan komunikasi organisasi. Jika terdapat persoalan di internal partai, hendaknya diselesaikan dengan komunikasi dan musyawarah agar tidak mengganggu jalannya organisasi.

"Tetap jaga soliditas. Kalau ada masalah, selesaikan. Partai NasDem Indramayu harus terus bergerak dan berkembang," pungkasnya. (Novel Kholid)


Indramayu, Cakralensa.com – Polemik pembatasan akses sejumlah wartawan dalam peliputan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, menuai sorotan dari kalangan insan pers.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengaku tidak mengetahui adanya larangan terhadap wartawan yang hendak meliput kegiatan tersebut. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti kegiatan di GOR Singalodra Indramayu, Sabtu (14/11/2026).

Lucky menjelaskan, dirinya tidak pernah mengetahui adanya kebijakan khusus yang membatasi wartawan untuk meliput prosesi pelantikan Pj. Sekda. Menurutnya, kegiatan tersebut berlangsung sebagaimana acara pelantikan pada umumnya dan tidak ada sesuatu yang istimewa.

"Saya tidak mengetahui perihal larangan wartawan untuk meliput acara pelantikan tersebut. Situasi tersebut mungkin karena kapasitas atau kondisi acara yang berada di dalam ruangan," ujar Lucky.

Ia kembali menegaskan bahwa sepanjang pengetahuannya tidak pernah ada instruksi untuk melarang wartawan melakukan peliputan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Bidang Organisasi Kabupaten Indramayu, Abdul Ghani, menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas jurnalistik.

Abdul Ghani menduga pembatasan tersebut tidak terlepas dari adanya intervensi atau kebijakan teknis dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.


Dugaan itu muncul lantaran dalam pelaksanaan kegiatan terdapat keterangan bahwa peliputan hanya diperbolehkan bagi pihak Diskominfo. Bahkan, wartawan yang membutuhkan informasi atau materi pemberitaan mengenai kegiatan tersebut diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.

"Kalau benar pembatasan tersebut berasal dari kebijakan Diskominfo, tentu ini menjadi persoalan serius yang perlu dievaluasi. Jangan sampai fungsi Diskominfo sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat justru dipersepsikan sebagai pihak yang membatasi akses informasi bagi wartawan," ungkap Abdul Ghani.

Menurutnya, keberadaan pers dalam sistem pemerintahan demokratis memiliki kedudukan yang sangat penting. Pers bukan sekadar penyampai informasi atau publikasi kegiatan pemerintah, melainkan juga menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Ia menilai, kegiatan pelantikan pejabat publik merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan yang pada prinsipnya layak diketahui masyarakat. Karena itu, akses peliputan semestinya diberikan secara terbuka, proporsional, dan tidak diskriminatif kepada insan pers.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan hanya boleh memberitakan kegiatan pemerintah berdasarkan rilis resmi. Wartawan memiliki tanggung jawab jurnalistik untuk mencari, mengolah, mengonfirmasi, dan menyampaikan informasi secara independen. Hak tersebut harus dihormati," tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Ghani meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Diskominfo, termasuk mempertimbangkan pergeseran atau rotasi kepala bidang yang dinilai perlu, apabila terbukti terdapat kebijakan atau tindakan yang menghambat kerja-kerja jurnalistik.

Menurutnya, langkah evaluasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan ataupun mempertentangkan pemerintah dengan wartawan. Sebaliknya, hal itu diperlukan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Kami meminta Bupati agar persoalan ini tidak dianggap sepele. Jika memang ada pejabat atau bidang yang kurang tepat dalam membangun komunikasi dengan wartawan, silakan dievaluasi. Bila diperlukan, lakukan rotasi atau pergeseran jabatan demi penyegaran dan perbaikan kinerja," katanya.

Abdul Ghani juga mengingatkan bahwa kondusivitas Kabupaten Indramayu tidak hanya dibangun melalui hubungan baik antarlembaga pemerintahan, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan kemitraan yang sehat dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.


Menurutnya, pemerintah dan wartawan seharusnya berada dalam satu tujuan, yakni mendorong pembangunan daerah, menjaga stabilitas sosial, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

"Jangan sampai persoalan komunikasi seperti ini justru menimbulkan jarak antara pemerintah daerah dengan insan pers. Kami tidak ingin ada sekat, apalagi saling curiga. Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra kritis, sementara pers juga membutuhkan keterbukaan pemerintah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Ia berharap Bupati Indramayu dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui evaluasi internal dan komunikasi terbuka dengan organisasi pers. Dengan demikian, polemik pembatasan peliputan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu kondusivitas daerah.

Pers dan pemerintah bukan untuk saling berhadapan, melainkan berjalan berdampingan dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Kabupaten Indramayu. (Wira/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Polemik larangan sejumlah wartawan meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, terus menuai reaksi keras dari kalangan insan pers.

Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, tindakan menghalangi kerja jurnalistik memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jangan anggap remeh persoalan ini. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan berdasarkan kemurahan hati pejabat atau izin sepihak dari pihak tertentu. Tidak ada satu pun pejabat yang berhak bertindak sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik," tegas Chong.

Ia mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

"Banyak kejadian serupa terjadi di berbagai daerah. Jangan sampai Indramayu menambah daftar panjang persoalan pembatasan kemerdekaan pers. Siapa pun pelakunya, jika terbukti memenuhi unsur pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan berlindung di balik alasan perintah atasan, karena perintah tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum," tandasnya.

Chong juga menegaskan bahwa FPWI mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada insan pers.

"FPWI meminta Pemkab Indramayu tidak hanya diam atau menganggap persoalan ini selesai begitu saja. Kami menuntut penjelasan terbuka, siapa yang mengeluarkan instruksi pelarangan dan apa dasar hukumnya. Jika memang terjadi kekeliruan, sampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kami juga serius mempertimbangkan pengaduan melalui jalur hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut marwah pers dan hak masyarakat memperoleh informasi," ujarnya.

Ia menambahkan, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam publikasi pemerintah daerah, tetapi bukan berarti menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Pers bukan corong pemerintah dan bukan bawahan Diskominfo. Wartawan memiliki independensi untuk mencari fakta, melakukan konfirmasi, dan memberitakan informasi secara objektif. Jangan sampai pemerintah hanya menginginkan pemberitaan satu pintu," tambahnya.


Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum utama yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran," ungkap Asmawi.

Menurutnya, pemerintah daerah boleh mengatur keamanan dan tata tertib kegiatan, tetapi jangan sampai aturan tersebut dijadikan alasan untuk membatasi kemerdekaan pers tanpa dasar yang jelas.

"Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas profesional justru diperlakukan seolah-olah mengganggu kegiatan pemerintahan. Pemerintah harus memahami bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial dan hak mencari serta memperoleh informasi sebagaimana dijamin undang-undang," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dugaan instruksi pelarangan wartawan meliput kegiatan pelantikan tersebut.

Persoalan ini semestinya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Sebab, keterbukaan informasi bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat kekuasaan. Ketika wartawan dihalangi mencari informasi, sesungguhnya hak publik untuk mengetahui juga sedang dipertaruhkan. (Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, sejumlah wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, justru tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan.

Peristiwa tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sebab, kegiatan pelantikan pejabat pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik semestinya dapat diakses oleh insan pers sepanjang memenuhi ketentuan keamanan dan tata tertib penyelenggara.

Salah satu wartawan yang mengalami pembatasan akses tersebut adalah Wira Hadiyono, Sekretaris DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu.

Saat hendak menjalankan tugas jurnalistik, Wira mengaku dihadang oleh seorang petugas keamanan Pendopo Kabupaten Indramayu bernama Aan. Petugas tersebut menyampaikan bahwa wartawan maupun media tidak diperbolehkan masuk untuk meliput kegiatan pelantikan.

Menurut penjelasan Aan, larangan tersebut merupakan petunjuk dari atasan. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan peliputan hanya diperbolehkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, apabila wartawan membutuhkan informasi atau pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, mereka diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.

Kebijakan tersebut pun memunculkan pertanyaan kritis: apakah peliputan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Indramayu kini hanya menjadi kewenangan satu instansi, sementara wartawan dari berbagai media lainnya cukup menerima informasi yang telah disiapkan pemerintah?


Wira Hadiyono menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas peliputan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pelaksana fungsi kontrol sosial.

Ia menilai, alasan adanya petunjuk dari atasan tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menutup akses peliputan tanpa penjelasan mengenai dasar kebijakan tersebut.

"Ini menjadi preseden yang kurang baik bagi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indramayu. Kami datang bukan untuk mengganggu jalannya acara, apalagi membuat kegaduhan. Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, menyampaikan informasi kepada masyarakat," ungkap Wira.

Ia juga mempertanyakan kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak wartawan dalam memperoleh informasi secara langsung.

"Kalau alasannya hanya karena petunjuk atasan, lantas apakah semua wartawan harus tunduk pada kebijakan yang membatasi akses informasi seperti ini? Sejak kapan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik hanya boleh diliput oleh Diskominfo?" tegasnya.

Menurut Wira, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam mengelola komunikasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya pihak yang berhak melakukan peliputan kegiatan pemerintahan.

"Diskominfo memang memiliki kewenangan menyampaikan informasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, Diskominfo bukan satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wartawan dan perusahaan pers juga mempunyai tugas, fungsi, serta independensi dalam menjalankan kerja jurnalistik," lanjutnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membangun pola komunikasi yang seolah-olah mengharuskan seluruh pemberitaan bersumber dari satu pintu.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan yang bersumber dari satu pintu. Pers bukan corong pemerintah, bukan pula sekadar penerima siaran pers. Pers memiliki kewajiban melakukan verifikasi, konfirmasi, dan menyampaikan fakta secara independen," tandasnya.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut boleh atau tidaknya wartawan memasuki area Pendopo Kabupaten Indramayu. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai kemerdekaan pers dan komitmen pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Dalam Pasal 4 ayat (3), disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang, penyelenggara kegiatan memiliki kewenangan mengatur keamanan, kapasitas ruangan, dan tata tertib pelaksanaan acara. Namun, pembatasan akses terhadap wartawan semestinya didasarkan pada pertimbangan yang jelas, objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Apabila memang terdapat kebijakan yang membatasi peliputan, publik berhak mengetahui siapa yang menetapkan kebijakan tersebut, apa dasar pertimbangannya, serta mengapa wartawan dari berbagai media tidak diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan.

Peristiwa ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Diskominfo dan pihak penyelenggara kegiatan pelantikan.

Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Apakah benar terdapat instruksi pimpinan yang melarang wartawan selain Diskominfo melakukan peliputan? Siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut? Apakah pembatasan itu berlaku bagi seluruh media, ataukah semata-mata berkaitan dengan alasan teknis dan keamanan selama kegiatan berlangsung?

Klarifikasi dari pihak terkait penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers secara tidak semestinya.

Sebab, hubungan pemerintah dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan, profesionalitas, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing.


Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, pers membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara independen dan profesional.

Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi slogan dalam pidato, sementara praktik di lapangan justru memperlihatkan pembatasan terhadap wartawan yang hendak mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu atas peristiwa tersebut.

Sebab, ketika wartawan hanya diperbolehkan menunggu rilis resmi pemerintah, pertanyaan yang lebih besar bukan sekadar siapa yang boleh meliput, melainkan sejauh mana pemerintah benar-benar memberikan ruang bagi kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik.

Pendopo adalah bagian dari ruang pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat publikasi kekuasaan. (Rochmanto/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem, DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mulai dari jalan sehat, santunan anak yatim, hingga peresmian ambulans gratis bagi warga.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD NasDem Indramayu, Jalan Raya Tegalurung, Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Rabu (11/11/2026), menjadi momentum bagi partai untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui aksi nyata.

Ketua DPD NasDem Indramayu, Lucky Hakim, melalui Sekretaris DPD, Sri Wahyuni Utami Herman, yang akrab disapa SWH, mengatakan bahwa peringatan hari jadi partai tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Melalui momentum HUT ke-15 ini, NasDem ingin semakin dekat dengan rakyat. Kami ingin kehadiran NasDem dapat memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Sri Wahyuni.

Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah peresmian ambulans NasDem Indramayu yang disiapkan untuk membantu warga yang membutuhkan transportasi layanan kesehatan. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan menghubungi hotline 08176494555.


Sri Wahyuni mengungkapkan, NasDem Indramayu saat ini telah menyiapkan dua unit ambulans gratis dan tiga mobil siaga yang ditempatkan di sejumlah daerah pemilihan (dapil) untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.

"Untuk ambulans kita siapkan dua unit. Satu unit menjangkau wilayah Dapil 1, 2, dan 3, sedangkan satu unit lainnya melayani Dapil 3, 4, 5, dan 6 di wilayah barat. Sementara mobil siaga ditempatkan di Dapil 1, Dapil 6, dan wilayah tengah," jelasnya.

Selain pelayanan kesehatan, perayaan juga diisi santunan anak yatim dan jalan sehat yang diikuti kader serta masyarakat. Panitia turut membagikan hadiah kepada peserta, salah satunya satu unit sepeda listrik yang dimenangkan Iskandar, kader NasDem asal Kecamatan Balongan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, mengajak seluruh kader untuk menerapkan semangat gerakan perubahan melalui tindakan sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Ia menegaskan bahwa kebaikan tidak harus dimulai dari hal besar. Kepedulian terhadap tetangga, membantu sesama, hingga menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk perubahan yang bisa dilakukan setiap orang.

"Apapun yang bisa kalian lakukan, sekecil apa pun kebaikan yang bisa dilakukan, maka lakukanlah. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan dari lingkungan terdekat," pesannya.

Di sisi lain, NasDem Indramayu juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi Pemilu 2029 dengan memasang target meraih sedikitnya delapan kursi DPRD.


Sri Wahyuni berharap target tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kerja nyata di tengah masyarakat.

Menurutnya, penguatan peran kader di lembaga legislatif dan eksekutif harus berjalan seiring dengan pelayanan sosial yang berkelanjutan.

Melalui momentum HUT ke-15 ini, NasDem Indramayu berharap semangat perubahan tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui kepedulian, pelayanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Polres Indramayu menggelar kegiatan POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) Job Fair 2026 sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran sekaligus mendukung program pemerintah dan kebijakan Kapolri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Mapolres Indramayu, Rabu (11/11/2026), tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan pekerjaan. Program ini juga merupakan bagian dari upaya Polri dalam membantu masyarakat memperoleh akses informasi dan kesempatan kerja yang lebih luas.

Kapolres Indramayu, AKBP Prianggo P. M., S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa berdasarkan data awal yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 32 perusahaan yang berpartisipasi dengan kuota lowongan pekerjaan yang diperkirakan mencapai 70 persen untuk penempatan luar negeri dan 30 persen untuk dalam negeri.

Namun demikian, data tersebut masih akan diverifikasi lebih lanjut bersama instansi terkait.

"Untuk jumlah pelamar pekerjaan, sampai dengan siang hari ini tercatat kurang lebih 2.285 orang. Jumlah tersebut berasal dari pendaftar melalui aplikasi Kerjayu serta masyarakat yang dikoordinasikan oleh Polsek dan Bhabinkamtibmas sebanyak kurang lebih 580 orang. Belum termasuk masyarakat yang datang secara langsung ke Polres Indramayu, sehingga diperkirakan jumlahnya sudah mencapai lebih dari 2.800 orang," ungkap Kapolres.

Menurutnya, POLIRAN Job Fair 2026 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi program berkelanjutan melalui kolaborasi antara Polres Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Dinas Ketenagakerjaan, serta perusahaan dan pelaku dunia usaha.


Kapolres menegaskan, tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga dapat berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan akselerator dalam membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan berbagai program pemerintah.

Ia menjelaskan, persoalan pengangguran perlu mendapat perhatian bersama karena dapat menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi situasi kamtibmas. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk membuka akses kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kompetensi masyarakat.

"Kami berharap masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan informasi mengenai lowongan pekerjaan bisa mendapatkan akses yang lebih luas. Begitu juga masyarakat yang kompetensinya belum maksimal, dapat kita kolaborasikan dengan instansi terkait, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, melalui program pelatihan," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Polres Indramayu menyediakan sejumlah kemudahan pelayanan bagi para pencari kerja. Masyarakat dapat mengakses informasi dan melakukan pendaftaran melalui aplikasi Kerjayu, berkoordinasi melalui Polsek dan Bhabinkamtibmas, maupun datang secara langsung ke Mapolres Indramayu.

Selain membantu proses administrasi pendaftaran lowongan pekerjaan, Polres Indramayu juga menyediakan pelayanan bagi pelamar pekerjaan yang datang langsung yaitu pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pencari kerja.

Lebih lanjut, Kapolres Indramayu menyampaikan bahwa upaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan juga akan diikuti dengan program peningkatan kompetensi. Salah satunya melalui kolaborasi pelatihan vokasi bersama Dinas Ketenagakerjaan Indramayu bagi 100 orang masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 26 Oktober 2026.

Program tersebut nantinya akan dimonitor untuk mengetahui perkembangan kompetensi para peserta, termasuk kemungkinan mereka telah memperoleh pekerjaan setelah mengikuti pelatihan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui pelatihan apa lagi yang dibutuhkan masyarakat. Harapannya, mereka yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan melalui job fair ini tetap memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya," tuturnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja. Polres Indramayu bersama instansi terkait akan menindaklanjuti setiap laporan maupun pengaduan masyarakat, khususnya apabila ditemukan dugaan penipuan berkedok lowongan pekerjaan atau praktik perekrutan tenaga kerja ilegal.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan kerja melalui perusahaan yang jelas dan terverifikasi, sekaligus mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

Terkait target penyerapan tenaga kerja, Kapolres berharap kegiatan POLIRAN Job Fair 2026 dapat menghasilkan penempatan kerja yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas tingginya jumlah pendaftar.



Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang berhasil terserap ke dunia kerja diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan daerah serta menekan potensi terjadinya gangguan kamtibmas.

"Harapan kami, semakin banyak tenaga kerja yang dapat terserap, angka pengangguran bisa berkurang dan secara tidak langsung dapat menekan potensi terjadinya kriminalitas. Namun, tentu ada faktor-faktor lain yang juga memengaruhi kamtibmas. Karena itu, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.

Melalui POLIRAN Job Fair 2026, Polres Indramayu berharap tercipta sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membuka peluang kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Indramayu. (Wira)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget