Dugaan Manipulasi Pemanggilan Perkara Cerai di Indramayu Disorot DPRD, Pengadilan Agama Beri Penjelasan
Redaksi CL
Oktober 27, 2026
DPRD
,
Dugaan Manipulasi
,
Hukum & Kriminal
,
Indramayu
,
Pengadilan Agama
,
Perceraian
Indramayu, Cakralensa.com – Dugaan manipulasi dalam proses pemanggilan perkara perceraian di Kabupaten Indramayu menjadi sorotan DPRD setempat. Sejumlah warga dilaporkan merasa dirugikan karena mengaku tidak pernah menerima surat panggilan sidang, tetapi tiba-tiba mengetahui bahwa pernikahannya telah diputus cerai oleh pengadilan.
Persoalan ini mencuat setelah Ketua Komisi 2 DPRD Indramayu, Imron Rosadi, S.Pd.I., menerima aduan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur pemanggilan dalam perkara perceraian. Di sisi lain, Pengadilan Agama Indramayu menegaskan bahwa proses persidangan elektronik atau e-court tidak dapat disamakan dengan istilah “cerai online” sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.
Kedua persoalan tersebut dibahas dalam agenda audensi Komisi 2 DPRD Indramayu yang menghadirkan unsur -unsur terkait. Selasa (27/10/2026).
Imron mengungkapkan, salah satu aduan yang diterimanya berkaitan dengan seorang suami yang mengaku tidak mengetahui proses gugatan cerai yang diajukan istrinya. Bahkan, sejak awal hingga perkara diputus pengadilan, yang bersangkutan mengaku tidak pernah mengetahui adanya persidangan.
Suami tersebut baru mengetahui bahwa pernikahannya telah diputus cerai setelah diberi tahu oleh istrinya untuk mengambil akta cerai di pengadilan.
Menurut Imron, persoalan semakin menjadi perhatian setelah dilakukan penelusuran terhadap pengiriman surat panggilan melalui PT Pos Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterimanya, surat tersebut tercatat telah diterima dan dilengkapi foto penerima. Namun, foto itu diduga bukan orang yang bersangkutan maupun pihak tergugat.
Penelusuran tersebut juga memunculkan dugaan adanya pihak lain yang mengendalikan penyampaian surat panggilan agar tidak sampai kepada penerima yang semestinya. Bahkan, muncul dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada oknum tertentu.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Praktik ‘cerai online’ atau praktik tidak benar seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Istrinya di sana, suaminya di sini, menggunakan jasa pengacara atau pihak lain hingga akhirnya diputus cerai tanpa prosedur pemanggilan yang sah diterima oleh yang bersangkutan,” ujar Imron.
Ia menegaskan, pernikahan dan perceraian merupakan hak setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan melalui praktik manipulatif yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
Imron pun mengimbau masyarakat agar memahami prosedur hukum perceraian serta lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.
Menanggapi persoalan tersebut, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu, Toha, menjelaskan bahwa istilah “cerai online” tidak tepat untuk menggambarkan mekanisme peradilan yang berlaku.
Menurutnya, sistem elektronik yang digunakan pengadilan merupakan bagian dari penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik atau e-court. Sistem tersebut berlaku untuk berbagai jenis perkara, tidak hanya perceraian, tetapi juga perkara waris, wakaf, dan perkara perdata lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang benar adalah persidangan perkara secara elektronik, dan itu untuk semua perkara, tidak hanya perceraian saja, bisa waris maupun wakaf. Sistem elektronik ini menggantikan proses manual yang sebelumnya mewajibkan pihak berperkara untuk datang langsung mendaftar dan bersidang,” jelas Toha.
Ia juga menanggapi aduan warga yang mengaku tidak menerima surat panggilan hingga perkara diputus secara verstek, yakni putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum acara.
Berdasarkan penelusuran internal yang disampaikan pihak pengadilan, proses pemanggilan dalam perkara yang diadukan telah dilakukan melalui layanan pos tercatat. Pengadilan menyatakan memiliki relaas panggilan sebagai bukti administrasi pemanggilan perkara.
“Kami sudah memanggil sesuai dengan hukum acara melalui layanan pos tercatat, dan relaas panggilannya ada. Sehingga seluruh ketentuan hukum sudah terpenuhi dan perkara itu diputus,” kata Toha.
Namun, keberadaan bukti administrasi pengiriman tetap perlu dibedakan dari persoalan apakah surat secara faktual telah diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam aduan masyarakat tersebut.
Toha mengakui, potensi kendala teknis dalam penyampaian surat panggilan di lapangan tetap perlu menjadi perhatian, terutama apabila terjadi kekeliruan dalam menyerahkan dokumen kepada penerima.
Ia mengibaratkan proses tersebut seperti pengiriman paket. Meski sistem pelacakan menunjukkan barang telah sampai, bukan berarti tidak mungkin terjadi kesalahan apabila paket justru diserahkan kepada orang yang keliru.
Menurutnya, apabila persoalan berada pada proses distribusi surat oleh petugas pos, hal tersebut menjadi ranah pihak penyedia layanan untuk menelusuri dan mengevaluasinya.
“Kalau itu di luar ranah saya, itu ranahnya kantor pos. Intinya, selama kami menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum acara, maka jalankan dengan profesional,” pungkasnya.
Sementara itu, mengenai isu dugaan penggunaan saksi “joki” atau saksi yang keterangannya dipersoalkan, pihak pengadilan menyatakan bahwa penilaian terhadap keterangan saksi harus mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tercantum dalam putusan.
Dalam perkara yang telah diputus tanpa kehadiran tergugat, tersedia mekanisme upaya hukum sesuai kondisi dan tahapan perkara. Salah satunya adalah perlawanan terhadap putusan verstek (verzet) bagi pihak yang memenuhi persyaratan hukum. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, upaya hukum yang tersedia harus ditentukan berdasarkan alasan dan ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan mengajukan peninjauan kembali (PK).
Karena itu, masyarakat yang merasa dirugikan disarankan segera meminta salinan putusan dan memeriksa dokumen pemanggilan perkara, kemudian berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum untuk menentukan langkah yang tepat.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa kepastian administrasi tidak boleh mengabaikan pentingnya penyampaian pemberitahuan secara benar kepada pihak yang berperkara. Di sisi lain, setiap dugaan manipulasi maupun kelalaian harus ditelusuri berdasarkan bukti agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
DPRD Indramayu berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pihak terkait, sehingga proses perceraian dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, hak setiap pihak terlindungi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga. (Wira)






































