Cakra Lensa: DPRD

Kunker Komisi I DPRD Indramayu ke Bali Saat HUT RI, LSM Gapura Soroti Urgensi dan Anggaran

Indramayu, CakraLensa — Kunjungan kerja (kunker) sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu ke Bali pada 17 Agustus 2026, tepat saat masyarakat Indonesia memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81, menuai sorotan tajam dari LSM Gapura Indramayu.

Ketua LSM Gapura Indramayu, Ruddy Leonardi, mempertanyakan alasan dan urgensi perjalanan dinas tersebut. Menurutnya, persoalan bukan terletak pada keberadaan kunker sebagai bagian dari tugas kedewanan, melainkan pada pemilihan waktu yang bertepatan dengan momentum sakral peringatan kemerdekaan.

“Yang kami pertanyakan bukan kunkernya, karena itu memang bagian dari tugas anggota dewan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus tanggal 17 Agustus? Apakah benar-benar mendesak sehingga tidak bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah peringatan HUT RI?” kata Ruddy kepada media, Jumat (22/8/2026).

Ruddy mengatakan, pihaknya menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat mengenai keberangkatan anggota dewan tersebut. Bagi masyarakat, 17 Agustus bukan sekadar tanggal merah, melainkan momentum nasional yang identik dengan upacara, kegiatan kemasyarakatan, dan kebersamaan memperingati kemerdekaan.

Karena itu, keberadaan anggota DPRD di luar daerah pada momentum tersebut dinilai dapat menimbulkan pertanyaan publik, terlebih jika perjalanan itu menggunakan anggaran daerah.

“Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa perjalanan tersebut lebih menyerupai agenda wisata daripada kunjungan kerja. Persepsi seperti itu bisa muncul ketika waktu pelaksanaannya bertepatan dengan hari kemerdekaan,” tegasnya.

Tak hanya mempersoalkan waktu, LSM Gapura juga meminta DPRD Indramayu membuka informasi secara transparan mengenai perjalanan dinas tersebut.

Ruddy meminta penjelasan mengenai tujuan kunker, jumlah anggota yang berangkat, agenda yang dilakukan, sumber serta besaran anggaran, hingga hasil konkret yang diperoleh dari kunjungan tersebut.

“Ini uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui untuk apa anggaran digunakan, siapa yang berangkat, berapa besar biayanya, apa agendanya, dan apa hasil yang dibawa pulang untuk kepentingan masyarakat Indramayu,” ujarnya.

Menurut Ruddy, transparansi menjadi penting agar tidak terjadi prasangka maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat. Apalagi, setiap perjalanan dinas pemerintah daerah idealnya memiliki dasar kegiatan, tujuan yang jelas, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

LSM Gapura menilai anggota DPRD sebagai representasi masyarakat semestinya juga mempertimbangkan sensitivitas publik dalam menentukan agenda perjalanan dinas.

“Kalau memang ada agenda yang sangat penting dan tidak bisa ditunda, tentu harus dijelaskan kepada publik. Tetapi kalau masih bisa dijadwalkan pada hari lain, mengapa harus bertepatan dengan 17 Agustus?” kata Ruddy.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi DPRD maupun Sekretariat DPRD Indramayu dalam mengatur agenda perjalanan dinas ke depan.

Menurutnya, penggunaan APBD harus selalu ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat, termasuk memastikan setiap perjalanan dinas benar-benar memiliki urgensi dan menghasilkan manfaat yang jelas.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Indramayu maupun anggota Komisi I terkait sorotan tersebut, termasuk mengenai tujuan, peserta, anggaran, dan hasil kunjungan kerja ke Bali pada 17 Agustus 2026.

LSM Gapura menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan menunggu penjelasan resmi dari pihak DPRD Indramayu.

Publik kini menanti jawaban sederhana: apa urgensinya, berapa uang rakyat yang digunakan, dan apa hasil nyata yang dibawa pulang dari Bali? (WH)

13 Mobil Dinas DPRD Indramayu Tak Jelas Rimbanya, LSM Gapura Soroti Temuan BPK

Indramayu, Cakralensa.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gapura Indramayu menyoroti kejanggalan terkait hilangnya puluhan unit mobil dinas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu. Sorotan ini muncul menyusul temuan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Ketua LSM Gapura Indramayu, Ruddy Leonardi, dalam keterangannya kepada media, Senin 19 Agustus 2026, menyampaikan bahwa pihaknya mendapati adanya ketidaksesuaian data aset kendaraan bermotor roda empat milik pemerintah daerah yang berada di pengelolaan Sekretariat DPRD Indramayu.

"Kami menyoroti keberadaan mobil dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Indramayu. Dari catatan resmi BPK Perwakilan Jawa Barat, tercatat ada 13 unit mobil dinas yang kini status dan keberadaannya tidak jelas," ungkap Ruddy.

Menurut Ruddy, jumlah tersebut bukan angka kecil dan patut dipertanyakan, mengingat aset tersebut merupakan milik publik yang dibeli menggunakan uang rakyat. Ia menegaskan bahwa hilangnya jejak aset negara harus segera diklarifikasi oleh pihak pengelola barang milik daerah maupun pimpinan DPRD Indramayu.

"Sebagai aset negara, keberadaan setiap unit kendaraan harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik itu masih beroperasi, sudah dihapuskan, dijual, rusak, maupun dalam perawatan. Kalau statusnya tidak jelas, ada kemungkinan terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah," tegasnya.

Ruddy juga mendesak Sekretariat DPRD Indramayu untuk segera melakukan inventarisasi ulang menyeluruh terhadap seluruh aset kendaraan bermotor, serta mempublikasikan kronologi dan alasan mengapa 13 unit tersebut hingga kini tidak dapat ditemukan atau dilacak keberadaannya.

"Kami berharap pihak terkait tidak berdiam diri. Jika memang ada prosedur penghapusan, harus ada bukti dan dokumen yang sah. Jika tidak, maka hal ini patut diduga ada unsur penyalahgunaan atau penggelapan aset daerah," tambahnya.

LSM Gapura pun berkomitmen untuk terus memantau tindak lanjut dari temuan BPK tersebut. Apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan yang memuaskan dan transparan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Plt Sekretariat DPRD Indramayu Dulyono terkait hilangnya 13 unit mobil dinas tersebut.

Selain keberadaan Mobil Dinas Lingkup Sekretariat DPRD yang tidak jelas, Rudi juga melaporkan dugaan kasus Ketua DPRD terkait Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indramayu Jabar yang nilainya m mencapai Rp. 12 milyar yang sebelumnya belum ditetapkan Dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan modal.

"Secara resmi kami telah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung. Bahkan tanggal 31 Agustus kami akan menggelar aksi di depan kantor Kejagung," tutupnya. (WH)

Nama H. Warli Dikaitkan dengan Proyek Jalan Rp2,396 Miliar, Ini Klarifikasi Anggota DPRD Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com – Proyek rehabilitasi Jalan Olahraga di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, dengan nilai kontrak mencapai Rp2.396.232.000 dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026, mendadak ramai diperbincangkan masyarakat. Hal ini bukan semata karena besarnya nilai proyek, melainkan karena pemilik nama perusahaan pelaksana disebut-sebut identik dengan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, H. Warli, dari Fraksi Partai Golkar.

Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut dilaksanakan oleh CV. Andaralu Cakra Alam dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Proyek berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu.

Ramainya pembicaraan muncul karena nama pemilik perusahaan yang dikaitkan dengan proyek tersebut sama dengan nama anggota DPRD, H. Warli. Kondisi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan dugaan adanya keterkaitan langsung antara pejabat legislatif dengan proyek pemerintah.

Menanggapi isu tersebut, H. Warli memberikan penjelasan tegas. Ia menolak anggapan bahwa dirinya terlibat dalam proyek rehabilitasi Jalan Olahraga.

“Itu bukan pekerjaan saya. Hanya kebetulan saja ada kesamaan nama dengan yang disebut-sebut sebagai pemenang proyek. Saya tidak ada kaitannya dengan proyek tersebut,” ujar H. Warli.

Menurutnya, kesalahpahaman ini perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Ia mengingatkan publik untuk tidak langsung mengaitkan proyek pemerintah dengan dirinya hanya karena adanya kesamaan nama.

H. Warli juga mengajak masyarakat untuk melihat informasi berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa setiap proyek pemerintah memiliki mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di kawasan Kelurahan Karanganyar, sehingga mendukung kelancaran mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di Kecamatan Indramayu.

Meski namanya sempat dikaitkan, H. Warli kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek tersebut. Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, serta mendukung agar seluruh proyek pemerintah dilaksanakan secara transparan, tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Wira/Tim)

Warga Desa Brondong Sambut Antusias Rehabilitasi Jalan Hasil Aspirasi Dewan Lina Hilmia

Indramayu, Cakralensa.com – Warga Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, menyambut dengan penuh rasa syukur dimulainya rehabilitasi jalan desa yang selama ini mengalami kerusakan. Pembangunan tersebut merupakan realisasi aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Lina Hilmia, S.H., yang memperjuangkan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Rehabilitasi jalan dilaksanakan dengan metode betonisasi dan dikerjakan oleh CV. Arta Jaya menggunakan anggaran APBD Kabupaten Indramayu sebesar Rp198.869.000. Pekerjaan dimulai pada Selasa, 28 Juli 2026 dan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Brondong.

Selama bertahun-tahun, kondisi jalan yang rusak menjadi keluhan warga karena menghambat aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, bersekolah, maupun mengangkut hasil pertanian. Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat berharap akses transportasi menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu meningkatkan perekonomian desa.

Salah seorang warga Desa Brondong, Rahayu, mengaku sangat bersyukur atas dimulainya pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan merupakan harapan masyarakat yang akhirnya dapat terwujud.

"Kami sangat senang karena jalan yang selama ini rusak akhirnya diperbaiki. Tentunya ini akan sangat membantu aktivitas warga setiap hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Hilmia yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga pembangunan ini bisa terlaksana. Semoga ke depan semakin banyak pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat," ujar Rahayu.

Rehabilitasi jalan ini disambut positif oleh masyarakat karena dinilai akan memberikan dampak yang besar terhadap kelancaran mobilitas warga. Selain meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, pembangunan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Brondong.

Warga berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indramayu terus berlanjut agar semakin banyak desa yang merasakan manfaat dari pemerataan pembangunan dan hadirnya fasilitas publik yang lebih baik. (Wira)

Di Balik Kenaikan Tarif Air, Perumdam TDA Indramayu Disebut Masih Punya Tunggakan Rp3,25 Miliar

Indramayu, Cakralensa.com - Kebijakan Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu menaikkan tarif minimum pelanggan kini menuai sorotan lebih luas. Di saat masyarakat diminta membayar lebih mahal, perusahaan daerah itu justru disebut masih memiliki tunggakan pembayaran air curah kepada PDAM Kuningan sebesar Rp3.257.977.600.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Sebab, kenaikan tarif sebelumnya disampaikan sebagai bagian dari upaya menopang operasional dan meningkatkan pelayanan. Namun, di lapangan, berbagai keluhan pelanggan masih bermunculan.

Masyarakat mempertanyakan ke mana arah pengelolaan keuangan perusahaan setelah tarif pelanggan dinaikkan, sementara pelayanan masih menuai banyak keluhan.

Sejumlah pelanggan mengaku kualitas layanan belum menunjukkan perubahan signifikan. Air yang keruh,

distribusi yang tidak lancar, hingga gangguan pasokan masih menjadi persoalan di beberapa wilayah.

"Kami sudah bayar lebih mahal, tapi air tetap keruh. Kalau PDAM masih punya utang ke Kuningan, berarti ada masalah serius di manajemen," ujar Kamsidi, warga Kecamatan Sindang.

Sorotan juga datang dari Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, Anggi Noviah. Menurutnya, kenaikan tarif seharusnya menjadi momentum memperkuat kondisi keuangan perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau pendapatan sudah naik, kenapa masih ada tunggakan? Ini menunjukkan ada persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," kata Anggi.

Ia menilai DPRD perlu menggunakan hak angket apabila diperlukan untuk menelusuri pengelolaan keuangan Perumdam Tirta Darma Ayu, termasuk menelaah dokumen keuangan, kontrak kerja sama, serta penggunaan pendapatan perusahaan.

"Kami ingin semuanya transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang yang mereka bayarkan dikelola," tegasnya.

Selain menyoroti persoalan tunggakan, Anggi juga mengkritik kualitas pelayanan yang dinilai belum sebanding dengan kenaikan tarif. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga bukti nyata berupa pelayanan air bersih yang lebih baik.

"Tarif naik harus diikuti peningkatan pelayanan. Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih, tetapi keluhan yang sama terus berulang," ujarnya.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai pemilik Perumdam Tirta Darma Ayu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan. Transparansi laporan keuangan dan langkah konkret penyelesaian kewajiban kepada mitra dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Hingga berita ini ditulis, pihak Perumdam Tirta Darma Ayu belum memberikan keterangan resmi terkait nilai tunggakan kepada PDAM Kuningan maupun tanggapan atas kritik yang disampaikan DPRD dan pelanggan. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari manajemen perusahaan. (WH/Tim)

Anggi Noviah Tegas: Hak Angket Jadi Jalan Membongkar Tata Kelola PDAM Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, menyatakan sikap tegas mendorong penggunaan hak angket dalam mengusut berbagai persoalan di tubuh Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM).

Menurut Anggi yang disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna pada Jumat 17 Juli 2026 lalu, kondisi PDAM saat ini sudah kronis dan tidak cukup ditangani melalui panitia khusus (pansus).

Pernyataan Anggi muncul di tengah dinamika politik DPRD Indramayu, setelah sebelumnya Sekretaris Partai Golkar, Romdoni, mengancam akan melaporkan Ketua DPRD Hj. Nurhayati kepada Badan Kehormatan DPRD jika tidak segera membacakan Pansus PDAM. Namun, Anggi justru menegaskan bahwa langkah yang lebih tepat adalah hak angket.

“Banyak masalah di tubuh PDAM saya rasa sudah kronis kondisinya dan layaknya bukan di level pansus, tapi ini sudah harus di hak angket. Karena jika hak angket kita bisa menggandeng aparat penegak hukum dalam penyelidikannya,” ujar Anggi.

Ia menambahkan, “Hak angket sangat perlu untuk tata kelola di PDAM Tirta Darma Ayu. Fungsi utamanya adalah mengusut tuntas penyimpangan, seperti dugaan korupsi, tarif bermasalah, atau krisis pelayanan air.”

Anggi, wakil rakyat dua periode dari Daerah Pemilihan 4 (meliputi Kecamatan Losarang, Lelea, Terisi, dan Cikedung), menegaskan bahwa pengusul hak angket dapat diajukan oleh paling sedikit 5 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi.

Ia menegaskan bahwa untuk mendukung hak angket tersebut setidaknya cukup lima pengusul dari anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi. Adapun mengenai ruang lingkupnya tidak hanya rekomendasi, tetapi bisa berujung pada sanksi hukum atau pemecatan jika ditemukan pelanggaran berat,

"Aparat penegak hukum dapat digandeng untuk memperkuat proses penyelidikan, " ungkapnya.

Anggi menegaskan bahwa nasib Direktur Utama PDAM berada di ujung tanduk jika terbukti ada penyimpangan dalam tata kelola.

“Hati-hati jika ada pengadaan di-mark up, tidak sesuai spesifikasi. Kita bisa panggil juga pihak ketiga yang menjadi mitra PDAM. Kalau hak angket ruang lingkupnya sudah penyelidikan, sehingga dari dokumen penggunaan anggaran dan semua tata kelola PDAM Indramayu pasti kena sidak,” ujarnya.

Dorongan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, untuk menggunakan hak angket dalam mengusut persoalan Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM) mendapat perhatian serius dari masyarakat. Warga menilai langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan wakil rakyat dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan air bersih.

Sejumlah warga menyampaikan harapan mereka agar hak angket benar-benar dijalankan.

Seorang tokoh masyarakat menuturkan, sudah lama resah dengan pelayanan PDAM. Air sering macet, kualitasnya tidak layak, tapi tarif tetap jalan. Kalau memang ada penyimpangan, harus dibuka terang-terangan.

Warga lainnya menambahkan, Hak angket itu penting supaya tidak hanya jadi wacana. Kalau ada korupsi atau mark up pengadaan, masyarakat berhak tahu. Jangan sampai anak cucu kita terus menanggung akibat tata kelola yang buruk.

Masyarakat menilai hak angket sebagai jalan untuk, mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan PDAM. Memastikan tarif air sesuai dengan kualitas pelayanan. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran. Melibatkan aparat penegak hukum agar hasil penyelidikan tidak berhenti di meja DPRD.

Respon masyarakat menunjukkan dukungan kuat terhadap dorongan hak angket PDAM yang disampaikan Anggi Noviah. Publik berharap langkah ini tidak berhenti pada wacana politik, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, memperbaiki pelayanan air, dan memastikan tata kelola PDAM Tirta Darma Ayu berjalan sesuai aturan. (Wira/Tim)

DPRD Indramayu Kawal Hak Pekerja yang Meninggal di Kolaka, Disnaker Siap Koordinasi Lintas Daerah

Indramayu, Cakralensa.com – Duka yang dialami keluarga Castiman (40), warga Desa Sudimampir Lor, Kabupaten Indramayu, belum berakhir. Setelah kehilangan anggota keluarganya yang meninggal dunia saat bekerja di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, keluarga kini masih berjuang untuk memperoleh hak dan kompensasi yang seharusnya diberikan oleh perusahaan tempat almarhum bekerja.

Harapan itu disampaikan langsung dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu di Ruang Komisi I DPRD, Jumat (17/07/2026). Audiensi diterima Ketua Komisi I DPRD Indramayu Endang Effendi, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Komisi I Lina Hilmia, S.H., Sekretaris Komisi I Sadar, S.Pd., serta dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu Endang Ismiati, S.STP., M.Si., bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Indris selaku keluarga korban menjelaskan bahwa Castiman berangkat bekerja di Sulawesi sejak Maret 2026 sebagai pekerja konstruksi di PT Karya Menang Bersama. Namun, pada Juni 2026 keluarga menerima kabar duka bahwa Castiman meninggal dunia saat masih bekerja.

Keluarga meminta DPRD dan Disnaker Kabupaten Indramayu membantu memperjuangkan hak-hak almarhum, mulai dari santunan kematian, kompensasi dari perusahaan, hingga hak lain yang menjadi kewajiban perusahaan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Endang Effendi, mengatakan pihaknya memahami harapan keluarga. Namun, karena perusahaan berada di luar wilayah Kabupaten Indramayu, DPRD memiliki keterbatasan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara langsung.

"Ini warga kita yang meninggal dunia saat bekerja di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keluarga meminta hak-haknya dipenuhi oleh perusahaan. Namun perusahaan berada di luar daerah, sehingga kewenangan kami terbatas untuk menyelesaikan langsung di sana," kata Endang.

Meski demikian, ia memastikan DPRD akan mendorong Disnaker Kabupaten Indramayu untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka agar hak-hak keluarga korban dapat diperjuangkan.

Endang juga mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen yang diterima dalam audiensi, perusahaan telah mengeluarkan biaya pemulangan jenazah hingga sekitar Rp31 juta, yang meliputi biaya rumah sakit, tiket pesawat, hingga pendampingan jenazah sampai ke Indramayu.

"Perusahaan sebenarnya tidak tinggal diam karena sudah mengeluarkan biaya pemulangan jenazah. Namun yang diminta keluarga bukan hanya itu, melainkan hak-hak lain yang memang seharusnya diterima karena almarhum meninggal saat bekerja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu, Endang Ismiati, menegaskan pihaknya tetap akan mendampingi keluarga korban meskipun almarhum bekerja di luar daerah dan tidak berangkat melalui Disnaker Indramayu.

Menurutnya, status korban sebagai warga Kabupaten Indramayu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk tetap memberikan pendampingan.

"Beliau adalah masyarakat Indramayu, warga Desa Sudimampir Lor. Memang bekerja di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keluarga berharap memperoleh hak-haknya, seperti santunan kematian, beasiswa anak, dan hak lainnya. Itu yang sedang kami upayakan," katanya.

Endang menjelaskan, langkah yang akan ditempuh Disnaker adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka serta BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh proses pemenuhan hak keluarga korban dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Meskipun almarhum tidak bekerja melalui Disnaker Indramayu, kami tetap mengupayakan pendampingan karena beliau warga Indramayu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan keluarga dapat memperoleh hak-hak yang memang seharusnya diterima," tutupnya.

Audiensi tersebut menjadi bentuk kepedulian DPRD dan Pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap warganya yang mengalami musibah saat bekerja di luar daerah. Melalui koordinasi lintas daerah, keluarga berharap hak-hak almarhum dapat segera dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (Wira)

Ono Surono Tolak Wacana SPP di SMA/SMK Negeri. Optimalkan APBD, Jangan Bebani Masyarakat

Indramayu, Cakralensa.com – Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kembali menjadi perbincangan publik. Usulan yang mencuat menyebutkan SPP hanya akan dikenakan kepada keluarga yang masuk kategori desil 6 hingga desil 10, sementara siswa dari keluarga kurang mampu atau desil 1 hingga desil 5 tetap dibebaskan dari kewajiban membayar.

Di tengah polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, S.T., menyampaikan penolakannya terhadap wacana tersebut. Melalui video yang diunggah di media sosial pribadinya pada Kamis (16/07/2026), politikus yang akrab disapa Mang Ono itu menilai pemerintah seharusnya tetap berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan.

Menurut Ono Surono, sektor pendidikan telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai alokasi anggaran melalui skema mandatory spending, yaitu minimal 20 persen dari APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota dialokasikan untuk pendidikan. Selain itu, terdapat program wajib belajar 12 tahun yang menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

"Negara memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan selama 12 tahun, terutama bagi mereka yang bersekolah di sekolah negeri. Karena itu, saya berharap siapa pun yang mewacanakan pemberlakuan kembali SPP, wacana tersebut tidak ditindaklanjuti," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa masih banyak kebutuhan dasar sekolah negeri yang belum terpenuhi. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, sarana ibadah, hingga berbagai fasilitas penunjang pembelajaran lainnya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya, kekurangan fasilitas tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah yang seharusnya dipenuhi melalui optimalisasi anggaran pendidikan, bukan dengan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat melalui penarikan SPP.

Dirinya juga menyoroti usulan yang menggunakan kategori desil sebagai dasar penentuan siswa yang wajib membayar SPP. Menurutnya, validitas data desil masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang sebenarnya tergolong kurang mampu, namun tidak menerima bantuan sosial atau bahkan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan karena tercatat berada pada kategori desil yang lebih tinggi.

"Apakah masyarakat yang masuk desil 6 sampai desil 10 sudah pasti memiliki kemampuan ekonomi yang besar? Belum tentu. Faktanya masih banyak data yang bermasalah sehingga masyarakat yang sebenarnya tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan," ujarnya.

Karena itu, Ono Surono menilai penggunaan data desil sebagai dasar pemberlakuan SPP berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, ia justru mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaksimalkan penggunaan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan yang menjadi kewenangannya, khususnya pada SMA, SMK, dan SLB negeri.

Menurutnya, anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, sarana dan prasarana pembelajaran, fasilitas olahraga, kebutuhan operasional sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.

Selain sekolah negeri, dirinya juga meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota meningkatkan dukungan terhadap sekolah swasta melalui bantuan pembangunan ruang kelas baru, peningkatan sarana dan prasarana, serta bentuk dukungan lainnya agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata.

"Untuk DPRD Jawa Barat, menurut saya kita fokus saja bagaimana mendorong APBD Provinsi Jawa Barat agar mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan fasilitas sekolah negeri yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk operasional sekolah, sarana-prasarana pembelajaran, hingga kebutuhan guru," katanya.

Di akhir pernyataannya, Ono Surono kembali berharap agar pembahasan mengenai pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak dilanjutkan dan pemerintah lebih mengutamakan penguatan pembiayaan pendidikan melalui anggaran negara maupun daerah demi menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. (Wira)

Romdoni Semprot Pimpinan DPRD Indramayu, Ancam Laporkan ke BK dan DPP Jika Surat Pansus PDAM Terus Diabaikan

Indramayu, Cakralensa.com – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu mendadak memanas setelah Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Romdoni, melontarkan interupsi keras kepada jajaran pimpinan DPRD. Ia mempertanyakan alasan belum dibacakannya surat usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disebut telah mengendap selama lebih dari tiga bulan.

Berdasarkan tayangan yang diunggah akun media sosial "Dewan Dermayu" pada 24 Juni 2026, Romdoni mengungkapkan bahwa surat usulan Pansus PDAM telah disampaikan secara resmi sejak 6 April 2026. Namun hingga saat rapat paripurna digelar, surat tersebut belum juga dibacakan dalam agenda sidang, meski DPRD telah beberapa kali melaksanakan rapat paripurna.

"Kenapa sampai hari ini belum juga dibacakan? Padahal sudah melewati banyak sekali paripurna. Kami sudah tanyakan ke seluruh staf, katanya surat itu sudah diterima dan sudah sampai di meja pimpinan," tegas Romdoni dalam interupsinya.

Menurutnya, keterlambatan tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Ia meminta pimpinan DPRD memberikan penjelasan terbuka terkait belum diprosesnya surat usulan yang dinilai telah memenuhi prosedur administrasi.

Tak berhenti pada kritik, Romdoni juga melayangkan peringatan keras. Ia menegaskan Fraksi Golkar tidak akan tinggal diam apabila surat usulan Pansus PDAM kembali tidak diakomodasi dalam rapat paripurna berikutnya.

Fraksi Golkar, kata dia, siap menempuh mekanisme yang berlaku di internal DPRD dengan melaporkan pimpinan dewan ke Badan Kehormatan (BK). Selain itu, persoalan tersebut juga akan dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai bentuk evaluasi terhadap dugaan pelanggaran fungsi dan tata tertib kedewanan.

Merespons desakan tersebut, pimpinan rapat, Hj. Nurhayati, menyatakan menerima masukan dari Fraksi Golkar. Ia memastikan persoalan itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal pimpinan DPRD.

"Terima kasih atas masukannya, Pak. Ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dengan internal pimpinan," ujar Nurhayati sebelum melanjutkan agenda rapat.

Interupsi Fraksi Golkar itu menjadi salah satu sorotan dalam jalannya rapat paripurna. Kini perhatian publik tertuju pada langkah pimpinan DPRD Indramayu dalam menindaklanjuti usulan pembentukan Pansus PDAM yang telah diajukan sejak 6 April 2026. (Red)

DPRD Indramayu Siap Kawal Usulan Dana Tambahan KONI Demi Target Prestasi di Porprov Jabar 2026

Indramayu, Cakralensa.com – Komitmen Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan prestasi olahraga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 mendapat dorongan dari DPRD Kabupaten Indramayu. Lembaga legislatif tersebut menyatakan kesiapan mengawal usulan tambahan anggaran yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu.

Dukungan itu disampaikan dalam audiensi antara DPRD dan KONI yang turut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispara). Pada Kamis, (18/06/02026) di ruang rapat DPRD Kabupaten Indramayu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., mengatakan bahwa kebutuhan anggaran yang diajukan KONI perlu mendapat perhatian serius mengingat ajang Porprov menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembinaan olahraga di daerah.

Menurutnya, tambahan anggaran yang diusulkan mencapai sekitar Rp4 miliar. Dana tersebut direncanakan untuk memperkuat program pembinaan atlet, meningkatkan kualitas sarana olahraga, hingga memenuhi kebutuhan peralatan pertandingan yang saat ini dinilai sudah tidak lagi memadai.

"Kebutuhan ini akan dibahas dalam mekanisme Perubahan APBD 2026 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kami berharap apa yang menjadi kebutuhan KONI bisa mendapatkan solusi terbaik," ujarnya.

H. Sirojudin menilai investasi pada sektor olahraga tidak hanya berdampak pada prestasi, tetapi juga menjadi upaya mencetak generasi muda yang berdaya saing dan mampu membawa nama baik daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini atlet-atlet Indramayu telah menunjukkan kemampuan yang membanggakan dalam berbagai kejuaraan. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting agar proses pembinaan dapat berjalan berkelanjutan.

"Kita memiliki banyak atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Mereka perlu mendapatkan dukungan yang cukup agar dapat berkembang dan terus berprestasi," katanya.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Indramayu, Yogi Kurniawan, menyambut baik perhatian yang diberikan DPRD terhadap kebutuhan olahraga daerah. Ia menyebut komunikasi mengenai tambahan anggaran sebelumnya telah dilakukan bersama pemerintah daerah dan kini memasuki tahap pengawalan agar dapat direalisasikan.

Yogi menjelaskan, Porprov Jawa Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang menjadi momentum penting bagi Indramayu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian prestasi.

Pada penyelenggaraan sebelumnya, Kabupaten Indramayu berhasil menempati peringkat ke-14. Hasil tersebut menjadi modal sekaligus tantangan bagi seluruh cabang olahraga untuk tampil lebih kompetitif pada Porprov mendatang.

"Kami ingin minimal mempertahankan posisi yang sudah diraih, namun tentu target kami adalah mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mewujudkannya, dukungan fasilitas, pembinaan, dan anggaran menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan," ujar Yogi.

Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat persiapan kontingen Indramayu sehingga mampu tampil maksimal dan meraih prestasi yang membanggakan pada Porprov Jawa Barat 2026. (Wira Hadiyono)

Usai Kejati Angkut Dokumen DPRD Indramayu, Kini Muncul Dugaan Surat Panggilan Tersangka Pejabat Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com – Masyarakat Kabupaten Indramayu kembali dihebohkan dengan beredarnya dokumen yang diduga merupakan Surat Panggilan Tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kepada seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dalam dokumen tersebut disebut dengan inisial S.

Kabar ini mencuat di tengah perhatian publik terhadap langkah Kejati Jawa Barat yang sebelumnya mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu (10/6/2026) yang lalu. Dalam kegiatan tersebut, tim Kejati diketahui membawa sejumlah dokumen dari kantor legislatif tersebut, sehingga memunculkan berbagai spekulasi terkait perkembangan penyelidikan dugaan kasus Tunjangan Perumahan (Tuper) dan tunjangan transportasi DPRD Indramayu.

Berdasarkan salinan dokumen yang beredar luas di masyarakat, surat panggilan tersebut bernomor SP-21/M.2.5/Fd.2/06/2026. Dalam surat itu disebutkan bahwa saudara S diminta hadir pada Jumat, 12 Juni 2026, di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan L.L.R.E Martadinata Nomor 54 Bandung, untuk diperiksa sebagai tersangka.

Pemeriksaan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 hingga 2025.

Tak hanya itu, dalam dokumen yang beredar juga tercantum bahwa surat panggilan tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-364/M.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 8 Juni 2026.

Meski dokumen tersebut telah menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indramayu, hingga berita ini diturunkan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi mengenai keaslian surat maupun status hukum sosok S yang disebut dalam dokumen tersebut.

Situasi ini semakin memicu rasa penasaran publik terkait sejauh mana proses penanganan dugaan kasus tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 yang saat ini tengah menjadi sorotan.

Masyarakat pun kini menunggu klarifikasi resmi dari Kejati Jawa Barat guna memastikan kebenaran informasi yang beredar dan memberikan kepastian terkait perkembangan perkara tersebut. (WH/Tim)

Kejati Jabar Sita Dokumen di DPRD Indramayu, Dugaan Kasus Tuper Kembali Menghangat

Indramayu, Cakralensa.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan langkah mengejutkan dengan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (10/6/2026). Kedatangan sekitar sepuluh personel kejaksaan tersebut langsung memantik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan besar: apakah langkah ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan kasus Tunjangan Perumahan (Tuper) yang belakangan ramai diperbincangkan?

Tim Kejati datang tanpa pemberitahuan sebelumnya dan langsung meminta sejumlah dokumen dari lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. Meski pihak DPRD mengaku belum mengetahui secara pasti dokumen apa yang diminta, pengumpulan berkas oleh penyidik dinilai sebagai sinyal bahwa ada proses hukum yang tengah berjalan.

Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, Dulyono, mengatakan dirinya baru mengetahui kedatangan tim Kejati setelah mendapat informasi dari staf saat sedang berada di BPKAD.

"Saya mendapat informasi bahwa ada rombongan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang datang ke DPRD," ujar Dulyono.

Setelah bertemu dengan tim Kejati, Dulyono memastikan seluruh dokumen administrasi dan surat tugas yang dibawa penyidik telah sesuai prosedur.

Namun, yang menarik, hingga kini pihak DPRD Indramayu mengaku belum mengetahui secara detail dokumen yang dibawa penyidik. Seluruh proses administrasi dan serah terima berkas dilakukan melalui bendahara yang juga diminta hadir ke Kejaksaan Negeri Indramayu.

Di tengah minimnya informasi resmi, perhatian publik justru tertuju pada dugaan kasus Tunjangan Perumahan (Tuper) anggota DPRD yang beberapa waktu terakhir menjadi bahan perbincangan hangat di Indramayu. Kasus ini disebut-sebut berkaitan dengan kebijakan penganggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan diduga melibatkan sejumlah pihak penting.

Nama S, yang dikenal sebagai salah satu pejabat tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, turut menjadi sorotan dalam berbagai pembahasan publik terkait polemik tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kejati Jawa Barat mengenai keterkaitan nama tersebut maupun status hukumnya dalam perkara yang sedang ditelusuri.

Ketika ditanya apakah pengambilan dokumen tersebut berkaitan dengan dugaan kasus Tuper, Dulyono memilih irit bicara.

"Kami tidak bisa menduga-duga. Kami hanya diminta menyerahkan dokumen yang diperlukan. Untuk kaitannya dengan perkara tertentu, kami menunggu informasi resmi dari Kejaksaan," katanya.

Kedatangan Kejati yang berlangsung cepat namun tertutup itu justru semakin memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Terlebih, langkah pengumpulan dokumen biasanya menjadi bagian penting dalam proses pendalaman suatu perkara sebelum penetapan langkah hukum berikutnya.

Publik kini menanti penjelasan resmi dari Kejati Jawa Barat terkait tujuan pengambilan dokumen tersebut. Jika benar berkaitan dengan dugaan kasus Tunjangan Perumahan (Tuper), maka perkembangan ini bisa menjadi babak baru dalam pengusutan salah satu isu yang paling menyita perhatian masyarakat Indramayu dalam beberapa bulan terakhir.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait materi penyelidikan maupun pihak-pihak yang menjadi fokus pendalaman. (Wira/Red)

Perkuat Tata Kelola Aset, DPRD Indramayu Siapkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indramayu, Cakralensa.com - Komitmen DPRD Kabupaten Indramayu dalam memperkuat tata kelola aset daerah terus ditunjukkan melalui pembahasan intensif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Melalui Panitia Khusus (Pansus) VI, DPRD Kabupaten Indramayu berupaya menghadirkan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset, tetapi juga mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut diwujudkan dalam rapat pembahasan yang digelar di Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (4/6/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus VI DPRD Kabupaten Indramayu, H. Tatang Sutardi, S.Sos., M.Si., dengan agenda utama penyelarasan atau pra harmonisasi materi raperda.

Pra harmonisasi menjadi tahapan krusial dalam proses pembentukan peraturan daerah. Melalui proses ini, seluruh substansi yang diatur dalam raperda dikaji secara menyeluruh agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi dalam implementasinya.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua dan Anggota Pansus VI DPRD Kabupaten Indramayu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indramayu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Indramayu, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

Ketua Pansus VI, H. Tatang Sutardi, menegaskan bahwa proses pra harmonisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap ketentuan yang nantinya dituangkan dalam perda memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.

“Pra harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan setiap ketentuan yang diatur dalam raperda memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan aturan di atasnya. Kami ingin ketika raperda ini disahkan nantinya dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pengelolaan barang milik daerah tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Tatang.

Dalam pembahasannya, Pansus VI juga melakukan penyesuaian terhadap ketentuan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar regulasi yang disusun mampu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan aset daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, penyusunan raperda ini juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang lebih tertib dan profesional diyakini dapat membuka peluang pemanfaatan aset secara maksimal sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kabupaten Indramayu.

Anggota Pansus VI DPRD Kabupaten Indramayu, Suhendri, S.H., menyampaikan bahwa raperda tersebut dirancang tidak semata-mata untuk memperkuat administrasi dan pencatatan aset, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan produktif.

“Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, transparan, dan optimal akan membuka peluang pemanfaatan aset daerah yang lebih baik,” kata Suhendri.

Menurutnya, masih terdapat berbagai aset daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah apabila dikelola berdasarkan regulasi yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

Karena itu, keberadaan perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola, mengamankan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan aset daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pansus VI DPRD Kabupaten Indramayu optimistis pembahasan raperda tersebut dapat segera dirampungkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan hadirnya regulasi yang komprehensif, pengelolaan aset daerah diharapkan semakin profesional sehingga mampu mendukung peningkatan PAD sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pada akhirnya, optimalisasi pemanfaatan aset daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan serta menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu. (Wira)

Dugaan Keterlibatan Ketua DPRD Indramayu Menguat, Anggaran Toilet hingga Kalender Jadi Sorotan

Indramayu, Cakralensa.com - Proyek rehabilitasi sejumlah toilet di Gedung DPRD Indramayu yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah kini menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menduga kuat adanya keterlibatan Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati, dalam pengaturan anggaran proyek tersebut.

Informasi yang beredar menyebutkan, proyek rehabilitasi yang mencakup beberapa fasilitas toilet di lingkungan DPRD tidak hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga terkait dengan mekanisme pengaturan anggaran. Nama Ketua DPRD disebut-sebut ikut andil dalam menentukan plus minus alokasi dana proyek tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPRD maupun Ketua DPRD terkait dugaan tersebut. Publik menanti penjelasan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi lebih jauh.

"Proyek dengan nilai ratusan juta rupiah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan fasilitas gedung wakil rakyat. Namun, dugaan keterlibatan pimpinan DPRD dalam pengaturan anggaran menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan akuntabilitas penggunaan dana publik, "ujar Didi warga Indramayu kepada wartawan belum lama ini.

Kecurigaan masyarakat tidak hanya pada kegiatan rehab toilet. Akan tetapi ada beberapa kegiatan pengadaan lainnya yang dianggap janggal seperti Belanja Bahan Cetak Kalender untuk 50 Anggota DPRD yang menelan anggaran Rp. 77.220.000 juta, termasuk Belanja Bahan Cetak Rp. 186.391.000," Belanja Cetak Buku Tatib DPRD sebesar Rp. 70.110.000,' Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Gedung DPRD Rp. 124.200.000 juta. Dan Belanja Makanan Minuman Rapat Rp. 915.650.000 juta.

"Anggran untuk Kalender hebat sekali, sampe 77.220.juta. Buku Tatib sampe 70.110juta dan kamar mandi DPRD sampe 124.200 juta.. BPK harus turun tangan dan segera sikapi, "kata Didi.

Transparansi anggaran dan pengawasan publik adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi anggaran mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keterbukaan informasi sangat diperlukan, transparansi masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan, realisasi, dan audit anggaran secara jelas, akurat, dan tepat waktu.

Sebagai wujud nyatanya pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan dana publik kepada rakyat.

Hal ini dilakukan agar ada keterbukaan guna mempersempit ruang manipulasi, mark-up proyek, dan praktik rente.

Selain itu partisipasi masyarakat dapat memberi masukan, kritik, dan saran terhadap prioritas pembangunan.

Disisi lain sebagai bentuk kontrol sosial maka masyarakat berhak mengawasi apakah anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Pengawasan publik memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan tidak boros. Bahkan Dengan pengawasan, program yang tidak efektif bisa dievaluasi dan diperbaiki.

Akan tetapi sangt beresiko jika transparansi lemah yang bakal menimbulkan korupsi semakin meningkat karena ruang manipulasi anggaran terbuka. Kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dan efektivitas pembangunan rendah, karena dana tidak digunakan sesuai

Transparansi anggaran dan pengawasan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat demokrasi yang sehat. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat memastikan setiap rupiah uang negara digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak. (Wira/Tim)

DPRD Indramayu Gelar Paripurna, Pemkab Jawab Pandangan Fraksi atas Dua Raperda Strategis

Indramayu, Cakralensa.com — DPRD Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (12/5/2026).

Dalam rapat tersebut, jawaban Bupati Indramayu disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Dr. Ahmad Syadali, M.Ed. Adapun dua Raperda yang dibahas yakni Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu serta Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terkait Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kab. Indramayu memberikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar mengenai rencana penggabungan BPBD dan Damkar. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa BPBD memiliki pengaturan kelembagaan tersendiri yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana, sehingga diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kementerian terkait.

Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan, PKS-Perindo, serta Demokrat-NasDem, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan saran yang dinilai positif. Seluruh saran tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam pembahasan Raperda.

Menanggapi pandangan Fraksi PKB, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penggabungan BKAD dengan Bapenda dilakukan sebagai langkah yg dinilai penting karena pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dalam siklus APBD sehingga koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, terhadap pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyampaikan bahwa penataan perangkat daerah bertujuan meningkatkan efisiensi kelembagaan, mengurangi duplikasi jabatan dan belanja operasional, serta mengoptimalkan sumber daya aparatur tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada pembahasan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah menjelaskan kepada Fraksi Partai Golkar bahwa pengelolaan barang milik daerah saat ini telah menerapkan sistem digitalisasi melalui aplikasi Simaset. Aplikasi tersebut digunakan diantaranya untuk pendataan aset, inventarisasi barang, hingga pelaporan aset daerah guna meningkatkan tertib administrasi dan pengawasan aset milik pemerintah daerah.

Pemerintah daerah juga menanggapi pandangan Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bentuk kerja sama lainnya dengan pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, kepada Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat-NasDem, dan PKS-Perindo, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan PAD Kabupaten Indramayu. (Wira)

Fraksi Golkar Soroti Penggabungan OPD dalam Raperda, Minta Pemkab Indramayu Lakukan Kajian Mendalam

Indramayu, Cakralensa.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti sejumlah poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang saat ini mulai dibahas di DPRD Kabupaten Indramayu.

Pandangan tersebut disampaikan Hj. Wardah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas dua Raperda, yakni Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (11/05/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menilai rencana penggabungan sejumlah urusan pemerintahan dinilai kurang tepat secara substansi dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan koordinasi di lapangan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian serius Fraksi Golkar ialah penggabungan urusan pemadam kebakaran dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Hj. Wardah, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih komprehensif agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat sebelum penggabungan dilakukan,” tegasnya.

Selain persoalan struktur perangkat daerah, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola aset daerah melalui Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fraksi Golkar menilai regulasi tersebut harus mampu menciptakan sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, efisien, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu agar lebih serius dalam melakukan inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan hingga kerja sama pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan Fraksi Golkar tersebut juga sejalan dengan sejumlah fraksi lainnya yang mengingatkan agar restrukturisasi perangkat daerah dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian yang matang. Sejumlah fraksi menilai penggabungan organisasi perangkat daerah jangan hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan beban kerja, efektivitas pelayanan, serta kepentingan masyarakat.

Secara umum, DPRD Kabupaten Indramayu sepakat agar kedua Raperda tersebut dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) guna menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indramayu. (Wira)

Penataan Organisasi Pemda Jadi Sorotan Utama dalam Paripurna DPRD Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com - DPRD Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu.

‎

‎Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Indramayu yang diwakili Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

‎Agenda tersebut menjadi tahapan awal sebelum kedua Raperda dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Indramayu.

‎

‎Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Wardah menyoroti sejumlah poin dalam Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Fraksi Golkar menilai penggabungan beberapa urusan pemerintahan dinilai kurang tepat secara substansi dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan koordinasi di lapangan.

‎

‎Salah satu yang menjadi perhatian ialah penggabungan urusan pemadam kebakaran dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah melakukan kajian lebih komprehensif dengan mempertimbangkan efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat.

‎

‎Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut fraksi tersebut, regulasi pengelolaan aset daerah harus mampu menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

‎

‎Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, hingga kerja sama pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎

‎Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Suhendri, SH., mengingatkan adanya potensi dampak dari penggabungan dan restrukturisasi perangkat daerah. Salah satunya meningkatnya beban kerja akibat terlalu banyak urusan yang digabung dalam satu perangkat daerah sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas pelayanan publik.

‎

‎Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi langkah pemerintah daerah sepanjang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja, dan penghematan anggaran. Fraksi tersebut juga mendorong agar pembahasan risiko kebijakan dilakukan secara lebih mendalam melalui panitia khusus DPRD.

‎

‎Terkait Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah perlu memiliki strategi perencanaan yang tepat sasaran agar aset daerah dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎

‎Pandangan lain disampaikan Fraksi PKB melalui Sadar, S.Pd. Fraksi tersebut menilai rencana penggabungan Badan Pendapatan Daerah dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dinilai kurang efektif karena dikhawatirkan dapat mengurangi fokus terhadap optimalisasi PAD.

‎

‎Fraksi PKB menegaskan penggabungan perangkat daerah tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan tipologi perangkat daerah, beban kerja, serta kompleksitas tugas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

‎

‎Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Dullah berharap perubahan susunan organisasi perangkat daerah tidak sekadar menjadi penataan kelembagaan, tetapi juga mampu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan melalui kajian yang matang dan terukur.

‎

‎Pandangan serupa disampaikan Fraksi PKS-Perindo dan Fraksi Demokrat-NasDem. Fraksi PKS-Perindo melalui H. Rudin menekankan bahwa penyesuaian kelembagaan harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik serta kesinambungan urusan pemerintahan.

‎

‎Sedangkan Fraksi Demokrat-NasDem melalui Taufiq Hadi Sutrisno berharap perubahan susunan perangkat daerah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

‎Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Indramayu menyatakan dukungan agar kedua Raperda tersebut dapat segera dibahas lebih lanjut di tingkat panitia khusus guna menghasilkan regulasi yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Wira)

Program PSN Tambak Pantura Diprotes, DPRD Indramayu Tegaskan Keberpihakan ke Masyarakat Pesisir

Indramayu – Polemik rencana revitalisasi tambak Pantura di Kabupaten Indramayu kian menghangat. Program yang masuk dalam skema Program Strategis Nasional (PSN) ini menuai sorotan tajam setelah dinilai berpotensi menggeser ruang hidup masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan ekonomi dari sektor tambak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melalui Komisi II menggelar audiensi bersama Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Senin (6/4/2026), guna membahas Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura. Pertemuan ini turut dihadiri lintas komisi DPRD, para ketua fraksi, serta sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah hingga Perhutani.

Dalam forum tersebut, suara kekhawatiran masyarakat pesisir Indramayu disampaikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, menuntut kejelasan sekaligus perlindungan atas mata pencaharian mereka.

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat. Ia menyebut, setiap kebijakan strategis harus berpijak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh mengorbankan mereka yang terdampak langsung.

Sekretaris KOMPI, Fahmi Labib mengungkapkan bahwa meski secara konsep revitalisasi bertujuan meningkatkan nilai ekonomi tambak yang tidak produktif, kondisi di lapangan menunjukkan hal berbeda.

“Banyak lahan yang disebut tidak produktif justru masih dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya. Ini yang menjadi sumber keresahan,” ujarnya.

Pembina KOMPI, H. Juhadi, menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa program tersebut justru akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Sejumlah fraksi di DPRD pun turut angkat suara. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Edi Fauzi, menilai kebijakan ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar revitalisasi tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian warga.

Senada, Ketua Fraksi Partai Golkar, Abdul Rojak, menegaskan bahwa penerimaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemerintah. Ia meminta agar penolakan yang muncul tidak diabaikan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Akhmad Mujani Nur, menyoroti pentingnya keselarasan program dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pembangunan harus memperkuat, bukan justru melemahkan posisi masyarakat.

Kritik juga datang dari Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem, Taufik Hadi Sutrisno, yang mempertanyakan pemilihan lokasi revitalisasi. Ia menilai masih banyak lahan tidak produktif yang lebih layak dikembangkan dibanding lahan yang saat ini masih dimanfaatkan warga.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu menegaskan akan mengawal persoalan ini secara serius. Sejumlah langkah pun disiapkan, mulai dari membuka ruang dialog tanpa batas waktu, memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pusat, hingga meminta penghentian sementara pematokan lahan.

Ketua DPRD Nurhayati menegaskan, jika program revitalisasi tetap dilanjutkan, maka pelaksanaannya harus benar-benar adil dan menyasar lahan yang tidak produktif.

Di tengah tarik ulur kepentingan ini, masyarakat pesisir kini menanti keputusan yang tidak hanya menjanjikan peningkatan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup mereka di tanah sendiri.

Dinamika Politik Warnai LKPJ 2025, Wacana Pansus Perumdam TDA Menguat di DPRD Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kembali diwarnai dinamika politik, Rabu (1/4/2026). Sorotan utama mengarah pada usulan sejumlah fraksi terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji persoalan pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menunjukkan sikap santai namun tegas. Ia menilai, kritik dan usulan dari DPRD merupakan bagian wajar dalam sistem demokrasi.

“Silakan, bagi saya itu adalah hak dewan. Mekanismenya dipersilakan untuk ditempuh,” ujar Lucky usai menghadiri rapat, dengan nada tenang.

Menurutnya, jika DPRD ingin menggali persoalan secara lebih mendalam, pembentukan Pansus merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, berbagai isu yang berkembang di masyarakat dapat dikaji langsung kepada pihak yang berwenang, bukan sekadar berdasarkan informasi yang belum tentu valid.

“Daripada bertanya pada ‘rumput yang bergoyang’, lebih baik langsung kepada entitas yang dituju,” ujarnya.

Meski demikian, Lucky menegaskan posisinya tetap netral. Ia tidak dalam posisi mendorong maupun menghambat pembentukan Pansus. Baginya, selama sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, proses tersebut sah untuk dilakukan.

“Saya tidak boleh mendorong, juga tidak boleh menghalangi. Silakan jika memang itu diperlukan,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan jajaran direksi Perumdam TDA agar siap menghadapi kemungkinan pemanggilan oleh DPRD, terutama jika Pansus benar-benar dibentuk.

“Direksi harus siap menjalankan kewajibannya. Jika dimintai keterangan oleh dewan, apalagi dalam forum Pansus, wajib dijawab,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Hj. Nurhayati, menyatakan bahwa usulan pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh pimpinan dewan. Ia menegaskan, keputusan tidak bisa diambil secara sepihak.

“Semua harus melalui mekanisme. Saya tidak akan mengambil keputusan sendiri, karena pimpinan dewan tidak hanya satu,” ujarnya.

Nurhayati juga menekankan bahwa saat ini usulan tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi.

“Silakan usulan itu berproses. Kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Ini masih sebatas usulan, belum keputusan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga belum mengundang seluruh fraksi maupun komisi terkait yang menjadi mitra kerja Perumdam TDA.

Dengan sikap terbuka dari eksekutif dan kehati-hatian legislatif, keputusan kini berada di tangan DPRD Indramayu. Wacana pembentukan Pansus Perumdam Tirta Darma Ayu menjadi ujian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD.

Publik pun menaruh harapan besar. Jika Pansus benar-benar dibentuk, hasil kajiannya diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan pelayanan air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat. (Wira)

Penggeledahan Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, Kuasa Hukum Soroti Sejumlah Kejanggalan

Cakralensa.com — Rumah wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun, proses penggeledahan tersebut menuai sorotan dari pihak kuasa hukum yang menilai adanya sejumlah kejanggalan.

Pengacara Ono Surono, Sahali SH, dalam keterangannya yang diterima Cakralensa.com mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Meski demikian, ia mencatat beberapa hal yang dianggap tidak lazim selama proses penggeledahan berlangsung di kediaman kliennya di Kota Bandung.

Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah permintaan penyidik KPK agar kamera pengawas (CCTV) di rumah tersebut dimatikan saat penggeledahan dilakukan. Menurut Sahali, permintaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari sisi hukum.

“Kami mempertanyakan alasan dan dasar hukum permintaan mematikan CCTV tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Sahali dalam keterangannya.

Selain itu, Sahali juga menyebut bahwa penyidik tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) KUHAP. Ia menilai hal tersebut merupakan prosedur yang seharusnya dipenuhi dalam proses penggeledahan.

Lebih lanjut, Sahali menyampaikan bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang, di antaranya sebuah laptop dan uang milik keluarga yang disebut sebagai tabungan arisan dari istri Ono Surono. Menurutnya, kedua barang tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

“Atas penyitaan tersebut, kami telah menyampaikan keberatan secara resmi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,” jelasnya.

Sahali juga menambahkan bahwa saat penggeledahan berlangsung, Ono Surono tidak berada di rumah. Ia diketahui sedang menjalankan tugas kepartaian di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut, dalam rangka menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDI Perjuangan kepada pengurus daerah.

Menutup keterangannya, pihak kuasa hukum menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati proses hukum dan berharap semua pihak juga menghormati asas praduga tak bersalah,” pungkas Sahali.

Cakra Lensa

Labels

Technology