Cakra Lensa

Indramayu, Cakralensa.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti sejumlah poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang saat ini mulai dibahas di DPRD Kabupaten Indramayu.

Pandangan tersebut disampaikan Hj. Wardah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas dua Raperda, yakni Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (11/05/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menilai rencana penggabungan sejumlah urusan pemerintahan dinilai kurang tepat secara substansi dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan koordinasi di lapangan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian serius Fraksi Golkar ialah penggabungan urusan pemadam kebakaran dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Hj. Wardah, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih komprehensif agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat sebelum penggabungan dilakukan,” tegasnya.

Selain persoalan struktur perangkat daerah, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola aset daerah melalui Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fraksi Golkar menilai regulasi tersebut harus mampu menciptakan sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, efisien, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu agar lebih serius dalam melakukan inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan hingga kerja sama pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan Fraksi Golkar tersebut juga sejalan dengan sejumlah fraksi lainnya yang mengingatkan agar restrukturisasi perangkat daerah dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian yang matang. Sejumlah fraksi menilai penggabungan organisasi perangkat daerah jangan hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan beban kerja, efektivitas pelayanan, serta kepentingan masyarakat.

Secara umum, DPRD Kabupaten Indramayu sepakat agar kedua Raperda tersebut dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) guna menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indramayu. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com - DPRD Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu.

‎

‎Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Indramayu yang diwakili Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

‎Agenda tersebut menjadi tahapan awal sebelum kedua Raperda dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Indramayu.

‎

‎Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Wardah menyoroti sejumlah poin dalam Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Fraksi Golkar menilai penggabungan beberapa urusan pemerintahan dinilai kurang tepat secara substansi dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan koordinasi di lapangan.

‎

‎Salah satu yang menjadi perhatian ialah penggabungan urusan pemadam kebakaran dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah melakukan kajian lebih komprehensif dengan mempertimbangkan efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat.

‎

‎Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut fraksi tersebut, regulasi pengelolaan aset daerah harus mampu menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

‎

‎Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, hingga kerja sama pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎

‎Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Suhendri, SH., mengingatkan adanya potensi dampak dari penggabungan dan restrukturisasi perangkat daerah. Salah satunya meningkatnya beban kerja akibat terlalu banyak urusan yang digabung dalam satu perangkat daerah sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas pelayanan publik.

‎

‎Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi langkah pemerintah daerah sepanjang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja, dan penghematan anggaran. Fraksi tersebut juga mendorong agar pembahasan risiko kebijakan dilakukan secara lebih mendalam melalui panitia khusus DPRD.

‎

‎Terkait Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah perlu memiliki strategi perencanaan yang tepat sasaran agar aset daerah dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎

‎Pandangan lain disampaikan Fraksi PKB melalui Sadar, S.Pd. Fraksi tersebut menilai rencana penggabungan Badan Pendapatan Daerah dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dinilai kurang efektif karena dikhawatirkan dapat mengurangi fokus terhadap optimalisasi PAD.

‎

‎Fraksi PKB menegaskan penggabungan perangkat daerah tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan tipologi perangkat daerah, beban kerja, serta kompleksitas tugas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

‎

‎Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Dullah berharap perubahan susunan organisasi perangkat daerah tidak sekadar menjadi penataan kelembagaan, tetapi juga mampu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan melalui kajian yang matang dan terukur.

‎

‎Pandangan serupa disampaikan Fraksi PKS-Perindo dan Fraksi Demokrat-NasDem. Fraksi PKS-Perindo melalui H. Rudin menekankan bahwa penyesuaian kelembagaan harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik serta kesinambungan urusan pemerintahan.

‎

‎Sedangkan Fraksi Demokrat-NasDem melalui Taufiq Hadi Sutrisno berharap perubahan susunan perangkat daerah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

‎Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Indramayu menyatakan dukungan agar kedua Raperda tersebut dapat segera dibahas lebih lanjut di tingkat panitia khusus guna menghasilkan regulasi yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Wira)

Indramayu – Polemik rencana revitalisasi tambak Pantura di Kabupaten Indramayu kian menghangat. Program yang masuk dalam skema Program Strategis Nasional (PSN) ini menuai sorotan tajam setelah dinilai berpotensi menggeser ruang hidup masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan ekonomi dari sektor tambak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melalui Komisi II menggelar audiensi bersama Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Senin (6/4/2026), guna membahas Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura. Pertemuan ini turut dihadiri lintas komisi DPRD, para ketua fraksi, serta sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah hingga Perhutani.

Dalam forum tersebut, suara kekhawatiran masyarakat pesisir Indramayu disampaikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, menuntut kejelasan sekaligus perlindungan atas mata pencaharian mereka.

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat. Ia menyebut, setiap kebijakan strategis harus berpijak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh mengorbankan mereka yang terdampak langsung.

Sekretaris KOMPI, Fahmi Labib mengungkapkan bahwa meski secara konsep revitalisasi bertujuan meningkatkan nilai ekonomi tambak yang tidak produktif, kondisi di lapangan menunjukkan hal berbeda.

“Banyak lahan yang disebut tidak produktif justru masih dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya. Ini yang menjadi sumber keresahan,” ujarnya.

Pembina KOMPI, H. Juhadi, menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa program tersebut justru akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Sejumlah fraksi di DPRD pun turut angkat suara. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Edi Fauzi, menilai kebijakan ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar revitalisasi tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian warga.

Senada, Ketua Fraksi Partai Golkar, Abdul Rojak, menegaskan bahwa penerimaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemerintah. Ia meminta agar penolakan yang muncul tidak diabaikan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Akhmad Mujani Nur, menyoroti pentingnya keselarasan program dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pembangunan harus memperkuat, bukan justru melemahkan posisi masyarakat.

Kritik juga datang dari Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem, Taufik Hadi Sutrisno, yang mempertanyakan pemilihan lokasi revitalisasi. Ia menilai masih banyak lahan tidak produktif yang lebih layak dikembangkan dibanding lahan yang saat ini masih dimanfaatkan warga.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu menegaskan akan mengawal persoalan ini secara serius. Sejumlah langkah pun disiapkan, mulai dari membuka ruang dialog tanpa batas waktu, memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pusat, hingga meminta penghentian sementara pematokan lahan.

Ketua DPRD Nurhayati menegaskan, jika program revitalisasi tetap dilanjutkan, maka pelaksanaannya harus benar-benar adil dan menyasar lahan yang tidak produktif.

Di tengah tarik ulur kepentingan ini, masyarakat pesisir kini menanti keputusan yang tidak hanya menjanjikan peningkatan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup mereka di tanah sendiri.

Cakralensa.com — Rumah wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun, proses penggeledahan tersebut menuai sorotan dari pihak kuasa hukum yang menilai adanya sejumlah kejanggalan.

Pengacara Ono Surono, Sahali SH, dalam keterangannya yang diterima Cakralensa.com mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Meski demikian, ia mencatat beberapa hal yang dianggap tidak lazim selama proses penggeledahan berlangsung di kediaman kliennya di Kota Bandung.

Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah permintaan penyidik KPK agar kamera pengawas (CCTV) di rumah tersebut dimatikan saat penggeledahan dilakukan. Menurut Sahali, permintaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari sisi hukum.

“Kami mempertanyakan alasan dan dasar hukum permintaan mematikan CCTV tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Sahali dalam keterangannya.

Selain itu, Sahali juga menyebut bahwa penyidik tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) KUHAP. Ia menilai hal tersebut merupakan prosedur yang seharusnya dipenuhi dalam proses penggeledahan.

Lebih lanjut, Sahali menyampaikan bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang, di antaranya sebuah laptop dan uang milik keluarga yang disebut sebagai tabungan arisan dari istri Ono Surono. Menurutnya, kedua barang tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

“Atas penyitaan tersebut, kami telah menyampaikan keberatan secara resmi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,” jelasnya.

Sahali juga menambahkan bahwa saat penggeledahan berlangsung, Ono Surono tidak berada di rumah. Ia diketahui sedang menjalankan tugas kepartaian di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut, dalam rangka menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDI Perjuangan kepada pengurus daerah.

Menutup keterangannya, pihak kuasa hukum menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati proses hukum dan berharap semua pihak juga menghormati asas praduga tak bersalah,” pungkas Sahali.

Indramayu, Cakralensa.com – Kritik keras dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, Kiki Arindi, terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu. Ia menyoroti dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga lemahnya tata kelola birokrasi.

Sorotan itu mencuat usai rapat paripurna DPRD dalam agenda pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan bupati atas LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Kiki Arindi saat ditemui awak media Cakra Lensa secara terbuka “menyemprot” penggunaan kendaraan dinas yang masih berpelat luar daerah, termasuk mobil dinas berpelat hitam dengan sistem sewa.

Menurutnya, praktik tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi lemahnya pengawasan yang berdampak langsung pada potensi hilangnya pemasukan daerah.

“Ini bukan hal kecil. Kalau pelatnya luar daerah, pajaknya juga lari ke luar. Artinya PAD kita bocor,” tegasnya.

Ia menilai, penggunaan pelat lokal seharusnya menjadi kewajiban, bukan sekadar imbauan. Namun hingga kini, implementasinya dinilai jauh dari maksimal.

“Kalau ini terus dibiarkan, pemerintah daerah seperti membiarkan potensi pendapatan hilang begitu saja,” tambahnya.

Tak hanya itu, Kiki juga menyoroti kondisi birokrasi yang dinilai tidak sehat akibat banyaknya jabatan strategis yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Menurutnya, penumpukan Plt bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan lambannya pengambilan keputusan di level eksekutif.

“Jangan heran kalau program tersendat. Plt itu kewenangannya terbatas, tidak bisa ambil keputusan strategis,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah posisi penting di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari kepala dinas hingga unit teknis, belum diisi pejabat definitif. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu konsistensi kebijakan dan memperlambat realisasi program.

Kiki bahkan mengaitkan langsung persoalan tersebut dengan target PAD yang dinilai sulit tercapai.

“Mau bicara target PAD bagaimana, kalau yang menjalankan programnya saja tidak punya kewenangan penuh?” katanya.

Ia menegaskan, kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berisiko memperparah kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Untuk itu, Kiki mendesak Pemkab Indramayu segera melakukan langkah konkret, mulai dari penertiban kendaraan dinas hingga percepatan pengisian jabatan definitif sesuai aturan.

“Ini soal keseriusan pemerintah daerah. Kalau ingin PAD meningkat dan kinerja optimal, benahi dulu hal-hal mendasar seperti ini,” pungkasnya. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar rapat paripurna penting yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026). Agenda ini menjadi momen evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus pijakan untuk perencanaan pembangunan ke depan.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dihadiri oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Lucky Hakim menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib disampaikan setiap tahun.

“LKPJ ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah, yang nantinya menjadi bahan evaluasi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan ke depan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Pemerintah Kabupaten Indramayu mencatat sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil meningkat menjadi 71,58 poin, naik 0,86 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 70,72 poin.

Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren membaik. Rata-rata lama sekolah tercatat mencapai 7,06 tahun, sementara usia harapan hidup menyentuh angka 75,16 tahun.

Pemerintah daerah juga menjalankan berbagai program strategis yang menunjukkan hasil signifikan. Program “Indramayu Belajar” mencapai realisasi 95,40 persen, sedangkan program pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah mencapai 85 persen.

Hasil pembahasan LKPJ oleh DPRD nantinya akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan strategi pembangunan daerah ke depan.

“Rekomendasi DPRD akan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” lanjut Lucky.

Selain membahas LKPJ, rapat paripurna juga mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Regulasi ini dinilai penting sebagai landasan hukum untuk memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama panitia khusus DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Ke depan, pemerintah daerah akan lebih aktif melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan program dari tingkat yang lebih tinggi.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen LKPJ Tahun 2025 dari Bupati kepada DPRD sebagai bagian dari tahapan resmi evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Indramayu, Cakralensa.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., menyoroti serius persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi masalah utama di berbagai wilayah. Hal tersebut disampaikannya saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T., yang turut menyoroti kondisi sampah kian mengkhawatirkan pasca Lebaran di Indramayu. Minggu (29/03/2026)

Menurut H. Sirojudin, persoalan sampah sebenarnya telah berulang kali dibahas dalam rapat-rapat DPRD, khususnya di komisi terkait. Namun hingga saat ini, solusi konkret dari pemerintah daerah dinilai belum maksimal.

“Dalam setiap rapat, alasan yang muncul selalu klasik, yaitu kekurangan armada pengangkut sampah. Padahal itu bukan hal yang tidak bisa diatasi,” tegasnya. 

Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil langkah cepat dan fleksibel untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan menyewa armada angkutan sampah jika memang jumlah kendaraan dinas terbatas.

“Kalau tidak ada armada, bisa dirental. Mobil truk banyak. Kalau tenaga kurang, bisa menggunakan sistem outsourcing. Semua itu memungkinkan, tinggal ada kemauan atau tidak,” ujarnya.

H. Sirojudin menegaskan bahwa persoalan sampah memang kompleks, namun tidak seharusnya terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Ia menekankan pentingnya komitmen dari pimpinan daerah dalam menangani isu lingkungan tersebut.

“Siapapun kepala dinasnya, kalau tidak ada goodwill dari pimpinan, ya akan sulit terselesaikan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal keseriusan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada periode sebelumnya, pengawasan terhadap persoalan sampah berjalan lebih ketat. Namun saat ini, koordinasi dinilai belum berjalan optimal.

“Dulu pengawasan cukup kuat, sekarang saya sendiri merasa kesulitan karena tidak pernah diundang dalam pembahasan tertentu. Padahal DPRD punya fungsi pengawasan,” ungkapnya.

Meski demikian, H. Sirojudin memastikan bahwa DPRD akan kembali mendorong penyelesaian persoalan ini dalam waktu dekat. Ia menyebut pihaknya akan mengundang kembali pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama.

“Upaya sudah ada, tapi memang belum ada solusi yang tuntas. Dalam waktu dekat akan kami undang lagi, dan jika tidak bisa diselesaikan di komisi, maka pimpinan DPRD akan mengambil langkah,” pungkasnya.

Penyelesaian persoalan sampah di Indramayu membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah daerah, bukan sekedar alasan teknis. Dengan langkah cepat dan koordinasi yang lebih baik, H. Sirojufin optimistis persoalan ini bisa segera ditangani demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indramayu. ( Wira)