Indramayu, Cakralensa.com – Kritik keras dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, Kiki Arindi, terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu. Ia menyoroti dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga lemahnya tata kelola birokrasi.
Sorotan itu mencuat usai rapat paripurna DPRD dalam agenda pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan bupati atas LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Kiki Arindi saat ditemui awak media Cakra Lensa secara terbuka “menyemprot” penggunaan kendaraan dinas yang masih berpelat luar daerah, termasuk mobil dinas berpelat hitam dengan sistem sewa.
Menurutnya, praktik tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi lemahnya pengawasan yang berdampak langsung pada potensi hilangnya pemasukan daerah.
“Ini bukan hal kecil. Kalau pelatnya luar daerah, pajaknya juga lari ke luar. Artinya PAD kita bocor,” tegasnya.
Ia menilai, penggunaan pelat lokal seharusnya menjadi kewajiban, bukan sekadar imbauan. Namun hingga kini, implementasinya dinilai jauh dari maksimal.
“Kalau ini terus dibiarkan, pemerintah daerah seperti membiarkan potensi pendapatan hilang begitu saja,” tambahnya.
Tak hanya itu, Kiki juga menyoroti kondisi birokrasi yang dinilai tidak sehat akibat banyaknya jabatan strategis yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Menurutnya, penumpukan Plt bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan lambannya pengambilan keputusan di level eksekutif.
“Jangan heran kalau program tersendat. Plt itu kewenangannya terbatas, tidak bisa ambil keputusan strategis,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah posisi penting di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari kepala dinas hingga unit teknis, belum diisi pejabat definitif. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu konsistensi kebijakan dan memperlambat realisasi program.
Kiki bahkan mengaitkan langsung persoalan tersebut dengan target PAD yang dinilai sulit tercapai.
“Mau bicara target PAD bagaimana, kalau yang menjalankan programnya saja tidak punya kewenangan penuh?” katanya.
Ia menegaskan, kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berisiko memperparah kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Untuk itu, Kiki mendesak Pemkab Indramayu segera melakukan langkah konkret, mulai dari penertiban kendaraan dinas hingga percepatan pengisian jabatan definitif sesuai aturan.
“Ini soal keseriusan pemerintah daerah. Kalau ingin PAD meningkat dan kinerja optimal, benahi dulu hal-hal mendasar seperti ini,” pungkasnya. (Wira)
Posting Komentar