Indramayu, Cakralensa.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2025. Rabu (01/04/2026)
Bertempat di ruang sidang utama DPRD Indramayu dan dihadiri langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta berbagai undangan dari lintas sektor. Rapat Paripurna ini menjadi panggung penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Berbagai isu strategis mencuat dalam penyampaian pandangan fraksi. Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Golkar yang menilai pelayanan Perumdam Tirta Dharma Ayu masih jauh dari harapan masyarakat. Persoalan kualitas air yang keruh, distribusi yang tersendat, hingga dugaan penggunaan bahan kimia yang belum teruji menjadi perhatian serius. Fraksi ini bahkan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengaudit tata kelola perusahaan daerah tersebut secara menyeluruh.
Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tren peningkatan angka pengangguran yang dinilai perlu penanganan lebih konkret. Mereka mendesak pemerintah daerah agar memperkuat sinergi dengan sektor industri, khususnya dalam membuka peluang kerja bagi tenaga lokal. Evaluasi terhadap program prioritas pun dianggap penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sorotan terhadap sektor pendidikan tak kalah mengemuka. Fraksi PKB mempertanyakan efektivitas program “Indramayu Belajar” yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Senada, Fraksi Gerindra menilai program “Indramayu Membaca” belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi masyarakat. Kedua fraksi sepakat bahwa ukuran keberhasilan program seharusnya berbasis hasil nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Sementara itu, Fraksi PKS-Perindo mengingatkan pentingnya pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui manajemen yang profesional dan transparan. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan petani yang dinilai belum optimal, meskipun Indramayu dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional.
Fraksi Demokrat-NasDem menutup rangkaian pandangan dengan penegasan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan cermin kinerja pemerintah daerah. Mereka mendorong penyusunan program yang lebih realistis dan terukur, terutama dalam menekan angka pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
Melalui Rapat Paripurna ini, DPRD Indramayu berharap seluruh masukan dan kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, arah kebijakan ke depan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indramayu.
Posting Komentar