ANGARAN Rp137,9 JUTA UNTUK JALAN DI PABEAN UDIK DISOROT! Diduga Berkaitan dengan Pemancingan OPJ, Erpin Marpinda Harus Buka Suara
Redaksi CL
November 21, 2026
DPKPP Indramayu
,
Erpin Marpinda
,
Indramayu
,
Infrastruktur
,
Pabean Udik
,
Pemancingan OVJ
Indramayu, Cakralensa.com – Pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan lingkungan di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, mulai menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp137.961.000 itu dipertanyakan warga, mulai dari penentuan lokasi pekerjaan, urgensi pembangunan, hingga aspek keselamatan para pekerja.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut berada di bawah program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan subkegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan.
Pekerjaan yang diberi nama rehabilitasi jalan lingkungan Desa Pabean Udik tersebut dilaksanakan oleh PT Taksaka Engineering Solution. Dalam papan proyek tercantum waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender, terhitung sejak 17 November hingga 31 Desember 2026.
Namun, di balik pelaksanaan proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut, muncul pertanyaan mendasar. Apakah penentuan lokasi pembangunan sudah benar-benar didasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat?
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi dan dugaan di tengah masyarakat mengenai lokasi pekerjaan yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan tempat usaha pemancingan OPJ.
Tempat pemancingan tersebut disebut-sebut merupakan milik Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda, S.Sos., S.H., M.H.
Informasi mengenai dugaan kepemilikan maupun keterkaitan lokasi proyek dengan tempat usaha tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait.
Meski demikian, apabila benar terdapat keterkaitan antara lokasi proyek yang dibiayai APBD dengan kepentingan usaha pribadi pejabat, tentu hal tersebut menjadi persoalan serius yang patut dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Publik berhak mengetahui apa dasar penetapan lokasi pekerjaan, siapa yang mengusulkan, bagaimana proses survei lapangannya, serta apakah pembangunan tersebut memang masuk dalam daftar prioritas kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai anggaran yang semestinya diarahkan untuk kepentingan publik justru menimbulkan persepsi bahwa fasilitas yang dibangun lebih menguntungkan kepentingan tertentu.
Kritik juga datang dari Wira Hadiyono, warga Desa Pabean Udik. Ia mempertanyakan alasan pemerintah memilih lokasi tersebut sebagai sasaran rehabilitasi, sementara menurutnya masih banyak ruas jalan lain di wilayah Pabean Udik yang kondisinya rusak dan membutuhkan penanganan.
Wira menilai pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat yang dirasakan masyarakat luas.
"Kalau kita melihat kondisi jalan di Pabean Udik, masih banyak jalan yang rusak dan membutuhkan rehabilitasi. Pertanyaannya, kenapa justru lokasi itu yang diprioritaskan untuk dikerjakan? Apakah tidak ada ruas jalan lain yang kondisinya lebih membutuhkan penanganan segera?" ujar Wira Hadiyono.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang APBD semestinya mengedepankan asas pemerataan dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik di suatu lokasi.
"Jangan sampai masyarakat yang setiap hari melewati jalan rusak justru merasa di anak tirikan. Kami tidak menolak pembangunan, tetapi pemerintah harus bisa menjelaskan dasar penentuan prioritasnya. Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya menguntungkan pihak atau lokasi tertentu," tambahnya.
Berdasarkan informasi dan pengamatan yang disampaikan warga, para pekerja di lokasi proyek diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama proses pembangunan berlangsung.
Padahal, pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tidak boleh dianggap sepele. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja merupakan bagian penting untuk melindungi para pekerja dari potensi bahaya di lapangan.
Selain itu, warga juga mempertanyakan keberadaan pengawas dari dinas terkait. Apakah pengawasan teknis dilakukan secara rutin? Apakah pelaksana pekerjaan telah menjalankan metode kerja sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan keselamatan?
Jika dugaan minimnya penggunaan APD dan pengawasan tersebut benar, DPKPP Kabupaten Indramayu perlu memberikan penjelasan sekaligus memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Kepala DPKPP Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda, S.Sos., S.H., M.H., perlu memberikan penjelasan secara terbuka atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ada sejumlah hal yang patut dijawab oleh dinas terkait:
- Apa dasar dan hasil survei yang menjadi pertimbangan penetapan lokasi rehabilitasi jalan tersebut?
- Siapa pihak yang mengusulkan lokasi pekerjaan dan bagaimana proses penetapan prioritasnya?
- Apakah lokasi proyek memiliki keterkaitan dengan tempat usaha pemancingan OPJ sebagaimana informasi yang berkembang di masyarakat?
- Apakah benar tempat usaha tersebut merupakan milik Kepala DPKPP Erpin Marpinda?
- Bagaimana pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan penerapan standar K3 di lapangan?
- Siapa pengawas teknis yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang rakyat.
Sebab, anggaran Rp137.961.000 bukanlah uang pribadi pejabat ataupun kontraktor. Anggaran tersebut berasal dari APBD yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Masyarakat tentu tidak membutuhkan sekadar proyek yang selesai secara administratif. Mereka membutuhkan pembangunan yang tepat sasaran, berkualitas, aman, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan umum.
Kini publik menunggu penjelasan Erpin Marpinda. Jangan sampai pertanyaan masyarakat mengenai prioritas pembangunan, dugaan keterkaitan dengan kepentingan usaha, serta lemahnya penerapan keselamatan kerja justru dibiarkan tanpa jawaban.
Transparansi bukan sekadar memasang papan proyek. Transparansi berarti berani menjelaskan kepada publik ke mana anggaran dibelanjakan, mengapa lokasi itu dipilih, dan siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. (Rochmanto/Red)





































