Cakra Lensa: Pendidikan

Desa Didorong Jadi Garda Terdepan Cegah Perkawinan Anak di Indramayu

Indramayu, CakraLensa.com — Upaya mencegah perkawinan anak di Kabupaten Indramayu mulai diarahkan lebih kuat ke tingkat desa. Pemerintah desa dinilai memiliki peran penting karena menjadi pihak yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sekaligus memiliki ruang untuk membangun langkah pencegahan sejak dini.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan rutin stakeholder bersama Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) desa yang digelar di DPD KNPI Kabupaten Indramayu, Rabu (30/9/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPD Terusan, Puskesmas Sindang, Puskesmas Cantigi, KUA Cantigi, Kecamatan Sindang, aktivis, pegiat sosial, anggota KNPI Kabupaten Indramayu, hingga unsur inklusi bersama Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lapesdam NU) Indramayu.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Indramayu, Khamzah Fansuri, mengatakan persoalan perkawinan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga. Desa, menurutnya, memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kenapa desa harus ikut campur dalam sosialisasi kepada masyarakat? Karena sentuhan langsung kepada masyarakat adalah desa,” ujar Khamzah.

Menurut dia, langkah pencegahan perlu diperkuat melalui kebijakan di tingkat desa. Sosialisasi dinilai penting, tetapi akan lebih efektif apabila didukung regulasi yang dapat menjadi dasar bagi desa dalam melakukan pencegahan dan penanganan.

“Kalau desa bisa memunculkan satu Perdes tentang pencegahan perkawinan usia anak. Desa harus mengawal dengan aturan yang keras dan disiplin,” katanya.

Dorongan serupa disampaikan Ketua Lapesdam NU Indramayu, Ali Ma’nawi atau yang akrab disapa Almak. Ia menyebut Lapesdam NU saat ini memiliki empat desa binaan yang menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan perkawinan anak.

Namun, ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuat aturan.

“Empat desa binaan ini menjadi ruang untuk melihat persoalan secara langsung. Pencegahan harus dimulai dari penguatan masyarakat, keluarga dan desa. Regulasi penting, tetapi harus dibarengi edukasi, pendampingan dan koordinasi lintas sektor,” ujar Almak.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Cantigi, drg. Ruci Afrida, melihat pencegahan perkawinan anak sebagai persoalan yang harus ditangani dari berbagai sisi. Keluarga, lingkungan, pendidikan, kesehatan hingga dukungan para pemangku kepentingan perlu berjalan secara bersamaan.

“Pencegahan itu dari hulu ke hilir. Pertama dari keluarga, kemudian lingkungannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, dan harus ada dukungan dari stakeholder yang berkaitan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keterkaitan antara perkawinan anak dengan persoalan kesehatan ibu dan anak. Karena itu, sektor kesehatan dan pendidikan dinilai perlu memperkuat kolaborasi agar anak-anak tidak memasuki pernikahan sebelum memiliki kesiapan yang memadai.

“Kalau kita lebih fokus ke stunting, perkawinan anak di bawah umur harus dikurangi, supaya pertama bayi yang dilahirkan sehat,” katanya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya regulasi desa mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Harapannya, Peraturan Desa (Perdes) yang disusun nantinya tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat diterapkan sebagai instrumen perlindungan anak.

Dengan posisi desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, penguatan regulasi, edukasi, pendampingan keluarga dan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang lebih kuat hingga tingkat paling dekat dengan warga.

Dapat Revitalisasi dari APBN, Wali Murid Sambut Baik Pembenahan SD Negeri Cidempet II

Indramayu, CakraLensa.com - Revitalisasi bangunan SD Negeri Cidempet II yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat apresiasi dari para wali murid. Pembangunan yang saat ini masih dalam proses pengerjaan dinilai akan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

‎

‎SD Negeri Cidempet II yang beralamat di Jalan Raya Cidempet Blok Kebon Pring, Desa Cidempet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, tengah melakukan revitalisasi sejumlah bagian sarana dan prasarana sekolah.

‎

‎Para wali murid berharap pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa dan guru.

‎

‎Salah seorang wali murid, Iskandar, mengaku menyambut baik adanya program revitalisasi tersebut. Menurutnya, kondisi lingkungan dan fasilitas sekolah yang nyaman menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang proses pembelajaran siswa.

‎

‎“Sebagai wali murid, kami tentu sangat mengapresiasi adanya revitalisasi sekolah ini. Kalau bangunan dan fasilitasnya lebih baik, anak-anak juga akan merasa lebih nyaman saat belajar dan mengikuti pelajaran,” ujar Iskandar.

‎

‎Ia berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar hingga selesai. Selain memberikan kenyamanan, revitalisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih layak, aman, dan mendukung aktivitas belajar siswa.

‎

‎Hal senada disampaikan wali murid lainnya, Kurdi. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di SD Negeri Cidempet II.

‎

‎Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan kondisi sekolah yang semakin baik, siswa diharapkan dapat lebih fokus dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.

‎

‎“Pembangunan ini tentu sangat kami dukung. Harapannya setelah selesai nanti anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman dan fasilitas sekolah bisa digunakan dalam jangka panjang,” kata Kurdi.

‎

‎Apresiasi serupa juga disampaikan wali murid, Ciswanto. Ia menilai revitalisasi sekolah merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan bagi siswa.

‎

‎“Kami mengamini apa yang disampaikan wali murid lainnya. Intinya kami mendukung pembangunan ini karena manfaatnya akan kembali kepada anak-anak. Semoga pengerjaannya lancar dan hasilnya benar-benar bisa memberikan kenyamanan bagi siswa,” ujar Ciswanto.

‎

‎Para wali murid berharap revitalisasi SD Negeri Cidempet II tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan representatif bagi seluruh siswa. (Ted/Tim)

Disdikbud Indramayu Tegaskan Seleksi Kepala Sekolah Transparan, Tak Ada Ruang Jual Beli Jabatan

Indramayu, CakraLensa.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik permainan jabatan dalam proses seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat SD dan SMP.

Seleksi dilakukan secara ketat dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Disdikbud memastikan seluruh peserta yang mengikuti tahapan seleksi diproses berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sekretaris Disdikbud Kabupaten Indramayu sekaligus Ketua Panitia Seleksi BCKS, Hj. Emilia Kusnandar, S.Pd., M.M., mengatakan proses seleksi saat ini masih berjalan dan seluruh tahapannya mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.

“Saat ini proses seleksi sedang berjalan. Kami memastikan seluruh tahapannya mematuhi regulasi yang berlaku, mulai dari pembentukan panitia, penetapan tim penguji, hingga pelaksanaan uji kompetensi. Tidak ada celah untuk penyimpangan atau praktik jual beli jabatan,” tegas Emilia saat diwawancarai awak media, Senin (21/9/2026).

Dalam seleksi BCKS kali ini, sebanyak 139 peserta tercatat mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut, tiga peserta dinyatakan tidak lolos pada tahap administrasi.

Disdikbud menyebut ketidaklulusan tersebut disebabkan persoalan kelengkapan berkas serta kendala administrasi izin pribadi.

Proses administrasi menjadi salah satu tahapan awal yang harus dilalui peserta sebelum mengikuti tahapan berikutnya. Disdikbud menegaskan setiap persyaratan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Di tengah proses seleksi yang berlangsung, Disdikbud Indramayu juga menegaskan bantahannya terhadap isu adanya transaksi materi maupun permainan dalam pengisian jabatan kepala sekolah.

Emilia menyatakan pihaknya tidak ingin proses seleksi tercoreng oleh praktik yang bertentangan dengan ketentuan. Evaluasi dan pengawasan juga dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman serta hasil evaluasi bersama pihak Inspektorat.

Menurutnya, pembenahan administrasi dan tata kelola di lingkungan satuan pendidikan menjadi bagian penting sebelum kepala sekolah hasil seleksi dilantik dan ditempatkan.

“Pengalaman serta evaluasi yang dilakukan bersama pihak Inspektorat menjadi acuan penting, sehingga segala permasalahan administrasi maupun tata kelola di lingkungan satuan pendidikan dapat diselesaikan secara tuntas sebelum pejabat baru dilantik dan ditempatkan,” jelasnya.

Tak hanya persoalan administrasi, Disdikbud juga memberikan perhatian terhadap kualifikasi calon kepala sekolah.

Salah satu persyaratan yang ditekankan adalah masa kerja minimal delapan tahun. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan calon kepala sekolah memiliki pengalaman yang memadai sebelum mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin satuan pendidikan.

Bagi Disdikbud, proses seleksi bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. Lebih dari itu, seleksi diharapkan mampu menghasilkan kepala sekolah yang memiliki kompetensi dan integritas untuk memimpin satuan pendidikan.

Seleksi BCKS juga diarahkan untuk membantu mengurangi jumlah jabatan kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) akibat banyaknya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.

Kekosongan tersebut menjadi salah satu alasan penting dilaksanakannya proses seleksi calon kepala sekolah secara terukur.

Disdikbud Indramayu berharap proses seleksi yang berlangsung dapat menghasilkan figur-figur yang memenuhi kualifikasi sekaligus mampu menjalankan tugas kepemimpinan di sekolah secara profesional.

“Melalui seleksi ini, Disdikbud Indramayu berharap dapat meminimalisir tingginya jumlah jabatan Plt kepala sekolah yang kosong akibat masa pensiun, sekaligus melahirkan pemimpin sekolah yang berintegritas tinggi,” pungkas Emilia. (Wira/Tim)

Dugaan Belanja Buku BANPEM di SD Kecamatan Losarang Langsung ke Penerbit Intan Pariwara, Aturan Jadi Sorotan

Indramayu, Cakralensa.com — Pengadaan buku di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan belanja buku menggunakan anggaran bantuan pemerintah (BANPEM) dilakukan secara langsung kepada penerbit.

Dugaan tersebut menjadi perhatian karena mekanisme penjualan buku teks pendamping ke satuan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Dalam Pasal 63 ayat (1), aturan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sementara itu, Pasal 64 ayat (1) UU yang sama mengatur bahwa penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui toko buku dan/atau sarana lain.

Aturan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan dugaan pengadaan buku SDN di Kecamatan Losarang yang disebut menggunakan dana BANPEM.

Informasi yang diterima menyebutkan, buku yang dibeli diduga berasal langsung dari penerbit Intan Pariwara.

Jika transaksi tersebut benar dilakukan langsung antara pihak sekolah dengan penerbit untuk buku teks pendamping, maka mekanismenya patut diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun, dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dokumen pengadaan, jenis buku, pihak penjual, bukti transaksi, serta mekanisme penggunaan dana BANPEM diperiksa secara menyeluruh.

UU Nomor 3 Tahun 2017 tidak hanya mengatur mengenai penerbitan buku, tetapi juga pendistribusian dan penggunaan buku di satuan pendidikan. Pemerintah menyebut UU tersebut mengatur pelaku perbukuan, jenis buku, penerbitan, pendistribusian, penggunaan, penyediaan hingga pengawasan.

Bahkan, Pasal 63 ayat (2) menyatakan penerbit yang melanggar ketentuan larangan penjualan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (3) meliputi peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.

Artinya, persoalan mekanisme distribusi bukan sekadar urusan administrasi biasa apabila memang ditemukan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Di sisi lain, perlu diluruskan pula mengenai regulasi yang disebut sebagai Permendiknas Nomor 11 Tahun 2025. Berdasarkan penelusuran regulasi resmi, peraturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, sehingga peraturan tersebut tidak mengatur mekanisme distribusi buku pendamping.

Karena itu, dasar hukum terkait larangan penerbit menjual buku teks pendamping secara langsung ke sekolah lebih tepat merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2017, khususnya Pasal 63 dan Pasal 64.

Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dan diklarifikasi secara terbuka.

Menurut Atim, penggunaan dana bantuan untuk pembelian buku harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kebutuhan sekolah maupun mekanisme pengadaannya.

“Kalau benar ada pembelian buku secara langsung kepada penerbit, ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada mekanisme yang tidak sesuai aturan, apalagi sumber dananya berasal dari bantuan pemerintah,” kata Atim.

Ia juga meminta pihak sekolah tidak hanya menunjukkan buku yang dibeli, tetapi juga membuka dokumen pendukung transaksi.

Mulai dari rencana kebutuhan, daftar buku, harga satuan, jumlah pembelian, pihak yang menjual, bukti pembayaran, hingga dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Yang harus diperiksa bukan hanya bukunya ada atau tidak. Mekanisme pembeliannya juga harus jelas. Siapa yang menawarkan, siapa yang membeli, kepada siapa uang dibayarkan, dan dasar pemilihannya apa,” ujarnya.

Atim menegaskan, apabila pengadaan tersebut memang dilakukan sesuai ketentuan, maka pihak sekolah seharusnya tidak perlu keberatan memberikan penjelasan.

Sebaliknya, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta yang ada.

Dugaan transaksi langsung antara sekolah dengan penerbit Intan Pariwara tersebut kini menyisakan sejumlah pertanyaan.

Apakah buku yang dibeli merupakan buku teks pendamping? Apakah transaksi dilakukan langsung dengan penerbit atau melalui distributor/toko buku? Berapa nilai pembeliannya? Dari mana sumber dananya? Serta siapa yang menentukan buku tersebut untuk dibeli?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak berhenti sebagai isu di masyarakat.

Terlebih, UU Nomor 3 Tahun 2017 memang memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menggunakan buku teks pendamping, tetapi mekanisme penjualannya tetap diatur. Pasal 65 menyebut satuan pendidikan dapat menggunakan buku teks pendamping, buku nonteks yang telah disahkan pemerintah pusat, dan/atau buku umum.

Selain aspek sistem perbukuan, jika dalam proses pengadaan ditemukan dugaan praktik yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, aspek hukum persaingan juga dapat menjadi bagian dari pemeriksaan sesuai fakta yang ditemukan. UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan regulasi tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kini publik menunggu penjelasan dari pihak sekolah, penerbit maupun instansi pendidikan terkait mengenai dugaan pembelian buku menggunakan BANPEM tersebut.

Apakah benar buku dibeli langsung dari penerbit, atau sebenarnya melalui distributor atau toko buku?

Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk menentukan apakah mekanisme pengadaan tersebut telah sesuai aturan atau justru perlu diperiksa lebih lanjut. (WH/Tim)

Universitas Wiralodra Wisuda 440 Lulusan, Rektor Dorong Alumni Segera Berkontribusi di Masyarakat

Indramayu, Cakralensa.com – Universitas Wiralodra (Unwir) Indramayu kembali menorehkan capaian akademik dengan meluluskan 440 mahasiswa dari jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2).

Rektor Universitas Wiralodra, Prof. Dr. Hj. Ipong Dekawati, M.Pd., mengatakan ratusan lulusan tersebut berasal dari berbagai program studi yang ada di lingkungan Unwir. Pernyataan itu disampaikannya kepada awak media, Rabu (26/8/2026).

Dari keseluruhan lulusan, hanya empat mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister. Mereka terdiri atas tiga lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan dan satu lulusan Program Studi Ilmu Hukum.

Dari sisi prestasi akademik, capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi pada periode kelulusan tersebut mencapai 3,96. Rektor menyebut sekitar 23 persen lulusan masuk dalam kategori terbaik, termasuk di antaranya lulusan program magister.

“Nilai IPK tertinggi mencapai 3,96. Ada sekitar 23 persen terbaik, termasuk dari S2,” ujar Prof. Ipong.

Ia menegaskan seluruh mahasiswa yang mengikuti prosesi kelulusan telah dinyatakan lulus. Menurutnya, perhatian perguruan tinggi saat ini tidak hanya tertuju pada keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi, tetapi juga pada kemampuan mereka menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan.

Prof. Ipong menjelaskan, mahasiswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pendidikan pada umumnya masih harus melakukan sejumlah perbaikan sebelum dinyatakan tuntas.

Di sisi lain, Rektor berharap para lulusan tidak berhenti pada pencapaian akademik. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diharapkan segera memasuki dunia kerja dan mampu mengambil peran di tengah masyarakat.

“Semoga mereka segera mendapatkan pekerjaan. Sudah susah payah kuliah, mudah-mudahan dapat diterima di lingkungan masyarakat juga,” ungkapnya.

Ia juga berpesan agar para alumni tetap menjaga nama baik Universitas Wiralodra setelah kembali ke tengah masyarakat. Para lulusan diharapkan menjadi bagian dari keluarga besar Unwir yang turut membawa nilai-nilai positif almamater dalam kehidupan profesional maupun sosial.

Selain itu, pengalaman selama menempuh pendidikan di kampus diharapkan dapat menjadi bekal untuk membantu mahasiswa yang masih menjalani proses perkuliahan.

“Semoga pengalaman mereka yang baik-baiknya bisa ditularkan kepada adik-adiknya. Yang kurang baiknya disampaikan kepada kami,” pungkas Prof. Ipong.

Dengan bertambahnya 440 lulusan tersebut, Universitas Wiralodra diharapkan terus berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, khususnya di Kabupaten Indramayu dan wilayah sekitarnya. (Kholid)

Bangunan SDN 2 Tugu Ambruk, DEMA IAI PDK Minta Dinas Pendidikan Jelaskan Pelaksanaan Anggaran

Indramayu, Cakralensa.com – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAI Pangeran Dharma Kusuma (PDK) Indramayu menyoroti ambruknya ruang guru UPTD SDN 2 Tugu, Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, yang mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu. Peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu dalam pengelolaan dan pengawasan infrastruktur pendidikan.

Ketua DEMA IAI PDK, Akmal Maulana, mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai musibah semata. Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap satuan pendidikan memiliki bangunan yang aman dan layak digunakan, terlebih jika telah memperoleh alokasi anggaran pembangunan dari APBD.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menjelaskan kepada publik bagaimana proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan dilakukan hingga ruang guru di SDN 2 Tugu bisa ambruk. Keselamatan siswa dan guru tidak boleh dikompromikan," tegas Akmal.

Berdasarkan penelusuran DEMA IAI PDK terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), UPTD SDN 2 Tugu memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 melalui paket Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp352.080.000 dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp118.080.000, dengan total Rp470.160.000.

Selain itu, DEMA IAI PDK juga menemukan dokumen RUP Tahun Anggaran 2024 yang memuat paket Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 2 Tugu senilai Rp492.800.000. Namun, mengingat terdapat lebih dari satu desa bernama Tugu di Kabupaten Indramayu, DEMA masih melakukan penelusuran untuk memastikan apakah paket tersebut ditujukan kepada UPTD SDN 2 Tugu di Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, yang ruang gurunya ambruk. Apabila hasil penelusuran menunjukkan bahwa paket tersebut merupakan sekolah yang sama, maka total alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024–2025 mencapai Rp962.960.000 atau hampir Rp1 miliar.

Akmal menegaskan bahwa temuan tersebut akan menjadi bagian dari laporan yang akan disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, DEMA IAI PDK juga akan meminta Inspektorat Kabupaten Indramayu melakukan pemeriksaan administratif serta mendorong Kejaksaan Negeri Indramayu untuk melakukan telaah apabila ditemukan fakta yang memerlukan pendalaman sesuai ketentuan hukum.

"Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, kondisi bangunan yang ambruk di tengah adanya alokasi anggaran pembangunan merupakan fakta yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah," ujar Akmal.

DEMA IAI PDK mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu segera memberikan klarifikasi mengenai pelaksanaan paket-paket pekerjaan di SDN 2 Tugu, termasuk ruang lingkup pekerjaan, pengawasan, serta kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Menurut DEMA, setiap rupiah anggaran pendidikan harus diwujudkan dalam fasilitas yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. (WH/Tim)

Ono Surono Tolak Wacana SPP di SMA/SMK Negeri. Optimalkan APBD, Jangan Bebani Masyarakat

Indramayu, Cakralensa.com – Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kembali menjadi perbincangan publik. Usulan yang mencuat menyebutkan SPP hanya akan dikenakan kepada keluarga yang masuk kategori desil 6 hingga desil 10, sementara siswa dari keluarga kurang mampu atau desil 1 hingga desil 5 tetap dibebaskan dari kewajiban membayar.

Di tengah polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, S.T., menyampaikan penolakannya terhadap wacana tersebut. Melalui video yang diunggah di media sosial pribadinya pada Kamis (16/07/2026), politikus yang akrab disapa Mang Ono itu menilai pemerintah seharusnya tetap berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan.

Menurut Ono Surono, sektor pendidikan telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai alokasi anggaran melalui skema mandatory spending, yaitu minimal 20 persen dari APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota dialokasikan untuk pendidikan. Selain itu, terdapat program wajib belajar 12 tahun yang menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

"Negara memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan selama 12 tahun, terutama bagi mereka yang bersekolah di sekolah negeri. Karena itu, saya berharap siapa pun yang mewacanakan pemberlakuan kembali SPP, wacana tersebut tidak ditindaklanjuti," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa masih banyak kebutuhan dasar sekolah negeri yang belum terpenuhi. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, sarana ibadah, hingga berbagai fasilitas penunjang pembelajaran lainnya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya, kekurangan fasilitas tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah yang seharusnya dipenuhi melalui optimalisasi anggaran pendidikan, bukan dengan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat melalui penarikan SPP.

Dirinya juga menyoroti usulan yang menggunakan kategori desil sebagai dasar penentuan siswa yang wajib membayar SPP. Menurutnya, validitas data desil masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang sebenarnya tergolong kurang mampu, namun tidak menerima bantuan sosial atau bahkan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan karena tercatat berada pada kategori desil yang lebih tinggi.

"Apakah masyarakat yang masuk desil 6 sampai desil 10 sudah pasti memiliki kemampuan ekonomi yang besar? Belum tentu. Faktanya masih banyak data yang bermasalah sehingga masyarakat yang sebenarnya tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan," ujarnya.

Karena itu, Ono Surono menilai penggunaan data desil sebagai dasar pemberlakuan SPP berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, ia justru mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaksimalkan penggunaan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan yang menjadi kewenangannya, khususnya pada SMA, SMK, dan SLB negeri.

Menurutnya, anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, sarana dan prasarana pembelajaran, fasilitas olahraga, kebutuhan operasional sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.

Selain sekolah negeri, dirinya juga meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota meningkatkan dukungan terhadap sekolah swasta melalui bantuan pembangunan ruang kelas baru, peningkatan sarana dan prasarana, serta bentuk dukungan lainnya agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata.

"Untuk DPRD Jawa Barat, menurut saya kita fokus saja bagaimana mendorong APBD Provinsi Jawa Barat agar mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan fasilitas sekolah negeri yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk operasional sekolah, sarana-prasarana pembelajaran, hingga kebutuhan guru," katanya.

Di akhir pernyataannya, Ono Surono kembali berharap agar pembahasan mengenai pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak dilanjutkan dan pemerintah lebih mengutamakan penguatan pembiayaan pendidikan melalui anggaran negara maupun daerah demi menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. (Wira)

1.700 Guru PAUD Nonformal Indramayu Desak Pemerintah Segera Revisi UU Sisdiknas Demi Kesetaraan Profesi

Indramayu, Cakralensa.com - Sebanyak 1700 orang guru PAUD Non Formal yang tergabung dalam wadah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Indramayu menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar pendidik PAUD non formal diakui setara sebagai guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) hingga saat ini, guru PAUD non formal belum diakui secara hukum sebagai guru di mata UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," jela Ketua Himpaudi Kabupaten Indramayu, Umiyati M.Pd kepada media, Rabu (7/07/2026).

Menurut Umiyati, tuntutan utama guru PAUD Non Formal adalah menyatukan aturan tersebut agar guru PAUD mendapatkan hak profesi setara, termasuk akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi.

Himpaudi Kabupaten Indramayu juga mendesak Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dibawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim untuk dapat memberikan kesejahteraan dan gaji yang layak bagi 1.700 guru PAUD Non Formal yang tersebar di 900-an sekolah sekolah PAUD di 31 kecamatan.

Untuk itu. Kata Umiyati perlu adanya pemerataan hak Tunjangan dengan percepatan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini disalurkan setiap bulan.

Umiyati menegaskan guru PAUD berharap skema percepatan serupa dapat dirasakan dan diwujudkan bagi guru-guru non-ASN.

"Guru guru PAUD Non formal di Indramayu ini masih menghadapi kenyataan miris dengan honor yang sangat minim, bahkan kerap terlambat cair. Kami akan terus mendesak Pemerintah untuk menaikkan bantuan kesejahteraan atau insentif bulanan bagi guru Non-ASN secara adil," tegas Umiyati yang juga merupakan salah satu tim pejuang kesetaraan guru PAUD tingkat nasional.

Pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera merealisasikan tuntutan guru PAUD Non Formal yang sudah diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif beberapa waktu yang lalu.

"Terkait insentif dari Pemkab Indramayu pada tahun 2026 ini sudah dianggarkan Rp100 ribu per bulan atau Rp. 1,2 juta per tahun. Kami berharap bisa secepatnya dicairkan dalam dua tahap atau per semester," jelasnya.

Umiyati juga mendesak pemerintah untuk memperbesar kuota rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi pendidik PAUD dan kejelasan status kepegawaian bagi guru PAUD yang telah mengabdi puluhan tahun namun tetap berstatus honorer (Wira)

Semangat Pantang Menyerah! Kontingen Indramayu Siap Harumkan Nama Daerah di POPWILDA 2026

Indramayu, Cakralensa.com – Semangat juang para atlet pelajar Kabupaten Indramayu terus menyala menjelang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Jawa Barat 2026. Kontingen Kabupaten Indramayu secara resmi dilepas oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Indramayu, Dr. Ahmad Syadali, M.Ed., pada Kamis (2/7/2026) di halaman Kantor Disparra Kabupaten Indramayu.

POPWILDA Jawa Barat 2026 akan berlangsung pada 6–11 Juli 2026 di Kota Cirebon. Kabupaten Indramayu tergabung dalam Wilayah III bersama Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran.

Pada ajang tersebut, ada lima cabang olahraga, yakni bola basket, bola voli indoor, pencak silat, sepak bola, dan sepak takraw. Seluruh atlet Kabupaten Indramayu diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama baik Kabupaten Indramayu di tingkat wilayah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Indramayu yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Dr. Ahmad Syadali, M.Ed., menegaskan bahwa pelepasan kontingen merupakan bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga pelajar.

Menurutnya, seluruh atlet harus menjadikan ajang ini sebagai momentum untuk menunjukkan hasil dari latihan yang telah dijalani dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah.

"Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap seluruh atlet mampu memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi yang membanggakan, serta mengharumkan nama daerah di tingkat wilayah," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Dr. Ahmad Syadali juga menyampaikan doa dan harapan agar seluruh atlet diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam setiap pertandingan.

Sementara itu, Sekretaris Umum PBVSI Kabupaten Indramayu, Jujun Juhanda, menyampaikan bahwa pihaknya tetap memberikan dukungan penuh kepada para atlet, khususnya cabang olahraga bola voli. Menurutnya, keterbatasan anggaran yang dihadapi pada pelaksanaan POPWILDA tahun ini tidak boleh menjadi penghalang bagi semangat para atlet untuk berprestasi.

"Meskipun pada pelaksanaan POPWILDA tahun ini kami menghadapi keterbatasan anggaran, hal itu tidak akan mengurangi semangat kami untuk berjuang. PBVSI Kabupaten Indramayu tetap optimistis para atlet mampu tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik. Kami percaya dengan kerja keras, disiplin, dan mental bertanding yang dimiliki para atlet, prestasi tetap bisa diraih. Semoga mereka mampu mengharumkan nama Kabupaten Indramayu," ujar Jujun.

Dengan semangat kebersamaan serta tekad yang kuat dari seluruh atlet, pelatih, dan ofisial, Kontingen Kabupaten Indramayu optimistis mampu bersaing di POPWILDA Jawa Barat 2026 serta membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Indramayu. (Wira)

Aisyah Maulidah, Siswi Kelas 3 SD Asal Indramayu Raih Juara II Asian Got Talent Ethnic 2026

Jakarta, Cakralensa.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Aisyah Maulidah, siswi kelas 3 SD asal Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Setelah meraih Juara I pada ajang Piala Kementerian Pariwisata pada 30 Mei 2026, Aisyah kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.

Aisyah berhasil meraih Juara II dalam ajang Asian Got Talent Ethnic 2026 untuk kategori Tari Jaipong Kreasi yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026 di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kompetisi bergengsi tersebut diikuti peserta dari tujuh negara, yakni Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Timor-Leste, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Ratusan peserta turut ambil bagian dalam berbagai kategori, seperti tari, modeling, dan menyanyi.

Meski menjadi salah satu peserta termuda, Aisyah mampu memikat perhatian dewan juri melalui penampilan Tari Jaipong Kreasi yang energik, ekspresif, serta didukung penguasaan teknik yang matang. Penampilannya berhasil mengantarkannya meraih posisi kedua di tengah persaingan peserta yang sebagian besar berusia sekitar 10 tahun lebih tua.

Putri bungsu pasangan Jujun Juhanda dan Ny. Heli ini tidak hanya berprestasi di bidang seni. Ia juga dikenal sebagai santriwati yang aktif belajar mengaji di Madrasah Nurul Hidayah, Desa Jatibarang Baru. Keseimbangan antara prestasi seni dan pendidikan agama menjadi nilai positif yang melekat pada diri Aisyah.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan keluarga, masyarakat, serta bimbingan guru tari Sekar Ayu Ningrat di Sanggar Puspaningrat. Latihan yang disiplin, kerja keras, dan semangat melestarikan budaya menjadi bekal utama Aisyah hingga mampu tampil di panggung internasional.

Penampilan Aisyah juga mendapat apresiasi dari para penonton dan peserta. Gerakannya yang lincah, penuh ekspresi, dan percaya diri membuatnya tampil menonjol sepanjang kompetisi. Bahkan, seorang guru tari asal Timor-Leste memberikan pujian khusus dengan menyebut Aisyah sebagai penari yang "tidak pernah lelah, selalu tampil energik dan penuh semangat."

Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indramayu sekaligus menunjukkan bahwa seni tradisional Indonesia, khususnya Tari Jaipong, mampu bersaing dan mendapat apresiasi di tingkat internasional.

Dengan pencapaian tersebut, Aisyah Maulidah diharapkan terus mengembangkan bakatnya dan menjadi salah satu duta budaya yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Indramayu serta Indonesia di berbagai ajang internasional. (Wira)

Japanese Culture Festival Meriahkan Pembuka HUT ke-9 LPK Kaina Indonesia, Padukan Budaya, Pendidikan, dan Kepedulian Sosial

Indramayu, Cakralensa.com – Semangat budaya Jepang berpadu dengan nilai pendidikan, sosial, dan keagamaan mewarnai pembukaan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 LPK Kaina Indonesia. Melalui Japanese Culture Festival, lembaga pendidikan tersebut menggelar berbagai kegiatan selama dua hari, yakni 26–27 Juni 2026, dengan melibatkan seluruh siswa, staf, serta masyarakat Kabupaten Indramayu.

Hari pertama yang berlangsung pada Jumat (26/6/2026) diawali dengan Karnaval Parade Cosplay yang mengambil rute dari Gedung PGRI Indramayu menuju kawasan Gedung Landraad. Parade berlangsung meriah dengan iringan marching band, kendaraan pengawal (patwal), serta puluhan peserta yang mengenakan kostum karakter dan busana tradisional Jepang.

Penampilan para peserta sukses menyita perhatian warga yang memadati sepanjang rute parade. Banyak masyarakat mengabadikan momen tersebut karena menghadirkan nuansa berbeda di pusat Kota Indramayu sekaligus menjadi sarana memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat.

Usai parade, kemeriahan berlanjut dengan berbagai kompetisi yang menguji kemampuan sekaligus kreativitas para siswa. Mulai dari lomba Rodoku (membaca teks bahasa Jepang), Cerdas Cermat Bahasa Jepang, hingga Estafet Sumpit yang menjadi ajang meningkatkan kemampuan berbahasa sekaligus membangun rasa percaya diri peserta.

Suasana semakin semarak pada siang hari melalui lomba karaoke lagu Jepang dan permainan rebut kursi. Seluruh rangkaian perlombaan ditutup dengan pembagian hadiah kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan partisipasi mereka.

Menjelang sore, nuansa acara berubah menjadi lebih khidmat. Seluruh peserta berganti mengenakan pakaian muslim atau batik khas LPK Kaina Indonesia untuk mengikuti Istigasah dan Selawat Nabi yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Pada kesempatan tersebut, LPK Kaina Indonesia juga menyalurkan santunan kepada 21 anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial. Rangkaian kegiatan hari pertama kemudian ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Aas Syafrudin.

Ketua Pelaksana, Mukhlashin Thamrin, mengatakan peringatan HUT ke-9 sengaja dikemas selama dua hari agar tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter bagi para siswa.

"Kami ingin ulang tahun LPK Kaina Indonesia tidak hanya menjadi seremoni," ujarnya.

Menurut Mukhlashin, tema Japanese Culture Festival dipilih untuk memberikan ruang bagi siswa mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat melalui parade dan cosplay.

Ia menjelaskan, pemilihan rute menuju Gedung Landraad Indramayu juga memiliki makna tersendiri, yakni mengajak peserta mengenal salah satu kawasan bersejarah di Kabupaten Indramayu.

"Kami juga ingin mengajak peserta serta masyarakat untuk lebih mengenal sejarah," katanya.

Selain mengenalkan budaya Jepang, pihaknya berharap para siswa tetap memiliki kecintaan terhadap sejarah dan budaya daerah sendiri.

"Kami berharap para siswa tidak hanya mengenal budaya luar, tetapi juga bangga terhadap sejarah daerahnya sendiri," tambahnya.

Mukhlashin menegaskan, rangkaian kegiatan spiritual yang ditempatkan pada penghujung acara menjadi simbol rasa syukur atas perjalanan sembilan tahun LPK Kaina Indonesia sekaligus momentum untuk terus berkembang memberikan kontribusi di bidang pendidikan.

Rangkaian peringatan HUT ke-9 LPK Kaina Indonesia masih berlanjut hingga Sabtu (27/6/2026) dengan berbagai kegiatan yang telah disiapkan panitia sebagai penutup perayaan. (Wira)

Lucky Hakim Apresiasi Santri Khotmil Qur'an, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Berakhlak

Indramayu, Cakralensa.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa santri dan para penghafal Al-Qur'an memiliki peran penting dalam menciptakan generasi penerus yang berkarakter dan berakhlak mulia. Karena itu, pembinaan terhadap mereka perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu.

Hal tersebut disampaikan Lucky Hakim saat menghadiri Haflah Khairussanah ke-6 Khotmil Qur'an dan Juz 'Amma yang diselenggarakan Yayasan Hidayatul Mubtadiin di Kecamatan Sukra, Rabu (24/6/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Indramayu itu disambut antusias oleh para santri, wali murid, tokoh masyarakat, serta warga yang memadati lokasi acara.

Dalam sambutannya, Lucky Hakim menyampaikan bahwa pendidikan berbasis keagamaan memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang kuat. Menurutnya, upaya tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah yang mengedepankan nilai-nilai religius.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Indramayu akan terus memperkuat kolaborasi dengan pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan para tokoh agama guna meningkatkan kualitas pendidikan karakter bagi generasi muda.

"Selamat kepada seluruh santri yang telah menyelesaikan proses pembelajaran. Kalian adalah generasi yang membawa harapan besar bagi Indramayu. Teruslah menjaga dan mengamalkan ilmu Al-Qur'an sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik," ujar Lucky.

Ia juga berharap Yayasan Hidayatul Mubtadiin terus berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi Qurani yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Selain itu, Lucky menegaskan bahwa kawasan Indramayu bagian barat, termasuk Kecamatan Sukra, menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam program percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu, Pimpinan Yayasan Hidayatul Mubtadiin, Aspuri, menjelaskan bahwa Haflah Khairussanah merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah berlangsung selama tiga hari. Berbagai agenda digelar, mulai dari semaan 30 juz Al-Qur'an, istighatsah, pawai ta'aruf, hingga prosesi khotmil Qur'an.

Menurut Aspuri, pada penyelenggaraan tahun ini sejumlah santri berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dengan capaian 20 juz, 25 juz, hingga 30 juz.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada 2016, Yayasan Hidayatul Mubtadiin terus mengalami perkembangan. Saat ini yayasan telah memiliki jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), SMP Ibnu Abbas, Madrasah Aliyah, hingga pondok pesantren.

"Kami bersyukur yayasan terus berkembang dan jumlah santri semakin meningkat setiap tahunnya. Kehadiran Bapak Bupati menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan para santri," kata Aspuri.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Lucky Hakim bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Indramayu dan Camat Sukra menyerahkan santunan kepada 50 anak yatim. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kebahagiaan sekaligus menjadi motivasi bagi mereka untuk terus belajar, berprestasi, dan meraih cita-cita. (Dimas)

Sekolah Rakyat Indramayu Dikebut, Lucky Hakim Fokus Benahi Akses dan Fasilitas Pendidikan

Indramayu, Cakralensa.com - Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari pemerataan pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

‎

‎Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Bupati Indramayu Lucky Hakim beserta jajarannya meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 1 Kabupaten Indramayu di Desa Cikawung Kecamatan Terisi, Selasa (02/06/2026).

‎

Dalam kunjungannya, Bupati Lucky Hakim mengatakan, salah satu fokus yang saat ini sedang disiapkan adalah kepastian legalitas lahan serta pengembangan akses jalan menuju lokasi sekolah agar lebih nyaman dan mudah dilalui masyarakat.

Menurutnya, akses jalan menuju kawasan Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk dikembangkan, karena berada di kawasan yang masih memungkinkan dilakukan penataan dan pelebaran jalan.

‎

‎"Kita ingin memastikan akses menuju Sekolah Rakyat makin baik. Ini bukan hanya untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan pendidikan ke depan," ujarnya.

‎

‎Selain pembangunan fisik, kata Bupati Lucky Hakim, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga tengah berupaya memenuhi kebutuhan peserta didik Sekolah Rakyat.

Bupati Lucky Hakim menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung yang megah, tetapi juga dukungan seluruh pihak dalam memastikan sekolah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Ade Suhayati, mengatakan, proses penjangkauan calon siswa terus dilakukan melalui berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Kecamatan (PKSK).

‎

‎Program Sekolah Rakyat sendiri diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2.

"Kita berharap, makin banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut sebagai kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik," katanya.

Sementara itu, ‎perwakilan pelaksana proyek, Fahri selaku Operational Manager PT. Abipraya Uno KSO, menjelaskan, sampai dengan saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 61,60 persen. Sesuai kontrak, pembangunan ditargetkan selesai pada 25 Agustus 2026.

‎

‎Sejumlah bangunan utama yang telah menunjukkan perkembangan signifikan di antaranya gedung serbaguna, masjid, dan fasilitas penunjang lainnya.

"Pembangunan gedung sekolah jenjang SMP dan SMA masih terus dikebut. Begitu pula gedung SD, asrama siswa, asrama guru, kantin, hingga lapangan sepak bola yang kini memasuki tahap penanaman rumput," katanya.

Selain memastikan pembangunan fisik berjalan sesuai jadwal, Bupati Lucky Hakim juga menaruh perhatian terhadap infrastruktur pendukung, terutama akses menuju kawasan Sekolah Rakyat.

‎

‎Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, diharapkan Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indramayu. (Rochmanto/Red)

Tanpa Euforia dan Penuh Makna. Langkah Prof. Ipong Menuju Kursi Rektor Universitas Wiralodra

Indramayu, Cakralensa.com - Langkah Prof. Dr. Ipong Dekawati, M.Pd., tampak tenang usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tahap kedua yang diselenggarakan Yayasan Wiralodra Indramayu pada Jumat (27/03/2026). Tidak ada euforia berlebihan, hanya ungkapan syukur yang berulang ia sampaikan seolah menegaskan bahwa perjalanan ini bukan sekedar kompetisi, melainkan bagian dari ikhtiar panjang.

“Alhamdulillah, semua proses berjalan dengan baik,” ujarnya singkat, namun penuh makna.

Di atas kertas, hasilnya berbicara jelas. Dengan nilai 83,31 dari pemeringkatan berbasis AI, Prof. Ipong berada di posisi teratas di antara tiga kandidat calon Rektor Universitas Wiralodra. Di urutan bawahnya, terdapat Dr. M. Zaedi, M.Ag., dengan nilai 76,94, dan Dr. Kambali, M.Pd.I., dengan 68,96. Namun bagi Prof. Ipong, angka bukanlah tujuan akhir.

Baginya, hasil tersebut justru menjadi pengingat bahwa tantangan besar telah menanti di depan.

“Ini menunjukkan bahwa ke depan sudah banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan,” tuturnya.

Di tengah capaian yang menguatkan posisinya, Prof. Ipong memilih untuk tidak larut dalam rasa unggul. Ia menempatkan proses ini dalam sudut pandang religius, sebuah pendekatan yang jarang terlihat dalam narasi kompetisi kepemimpinan modern.

“Saya berdoa semoga yang diberikan adalah yang terbaik menurut Allah, bukan sekadar terbaik menurut saya,” katanya.

Pernyataan itu mencerminkan cara pandangnya terhadap kepemimpinan, bukan sekedar hasil dari proses seleksi, melainkan amanah yang harus dipertanggung jawabkan.

Alih-alih langsung berbicara tentang program besar, Prof. Ipong justru memulai dari sesuatu yang mendasar yaitu evaluasi.

Ia menyadari bahwa tanpa pemahaman utuh terhadap kondisi internal, kebijakan apa pun beresiko tidak tepat sasaran. Saat ini, ia mengakui belum berada di dalam sistem, sehingga langkah pertama yang ia bayangkan bukanlah perubahan drastis, melainkan proses memahami.

“Saya harus masuk terlebih dahulu, memahami kondisi yang ada, baru kemudian merencanakan langkah selanjutnya,” jelasnya.

Evaluasi yang ia maksud tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menyasar pondasi organisasi, mulai dari tata kelola keuangan hingga dinamika internal kampus.

Di balik pendekatan yang terkesan hati-hati, tersimpan visi jangka panjang yang cukup ambisius yaitu membawa Universitas Wiralodra menjadi institusi yang unggul.

Namun, bagi Prof. Ipong, keunggulan bukan sekedar slogan atau target normatif. Ia melihatnya sebagai hasil dari keselarasan antara strategi dan realitas organisasi.

“Kita ingin mencapai posisi sebagai institusi yang unggul, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur yang ada,” ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian struktur organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan kinerja. Bagi dia, perubahan bukan sesuatu yang dihindari, melainkan harus dikelola dengan cermat.

Meski unggul dalam dua tahap UKK dengan bobot 25 persen pada tahap pertama dan 65 persen pada tahap kedua, Prof. Ipong tetap menyadari bahwa keputusan akhir tidak berada di tangannya. Melainkan penetapan rektor sepenuhnya menjadi kewenangan yayasan.

“Keputusan akhir ada pada yayasan. Itu mekanisme yang harus kita hormati,” tegasnya.

Kesadaran ini kembali menegaskan sikapnya yang konsisten, menjalani proses dengan maksimal, namun tetap menyerahkan hasil akhir pada otoritas yang berwenang dan pada keyakinan yang ia pegang.

Kini, seluruh rangkaian proses hampir mencapai titik akhir. Namun bagi Prof. Ipong, ini bukanlah penutup, melainkan awal dari kemungkinan perjalanan yang lebih besar.

Ia menatap ke depan dengan optimisme yang terukur bukan sekedar tentang posisi, tetapi tentang tanggung jawab yang mungkin akan diemban.

“Yang terpenting adalah memahami kondisi yang ada, lalu menyusun langkah strategis untuk membawa institusi ini menjadi lebih maju dan unggul,” pungkasnya.

Di balik angka 83,31, tersimpan lebih dari sekedar capaian. Ada visi, kehati-hatian, dan keyakinan tiga hal yang bisa menjadi pondasi bagi arah baru Universitas Wiralodra ke depan. (Wira)

Menjunjung Transparansi dan Sistematis, Proses UKK Pemilihan Rektor Unwir 2026–2030 Selesai

Indramayu, Cakralensa.com — Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Rektor Universitas Wiralodra (Unwir) masa bakti 2026–2030 yang digelar di Aula Nyi Endang Dharma Ayu, Jumat (27/03/2026), berlangsung lancar dan transparan. Tahapan ini menjadi penentu penting dalam menjaring figur pemimpin terbaik bagi kampus tersebut.

Dalam UKK tahap kedua yang diselenggarakan Yayasan Wiralodra Indramayu, Prof. Dr. Ipong Dekawati, M.Pd., berhasil meraih nilai tertinggi dengan skor akhir 83,31. Posisi berikutnya ditempati Dr. M. Zaedi, M.Ag., dengan nilai 76,94, disusul Dr. Kambali, M.Pd.I., dengan perolehan 68,96.

Ketua Pembina Yayasan Universitas Wiralodra Indramayu, Ir. Darsono, menjelaskan bahwa seluruh proses pemilihan telah dirancang secara sistematis dan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, seleksi calon rektor dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang mengedepankan prinsip objektivitas dan akuntabilitas. Tahap awal berupa seleksi administrasi, yang mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti kesehatan, ijazah, serta persyaratan pendukung lainnya.

“Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, para calon kemudian mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan,” ujarnya.

Darsono juga menjelaskan, UKK dilaksanakan dalam dua tahap, yakni oleh Senat dan oleh Yayasan. Kedua tahapan tersebut, lanjutnya, berlangsung tanpa kendala berarti.

Dalam sistem penilaian, hasil UKK dari Senat dan Yayasan digabungkan dengan bobot tertentu. Penilaian oleh Senat memiliki bobot 25 persen, sementara penilaian oleh Yayasan terbagi menjadi dua komponen, yaitu penilaian berbasis kecerdasan buatan (AI) sebesar 60 persen dan pendalaman oleh Yayasan sebesar 15 persen.

“Seluruh nilai tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan untuk menentukan hasil akhir,” jelasnya.

Dari hasil penggabungan tersebut, diperoleh kandidat dengan nilai terbaik, di mana Prof. Ipong muncul sebagai peraih skor tertinggi dalam keseluruhan proses penilaian.

Meski demikian, Darsono menegaskan bahwa penetapan rektor tetap menjadi kewenangan yayasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ia juga menyampaikan harapan kepada seluruh kandidat, khususnya yang belum terpilih, agar tetap berkontribusi dalam memajukan Universitas Wiralodra.

“Kemajuan Unwir ke depan ada di pundak kita semua. Kami berharap kandidat terpilih dapat bekerja sama dengan seluruh unsur sivitas akademika agar Unwir semakin maju,” katanya.

Dengan selesainya tahapan UKK, proses pemilihan Rektor Universitas Wiralodra kini memasuki fase penentuan akhir. Kewenangan penetapan tetap berada di tangan yayasan sesuai mekanisme yang berlaku. Seluruh sivitas akademikapun menaruh harapan besar agar keputusan yang diambil mampu menghadirkan kepemimpinan yang visioner, serta membawa Universitas Wiralodra melangkah lebih maju, unggul, dan kompetitif di masa mendatang.

Ketua Per-Guji Kecewa, Dana Insentif Guru Ngaji di Indramayu Masih Belum Jelas

Indramayu, Cakralensa.com - Harapan para guru ngaji di Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih belum menemukan kepastian. Hal ini terungkap dalam audiensi antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Guru Ngaji (Per-Guji) Indramayu dengan pihak terkait yang berlangsung di Pendopo Indramayu pada Senin, 10 Maret 2025.

Ketua DPD Per-Guji Indramayu, Lukman SH, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya menerima sejumlah janji terkait kesejahteraan para tenaga pendidik Al-Qur'an di wilayah Kabupaten Indramayu.

"Poin pertama yang disampaikan dalam audiensi adalah rencana pemberian anggaran insentif bagi seluruh guru ngaji se-Kabupaten Indramayu. Mereka yang terdaftar di DPD Per-Guji Indramayu berasal dari 31 kecamatan, 317 desa/kelurahan, yang tersebar di 3.200 musholla," ujar Lukman SH, Sabtu (15/3/2025).

Lebih lanjut, ia memaparkan poin kedua yang menjadi pembahasan, yaitu rencana pemberian insentif atau bantuan langsung sebesar Rp 200.000 per bulan untuk setiap guru ngaji. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Indramayu untuk tahun anggaran 2026, usulan tersebut dikabarkan nihil.

"Setelah kami melihat dan menelusuri lebih dalam terkait RAPBD Indramayu 2026, ternyata anggaran untuk insentif guru ngaji ini belum diajukan oleh Bupati Lucky Hakim ke DPRD Indramayu. Akibatnya, hasilnya nihil. Ini hanya merupakan janji-janji retorika belaka," tegasnya dengan nada kecewa.

Pihak Per-Guji berharap agar pemerintah daerah dapat segera merealisasikan janji tersebut, mengingat peran strategis guru ngaji dalam membangun generasi muda yang berakhlak mulia di Kabupaten Indramayu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemkab Indramayu terkait hal ini. DPD Per-Guji berencana untuk kembali mengawal usulan ini agar dapat masuk dalam anggaran perubahan di masa mendatang. (Wir/CL)

Momentum Ramadan, Kaina Indonesia Group Perkuat Sinergi dan Rancang SMK Berbasis Siap Kerja

Indramayu, Cakralensa.com — Momentum Ramadan dimanfaatkan Kaina Indonesia Group untuk memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus merancang langkah besar di bidang pendidikan. Melalui kegiatan buka puasa bersama yang digelar di LPK Kaina Indonesia, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Sabtu (14/3/2026), LPK Kaina Indonesia menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelatihan kerja dan memperluas peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang.

Owner Kaina Indonesia Group, Teguh Adi Koesumah Putra, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kebersamaan di bulan suci Ramadan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi forum konsolidasi antar lembaga yang berada dalam jaringan Kaina Indonesia Group.

“Ini bukan hanya buka puasa bersama, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi antar lembaga di bawah Kaina Indonesia Group. Harapannya, kita bisa menghadirkan pelatihan yang lebih berkualitas dan meningkatkan jumlah peserta yang berangkat kerja ke Jepang,” ujar Teguh.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah mitra strategis yang selama ini berperan dalam pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Di antaranya perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu, Balai Latihan Kerja, perwakilan Bank BCA, Bank Mandiri, serta sejumlah mitra lembaga seperti Japanesia Language School, Tomograha, dan Megumin.

Tak hanya memperkuat jejaring, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi sosial berupa santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

“Kami berupaya menjadikan santunan anak yatim sebagai kegiatan rutin. Semoga meskipun tidak besar, dapat memberikan manfaat bagi mereka,” kata Teguh.

Selain fokus pada pengembangan pelatihan kerja nonformal melalui berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Kaina Indonesia Group juga tengah menyiapkan langkah baru di bidang pendidikan formal. Salah satunya dengan merancang pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berorientasi pada kesiapan kerja.

“Ke depan kami ingin melangkah ke pendidikan formal dengan mendirikan SMK. Tagline-nya adalah ‘siap kerja dan siap membuka lapangan pekerjaan’,” jelasnya.

Sementara itu, Kholis menambahkan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini juga menjadi ajang mempertemukan berbagai cabang usaha yang berada dalam jaringan perusahaan.

Menurutnya, seiring berkembangnya jaringan Kaina Indonesia Group di berbagai daerah, kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan antar cabang.

“Sekaligus memperkenalkan antar cabang, karena pengembangannya sudah cukup banyak. Memang belum semua bisa hadir, seperti dari Jogja dan Bandung, tetapi yang sudah datang di antaranya dari Tegal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pengembangan berbagai unit usaha tersebut adalah membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Orientasi kami jelas, yaitu membantu masyarakat agar bisa mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak unit usaha yang dibuka, maka semakin besar pula peluang penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Saat ini, Kaina Indonesia Group tidak hanya bergerak di bidang pelatihan kerja. Perusahaan juga mengembangkan berbagai unit usaha lain, seperti kerja sama program SO dengan Tomograha dan Japanesia Language School, TK Kaina, layanan klinik, hingga usaha baru di bidang konveksi, travel, dan percetakan.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Kholis mengungkapkan bahwa secara keseluruhan jumlah tenaga kerja yang telah direkrut mencapai sekitar 4.000 orang. Namun, sekitar 2.600 orang di antaranya merupakan data yang telah terverifikasi secara administratif.

“Kalau total keseluruhan kurang lebih 4.000 orang, tetapi yang benar-benar sudah terverifikasi sekitar 2.600 orang. Untuk tahun ini saja, dalam dua setengah bulan pertama sudah ada sekitar 333 orang yang direkrut,” pungkasnya. (Wira/CL)

Di Indramayu, Banyak yang Putus Sekolah akibat Mahalnya Biaya Pendidikan

INDRAMAYU -- Angka melanjutkan sekolah siswa tingkat menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indramayu hingga kini belum mencapai 100 persen. Berbagai faktor menyebabkan terjadinya kondisi tersebut.

Ilustrasi

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Supardo menjelaskan, hingga saat ini instansinya masih melakukan pendataan terhadap angka melanjutkan sekolah siswa SMP ke jenjang menengah atas.

"Pendataan belum final, masih berproses karena data dari 205 sekolah belum masuk semuanya," ujar Supardo, Selasa (2/1). Namun meskipun demikian, perkiraan kasar angka melanjutkan sekolah siswa SMP di Kabupaten Indramayu berkisar 96,5 persen.

Sebagai gambaran, di Kabupaten Indramayu jumlah siswa SMP ada 61.480 siswa. Jumlah itu terdiri dari 20.422 siswa kelas VII, 20.800 siswa kelas VIII dan 20.178 siswa kelas IX. Jika perhitungan perkiraan kasar angka melanjutkan sekolah sebesar 96,5 persen, maka ada sekitar 700 siswa SMP yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

"Kami tentu berharap angka melanjutkan sekolah bisa mencapai 100 persen," tegas Supardo.

Supardo menyebutkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan belum semua siswa SMP di Kabupaten Indramayu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Salah satunya karena masalah ekonomi.
[ads-post]
Saat ini, biaya sekolah memang sudah gratis. Namun, orang tua siswa mesti tetap merogoh kocek yang tak sedikit untuk keperluan sekolah anaknya, seperti seragam, buku maupun ongkos menuju sekolah.

Faktor lainnya adalah perceraian yang dialami orang tua siswa. Tak jarang, anak korban perceraian akan dititipkan kepada neneknya. Sedangkan di sisi lain, sang nenek terkadang kurang memberi pengawasan terhadap cucunya karena keterbatasan mereka.

"Neneknya tidak mengerti apa-apa sehingga anak jadi tidak terkontrol, termasuk masalah pendidikannya," terang Supardo. Untuk mengatasi masalah itu, Supardo menyatakan, dibutuhkan penanganan lintas sektoral. Pasalnya, terjadinya masalah tersebut juga karena banyak faktor.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu, Ruswa, saat dimintai tanggapannya, mengaku prihatin dengan adanya siswa SMP di Indramayu yang belum seluruhnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi, jika hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

"Itu yang sejak dulu saya harapkan ada gerakan bersama sadar pendidikan, kata Ruswa.

Terkait faktor ekonomi, Ruswa menyatakan, sebenarnya sudah ada program dari pemerintah, yaitubantuan siswa miskin. Namun, dia mengakui, bantuan tersebut perlu ada tambahan.

"Setahu saya, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah ada program bantuan untuk mereka. Hanya mungkin tingkat implementasinya yang perlu dioptimalkan," tutur Ruswa.

Ruswa berharap, baik dinas pendidikan kabupaten maupun dinas pendidikan provinsi yang saat ini memiliki kewenangan terhadap SMA/SMK, harus memiliki data lebih lengkap lagi tentang siswa kurang mampu. Setelah itu, diadvokasi anggarannya agar siswa kurang mampu bisa menikmati sekolah.

Sumber : ROL

Cakra Lensa

Labels

Technology