Articles by "Miras"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, CakraLensa.com – Kegiatan pemusnahan minuman keras (miras) yang digelar Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menekan peredaran minuman beralkohol sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kamis (15/10/2026), di halaman Asrama Haji Lama, Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan.

Di balik upaya pemerintah daerah memberantas peredaran miras, muncul dugaan adanya barang bukti minuman beralkohol palsu yang ikut dalam rangkaian penindakan hingga pemusnahan. Persoalan ini mencuat setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Indramayu, Opik Hidayat, mengungkap temuan sekitar 29 dus minuman beralkohol jenis Intisari yang diduga palsu.

Opik pun angkat bicara untuk meluruskan polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa Satpol PP tidak pernah melakukan manipulasi maupun menukar barang bukti sebagaimana dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebaliknya, menurut Opik, pihaknya justru menemukan indikasi adanya barang yang diduga palsu dalam proses penertiban peredaran miras di Kabupaten Indramayu. Barang tersebut disebut berasal dari seorang agen berinisial S.

“Untungnya pada kesempatan itu saya sempat membuat video sebagai laporan ke pimpinan. Video tersebut dibuat tanggal 9 September,” ujar Opik saat memberikan klarifikasi, Jumat (16/10/2026).


Opik menjelaskan, kecurigaan bermula ketika barang bukti hasil penindakan dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas menemukan tanda silang pada sejumlah dus yang kemudian diperiksa lebih lanjut.

Dari pemeriksaan tersebut, segel kemasan terlihat masih utuh. Namun, isi di dalamnya diketahui bukan minuman beralkohol asli sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam kemasan tersebut.

Dalam sesi tanya jawab, Opik menyebut jumlah minuman yang diduga palsu mencapai sekitar 29 dus jenis Intisari dan diduga berasal dari agen berinisial S.

Temuan itu menjadi perhatian karena muncul di tengah upaya serius pemerintah daerah menekan peredaran miras melalui operasi penertiban dan pemusnahan barang bukti.

Meski demikian, dugaan mengenai asal barang tersebut masih berdasarkan keterangan Kasatpol PP dan belum dapat dijadikan kesimpulan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Pemusnahan miras pada Kamis (15/10/2026) merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan peredaran minuman beralkohol yang dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.


Kegiatan yang berlangsung di halaman Asrama Haji Lama itu menjadi wujud penegakan aturan daerah sekaligus upaya menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

Namun, munculnya dugaan barang bukti palsu turut menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian dan asal-usul sebagian barang yang ditangani dalam rangkaian penindakan tersebut.

Polemik ini kemudian memunculkan dugaan bahwa Bupati Indramayu telah dikelabui dan Satpol PP terlibat dalam manipulasi barang bukti. Opik membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa temuan barang yang diduga palsu justru telah menjadi perhatiannya sejak proses penindakan berlangsung.

Ia juga menyebut dokumentasi video yang dibuat pada 9 September 2026 sebagai bagian dari laporan kepada pimpinan untuk menjelaskan temuan di lapangan.

Opik memaparkan, upaya penertiban peredaran miras di Kabupaten Indramayu telah dilakukan sejak Bupati memberikan instruksi untuk meminimalkan peredarannya.

Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi kepada para pedagang dan agen besar mengenai ketentuan peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah (perda).

Sebanyak 172 pedagang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka diberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku serta konsekuensi hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Setelah tahapan surat peringatan pertama (SP1), kedua (SP2), dan ketiga (SP3) dilaksanakan, Satpol PP menerima informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik peredaran miras.

Dalam proses itu, pihaknya juga mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang menyiapkan barang bukti palsu untuk diserahkan saat penindakan berlangsung.

Berbekal informasi tersebut, Opik mengingatkan seluruh personel agar meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan kesesuaian isi barang bukti dengan kemasan aslinya.

Terkait penanganan perkara, Opik menjelaskan bahwa barang bukti hasil penindakan, baik yang asli maupun yang diduga palsu, tetap menjadi bagian dari proses penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia menyampaikan bahwa pelanggaran peredaran miras diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring), dengan sanksi berupa denda serta keputusan pengadilan yang disertai perintah pemusnahan.

Di sisi lain, masih terdapat sisa barang bukti milik sebuah perusahaan yang belum dapat dimusnahkan karena menunggu keputusan pengadilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan barang bukti juga harus mengikuti tahapan hukum yang berlaku, termasuk menunggu keputusan pengadilan sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan.

Di tengah sorotan terhadap dugaan 29 dus Intisari palsu, Opik menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan penegakan perda sesuai arahan Bupati Indramayu.

Ia memastikan operasi penertiban akan tetap dilakukan secara rutin, termasuk terhadap pelanggaran dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit.

“Kami, khususnya saya, masih komitmen. Apa yang ditugaskan kepada saya dari Bupati akan saya laksanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Mudah-mudahan klarifikasi ini dapat menepis dugaan-dugaan yang tidak baik kepada kami di Satuan Polisi Pamong Praja,” pungkasnya.


Kini, di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu menekan peredaran miras dan menjaga kamtibmas, dugaan 29 dus Intisari palsu menjadi persoalan yang perlu mendapat kejelasan.

Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keaslian barang, asal-usulnya, serta pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya pemberantasan miras dapat berjalan seiring dengan transparansi penanganan barang bukti dan kepastian hukum bagi semua pihak. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Penanganan mobil box yang membawa ribuan botol minuman keras (miras) di Kabupaten Indramayu kini menjadi sorotan tajam. Setelah sempat diamankan anggota Satpol PP, kendaraan yang memuat ribuan botol miras itu justru dilepaskan kembali atas perintah pimpinan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP dan Damkar Indramayu, Asep Afandi, secara terbuka mengakui bahwa dirinya adalah pihak yang memerintahkan pelepasan mobil tersebut.

Pengakuan itu disampaikan Asep dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Indramayu, Sabtu (14/3/2026).

“Biar jelas, jika ada yang bertanya siapa yang mengeluarkan mobil box isi miras itu, saya orangnya. Jadi tidak benar jika ada tuduhan keterlibatan Stafsus Bupati Salman ataupun Bupati,” tegas Asep di hadapan anggota dewan dan wartawan.

Namun keputusan tersebut memunculkan tanda tanya publik. Pasalnya, mobil yang awalnya diamankan karena diduga membawa barang ilegal justru dilepas tanpa proses hukum lanjutan.

Asep beralasan pelepasan mobil dilakukan karena proses penangkapan dinilai tidak sesuai prosedur. Menurutnya, penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah seharusnya dilakukan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dilengkapi surat perintah operasi serta berita acara pemeriksaan.

Ia menyebut saat penangkapan terjadi, dirinya sedang berada di Yogyakarta sehingga tidak mengetahui langsung kejadian di lapangan. Setelah mempelajari laporan, ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan.

“Tidak ada PPNS yang menangani, tidak ada BAP, tidak ada pendataan identitas ataupun dokumentasi barang bukti. Karena sejak awal prosedurnya keliru, saya putuskan mobil itu dilepas,” ujar Asep.

Ia juga membantah keras isu adanya praktik “86” atau transaksi uang dalam pelepasan kendaraan tersebut. Meski begitu, Asep mengaku siap menerima konsekuensi jika keputusannya dianggap keliru.

“Jika dari keputusan saya ada yang salah, saya siap menanggung konsekuensinya sebagai pimpinan,” katanya.

Polemik semakin melebar ketika muncul informasi bahwa mobil box tersebut sempat dibawa ke Pendopo Kabupaten Indramayu sebelum akhirnya dilepas.

Asep mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan menegaskan langkah itu dilakukan di luar perintahnya.

“Saya justru heran kenapa mobil itu dibawa ke Pendopo. Itu di luar instruksi saya,” katanya.

Di sisi lain, keterangan berbeda muncul dari jajaran Satpol PP sendiri.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda), Abdul Fatah, menyebut penangkapan mobil box tersebut merupakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan anggotanya, Candra.

Menurutnya, saat itu Candra yang sedang dalam perjalanan mencurigai mobil box berpelat nomor D di wilayah Cangkingan. Setelah dicegat, mobil tersebut ternyata membawa ribuan botol miras dalam kardus. Karena temuan tersebut, mobil langsung diamankan dan dibawa ke Indramayu.

“Ini bukan razia atau operasi resmi, tapi OTT. Tangkap tangan juga dilindungi undang-undang,” kata Fatah.

Candra bahkan disebut sempat membawa mobil tersebut ke Pendopo untuk melaporkan temuan itu kepada Bupati sebelum akhirnya menuju kantor Satpol PP.

Namun Fatah mengaku heran karena pada pagi hari setelah kendaraan itu diamankan, mobil tersebut sudah tidak lagi berada di kantor.

“Setelah diserahkan kepada pimpinan, pagi harinya mobil sudah tidak ada di kantor. Kami juga tidak memahami hal tersebut,” ujarnya.

Perbedaan keterangan antara pimpinan dan anggota di lapangan membuat kasus ini semakin memicu perhatian publik.

Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Endang Efendi, menilai kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi penegakan Perda di daerah. Ia mengaku awalnya mengapresiasi penangkapan mobil box yang membawa ribuan botol miras tersebut. Namun pelepasan kendaraan tanpa proses hukum membuat upaya penindakan itu berakhir mengecewakan.

“Awalnya kami apresiasi penangkapan mobil miras ini. Tapi endingnya tidak baik dan membuat kami kecewa,” kata Endang.

Kasus ini kini menjadi sorotan karena menyisakan sejumlah pertanyaan: mengapa mobil yang diduga membawa ribuan botol miras bisa dilepaskan, mengapa prosedur penindakan tidak dipenuhi sejak awal, serta mengapa muncul perbedaan keterangan antara pimpinan dan anggota di lapangan. Publik pun menunggu kejelasan lebih lanjut terkait penanganan kasus tersebut. (WH/CL)

 Indramayu-Tim Penegakan Perda pada Satpol PP Kabupaten Indramayu yang dipimpin langsung oleh Kamsari Sabarudin, SH, MH, selaku Kabid Gakda dan Kapsin, SH selaku Kasi Lidik pada Bidang Gakda, telah melaksanakan razia/operasi rutin penertiban penyakit masyarakat dalam rangka penegakan Perda Mihol (7/2005 jo 15/2006) dan Prostitusi (7/1999 jo 4/2001) di Desa Bunder Kec Widasari kabupaten indramayu, Kamis (1/11/2018)

Di desa bunder widasari,tim berhasil mendapati penjual Mihol inisial Dar.dengan barang bukti berupa mihol berbagai jenis dan merk,sejumlah 73 botol dan berjalan aman dan lancar. Selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan informasi dari warga sekitar, masih di desa yang sama. tim bergegas menuju rumah/toko yang diduga kuat menjual mihol,dengan inisial Run. Sesampainya dilokasi, dengan didampingi Tersangka inisial Run, Penyidik/PPNS bersama sama dengan anggota Satpol PP menemukan Barang Bukti mihol sejumlah 46 botol yang dikemas dalam 4 dus/karton dengan perincian : 19 botol Anggur Kolesom Besar, 20 Anggur Kolesom Kecil dan 7 botol Anker Bir besar.
Namun tersangka tidak mau menandatangani BAP dan surat lainnya yang disodorkan PPNS,dan meminta kepada Penyidik agar menunggu suaminya yang berinisial Sam.karena sedang ada keperluan di polres Indramayu ,menurut info masyarakat bahwa Sam pernah menjadi anggota TNI tapi sudah berhenti. Akan tetapi setelah Sam datang ke TKP, malah turun dari motor sambil emosi,langsung mengambil Barang Bukti mihol yang sudah dikemas 4 dus dan satu persatu dus isi mihol tersebut langsung dibanting didepan/dihadapan PPNS, anggota Satpol PP, sekdes Bunder.

Mertua perempuan Sam dan masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan jalanya operasi dari pinggir jalan. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat PolPP untuk tetap melanjutkan perkaranya ke sidang pengadilan negeri indramayu,yang sedianya akan disidangkan pada tanggal 22 Nopember 2018. Melihat kejadian tersebut, kemudian SatpolPP melalui Kabid Gakda langsung mengkoordinasikan dengan unsur dari Subdenpom Indramayu dan polres. yang tidak lain adalah anggota tim teknis penegakan perda di Satpol PP. Setelah tim mengkoordinasikan dengan tim teknis, tidak berselang lama kemudian datang anggota polsek yang dipimpin Kanit Reskrim ke lokasi.dan masih mendapati bukti-bukti berupa pecahan botol mihol yang dibanting oleh inisial Sam, selaku suami dari Run.

Selanjutnya Tim melaporkan kronologi kejadian perusakan barang bukti mihol oleh Sam,kepada penyidik dari polsek widasari dan mencatatnya. Setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak polsek widasari, kemudian tim bergegas meninggalkan lokasi,dan balik kearah kantor SatpolPP. dengan terlebih dahulu menitipkan BAP kepada ibunya Run atau mertuanya Sam. Sampai berita ini diturunkan, tim belum sempat melaporkan ke polres Indramayu atas kejadian perusakan barang bukti mihol sejumlah 36 botol tersebut. karena pada saat dilokasi, pihak Polsek menyarankan agar laporannya ke polres saja.
(REDAKSI)

 MENARA POST - Indramayu(29/10/2018)- Satpol PP Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan H.Munjaki,M.Si sekarang fokus kedalam penindakan,khususnya tentang peredaran miras di masyarakat.

Minuman keras(miras) adalah salah satu penyakit masyarakat yang berdampak universal,dari minum minuman keras yang berlebihan,bisa menghadirankan tindakan kriminal yang membuat masyarakat resah.

Maka dari analisa di atas pihak satpol PP kabupaten Indramayu yang di pimpin H.munjaki.MSi lebih menekankan kepenindakan terhapadap pengedar miras.

Saat kunjungan pengurus DPP JOIN Kabupaten Indramayu mempertanyakan perihal sejauh mana tindakan dari Satpol PP terhadap para bandar miras,KAMSARI SABARUDIN SH,MH selaku kepala bidang penegakan perundang undangan daerah,"Bisa di catat bang,untuk satpol PP kabupaten Indramayu pada saat ini,bisa di katakan dapat mengukir sejarah,bahkan tingkat nasional.karena hasil operasi miras kita menjadi pemasukan kas daerah.melalui denda,yang sudah sejak lama denda kasus tipiring pada umumnya masuk ke kas negara,tapi sekarang dendanya masuk ke kas daerah.itu sesuai dengan PS 10 perda 15/2006 jo perda 7/2005.untuk penindakan kita tidak main main,bahkan ada bandar miras yang kita jebloskan ke penjara walaupun itu hanya tindak pidana ringan(tipiring)."

Masih lanjut KAMSARI SABARUDIN SH,MH,"selain itu kita juga,razia pegawai dan siswapun kita laksanakan,karena sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai penegak perundang undangan daerah.Di harapkan ketika perundang undangan daerah atau perda digulirkan,ASN dan masyarakat dapat menaatinya.pemerintahanpun berjalan dengan baik,dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan nyaman,aman,tertib dan damai."tutunnya

Masih pada tempat yang sama Kasat Pol PP H.MUNJAKI M.SI,"Saya selalu terbuka dan menyambut baik rekan media,dengan kehadiran DPD JOIN kabupaten Indramayu menjadi warna baru di dunia jurnalis.saya berharap rekan DPD JOIN bisa menjadi mitra kita kedepannya,dan menyajikan berita edukasi yang membuat masyarakat memahami dan menaati pentingnya kesadaran tentang aturan yang berlaku."ucapnya

Kang Ato Putra Bagelen selaku Dewan etik DPD JOIN Kabupaten Indramayu," kami berharap kedepannya hubungan kemitraan  DPD JOIN Kabupaten Indramayu dengan Satpol PP dapat berkesinabungan dalam ranah profesi jurnalistik."ungkapnya

(Redaksi)

Indramayu - Guna mendukung visi misi pemerintah daerah Indramayu yakni religius, maju, mandiri dan program ZERO miras di wilayahnya. Polres Indramayu merilis hasil operasi penyakit masyarakat,bukti bahwa Polres Indramayu tidak tinggal diam atas peredaran miras di wilayahnya.

"Religius artinya Miras (minuman keras) harus dibasmi. Sebulan ini saja kita menyita miras sebanyak 4172 botol miras. dengan berbagai macam merk, dan 4532 liter tuak."ungkap Kapolres, AKBP, Arif Fajarudin. Senin (17/9/2018).
[ads-post]
Semua data yang kami rilis sekarang merupakan hasil operasi KKYD selama satu bulan di 28 wilayah polsek yang ada di Indramayu,Dengan tujuan jangan ada korban dari peredaran minuman keras ini."tegasnya

Marif Yoga Yanda Perdana,SE selaku dewan pembina DPD JOIN Kabupaten Indramayu,sangat mengapresiasi kinerja kepolisian,dan berharap hubungan yang terjalin dengan baik seperti sekarang ini antara jurnalis dan pihak kepolisian dalam merilis setiap kegiatannya,agar bisa terjaga atau berkesinambungan secara terus menerus."ungkapnya.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget