Pemusnahan Miras di Indramayu Disorot, 29 Dus Intisari Diduga Palsu! Kasatpol PP Buka Suara
Redaksi CL
Oktober 16, 2026
Barang Bukti
,
Indramayu
,
Intisari Palsu
,
Miras
,
Pemkab Indramayu
,
Pemusnahan Miras
,
Perda
,
Satpol PP
Indramayu, CakraLensa.com – Kegiatan pemusnahan minuman keras (miras) yang digelar Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menekan peredaran minuman beralkohol sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kamis (15/10/2026), di halaman Asrama Haji Lama, Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan.
Di balik upaya pemerintah daerah memberantas peredaran miras, muncul dugaan adanya barang bukti minuman beralkohol palsu yang ikut dalam rangkaian penindakan hingga pemusnahan. Persoalan ini mencuat setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Indramayu, Opik Hidayat, mengungkap temuan sekitar 29 dus minuman beralkohol jenis Intisari yang diduga palsu.
Opik pun angkat bicara untuk meluruskan polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa Satpol PP tidak pernah melakukan manipulasi maupun menukar barang bukti sebagaimana dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebaliknya, menurut Opik, pihaknya justru menemukan indikasi adanya barang yang diduga palsu dalam proses penertiban peredaran miras di Kabupaten Indramayu. Barang tersebut disebut berasal dari seorang agen berinisial S.
“Untungnya pada kesempatan itu saya sempat membuat video sebagai laporan ke pimpinan. Video tersebut dibuat tanggal 9 September,” ujar Opik saat memberikan klarifikasi, Jumat (16/10/2026).
Opik menjelaskan, kecurigaan bermula ketika barang bukti hasil penindakan dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas menemukan tanda silang pada sejumlah dus yang kemudian diperiksa lebih lanjut.
Dari pemeriksaan tersebut, segel kemasan terlihat masih utuh. Namun, isi di dalamnya diketahui bukan minuman beralkohol asli sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam kemasan tersebut.
Dalam sesi tanya jawab, Opik menyebut jumlah minuman yang diduga palsu mencapai sekitar 29 dus jenis Intisari dan diduga berasal dari agen berinisial S.
Temuan itu menjadi perhatian karena muncul di tengah upaya serius pemerintah daerah menekan peredaran miras melalui operasi penertiban dan pemusnahan barang bukti.
Meski demikian, dugaan mengenai asal barang tersebut masih berdasarkan keterangan Kasatpol PP dan belum dapat dijadikan kesimpulan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Pemusnahan miras pada Kamis (15/10/2026) merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan peredaran minuman beralkohol yang dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Asrama Haji Lama itu menjadi wujud penegakan aturan daerah sekaligus upaya menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.
Namun, munculnya dugaan barang bukti palsu turut menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian dan asal-usul sebagian barang yang ditangani dalam rangkaian penindakan tersebut.
Polemik ini kemudian memunculkan dugaan bahwa Bupati Indramayu telah dikelabui dan Satpol PP terlibat dalam manipulasi barang bukti. Opik membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa temuan barang yang diduga palsu justru telah menjadi perhatiannya sejak proses penindakan berlangsung.
Ia juga menyebut dokumentasi video yang dibuat pada 9 September 2026 sebagai bagian dari laporan kepada pimpinan untuk menjelaskan temuan di lapangan.
Opik memaparkan, upaya penertiban peredaran miras di Kabupaten Indramayu telah dilakukan sejak Bupati memberikan instruksi untuk meminimalkan peredarannya.
Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi kepada para pedagang dan agen besar mengenai ketentuan peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah (perda).
Sebanyak 172 pedagang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka diberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku serta konsekuensi hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Setelah tahapan surat peringatan pertama (SP1), kedua (SP2), dan ketiga (SP3) dilaksanakan, Satpol PP menerima informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik peredaran miras.
Dalam proses itu, pihaknya juga mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang menyiapkan barang bukti palsu untuk diserahkan saat penindakan berlangsung.
Berbekal informasi tersebut, Opik mengingatkan seluruh personel agar meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan kesesuaian isi barang bukti dengan kemasan aslinya.
Terkait penanganan perkara, Opik menjelaskan bahwa barang bukti hasil penindakan, baik yang asli maupun yang diduga palsu, tetap menjadi bagian dari proses penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menyampaikan bahwa pelanggaran peredaran miras diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring), dengan sanksi berupa denda serta keputusan pengadilan yang disertai perintah pemusnahan.
Di sisi lain, masih terdapat sisa barang bukti milik sebuah perusahaan yang belum dapat dimusnahkan karena menunggu keputusan pengadilan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan barang bukti juga harus mengikuti tahapan hukum yang berlaku, termasuk menunggu keputusan pengadilan sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan.
Di tengah sorotan terhadap dugaan 29 dus Intisari palsu, Opik menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan penegakan perda sesuai arahan Bupati Indramayu.
Ia memastikan operasi penertiban akan tetap dilakukan secara rutin, termasuk terhadap pelanggaran dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit.
“Kami, khususnya saya, masih komitmen. Apa yang ditugaskan kepada saya dari Bupati akan saya laksanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Mudah-mudahan klarifikasi ini dapat menepis dugaan-dugaan yang tidak baik kepada kami di Satuan Polisi Pamong Praja,” pungkasnya.
Kini, di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu menekan peredaran miras dan menjaga kamtibmas, dugaan 29 dus Intisari palsu menjadi persoalan yang perlu mendapat kejelasan.
Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keaslian barang, asal-usulnya, serta pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya pemberantasan miras dapat berjalan seiring dengan transparansi penanganan barang bukti dan kepastian hukum bagi semua pihak. (Wira)








