Cakra Lensa

Indramayu, Cakralensa.com - Memanas! Ratusan nelayan dan juragan kapal Karangsong yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) dan KPL Mina Sumitra menggelar aksi solidaritas di Muara Karangsong, Senin (27/7/26).

Mereka mendesak pemerintah pusat sampai daerah untuk SEGERA melakukan normalisasi muara dan perbaikan breakwater yang rusak parah. Sehingga menghambat aktivitas kapal nelayan keluar masuk pelabuhan karangsong,

Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengatakan pendangkalan muara semakin memburuk, terutama saat musim timur. Akibatnya, kapal-kapal berukuran besar kesulitan melintas bahkan ada yang terjebak selama beberapa hari. Salah satunya KM Gajah Samudera yang tertahan selama tiga hari di luar muara.

“Apabila tuntutan nelayan tidak mendapat respons, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta agar persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah,” ucapnya.

Sementara Ketua KPL Mina Sumitra, H. Suwarto, mengatakan kondisi muara terus memburuk meski pihaknya telah berupaya melakukan pengerukan secara mandiri. Menurutnya, sedimentasi semakin cepat terjadi setelah breakwater mengalami kerusakan.

“Mina Sumitra kan punya dua tongkang. Yang satu untuk menarik kapal keluar masuk, yang satu untuk pemeliharaan air sungai atau pengerukan. Tapi lambat laun, tahun sekarang lebih parah. Karena tenggelamnya breakwater atau pemecah ombak sehingga masuknya pasir yang dibawa ombak semakin cepat,” kata Suwarto, Senin (27/07/26).

Ia menjelaskan, KPL Mina Sumitra juga telah meminta bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu. Permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan pengiriman satu kapal keruk. Namun, upaya itu belum mampu mengatasi persoalan yang terus berulang.

“Alhamdulillah minggu kemarin kita meminta bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu. Mereka mengirim satu kapal keruk, tapi tetap belum bisa,” ujarnya.

Menurut Suwarto, solusi jangka panjang bukan hanya pengerukan. Ia menilai pemerintah perlu membangun kembali breakwater yang rusak, meninggikannya, sekaligus memperpanjang konstruksi tersebut hingga sekitar satu kilometer agar pasir tidak terus masuk ke alur pelayaran.

“Satu-satunya yang saya harapkan adalah breakwater dibangun kembali atau ditinggikan, sekaligus dipanjangkan bertambah sampai satu kilometer. Selain itu, pemerintah juga membantu mengatasi alur muara, apakah dengan mesin sedot atau kapal keruk lagi,” ucapnya.

Ia menambahkan, biaya operasional pengerukan selama ini berasal dari iuran swadaya nelayan yang menjual hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong. Namun, kondisi saat ini membuat beban operasional semakin berat.

“Operasional semakin tinggi, sementara pendapatan semakin rendah. Di sisi lain, pendangkalannya semakin hebat,” katanya.

Meski pengerukan secara swadaya telah dilakukan dan mendapat bantuan satu unit kapal keruk dari Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu, upaya tersebut belum mampu mengatasi sedimentasi yang terus terjadi.

“Karena itu, pihaknya berharap pemerintah membangun kembali serta memperpanjang breakwater sekitar satu kilometer, sekaligus menambah alat keruk agar alur pelayaran tetap terjaga,” katanya.

Persoalan pendangkalan Muara Karangsong sendiri telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah dan sebelumnya juga telah dilakukan program normalisasi secara bertahap, namun nelayan menilai penanganan tersebut masih belum mampu mengatasi sedimentasi yang terus berulang.

Sementara Sekjend GNP, H Robani Hendra Permana, menambahkan Jika muara tidak segera dilakukan perbaikan maka bisa mempengaruhi pasokan ikan di jawa barat.

“karena karangsong ini merupakan pelabuhan pendaratan ikan yang berkontribusi 30 persen terhadap ikan laut di jawa barat, kalau karangsng terganggu maka suplay ikan baik ke Jakarta atau ke jawa barat ikut terganggu,”terangnya.

Selain menuntut normalisasi muara, nelayan juga menyoroti kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah seorang juragan kapal, H. Judah, mengaku nelayan tetap dibebani kewajiban membayar PNBP, sementara akses keluar masuk kapal masih terganggu akibat pendangkalan muara.

“Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata melalui normalisasi Muara Karangsong diperbaikinya breakwatter, agar aktivitas perikanan kembali lancar, roda perekonomian masyarakat pesisir pulih, dan tidak ada lagi kapal yang terjebak akibat sedimentasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih dulu memastikan akses pelayaran berjalan lancar sebelum menarik berbagai pungutan dari nelayan. Ia mengungkapkan, nelayan kini menghadapi persoalan berlapis. Selain kesulitan melewati muara yang dangkal, mereka juga dibebani berbagai kewajiban pembayaran dan sanksi ketika melanggar aturan di laut sementara kebutuhan sarana fasilitas mereka tidak tersentuh.

“Nanti saya sendiri akan mempelopori, saya sendiri yang tidak mau dipungut PNBP. Karena berangkat saja susah, apalagi pulangnya, kami setuju siap ikut aksi ke Jakarta.” tegas Judah.

Dibangunnya breakwater tentunya akan Mempermudah dan Mempercepat Akses Nelayan. Menjaga terjadinya abrasi pantai. dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat nelayan di Karangsong Kecamatan dan Kabupaten Indramayu sekitarnya. (Wira)

Korban Tori berhasil ditemukan berkat upaya tak kenal lelah tim search and rescue (SAR) gabungan yang telah melakukan pencarian selama lima hari.

Kepala Kantor SAR Bandung atau Basarnas Jabar Deden Ridwansyah mengatakan, upaya pencarian hari kelima yang melibatkan personel Pos SAR Cirebon dan Direktorat Kepolisian Air (Ditpolair) Polda Jabar, memulai operasi pencarian hari kelima terhadap korban Tori, sejak pukul 07.30 WIB tadi.
[ads-post]
Tim SAR gabungan menggunakan speed boat untuk melakukan penyisiran mulai dari Muara Bugel sampai Perairan Patimban Subang. Akhirnya tim berhasil menemukan korban di Pantai Jalasena, Kabupaten Karawang.

"Pukul 13.40 WIB, tim SAR gabungan menemukan korban Tori (48) di Pantai Jalasena, Dusun Sungai Tegal, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dalam keadaan meninggal dunia. Korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang," kata Deden dalam rilis tertulis, Senin (12/8/2019) sore.

Selama lima hari, ujar Deden, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian dengan menyisir di berbagai titik dari lokasi kejadian. Sebelumnya pada hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan menyisir Muara Patrol sampai Muara Bugel dengan menggunakan dua LCR.

"Dilanjutkan pada hari keeempat, tim melakukan penyisirian di sekitar lokasi korban tenggelam dan Penyisiran di Muara Bugel sampai parairan Bobos, Subang menggunakan satu LCR," ujar Deden.

Pena	By.	Redaksi
Editor	By.	Redaksi
Foto / Video	By.	Internet

 INDRAMAYU --  Mengingat besarnya risiko yang dihadapi nelayan di laut, mereka pun diminta untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri.

Sejumlah nelayan membongkar Cumi-Cumi dari sebuah perahu sebelum di jual di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat

Namun Baru separuh nelayan kecil di Kabupaten Indramayu mengikuti program Asuransi Nelayan yang digulirkan Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Asep Suryana, menyebutkan, dari total jumlah nelayan di Kabupaten Indramayu yang mencapai 39 ribu orang, sebanyak 25 ribu orang di antaranya merupakan nelayan kecil. Dari 25 ribu orang nelayan kecil itu, yang ikut Asuransi Nelayan dari Pemerintah Pusat baru 12.866 orang.

Asep menjelaskan, dari 12.866 orang nelayan kecil yang mengikuti asuransi itu, sebanyak 5.160 orang di antaranya mengikutinya pada 2016. Sedangkan sisanya yang mencapai 7.706 orang, mengikuti asuransi pada 2017.

"Indramayu dapat jatah program Asuransi Nelayan dari Pemerintah Pusatnya memang hanya untuk 2016 dan 2017. Untuk tahun ini belum ada info lagi," kata Asep, Selasa (30/1).

Asep mengakui, meski awalnya sepi peminat, namun kesadaran nelayan di Indramayu untuk ikut Asuransi Nelayan yang digulirkan Pemerintah Pusat cukup tinggi. Hal itu terlihat dari realisasi program asuransi yang selalu melebihi target yang ditentukan.

Seperti pada 2016, terealisasi 5.160 orang dari target 5.000 orang. Begitu pula pada 2017, yang terealisasi 7.706 orang dari target 7.500 orang. Kelebihan jatah itu bisa dipenuhi setelah Indramayu mendapat limpahan dari daerah lain yang targetnya tidak terpenuhi.
[ads-post]
Asep menerangkan, dalam program Asuransi Nelayan, premi yang dibayarkan hanya Rp 175 ribu per tahun. Sedangkan klaim yang berhak diperoleh keluarga nelayan adalah Rp 200 juta jika nelayan meninggal di laut dan Rp 160 juta jika nelayan meninggal di darat. Adapula klaim jika nelayan mengalami luka atau sakit lainnya.

Pada 2016 dan 2017, premi yang semestinya dibayar oleh nelayan itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, keikutsertaan nelayan dalam program asuransi itu dibatasi hanya satu tahun.

"Untuk tahun berikutnya, nelayan bisa mengikuti asuransi mandiri, artinya harus bayar sendiri. Tapi besaran premi dan klaimnya sama dengan program Asuransi Nelayan yang dibayari oleh pemerintah," terang Asep.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, AR Hakim mengakui, kesadaran nelayan untuk mengikuti program asuransi nelayan mandiri memang masih kurang. Mereka menilai, asuransi menjadi kebutuhan nomor sekian dibandingkan kebutuhan pokok lainnya.

"Padahal nelayan sangat butuh asuransi karena risiko bahaya yang mereka hadapi di laut sangat besar," tegas Hakim.