Articles by "Transparansi Anggaran"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, CakraLensa.com – Koordinator Daerah BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Indramayu, Faid, menyoroti sejumlah pos anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dengan nilai total Rp208.641.000. Tiga pos yang menjadi perhatian meliputi pengadaan kalender senilai Rp77 juta, pemeliharaan toilet Ketua DPRD sebesar Rp51 juta, serta belanja alat tulis kantor (ATK) senilai Rp80.641.000.

BEM PTNU Indramayu menilai besarnya alokasi anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait rincian kebutuhan, kewajaran harga, serta manfaatnya bagi pelayanan publik.

Kritik ini mencuat di tengah tuntutan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Ini bukan soal membenci DPRD, tetapi soal kepatutan, transparansi, dan prioritas anggaran. Uang yang digunakan merupakan uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui apakah setiap rupiah benar-benar dibelanjakan sesuai kebutuhan,” tegas Faid.

Menurutnya, kajian tersebut menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Kalender Rp77 Juta, Apa Rincian dan Manfaatnya?

Pos pertama yang disoroti adalah pengadaan kalender senilai Rp77.000.000. BEM PTNU Indramayu mempertanyakan dasar penentuan anggaran tersebut, termasuk jumlah kalender yang akan dicetak, spesifikasi produk, harga satuan, dan sasaran penerimaannya.

Faid menilai, pengadaan tersebut perlu dievaluasi agar tidak sekadar menjadi kegiatan rutin yang menyerap anggaran tanpa manfaat yang terukur.

“Di era digital, kalender sudah tersedia di berbagai perangkat masyarakat. Karena itu, kami mempertanyakan urgensi pengadaan kalender dengan anggaran Rp77 juta. Apa spesifikasinya, berapa jumlahnya, dan siapa saja penerimanya? Semua harus bisa dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Ia meminta Sekretariat DPRD membuka dokumen rencana anggaran biaya (RAB) dan rincian pengadaan kepada publik agar masyarakat dapat menilai kewajaran belanja tersebut.

Faid juga mengusulkan agar anggaran yang dinilai tidak mendesak dipertimbangkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk beasiswa bagi mahasiswa Indramayu dari keluarga kurang mampu.

“Rakyat membutuhkan bukti kerja dan program yang manfaatnya nyata. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang urgensinya tidak dijelaskan secara memadai,” tambahnya.

Pemeliharaan Toilet Ketua DPRD Rp51 Juta, BEM PTNU Minta Rincian Pekerjaan

Pos kedua yang menjadi sorotan adalah anggaran pemeliharaan toilet Ketua DPRD sebesar Rp51.000.000.

Bagi BEM PTNU Indramayu, besaran anggaran tersebut patut dijelaskan secara terperinci agar publik mengetahui jenis kerusakan, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi material, serta komponen biaya yang membentuk nilai anggaran tersebut.


Faid membandingkan besarnya anggaran itu dengan kebutuhan fasilitas sanitasi masyarakat yang masih memerlukan perhatian. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas dasar bagi warga, termasuk toilet sekolah dan sarana sanitasi umum, turut menjadi prioritas pembangunan.

“Ketika pemeliharaan toilet di lingkungan pimpinan DPRD dianggarkan Rp51 juta, publik wajar bertanya. Pekerjaan apa saja yang dilakukan dan bagaimana perhitungan biayanya? Kami meminta RAB dibuka, dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan ditunjukkan, serta hasil pemeliharaannya dijelaskan,” kata Faid.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak pemeliharaan fasilitas kantor pemerintahan. Namun, setiap pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, perhitungan yang wajar, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

“Fasilitas kantor tentu perlu dirawat. Tetapi kewajaran anggaran dan pemerataan perhatian terhadap fasilitas publik juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat justru luput dari perhatian,” tegasnya.

Belanja ATK Rp80,6 Juta, Efisiensi dan Digitalisasi Dipertanyakan

Pos ketiga adalah belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp80.641.000.

BEM PTNU Indramayu mempertanyakan rincian kebutuhan ATK tersebut, mulai dari jenis barang, volume pengadaan, harga satuan, distribusi, hingga tingkat pemanfaatannya dalam kegiatan administrasi Sekretariat DPRD.

Faid menilai, di tengah perkembangan sistem administrasi elektronik, penggunaan anggaran ATK perlu disertai perencanaan yang terukur dan upaya efisiensi yang nyata.

“Anggaran ATK sebesar Rp80,6 juta tidak boleh hanya dijelaskan sebagai kebutuhan rutin. Publik perlu mengetahui barang apa yang dibeli, berapa volumenya, bagaimana distribusinya, dan apakah penggunaannya benar-benar efisien,” ujarnya.

Ia mendorong penerapan sistem administrasi digital atau paperless office secara bertahap dan terukur, tanpa mengabaikan dokumen fisik yang memang masih diwajibkan oleh ketentuan.

Selain itu, Faid meminta agar data persediaan ATK tahun 2025 dibuka untuk kepentingan evaluasi dan perbandingan dengan kebutuhan anggaran berikutnya.

BEM PTNU Indramayu juga mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran dalam perencanaan maupun realisasi belanja tersebut.

Ia menegaskan, sorotan terhadap anggaran ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, transparansi dan pengawasan diperlukan agar potensi pemborosan dapat dicegah.

Tiga Tuntutan BEM PTNU Indramayu

Atas sejumlah pos anggaran yang disoroti, Koordinator Daerah BEM PTNU Indramayu, Faid, menyampaikan tiga tuntutan kepada Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu.

Pertama, membuka rincian anggaran pengadaan kalender Rp77 juta.

BEM PTNU meminta dokumen RAB, spesifikasi, jumlah cetakan, harga satuan, dan daftar sasaran penerima dipublikasikan. Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta agar pengadaan dievaluasi dan anggarannya dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih prioritas, termasuk beasiswa mahasiswa kurang mampu, sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.

Kedua, memberikan penjelasan lengkap atas anggaran pemeliharaan toilet Ketua DPRD Rp51 juta.

BEM PTNU meminta penjelasan mengenai kondisi awal fasilitas, rincian pekerjaan, spesifikasi material, dokumentasi pelaksanaan, dan hasil pekerjaan. Jika ditemukan ketidakwajaran, mereka meminta agar dilakukan evaluasi serta tindak lanjut sesuai ketentuan.

Ketiga, mengevaluasi belanja ATK Rp80.641.000 dan memperkuat digitalisasi administrasi.

BEM PTNU mendesak keterbukaan data persediaan ATK tahun 2025, evaluasi kebutuhan riil, serta percepatan penerapan administrasi elektronik. Mereka juga meminta Inspektorat dan BPK menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.

Beri Waktu 7 Hari, Siap Bawa Persoalan ke Inspektorat dan Bupati

Faid menyatakan BEM PTNU Daerah Indramayu memberikan waktu 7 x 24 jam kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu untuk memberikan tanggapan secara terbuka terhadap kajian tersebut.

Apabila tidak memperoleh jawaban yang memadai, pihaknya menyatakan akan membawa hasil kajian itu kepada Bupati Indramayu, Inspektorat, dan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Faid, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal penggunaan anggaran publik dan memastikan pemerintahan daerah berjalan secara transparan serta akuntabel.

“Kami meminta jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar pernyataan normatif. Buka rincian anggarannya, jelaskan urgensinya, dan pastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi, bukan sebagai ancaman bagi lembaga pemerintahan.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, dan kritik dilarang tanpa alasan, maka kami akan terus menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah dan konstitusional. Kritik adalah bagian dari demokrasi, dan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Faid.

BEM PTNU Indramayu menegaskan bahwa inti dari kajian ini adalah mendorong keterbukaan dokumen, evaluasi prioritas belanja, dan pemeriksaan yang objektif. Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mengenai dasar perencanaan dan rincian ketiga pos anggaran tersebut.


Indramayu, Cakralensa.com — Pengadaan buku di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan belanja buku menggunakan anggaran bantuan pemerintah (BANPEM) dilakukan secara langsung kepada penerbit.

Dugaan tersebut menjadi perhatian karena mekanisme penjualan buku teks pendamping ke satuan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Dalam Pasal 63 ayat (1), aturan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Sementara itu, Pasal 64 ayat (1) UU yang sama mengatur bahwa penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui toko buku dan/atau sarana lain. 

Aturan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan dugaan pengadaan buku SDN di Kecamatan Losarang yang disebut menggunakan dana BANPEM.

Informasi yang diterima menyebutkan, buku yang dibeli diduga berasal langsung dari penerbit Intan Pariwara.

Jika transaksi tersebut benar dilakukan langsung antara pihak sekolah dengan penerbit untuk buku teks pendamping, maka mekanismenya patut diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun, dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dokumen pengadaan, jenis buku, pihak penjual, bukti transaksi, serta mekanisme penggunaan dana BANPEM diperiksa secara menyeluruh.


UU Nomor 3 Tahun 2017 tidak hanya mengatur mengenai penerbitan buku, tetapi juga pendistribusian dan penggunaan buku di satuan pendidikan. Pemerintah menyebut UU tersebut mengatur pelaku perbukuan, jenis buku, penerbitan, pendistribusian, penggunaan, penyediaan hingga pengawasan. 

Bahkan, Pasal 63 ayat (2) menyatakan penerbit yang melanggar ketentuan larangan penjualan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (3) meliputi peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.

Artinya, persoalan mekanisme distribusi bukan sekadar urusan administrasi biasa apabila memang ditemukan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Di sisi lain, perlu diluruskan pula mengenai regulasi yang disebut sebagai Permendiknas Nomor 11 Tahun 2025. Berdasarkan penelusuran regulasi resmi, peraturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, sehingga peraturan tersebut tidak mengatur mekanisme distribusi buku pendamping. 

Karena itu, dasar hukum terkait larangan penerbit menjual buku teks pendamping secara langsung ke sekolah lebih tepat merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2017, khususnya Pasal 63 dan Pasal 64.


Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dan diklarifikasi secara terbuka.

Menurut Atim, penggunaan dana bantuan untuk pembelian buku harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kebutuhan sekolah maupun mekanisme pengadaannya.

“Kalau benar ada pembelian buku secara langsung kepada penerbit, ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada mekanisme yang tidak sesuai aturan, apalagi sumber dananya berasal dari bantuan pemerintah,” kata Atim.

Ia juga meminta pihak sekolah tidak hanya menunjukkan buku yang dibeli, tetapi juga membuka dokumen pendukung transaksi.

Mulai dari rencana kebutuhan, daftar buku, harga satuan, jumlah pembelian, pihak yang menjual, bukti pembayaran, hingga dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Yang harus diperiksa bukan hanya bukunya ada atau tidak. Mekanisme pembeliannya juga harus jelas. Siapa yang menawarkan, siapa yang membeli, kepada siapa uang dibayarkan, dan dasar pemilihannya apa,” ujarnya.

Atim menegaskan, apabila pengadaan tersebut memang dilakukan sesuai ketentuan, maka pihak sekolah seharusnya tidak perlu keberatan memberikan penjelasan.

Sebaliknya, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta yang ada.

Dugaan transaksi langsung antara sekolah dengan penerbit Intan Pariwara tersebut kini menyisakan sejumlah pertanyaan.

Apakah buku yang dibeli merupakan buku teks pendamping? Apakah transaksi dilakukan langsung dengan penerbit atau melalui distributor/toko buku? Berapa nilai pembeliannya? Dari mana sumber dananya? Serta siapa yang menentukan buku tersebut untuk dibeli?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak berhenti sebagai isu di masyarakat.

Terlebih, UU Nomor 3 Tahun 2017 memang memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menggunakan buku teks pendamping, tetapi mekanisme penjualannya tetap diatur. Pasal 65 menyebut satuan pendidikan dapat menggunakan buku teks pendamping, buku nonteks yang telah disahkan pemerintah pusat, dan/atau buku umum. 

Selain aspek sistem perbukuan, jika dalam proses pengadaan ditemukan dugaan praktik yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, aspek hukum persaingan juga dapat menjadi bagian dari pemeriksaan sesuai fakta yang ditemukan. UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan regulasi tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Kini publik menunggu penjelasan dari pihak sekolah, penerbit maupun instansi pendidikan terkait mengenai dugaan pembelian buku menggunakan BANPEM tersebut.

Apakah benar buku dibeli langsung dari penerbit, atau sebenarnya melalui distributor atau toko buku?

Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk menentukan apakah mekanisme pengadaan tersebut telah sesuai aturan atau justru perlu diperiksa lebih lanjut. (WH/Tim)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget