Articles by "Dugaan Pungli"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, CakraLensa.com — Pernyataan tegas Bupati Indramayu Lucky Hakim agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak merugi justru dalam perayaan hari jadi daerah kini menjadi sorotan. Pasalnya, setelah gelaran Indramayu Expo resmi berakhir pada Selasa (20/10/2026), muncul persoalan yang tak kalah serius. Kewajiban setoran retribusi ke kas daerah disebut belum dilunasi, sementara panitia penyelenggara dikabarkan mengajukan perpanjangan masa operasional hingga Sabtu (24/10/2026).

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah Indramayu Expo benar-benar menjadi panggung pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau justru menyisakan persoalan tata kelola yang harus segera dijelaskan?

Polemik tersebut kian mengemuka karena berbanding terbalik dengan pesan yang sebelumnya disampaikan Bupati Lucky Hakim. Pada Jumat (16/10/2026), Lucky menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan seremonial. Ada penegasan bahwa kegiatan perayaan hari jadi daerah harus berpihak kepada masyarakat, bukan malah menjadikan pelaku usaha kecil sebagai pihak yang menanggung beban biaya tinggi demi meramaikan sebuah acara.

Namun, persoalan tarif stan, transparansi pengelolaan, dan kewajiban retribusi yang belum tuntas kini menjadi ujian bagi semangat tersebut. Publik pun menanti, apakah pernyataan tegas Bupati akan ditindaklanjuti dengan evaluasi nyata terhadap penyelenggaraan expo.

Indramayu Expo yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu telah dinyatakan berakhir pada 20 Oktober 2026. Akan tetapi, informasi mengenai permohonan perpanjangan operasional hingga 24 Oktober 2026 justru memunculkan polemik baru.

Permohonan tersebut menjadi sorotan lantaran, berdasarkan informasi yang berkembang, kewajiban penyetoran retribusi ke kas daerah disebut belum diselesaikan.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Berapa nilai retribusi yang seharusnya disetorkan? Berapa jumlah yang telah dibayarkan? Apa dasar pengajuan perpanjangan operasional, dan bagaimana ketentuan pembayaran retribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan kepentingan publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jika perpanjangan memang diperlukan, dasar kebijakan, persetujuan pihak berwenang, serta konsekuensi keuangannya perlu dijelaskan kepada publik. Sebaliknya, apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, penyelesaiannya harus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan.

Sejauh ini, dugaan mengenai motif di balik permohonan perpanjangan tersebut belum dapat dipastikan. Karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari panitia dan dinas terkait agar spekulasi tidak berkembang menjadi kesimpulan tanpa dasar.

Persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian adalah tarif sewa stan bagi pelaku UMKM lokal yang disebut mencapai Rp3,5 juta per unit.

Bagi pelaku usaha kecil, angka tersebut bukan biaya ringan. Modal untuk menyewa stan harus diperhitungkan bersama biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Tanpa perhitungan yang matang, keikutsertaan dalam sebuah pameran justru berisiko menambah beban usaha.

Di sinilah esensi pernyataan Lucky Hakim menjadi relevan. Pemerintah daerah menginginkan UMKM memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan sekadar hadir untuk memenuhi area pameran atau menjadi bagian dari kemeriahan acara.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tarif tersebut sebanding dengan fasilitas, akses pengunjung, serta peluang penjualan yang diterima peserta. Apakah ada perhitungan yang transparan mengenai komponen biaya sewa? Bagaimana pembagian pendapatan antara pengelola, vendor, dan pihak-pihak lain yang terlibat?

Tanpa penjelasan yang memadai, tarif sewa yang tinggi berpotensi menimbulkan kesan bahwa orientasi komersial lebih dominan dibandingkan misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Padahal, semangat Indramayu "REANG". Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong. Semestinya tercermin dalam kebijakan penyelenggaraan, termasuk dalam penentuan tarif yang wajar dan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan publik juga mengarah kepada Fahmi, yang disebut bertindak sebagai vendor utama dalam penyelenggaraan Indramayu Expo.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penjelasan mengenai mekanisme penetapan tarif stan dan aliran dana sewa belum disampaikan secara terbuka. Namun, belum adanya keterangan resmi yang dapat diverifikasi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.

Karena itu, klarifikasi dari vendor menjadi penting untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari dasar penetapan harga, rincian fasilitas yang disediakan, mekanisme penerimaan pembayaran, hingga kewajiban keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara.

Di sisi lain, beredar pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial YH, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo, dalam membawa atau merekomendasikan Fahmi sebagai pengelola pameran.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rekomendasi tersebut melanggar aturan atau melibatkan kepentingan tertentu.

Meski demikian, proses penunjukan vendor tetap layak dijelaskan secara terbuka. Apakah penunjukan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan? Apa dasar pemilihan vendor? Bagaimana bentuk kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan pengelola?

Pertanyaan itu penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa kegiatan yang membawa nama pemerintah dan menggunakan fasilitas atau kewenangan publik memiliki tata kelola yang jelas.


Keresahan semakin berkembang menyusul kabar bahwa Fahmi direncanakan kembali menjadi pengelola dalam perayaan Hari Jadi ke-500 Indramayu mendatang.

Jika kabar tersebut benar, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Indramayu Expo kali ini semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan baru diambil.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan telah diselesaikan, mekanisme pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan, dan persoalan tarif stan telah dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang diterima pelaku UMKM.

Penunjukan kembali tanpa evaluasi yang memadai berisiko memunculkan pertanyaan serupa pada kegiatan berikutnya. Sebaliknya, evaluasi berbasis data, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan perayaan daerah.

Hari Jadi ke-500 Indramayu seharusnya menjadi momentum besar yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu, pemilihan pengelola acara tidak cukup hanya mempertimbangkan kemampuan menyelenggarakan kegiatan yang ramai, tetapi juga integritas, transparansi, dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Indramayu agar memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggaraan Indramayu Expo. Pemeriksaan yang diminta mencakup status penyetoran retribusi daerah, dasar penetapan tarif stan UMKM, mekanisme penerimaan dan penggunaan dana, serta prosedur penunjukan vendor.

Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan persoalan administratif, kekurangan dalam tata kelola, dan dugaan pelanggaran yang memang memiliki dasar untuk ditindaklanjuti.

Apabila ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jika pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, hasilnya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Publik juga berhak mendapatkan informasi yang proporsional mengenai hasil evaluasi, terutama menyangkut kewajiban keuangan daerah dan manfaat ekonomi yang dijanjikan kepada pelaku UMKM.

Sebab, uang, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mengikuti pameran bukan perkara sepele. Mereka datang dengan harapan memperoleh pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperluas pasar.


Indramayu, CakraLensa.com — Perayaan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499 yang seharusnya menjadi panggung komitmen pelayanan publik dan pesta rakyat, mendadak berubah menjadi panggung bancakan finansial yang berbau busuk. Ajang tahunan Indramayu Expo 2026 diduga kuat telah dikomersialisasi secara ugal-ugalan oleh oknum panitia pelaksana demi mengeruk keuntungan sepihak, menyulap fasilitas negara menjadi mesin peras terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Praktik penggalangan dana ilegal ini terkuak langsung dari mulut Ketua Panitia Pelaksana, Dikdik. Dalam pengakuannya, Dikdik gamblang membeberkan komersialisasi lapak di kawasan publik tersebut yang tarifnya dipatok sangat fantastis.

Dari total ratusan lapak yang dikelola terdiri dari 15 stand zona bisnis, 15 stand UMKM binaan, 16 stand dinas, sekitar 120 stand pasar kerakyatan, dan 20 stand di area lapangan basket. Pedagang dipaksa merogoh kocek dalam-dalam, berkisar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stand.

Guna mencuci tangan dari bayang-bayang hukum, panitia berdalih bahwa komersialisasi itu merupakan "permainan" pihak ketiga (vendor).

"Itu versi vendor, Bang. Jadi panitia tidak menjual (langsung). Pengelolaannya diserahkan ke vendor. Tarifnya variatif, ada yang Rp3,5 juta sampai Rp4 juta," alibi Dikdik saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).


Namun, kedok "lempar batu sembunyi tangan" ini runtuh seketika. Dikdik tak bisa membantah bahwa seluruh aliran uang panas dari beberapa para pedagang tersebut tetap dipungut dan dikumpulkan secara fisik oleh panitia di dalam sekretariat resmi, sebelum diklaim diteruskan ke pihak vendor. Panitia berakrobat seolah hanya menjadi "kasir penampung" di atas lahan publik milik negara.

Kekejaman skema komersialisasi ini makin benderang saat dibenturkan dengan dokumen resmi milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan Surat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu Nomor: 400.4.11.3/ 1288 /Bidor tertanggal 2 Oktober 2026 perihal Informasi Penggunaan Prasarana Olahraga, terungkap fakta hukum yang sangat menohok:
  1. Payung Hukum Jelas: Penggunaan Kawasan GOR Singalodra berlandaskan Perda Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2025 dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Kewajiban Setoran Hanya Rp20 Juta: Pemohon/Panitia Indramayu Expo 2026 hanya diwajibkan menyetor retribusi daerah sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah (Bank BJB No. Rec. 0003948706001).
  3. Bukan Izin Pelaksanaan: Pembayaran Rp20 juta tersebut hanyalah syarat dasar izin penggunaan prasarana, bukan jaminan legalitas untuk mengeruk untung pribadi dari pedagang.
Matematika sederhana menelanjangi kebohongan ini: Jika terdapat sedikitnya 120 hingga 150 stand yang ditarik sewa Rp3,5 juta hingga Rp4 juta, omzet kotor yang diraup panitia mencapai angka fantastis Rp420 juta hingga Rp600 juta!

Sementara yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan resmi daerah hanyalah Rp20 juta. Terdapat selisih dana gelap bernilai ratusan juta rupiah yang menguap tanpa pertanggungjawaban publik. Ini bukan lagi sekadar salah kelola, melainkan indikasi kuat perampokan hak daerah dan pemerasan berkedok pesta rakyat.

Skandal ini memantik amarah gelombang kritik. Didi salah satu pemerhati masyarakat, melepaskan tembakan konfrontatif dan menuding panitia pelaksana telah melakukan kejahatan jabatan dan pungutan liar (pungli) secara masif dan terstruktur.

"Ini tindakan biadab dan tidak tahu malu! Hari Jadi Indramayu yang mestinya dirayakan rakyat malah dijadikan ajang 'bancakan' dan perampokan berkedok expo oleh oknum panitia. Fasilitas negara mereka sewa ke pemda cuma Rp20 juta, tapi lalu mereka jual ke rakyat kecil sampai Rp4 juta per stand. Ini pemerasan namanya!" cercar Didi dengan nada tinggi.

Didi menegaskan bahwa alibi penunjukan vendor hanyalah tameng murahan untuk menghindari jerat pidana korupsi dan pungli.

"Panitia jangan merasa cerdik dengan berlindung di balik ketiak vendor! Lahan yang digunakan itu aset daerah, acaranya acara resmi pemerintah, lalu kenapa transaksinya pakai tarif 'preman'? Ke mana mengalirnya sisa uang ratusan juta itu? Ini jelas-jelas tindak pidana Pungli dan dugaan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang!" tegasnya.


Tak main-main, Didi sebagai pemerhati mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Indramayu, hingga Polda Jawa Barat untuk segera menyeret para pelaku ke ranah hukum.

"Kami tidak butuh klarifikasi manis atau alasan cengeng dari panitia. Kami mendesak Kejaksaan dan Polda Jabar untuk segera turun tangan! Periksa, tangkap, dan seret Ketua Panitia Dikdik beserta seluruh komplotannya serta pihak vendor! Usut tuntas aliran dana gelap ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan perayaan Hari Jadi Indramayu dikotorinya oleh komplotan pemburu rente!" pungkas Didi.

Hingga berita ini dipublikasikan, publik Indramayu menanti keberanian Bupati Indramayu Lucky Hakim dan ketegasan jajaran kepolisian serta kejaksaan untuk membongkar dan memenjarakan para oknum di balik skandal Indramayu Expo 2026.


Indramayu, CakraLensa.com  — Sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di sektor retribusi pasar, Pasar Daerah Jatibarang mendadak diguncang isu dugaan pungutan liar (pungli). Tudingan yang beredar menyebutkan adanya pungutan tak resmi yang nilainya mencapai Rp80.000 per kios.

​Namun, isu tersebut hingga kini dinilai tidak berdasar karena tidak jelas siapa pihak yang menjadi korban. Seluruh penarikan retribusi di lapangan dilakukan menggunakan karcis resmi pasar sesuai aturan yang berlaku.

​Guna memastikan kebenaran informasi tersebut, pihak Inspektorat bahkan telah turun tangan dan melakukan pengawasan serta klarifikasi langsung kepada Kepala Pasar (Kapas) Jatibarang. 

Kepala Pasar Daerah Jatibarang Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, H. Samsuri menegaskan bahwa pungutan yang menjadi kewenangan pengelola pasar memiliki ketentuan denan besaran yang jelas. Karena itu, setiap informasi mengenai adanya iuran lain di lingkungan pasar perlu dibedakan antara retribusi resmi dengan pungutan yang dilakukan oleh pihak lain di luar kewenangan pengelola.

Klarifikasi tersebut disampaikan Samsuri menyusul munculnya tudingan yang menyebut adanya pedagang yang mengaku harus mengeluarkan biaya hingga Rp70 ribu sampai Rp80 ribu per hari, termasuk adanya iuran pos sebesar Rp20 ribu.

Samsuri mempertanyakan balik dasar penyebutan iuran tersebut apabila tidak disertai identitas yang jelas mengenai siapa pedagang yang menjadi korban, siapa pihak yang melakukan penarikan, serta bukti pembayaran atau dokumen yang dapat menunjukkan adanya pungutan tersebut.

“Kalau ada tuduhan mengenai iuran tertentu, harus jelas siapa korbannya, siapa yang menarik, berapa nominalnya, dan untuk apa. Jangan sampai semua pungutan kemudian dianggap sebagai pungutan pengelola pasar,”ujar Samsuri. 

Dilanjutkan  Samsuri, bahwa retribusi pasar yang menjadi kewenangan pengelola memiliki besaran sesuai jenis tempat berjualan. Untuk kios, retribusi ditetapkan sebesar Rp4.500 per hari per unit. Sementara untuk los sebesar Rp3.600 per hari per unit, sedangkan pelataran dikenakan Rp2.000 per hari per unit. Selain itu terdapat biaya keamanan sebesar Rp1.000 per hari.

"Silakan kalikan nilai rupiah retribusi yang dikelola pihak kami yang resmi ada karcisnya. Kalau disebutkan ada pedagang yang membayar hingga 70, 80 ribu per hari, siapa yang memungut dan untuk apa. Ada tidak jumlah yang resmi itu mencapai 70 atau 80 ribu," pungkasnya. 

Pihak pengelola menegaskan bahwa nominal tersebut merupakan komponen yang perlu dibedakan dari pungutan lain yang dilakukan oleh pihak di luar pengelolaan pasar.

Terkait karcis, pengelola juga menegaskan bahwa retribusi pasar memiliki mekanisme pembayaran dan bukti pembayaran yang menjadi bagian dari administrasi pengelolaan retribusi.

Karena itu, apabila terdapat pedagang yang mengaku membayar sejumlah uang tetapi tidak memperoleh karcis atau bukti pembayaran, pihak pengelola meminta agar informasi tersebut disampaikan secara jelas sehingga dapat ditelusuri siapa petugas atau pihak yang melakukan penarikan.

Samsuri juga memberikan penjelasan mengenai iuran kebersihan atau sampah yang disebut dalam tuduhan yang artinya bahwa 
pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh IPP berada di luar tanggung jawab pengelola pasar. Dengan demikian, pembayaran atau iuran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai retribusi atau pungutan yang dilakukan oleh pengelola Pasar Daerah Jatibarang. Piihak pengelola juga menegaskan bahwa IPP tidak memiliki kaitan dengan kedinasan atau pengelolaan resmi Pasar Daerah Jatibarang.

Dengan adanya perbedaan kewenangan tersebut, pengelola meminta agar tuduhan mengenai pungutan di pasar tidak mencampuradukkan retribusi resmi pasar dengan iuran yang dikelola pihak lain.

Terkait persoalan pungutan yang sebelumnya menjadi sorotan, pihak pengelola menyebut persoalan tersebut juga telah ditanyakan kepada Inspektorat.

“Sudah ditanyakan kepada Inspektorat,” demikian keterangan pengelola.

Klarifikasi kepada Inspektorat dinilai penting agar persoalan mengenai dasar dan mekanisme pungutan dapat dilihat berdasarkan aturan serta kewenangan masing-masing pihak, bukan hanya berdasarkan pengakuan sepihak.

Samsuri juga menegaskan bahwa apabila ditemukan persoalan atau kendala di lingkungan pasar, hal tersebut menjadi bagian dari tugas pengelola untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai kewenangan.

Pihak pengelola menegaskan bahwa tugas utama pengelola pasar adalah memastikan aktivitas perdagangan berjalan dengan aman dan nyaman.

Apabila terdapat kendala yang terjadi di lingkungan pasar, pengelola berkewajiban menyampaikan dan melaporkannya sesuai mekanisme yang berlaku agar dapat dilakukan penanganan.

Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lapangan, termasuk masalah keamanan, kebersihan, maupun pelayanan kepada pedagang, harus ditempatkan sesuai pihak yang memiliki kewenangan.

Ia menyatakan terbuka terhadap kritik maupun laporan pedagang sepanjang disampaikan dengan informasi yang jelas dan dapat diverifikasi.

Pihak pengelola tidak mempersoalkan apabila ada pedagang yang merasa keberatan terhadap pembayaran tertentu. Namun, tuduhan mengenai adanya pungutan harus dapat dibuktikan dan dijelaskan secara terang.


Terutama terkait klaim adanya iuran pos sebesar Rp20 ribu dan total pengeluaran Rp70 ribu hingga Rp80 ribu setiap hari, perlu diperjelas apakah seluruh nominal tersebut merupakan retribusi pasar, iuran dari pihak lain, atau pengeluaran pribadi pedagang.

Hal tersebut penting agar tidak terjadi kesimpulan bahwa seluruh pengeluaran pedagang merupakan pungutan yang dilakukan atau dikelola oleh pengelola Pasar Daerah Jatibarang.

Samsuri berharap persoalan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pedagang yang mengaku membayar, pihak yang melakukan penarikan, pengelola pasar, serta instansi terkait.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai jenis pungutan, nominal, dasar pengenaan, pihak yang menerima pembayaran, serta bentuk pertanggungjawabannya.

Pihak pengelola menegaskan kembali bahwa retribusi pasar untuk kios sebesar Rp4.500, los Rp3.600, dan pelataran Rp2.000 per hari per unit, sedangkan keamanan sebesar Rp1.000 per hari. Sementara pungutan kebersihan yang dikelola IPP berada di luar tanggung jawab pengelola pasar dan tidak berkaitan dengan kedinasan.

Pengelola pun menyatakan siap memberikan penjelasan apabila diperlukan guna memastikan persoalan pungutan di Pasar Daerah Jatibarang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget