Indramayu, Cakralensa.com – Citra profesionalisme Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu kembali mendapat sorotan. Kali ini, bukan karena persoalan kebijakan pendidikan ataupun kualitas pelayanan, melainkan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembuatan pamflet resmi kegiatan Seminar Pendidikan.

Hal yang seharusnya menjadi pekerjaan sederhana bagi sebuah instansi pemerintah justru memunculkan kritik. Penggunaan AI dalam pembuatan materi publikasi tersebut dinilai memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yakni minimnya perhatian terhadap potensi sumber daya manusia lokal, khususnya generasi muda yang memiliki keahlian di bidang desain grafis.

Kritik keras datang dari Rokhmat Firdaus, Kepala Bidang Hubungan Perguruan Tinggi Serikat Demokrasi Indonesia (SDI) Indramayu. Ia menyayangkan sikap Dinas Pendidikan yang dinilai kurang memberikan ruang bagi kreativitas dan kompetensi anak muda daerah.

"Jujur, saya hanya bisa tertawa melihat ini. Sekelas Dinas Pendidikan, lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam pengembangan kreativitas dan kualitas sumber daya manusia, justru membuat pamflet kegiatan resminya menggunakan AI? Sungguh ironis dan memalukan," ujar Rokhmat, Jumat (06/11/2026).

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar tentang teknologi yang digunakan untuk menghasilkan sebuah desain. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut kepekaan sebuah instansi terhadap potensi masyarakat di daerahnya sendiri.

Rokhmat mempertanyakan mengapa Dinas Pendidikan tidak memanfaatkan tenaga kreatif lokal, padahal Indramayu memiliki banyak anak muda yang mempunyai kemampuan dan latar belakang pendidikan di bidang desain grafis.

"Di Indramayu ini banyak anak muda yang memiliki kemampuan desain grafis. Mereka membutuhkan kesempatan, pengalaman, dan ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Tetapi ketika instansi sebesar Dinas Pendidikan justru memilih jalan instan, muncul pertanyaan: sebenarnya ke mana keberpihakan terhadap potensi anak muda daerah?" tegasnya.


Rokhmat menilai, penggunaan teknologi memang tidak salah. Namun, menjadi persoalan ketika kemudahan AI justru dijadikan pilihan tanpa mempertimbangkan pemberdayaan tenaga profesional yang tersedia di daerah.

Menurutnya, Dinas Pendidikan seharusnya menjadi salah satu institusi yang paling memahami pentingnya proses belajar, kreativitas, keterampilan, dan penghargaan terhadap kompetensi manusia.

Ironis apabila lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan justru dinilai kurang memberikan contoh dalam menghargai kemampuan dan kreativitas sumber daya manusia.

"Ini bukan soal bagus atau tidaknya hasil pamflet. Ini soal harga diri dan kemampuan sebuah instansi. Jangan sampai masyarakat justru melihat bahwa untuk pekerjaan sederhana saja, potensi anak muda lokal tidak dianggap penting," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak membuat aparatur pemerintah terjebak dalam budaya kerja serba instan. Sebab, keberadaan AI seharusnya memperkuat kinerja manusia, bukan menjadi alasan untuk mengesampingkan tanggung jawab dan kompetensi profesional.

Pernyataan Rokhmat semakin tajam ketika ia menyinggung kemungkinan penggunaan pola pikir serba instan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan.

"Semoga ini bukan pertanda bahwa nanti kebijakan-kebijakan pendidikan kita pun akan ikut minta dibuatkan oleh AI. Kalau begitu, untuk apa ada jajaran pejabat dan staf di Disdik? Cukup pasang komputer di meja kerja, selesai," sindirnya.


Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap pentingnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi pendidikan. Sebab, masyarakat tentu berharap Dinas Pendidikan tidak hanya mampu menyelenggarakan kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional, kreatif, dan berpihak pada pengembangan potensi daerah.

Sorotan terhadap pamflet tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Sebuah instansi pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan dan kebijakan yang diambil, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi.

Dinas Pendidikan perlu menjelaskan apakah pamflet tersebut sepenuhnya dibuat menggunakan AI atau hanya memanfaatkan AI sebagai alat bantu desain. Penjelasan mengenai proses pengerjaan, pertimbangan efisiensi, serta peluang pelibatan tenaga kreatif lokal juga penting disampaikan kepada masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terkait kritik yang disampaikan Rokhmat Firdaus.

Publik tentu berhak mempertanyakan mengapa potensi kreatif anak muda Indramayu belum terlihat menjadi bagian dari perhatian dalam kebutuhan publikasi instansi pemerintah.

Jangan sampai Dinas Pendidikan justru memberikan kesan bahwa kemajuan teknologi lebih dihargai daripada kemampuan manusia. Sebab, tugas lembaga pendidikan bukan hanya berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana kualitas tersebut dihargai dan diberdayakan.

Jika instansi yang mengurusi pendidikan saja dinilai kurang peka terhadap potensi anak muda di daerahnya sendiri, lalu bagaimana masyarakat bisa berharap lahirnya kebijakan pendidikan yang benar-benar berpihak pada pengembangan sumber daya manusia lokal? (Rifqi/Red)