Articles by "DPRD Indramayu"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan target politik DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu pada Pemilu 2029, bisa meraih 10 kursi DPRD.

Ia mengajak seluruh kader untuk mengukur keseriusan target tersebut sekaligus menjadikannya sebagai motivasi dalam bekerja dan membesarkan partai. "2029 nanti kita punya 10 kursi. Masuk akal enggak? Kita target 10 kursi. Ini bukan sekadar lips service, tetapi perlu perjuangan yang benar-benar nyata," jelas

Lucky Hakim yang juga Bupati Indramayu di harapan kader Partai NasDem Indramayu yang disambut antusias oleh ribuan kader yang baru saja dilantik sebagai pengurus Dewan Pengurus Rating (DPRt) pada Sabtu , 14 /11/2016 di GOR Singalodra Indramayu.

Dalam kesempatan tersebut, Lucky menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus terima kasih kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia juga memohon arahan dan bimbingan untuk seluruh kader NasDem di Kabupaten Indramayu. Juga ucapan terima kasih kepada Ketua DPW Partai NasDem Jabar bersama seluruh pengurus dari tingkat kabupaten hingga desa.

Menurut Lucky, pelantikan pengurus DPRt bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat organisasi dan menegaskan keberpihakan partai kepada masyarakat.

"Pelantikan ini bukan seremonial belaka, tetapi momentum penting. Sudah jelas keberpihakan kita kepada masyarakat melalui Partai NasDem," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan dan amanah yang diberikan kepada setiap kader merupakan tanggung jawab untuk ikut mendorong kemajuan masyarakat.

Lucky juga menegaskan, wajah Partai NasDem tercermin dari perilaku para kadernya. Karena itu, seluruh pengurus diminta menjaga nama baik partai dan menjadi pribadi yang bermanfaat.

"Wajah Partai NasDem ada di wajah kakak-kakak sekalian. Jaga nama baik dan jadilah orang yang bermanfaat," pesannya.

Ia mencontohkan, pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Ketika ada warga yang meninggal dunia, misalnya, kader harus hadir untuk menyampaikan belasungkawa. Begitu pula ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan bantuan.

"Yang simpel-simpel saja. Kalau ada orang meninggal, kita datang. Kakak-kakak sekalian harus hadir di tengah masyarakat," tegasnya.

Lucky juga mengingatkan kader agar membangun kehidupan politik yang santun dengan tidak menjelek-jelekkan partai politik lain.


Menurutnya, setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena itu, persaingan politik tidak boleh menghilangkan semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat.

"Kita jangan menjelek-jelekkan partai lain. NasDem harus berbuat. Kami tidak akan menghalangi partai-partai lain untuk berkiprah di tengah masyarakat. Yang penting tujuannya sama, untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ia meminta seluruh kader menjaga soliditas dan komunikasi organisasi. Jika terdapat persoalan di internal partai, hendaknya diselesaikan dengan komunikasi dan musyawarah agar tidak mengganggu jalannya organisasi.

"Tetap jaga soliditas. Kalau ada masalah, selesaikan. Partai NasDem Indramayu harus terus bergerak dan berkembang," pungkasnya. (Novel Kholid)


Indramayu, Cakralensa.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi, besarnya alokasi belanja pegawai, hingga kesejahteraan guru honorer dalam pandangan dan tanggapannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Dewan Sadar, S.Pd., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (28/10/2026). Fraksi PKB menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menilai RAPBD 2027 perlu dikaji secara cermat agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,5 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp978,23 miliar atau 27,95 persen. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp2,52 triliun atau 72,05 persen dari total pendapatan daerah.

Komposisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Indramayu masih perlu diperkuat. Menurut Fraksi PKB, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi.

Daerah yang memiliki kemandirian fiskal lebih kuat dinilai mempunyai keleluasaan dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan riil masyarakat.

Fraksi PKB juga menyoroti struktur PAD, khususnya target retribusi daerah sebesar Rp494,7 miliar yang lebih tinggi dibandingkan target pajak daerah sebesar Rp450,2 miliar.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB mempertanyakan berapa besar potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap secara optimal hingga saat ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan sekaligus menyusun strategi konkret untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Selain pendapatan, Fraksi PKB menyoroti rencana belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp3,57 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp1,46 triliun.

Fraksi PKB mengingatkan agar besarnya belanja pegawai tidak mengurangi ruang fiskal bagi program pembangunan produktif dan peningkatan pelayanan publik.

Menurut Fraksi PKB, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan internal birokrasi, sementara program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru memiliki ruang yang terbatas.

Karena itu, Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai proporsi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target penanggulangan kemiskinan.

Fraksi PKB menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi belanja agar penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan hasil serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Di bidang pelayanan dasar, Fraksi PKB menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027.

Pada sektor kesehatan, alokasi anggaran diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan dinilai penting agar seluruh warga memperoleh hak pelayanan kesehatan secara layak.

Sementara itu, pada sektor pendidikan, Fraksi PKB secara khusus menyoroti kesejahteraan guru honorer dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Fraksi PKB menilai masih terdapat guru yang menerima penghasilan belum layak dan belum sebanding dengan kebutuhan hidup.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi motivasi kerja, membatasi kesempatan guru untuk meningkatkan kompetensi, serta mengurangi minat generasi mendatang untuk menekuni profesi guru.

Fraksi PKB menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil dinilai akan lebih mampu berinovasi, mengikuti pelatihan profesional, dan meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer dan guru PAUD sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu.

Fraksi PKB juga meminta agar RAPBD 2027 memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan dasar.

Pembangunan infrastruktur, menurut Fraksi PKB, tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek-proyek besar yang terlihat secara fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di desa-desa.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, termasuk pemerataan akses infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar.

Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan yang membutuhkan perhatian lebih.

Dalam pandangannya, Fraksi PKB turut mengungkap adanya perbedaan angka total APBD sebesar Rp6,2 miliar antara dokumen nota keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, Fraksi PKB menemukan ketidaksesuaian uraian mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan penerimaan pembiayaan.

Atas temuan tersebut, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai angka yang menjadi dasar penyusunan APBD serta melakukan rekonsiliasi terhadap seluruh dokumen anggaran sebelum ditetapkan.

Fraksi PKB mengingatkan bahwa konsistensi dan ketepatan angka dalam dokumen anggaran merupakan hal mendasar untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan data harus diselesaikan secara cermat agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penetapan anggaran.

Poin lainnya yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). Dalam pandangannya, alokasi sebesar Rp74 miliar yang berkaitan dengan pembiayaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu disikapi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Fraksi PKB menekankan bahwa dukungan anggaran untuk jaminan kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan pembiayaan, tetapi juga kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Menutup pandangan dan tanggapannya, Fraksi PKB kembali menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Fraksi PKB mengingatkan bahwa keberhasilan anggaran daerah tidak cukup diukur dari besarnya nilai belanja atau banyaknya program yang direncanakan, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Melalui pandangan tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan Raperda APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.


Indramayu, CakraLensa.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersiap melakukan rotasi, mutasi, dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pengisian jabatan yang masih kosong sekaligus memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Indramayu.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan, persiapan penataan jabatan kini tengah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dari pendataan awal, terdapat sekitar 200 pejabat di luar jabatan kepala sekolah yang masuk dalam rencana penataan tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim usai mengikuti kegiatan di DPRD Indramayu, Jumat (16/10/2026), didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Drs. Aan Hendrajana, M.Si.

Lucky mengatakan, proses rotasi dan mutasi tidak dapat dilakukan sekaligus karena banyaknya jabatan yang harus ditangani. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan tahapan yang dinilai paling memungkinkan untuk segera diselesaikan.

“Persiapan di BKPSDM sedang berjalan. Saya tanya yang paling cepat dulu apa, jadinya bertahap, karena ini kan ada sekitar 200 orang,” kata Lucky.

Ia menjelaskan, tahapan awal direncanakan mencakup enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sejumlah jabatan camat. Sementara itu, proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) ditargetkan mulai berjalan pada November, dengan harapan dapat diselesaikan pada Desember.

Menurut Lucky, pengisian jabatan juga akan menggunakan mekanisme seleksi yang sesuai ketentuan, termasuk open bidding untuk jabatan yang memang memerlukan proses tersebut.

Di tengah persiapan rotasi tersebut, Lucky memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan momentum pergantian pejabat untuk kepentingan pribadi.

Ia menegaskan, proses penataan jabatan di lingkungan Pemkab Indramayu tidak boleh menjadi ajang jual beli jabatan maupun praktik suap-menyuap.


Lucky memastikan dirinya bersama jajaran pimpinan daerah tidak akan menoleransi praktik transaksional dalam proses penempatan ASN. Ia juga meminta seluruh pejabat di bawahnya menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Saya tidak mau ini jadi ajang jual beli jabatan. Saya pastikan bahwa kami dari atas dulu, tidak,” tegasnya.

Lucky mengimbau ASN yang merasa ditawari jabatan dengan imbalan tertentu atau mengetahui adanya dugaan praktik suap agar berani melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Ia menyebut laporan dapat disampaikan melalui Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan dugaan pelanggaran yang ditemukan.

“Siapa pun yang menyuap atau menerima suap, itu sudah bicara pidana,” ujarnya.

Bupati Lucky juga ingin memastikan bahwa ASN yang memiliki kompetensi dan kinerja baik tetap mendapatkan kesempatan menduduki jabatan, tanpa harus memiliki kedekatan dengan kepala daerah ataupun lingkaran kekuasaan.

Menurutnya, proses penilaian akan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan, termasuk pemetaan kandidat dan tahapan wawancara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Lina Hilmia, S.H., menyambut baik rencana rotasi dan mutasi tersebut. Ia mengatakan, percepatan pengisian jabatan merupakan aspirasi yang telah lama disampaikan Komisi I kepada pemerintah daerah.

Lina mengingatkan, persoalan kekosongan jabatan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan, terlebih pemerintah daerah sebelumnya telah menjanjikan pembenahan struktur birokrasi agar tidak terus-menerus diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt.).

“Komisi I menyambut baik hal tersebut. Ini yang ditunggu-tunggu, bukan hanya tahun ini, bahkan dari tahun kemarin,” ungkap Lina.

Ia meminta BKPSDM segera menyusun langkah konkret dengan mendahulukan jabatan-jabatan strategis yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Setelah posisi strategis dituntaskan, pengisian jabatan lainnya harus dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh kebutuhan organisasi perangkat daerah terpenuhi.

Lina menilai, kekosongan jabatan yang berkepanjangan dapat menghambat efektivitas kerja instansi. Pejabat yang harus menjalankan dua fungsi sekaligus berpotensi tidak dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah bidang kesehatan, termasuk jabatan di lingkungan rumah sakit daerah yang masih membutuhkan penyelesaian.

“Jangan sampai terus mengalami kekosongan jabatan yang diisi oleh pejabat dengan dua fungsi. Itu akan menghambat pelayanan masyarakat,” katanya.


Lina juga menanggapi pernyataan Lucky Hakim mengenai larangan jual beli jabatan. Ia menilai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta dan sistem merit seharusnya menjadi landasan penting dalam menentukan pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kemampuan, dan kebutuhan organisasi.

Ia berharap tidak ada lagi praktik yang mengutamakan kedekatan pribadi ataupun kepentingan tertentu dalam proses penempatan ASN.

Bagi Lina, sistem yang telah tersedia semestinya mampu membantu pemerintah daerah mempercepat pengisian jabatan tanpa terus menunda penyelesaian kekosongan.

“Harapan saya, semuanya terpenuhi sesuai janji Pak Bupati. Saya mau membuktikan kinerja Pak Kaban, Kepala BKPSDM ini, bahwa akhir tahun di bulan Desember semuanya akan terisi dan terselesaikan,” tegasnya.

Rencana rotasi dan mutasi ini pun menjadi momentum bagi Pemkab Indramayu untuk membenahi struktur birokrasi, memperkuat profesionalitas ASN, serta memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif.

Kini, yang dinantikan bukan hanya proses pergantian pejabat, tetapi juga realisasi target pengisian jabatan dan konsistensi pemerintah daerah dalam mencegah praktik jual beli jabatan. Dengan demikian, penataan ASN diharapkan benar-benar menghasilkan pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indramayu. (Wira)


Indramayu, CakraLensa.com – Koordinator Daerah BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Indramayu, Faid, menyoroti sejumlah pos anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dengan nilai total Rp208.641.000. Tiga pos yang menjadi perhatian meliputi pengadaan kalender senilai Rp77 juta, pemeliharaan toilet Ketua DPRD sebesar Rp51 juta, serta belanja alat tulis kantor (ATK) senilai Rp80.641.000.

BEM PTNU Indramayu menilai besarnya alokasi anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait rincian kebutuhan, kewajaran harga, serta manfaatnya bagi pelayanan publik.

Kritik ini mencuat di tengah tuntutan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Ini bukan soal membenci DPRD, tetapi soal kepatutan, transparansi, dan prioritas anggaran. Uang yang digunakan merupakan uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui apakah setiap rupiah benar-benar dibelanjakan sesuai kebutuhan,” tegas Faid.

Menurutnya, kajian tersebut menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Kalender Rp77 Juta, Apa Rincian dan Manfaatnya?

Pos pertama yang disoroti adalah pengadaan kalender senilai Rp77.000.000. BEM PTNU Indramayu mempertanyakan dasar penentuan anggaran tersebut, termasuk jumlah kalender yang akan dicetak, spesifikasi produk, harga satuan, dan sasaran penerimaannya.

Faid menilai, pengadaan tersebut perlu dievaluasi agar tidak sekadar menjadi kegiatan rutin yang menyerap anggaran tanpa manfaat yang terukur.

“Di era digital, kalender sudah tersedia di berbagai perangkat masyarakat. Karena itu, kami mempertanyakan urgensi pengadaan kalender dengan anggaran Rp77 juta. Apa spesifikasinya, berapa jumlahnya, dan siapa saja penerimanya? Semua harus bisa dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Ia meminta Sekretariat DPRD membuka dokumen rencana anggaran biaya (RAB) dan rincian pengadaan kepada publik agar masyarakat dapat menilai kewajaran belanja tersebut.

Faid juga mengusulkan agar anggaran yang dinilai tidak mendesak dipertimbangkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk beasiswa bagi mahasiswa Indramayu dari keluarga kurang mampu.

“Rakyat membutuhkan bukti kerja dan program yang manfaatnya nyata. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang urgensinya tidak dijelaskan secara memadai,” tambahnya.

Pemeliharaan Toilet Ketua DPRD Rp51 Juta, BEM PTNU Minta Rincian Pekerjaan

Pos kedua yang menjadi sorotan adalah anggaran pemeliharaan toilet Ketua DPRD sebesar Rp51.000.000.

Bagi BEM PTNU Indramayu, besaran anggaran tersebut patut dijelaskan secara terperinci agar publik mengetahui jenis kerusakan, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi material, serta komponen biaya yang membentuk nilai anggaran tersebut.


Faid membandingkan besarnya anggaran itu dengan kebutuhan fasilitas sanitasi masyarakat yang masih memerlukan perhatian. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas dasar bagi warga, termasuk toilet sekolah dan sarana sanitasi umum, turut menjadi prioritas pembangunan.

“Ketika pemeliharaan toilet di lingkungan pimpinan DPRD dianggarkan Rp51 juta, publik wajar bertanya. Pekerjaan apa saja yang dilakukan dan bagaimana perhitungan biayanya? Kami meminta RAB dibuka, dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan ditunjukkan, serta hasil pemeliharaannya dijelaskan,” kata Faid.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak pemeliharaan fasilitas kantor pemerintahan. Namun, setiap pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, perhitungan yang wajar, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

“Fasilitas kantor tentu perlu dirawat. Tetapi kewajaran anggaran dan pemerataan perhatian terhadap fasilitas publik juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat justru luput dari perhatian,” tegasnya.

Belanja ATK Rp80,6 Juta, Efisiensi dan Digitalisasi Dipertanyakan

Pos ketiga adalah belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp80.641.000.

BEM PTNU Indramayu mempertanyakan rincian kebutuhan ATK tersebut, mulai dari jenis barang, volume pengadaan, harga satuan, distribusi, hingga tingkat pemanfaatannya dalam kegiatan administrasi Sekretariat DPRD.

Faid menilai, di tengah perkembangan sistem administrasi elektronik, penggunaan anggaran ATK perlu disertai perencanaan yang terukur dan upaya efisiensi yang nyata.

“Anggaran ATK sebesar Rp80,6 juta tidak boleh hanya dijelaskan sebagai kebutuhan rutin. Publik perlu mengetahui barang apa yang dibeli, berapa volumenya, bagaimana distribusinya, dan apakah penggunaannya benar-benar efisien,” ujarnya.

Ia mendorong penerapan sistem administrasi digital atau paperless office secara bertahap dan terukur, tanpa mengabaikan dokumen fisik yang memang masih diwajibkan oleh ketentuan.

Selain itu, Faid meminta agar data persediaan ATK tahun 2025 dibuka untuk kepentingan evaluasi dan perbandingan dengan kebutuhan anggaran berikutnya.

BEM PTNU Indramayu juga mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran dalam perencanaan maupun realisasi belanja tersebut.

Ia menegaskan, sorotan terhadap anggaran ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, transparansi dan pengawasan diperlukan agar potensi pemborosan dapat dicegah.

Tiga Tuntutan BEM PTNU Indramayu

Atas sejumlah pos anggaran yang disoroti, Koordinator Daerah BEM PTNU Indramayu, Faid, menyampaikan tiga tuntutan kepada Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu.

Pertama, membuka rincian anggaran pengadaan kalender Rp77 juta.

BEM PTNU meminta dokumen RAB, spesifikasi, jumlah cetakan, harga satuan, dan daftar sasaran penerima dipublikasikan. Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta agar pengadaan dievaluasi dan anggarannya dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih prioritas, termasuk beasiswa mahasiswa kurang mampu, sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.

Kedua, memberikan penjelasan lengkap atas anggaran pemeliharaan toilet Ketua DPRD Rp51 juta.

BEM PTNU meminta penjelasan mengenai kondisi awal fasilitas, rincian pekerjaan, spesifikasi material, dokumentasi pelaksanaan, dan hasil pekerjaan. Jika ditemukan ketidakwajaran, mereka meminta agar dilakukan evaluasi serta tindak lanjut sesuai ketentuan.

Ketiga, mengevaluasi belanja ATK Rp80.641.000 dan memperkuat digitalisasi administrasi.

BEM PTNU mendesak keterbukaan data persediaan ATK tahun 2025, evaluasi kebutuhan riil, serta percepatan penerapan administrasi elektronik. Mereka juga meminta Inspektorat dan BPK menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.

Beri Waktu 7 Hari, Siap Bawa Persoalan ke Inspektorat dan Bupati

Faid menyatakan BEM PTNU Daerah Indramayu memberikan waktu 7 x 24 jam kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu untuk memberikan tanggapan secara terbuka terhadap kajian tersebut.

Apabila tidak memperoleh jawaban yang memadai, pihaknya menyatakan akan membawa hasil kajian itu kepada Bupati Indramayu, Inspektorat, dan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Faid, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal penggunaan anggaran publik dan memastikan pemerintahan daerah berjalan secara transparan serta akuntabel.

“Kami meminta jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar pernyataan normatif. Buka rincian anggarannya, jelaskan urgensinya, dan pastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi, bukan sebagai ancaman bagi lembaga pemerintahan.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, dan kritik dilarang tanpa alasan, maka kami akan terus menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah dan konstitusional. Kritik adalah bagian dari demokrasi, dan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Faid.

BEM PTNU Indramayu menegaskan bahwa inti dari kajian ini adalah mendorong keterbukaan dokumen, evaluasi prioritas belanja, dan pemeriksaan yang objektif. Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mengenai dasar perencanaan dan rincian ketiga pos anggaran tersebut.


Indramayu, CakraLensa.com – Kegiatan "Sapa Warga Berbasis Budaya" yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Minggu (27/9/2026), mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari wakil pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya di atas panggung, Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., menyampaikan dukungan penuh atas terselenggaranya acara yang digagas oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ono Surono, S.T.

"Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menyambut baik kegiatan ini karena sangat bermanfaat, terutama untuk mengembangkan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Indramayu," ujar Sirojudin di hadapan masyarakat yang hadir.


Sirojudin menekankan pentingnya pelestarian berbagai kesenian tradisional khas Indramayu yang kini mulai jarang dijumpai. Menurutnya, kegiatan sapa warga ke depan dapat menjadi ajang kompetisi atau perlombaan seni tradisional lokal agar tidak punah ditelan zaman.

"Harapan saya, ke depan dalam kegiatan Sapa Warga Berbasis Budaya ini bisa menampilkan lomba-lomba tradisi tradisional, khususnya seni budaya asli Kabupaten Indramayu seperti terbang, tari topeng, kuda lumping, hingga genjring yang sudah mulai terancam punah," tambahnya.


Melalui kegiatan sapa warga ini, diharapkan masyarakat Indramayu semakin mencintai warisan leluhur serta dapat membangkitkan kembali semangat para pegiat seni lokal untuk terus berkarya dan melestarikan budaya Indramayu. (Wira)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget