Articles by "KPK"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Dalam aksinya, massa meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, segera membenahi birokrasi pemerintahan yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti dugaan praktik transaksional dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBD serta dugaan jual beli jabatan.

Kritik tersebut disuarakan melalui orasi dan sejumlah spanduk. Beberapa di antaranya bertuliskan “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu hingga Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama” serta Ganteng-ganteng Korupsi" 

Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., mendesak pimpinan daerah bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Nasrudi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Massa meminta agar Bupati Lucky Hakim bersedia menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Menurutnya, para peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena ingin memastikan aspirasi masyarakat didengar langsung oleh kepala daerah.

Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, menemui massa. Namun, peserta aksi menolak jika aspirasi hanya disampaikan melalui perwakilan dan tetap meminta bertemu langsung dengan Bupati.

Karena tuntutan pertemuan belum terpenuhi, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.

Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, peserta juga menggelar doa bersama agar dugaan kasus ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses hukum.


Usai berunjuk rasa di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyampaikan laporan pengaduan.

Setibanya di lokasi, mereka diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.

Perwakilan kejaksaan menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.

Massa kemudian menyerahkan seluruh berkas laporan pengaduan kepada pihak kejaksaan.

Aksi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu terkait tuntutan APIB.

Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik tersebut diduga berkaitan dengan permintaan uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban praktik tersebut dan telah melaporkannya kepada lembaga antirasuah. Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.

Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa laporan tersebut memuat sejumlah bukti, termasuk foto pertemuan dan dugaan transaksi terkait ijon proyek.

Sumber tersebut juga menyampaikan rencana untuk mendatangi KPK guna mendorong percepatan penanganan laporan serta meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan.

Salah satu pengaduan dugaan ijon proyek tersebut disampaikan ke KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam dokumen pengaduan, pelapor berinisial HK menyebut nama pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.

Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.

Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, uang itu kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.

Pengaduan HK juga menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.

Dalam kronologi yang disampaikan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui perantara. Selanjutnya, pada 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.

Dokumen pengaduan juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025 dengan harapan pengusaha tersebut memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Selain itu, dalam uraian laporan disebutkan bahwa RS kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS disebut menjanjikan tambahan Rp500 juta.

Kronologi tersebut juga memuat dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui orang kepercayaan pejabat berinisial HL.

Draf pekerjaan itu disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.022.566.000.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut ke KPK.

Ia menilai dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan oleh aparat penegak hukum.

Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai adanya tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa. Namun, ia menyatakan telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut untuk tidak terlibat.


Masdi menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah untuk mendorong tindak lanjut laporan tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut. Sebelumnya, saat dihubungi Intijayakoran.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan respons. (WH/Red)



Indramayu, Cakralensa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di kediaman Ono Surono yang berlokasi di Indramayu pada 2 April 2026. Langkah ini merupakan lanjutan dari rangkaian penyidikan yang sebelumnya juga dilakukan di wilayah Bandung sehari sebelumnya.

Namun, tindakan penyidik KPK tersebut menuai kritik dari pihak kuasa hukum. Sahali, SH, selaku Kepala BBHAR PDI Perjuangan Jawa Barat, menyampaikan keberatan atas proses penggeledahan yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.

Menurut Sahali, penyidik KPK disebut datang tanpa membawa surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ia merujuk pada ketentuan dalam KUHAP Baru Pasal 114 ayat 1 yang mewajibkan adanya izin tersebut dalam proses penggeledahan.

“Penggeledahan kembali dilakukan tanpa surat izin resmi dari pengadilan, padahal itu merupakan syarat yang diatur dalam KUHAP,” ujar Sahali dalam keterangannya.

Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut. Di antaranya disebut berupa buku catatan tahun 2010, buku Kongres PDI Perjuangan 2015, serta satu unit ponsel Samsung dalam kondisi rusak.

Sahali menilai penyitaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang disidik. Ia mengutip Pasal 113 ayat 3 KUHAP Baru yang menyatakan bahwa penyidik hanya dapat menyita barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

“Barang-barang yang diambil tidak memiliki kaitan dengan dugaan perkara. Ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengkritik sikap penyidik yang dinilai tidak profesional dalam menyampaikan informasi ke publik. Ia menuding adanya framing seolah-olah penyidik menyita banyak barang dengan membawa koper, padahal isi yang dibawa disebut hanya dua buku dan satu ponsel rusak.

Sebelumnya, dalam penggeledahan di Bandung pada 1 April 2026, penyidik KPK juga menemukan sejumlah uang yang disebut sebagai dana arisan di lemari pakaian istri Ono Surono. Pihak keluarga mengklaim telah memberikan penjelasan melalui bukti percakapan WhatsApp grup, namun disebut tidak dipertimbangkan oleh penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pelanggaran prosedur tersebut.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, tidak hanya terkait substansi perkara yang tengah diselidiki, tetapi juga menyangkut aspek profesionalitas dan kepatuhan prosedur hukum oleh aparat penegak hukum.


Cakralensa.com — Penggeledahan rumah milik Ono Surono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memicu polemik setelah muncul perbedaan keterangan antara pihak penyidik dan kuasa hukum.

Juru Bicara KPK sebelumnya menyatakan bahwa penyidik tidak mencabut atau mematikan CCTV di lokasi penggeledahan. Menurut KPK, CCTV dimatikan oleh pihak keluarga, dan penyidik hanya melakukan pengecekan tanpa melakukan penyitaan terhadap perangkat tersebut.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Ono Surono, Sahali, S.H. Ia menilai penjelasan KPK tidak logis.

“Apa kepentingan keluarga untuk mematikan CCTV? Justru dalam situasi seperti itu, lebih baik CCTV tetap menyala,” ujarnya.

Sahali menegaskan bahwa penyidiklah yang meminta agar CCTV dimatikan saat proses penggeledahan berlangsung. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap istri Ono Surono setelah CCTV dimatikan. Bahkan, disebut terjadi aksi dorong-mendorong antara penyidik dan penasihat hukum yang berupaya melindungi pihak keluarga.

Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan penyitaan uang tunai oleh penyidik. Disebutkan bahwa penyidik menyita uang sebesar Rp50 juta milik keluarga serta Rp200 juta yang diklaim merupakan dana arisan milik sejumlah peserta. Menurut Sahali, pihaknya telah menunjukkan bukti percakapan WhatsApp grup arisan kepada penyidik, namun tidak diindahkan.

“Penggeledahan ini bagi kami terkesan sebagai upaya framing terhadap Kang Ono Surono, sehingga penyidik memaksakan penyitaan barang-barang yang tidak ada kaitannya,” kata Sahali.

Hingga saat ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait bantahan dari kuasa hukum tersebut.

Cakralensa.com — Rumah wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun, proses penggeledahan tersebut menuai sorotan dari pihak kuasa hukum yang menilai adanya sejumlah kejanggalan.


Pengacara Ono Surono, Sahali SH, dalam keterangannya yang diterima Cakralensa.com mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Meski demikian, ia mencatat beberapa hal yang dianggap tidak lazim selama proses penggeledahan berlangsung di kediaman kliennya di Kota Bandung.


Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah permintaan penyidik KPK agar kamera pengawas (CCTV) di rumah tersebut dimatikan saat penggeledahan dilakukan. Menurut Sahali, permintaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari sisi hukum.


“Kami mempertanyakan alasan dan dasar hukum permintaan mematikan CCTV tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Sahali dalam keterangannya.


Selain itu, Sahali juga menyebut bahwa penyidik tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) KUHAP. Ia menilai hal tersebut merupakan prosedur yang seharusnya dipenuhi dalam proses penggeledahan.


Lebih lanjut, Sahali menyampaikan bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang, di antaranya sebuah laptop dan uang milik keluarga yang disebut sebagai tabungan arisan dari istri Ono Surono. Menurutnya, kedua barang tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.


“Atas penyitaan tersebut, kami telah menyampaikan keberatan secara resmi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,” jelasnya.


Sahali juga menambahkan bahwa saat penggeledahan berlangsung, Ono Surono tidak berada di rumah. Ia diketahui sedang menjalankan tugas kepartaian di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut, dalam rangka menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDI Perjuangan kepada pengurus daerah.


Menutup keterangannya, pihak kuasa hukum menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang sedang berjalan.


“Kami menghormati proses hukum dan berharap semua pihak juga menghormati asas praduga tak bersalah,” pungkas Sahali.


Cakralensa.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terbaru, tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang berada di Kota Bandung, Rabu (1/4/2026).

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penelusuran aliran dana dalam perkara yang turut menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menyebut proses masih berlangsung dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

“Penggeledahan dilakukan di rumah ONS yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat ini kegiatan masih berjalan,” ujar Budi dalam keterangannya.

Kasus ini bermula dari dugaan praktik “ijon” proyek yang melibatkan pihak swasta bernama Sarjan. Dalam skema tersebut, Ade Kuswara Kunang diduga secara aktif meminta jatah proyek melalui perantara ayahnya, HM Kunang.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir, permintaan proyek dilakukan secara berulang.

Dari praktik tersebut, total uang yang diterima mencapai Rp9,5 miliar, yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui perantara.

Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025, Ade juga diduga menerima tambahan dana dari berbagai pihak dengan nilai sekitar Rp4,7 miliar. Dengan demikian, total penerimaan yang sedang didalami KPK mencapai Rp14,2 miliar.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan Sarjan dari pihak swasta.

Sebagai pihak penerima, Ade dan HM Kunang dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara Sarjan sebagai pemberi suap juga dikenakan pasal terkait praktik suap kepada penyelenggara negara.

KPK menegaskan akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aliran dana ke sejumlah pihak lain. Penggeledahan di Bandung menjadi salah satu langkah untuk mengungkap lebih jauh konstruksi perkara ini.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget