Articles by "PDAM"
Twitter Facebook

Agustus 10, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim mengunjungi Intake 200 yang berada di Jalan Pancoran Mas, Desa Lohbener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Senin (10/08/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur penyediaan air baku sekaligus memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat berjalan dengan baik di musim kemarau. 

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lucky Hakim didampingi Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu H. Nurpan, Direktur Umum Sunaryo, Direktur Teknik Jojo Sutarjo, Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Arya Tenggara, serta Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Maulana Malik.

Kunjungan ke Intake 200 juga menjadi momentum untuk melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan penyediaan air, mulai dari kondisi sumber air baku, kapasitas produksi hingga sistem distribusi kepada pelanggan.

Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Nurpan, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Bupati Indramayu terhadap sektor pelayanan air bersih.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah dan jajaran Perumdam untuk melihat kondisi lapangan secara langsung serta membangun langkah bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Bupati. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama melihat kondisi di lapangan dan mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan pelayanan air bersih,” ujar Nurpan.

Nurpan menegaskan, Perumdam Tirta Darma Ayu terus melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan, baik dari sisi sumber air baku, proses produksi maupun jaringan distribusi.

Ia juga mengatakan, setiap keluhan yang disampaikan pelanggan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan.

“Setiap keluhan pelanggan tentu menjadi perhatian kami. Kami akan terus melakukan evaluasi, baik dari sisi sumber air baku, produksi, jaringan maupun distribusi. Tujuan kami satu, bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih yang semakin baik,” katanya.

Menurut Nurpan, peningkatan pelayanan tidak dapat dilakukan hanya oleh Perumdam. Dibutuhkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu serta perangkat daerah terkait agar berbagai persoalan teknis maupun infrastruktur dapat ditangani secara efektif.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Jika ada kendala teknis, kami akan berupaya melakukan penanganan secepat mungkin. Kami juga terbuka terhadap masukan dari masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Perumdam akan terus berupaya memberikan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Masyarakat juga diharapkan dapat menyampaikan berbagai keluhan melalui kanal resmi Perumdam sehingga setiap persoalan yang terjadi di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

“Kami ingin membangun pelayanan yang semakin responsif, transparan dan berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Mudah-mudahan dengan sinergi semua pihak, pelayanan air bersih di Kabupaten Indramayu semakin baik dan merata,” pungkas Nurpan.

Sementara itu, kunjungan Bupati Lucky Hakim ke Intake 200 diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu, Perumdam Tirta Darma Ayu dan Dinas PUPR dalam memastikan ketersediaan serta kontinuitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Dengan adanya sinergi tersebut, peningkatan kualitas pelayanan air bersih diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi dengan baik. (Wira)
Twitter Facebook

Juli 19, 2026 , , , , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, menyatakan sikap tegas mendorong penggunaan hak angket dalam mengusut berbagai persoalan di tubuh Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM). 

Menurut Anggi yang disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna pada Jumat 17 Juli 2026 lalu, kondisi PDAM saat ini sudah kronis dan tidak cukup ditangani melalui panitia khusus (pansus). 

Pernyataan Anggi muncul di tengah dinamika politik DPRD Indramayu, setelah sebelumnya Sekretaris Partai Golkar, Romdoni, mengancam akan melaporkan Ketua DPRD Hj. Nurhayati kepada Badan Kehormatan DPRD jika tidak segera membacakan Pansus PDAM. Namun, Anggi justru menegaskan bahwa langkah yang lebih tepat adalah hak angket.

“Banyak masalah di tubuh PDAM saya rasa sudah kronis kondisinya dan layaknya bukan di level pansus, tapi ini sudah harus di hak angket. Karena jika hak angket kita bisa menggandeng aparat penegak hukum dalam penyelidikannya,” ujar Anggi.

Ia menambahkan, “Hak angket sangat perlu untuk tata kelola di PDAM Tirta Darma Ayu. Fungsi utamanya adalah mengusut tuntas penyimpangan, seperti dugaan korupsi, tarif bermasalah, atau krisis pelayanan air.”

Anggi, wakil rakyat dua periode dari Daerah Pemilihan 4 (meliputi Kecamatan Losarang, Lelea, Terisi, dan Cikedung), menegaskan bahwa pengusul hak angket dapat diajukan oleh paling sedikit 5 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi.

Ia menegaskan bahwa untuk mendukung hak angket tersebut setidaknya cukup lima pengusul dari anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi. Adapun mengenai ruang lingkupnya tidak hanya rekomendasi, tetapi bisa berujung pada sanksi hukum atau pemecatan jika ditemukan pelanggaran berat, 

"Aparat penegak hukum dapat digandeng untuk memperkuat proses penyelidikan, " ungkapnya. 

Anggi menegaskan bahwa nasib Direktur Utama PDAM berada di ujung tanduk jika terbukti ada penyimpangan dalam tata kelola. 

“Hati-hati jika ada pengadaan di-mark up, tidak sesuai spesifikasi. Kita bisa panggil juga pihak ketiga yang menjadi mitra PDAM. Kalau hak angket ruang lingkupnya sudah penyelidikan, sehingga dari dokumen penggunaan anggaran dan semua tata kelola PDAM Indramayu pasti kena sidak,” ujarnya.

Dorongan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, untuk menggunakan hak angket dalam mengusut persoalan Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM) mendapat perhatian serius dari masyarakat. Warga menilai langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan wakil rakyat dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan air bersih.

Sejumlah warga menyampaikan harapan mereka agar hak angket benar-benar dijalankan. 

Seorang tokoh masyarakat menuturkan, sudah lama resah dengan pelayanan PDAM. Air sering macet, kualitasnya tidak layak, tapi tarif tetap jalan. Kalau memang ada penyimpangan, harus dibuka terang-terangan.

Warga lainnya menambahkan, Hak angket itu penting supaya tidak hanya jadi wacana. Kalau ada korupsi atau mark up pengadaan, masyarakat berhak tahu. Jangan sampai anak cucu kita terus menanggung akibat tata kelola yang buruk.

Masyarakat menilai hak angket sebagai jalan untuk, mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan PDAM. Memastikan tarif air sesuai dengan kualitas pelayanan. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran. Melibatkan aparat penegak hukum agar hasil penyelidikan tidak berhenti di meja DPRD.

Respon masyarakat menunjukkan dukungan kuat terhadap dorongan hak angket PDAM yang disampaikan Anggi Noviah. Publik berharap langkah ini tidak berhenti pada wacana politik, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, memperbaiki pelayanan air, dan memastikan tata kelola PDAM Tirta Darma Ayu berjalan sesuai aturan. (Wira/Tim)
Twitter Facebook

Juli 15, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com - ‎Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan layanan air bersih selama masa Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Status siaga tersebut berlaku mulai 11 Juni hingga 30 September 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berdampak pada penurunan debit sejumlah sumber air.
‎
‎Menurut Jajaran Direksi Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu kepada awak media mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah, termasuk Perumdam Tirta Darma Ayu, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kekeringan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
‎
‎"Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan tetap tersedia. Karena itu, kami meminta Perumdam Tirta Darma Ayu menyiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dini agar distribusi air tetap berjalan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait apabila diperlukan penyaluran bantuan air bersih ke wilayah terdampak," ujar Direksi .
‎
‎Sebagai tindak lanjut dari status siaga tersebut, Perumdam Tirta Darma Ayu telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga keberlangsungan distribusi air bersih kepada pelanggan. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan tetap maksimal meskipun musim kemarau berpotensi mengurangi ketersediaan sumber air baku.
‎
Menurutnya, ada ‎empat strategi utama yang disiapkan yakni meliputi optimalisasi distribusi air melalui pemetaan wilayah rawan krisis dan rekayasa jaringan pipa, penyediaan layanan mobil tangki air bagi daerah yang mengalami gangguan distribusi, percepatan pemeliharaan infrastruktur untuk meminimalkan kebocoran jaringan, serta penguatan koordinasi lintas sektor bersama BPBD Kabupaten Indramayu dalam penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.
‎
‎Seluruh Direksi Perumdam Tirta Darma Ayu mengajak masyarakat untuk turut berperan menjaga ketersediaan air dengan menggunakan air secara hemat dan bijaksana.
‎
‎"Menghadapi musim kemarau dibutuhkan kerja sama semua pihak. Kami mengimbau masyarakat menggunakan air sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, dan segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditangani," katanya.
‎

‎Selain meningkatkan kesiapsiagaan internal, pihaknya mengimbau juga pelanggan untuk memprioritaskan penggunaan air bagi kebutuhan pokok, menyiapkan cadangan air di rumah, memeriksa instalasi pipa secara berkala guna mencegah kebocoran, serta segera melaporkan apabila terjadi kerusakan jaringan atau gangguan layanan.
‎
‎Ditegaskannya juga bahwa ia menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa siaga terjadi kendala pelayanan akibat kondisi cuaca ekstrem. "Dukungan masyarakat dalam menghemat penggunaan air dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga pemerataan pasokan selama musim kemarau." ucapnya.
‎
‎Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Perumdam Tirta Darma Ayu optimistis pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga sepanjang masa siaga darurat kekeringan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. (Wira)
Twitter Facebook

Juli 14, 2026 , , ,
Indramayu, Cakralensa.com – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu mendadak memanas setelah Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Romdoni, melontarkan interupsi keras kepada jajaran pimpinan DPRD. Ia mempertanyakan alasan belum dibacakannya surat usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disebut telah mengendap selama lebih dari tiga bulan.

Berdasarkan tayangan yang diunggah akun media sosial "Dewan Dermayu" pada 24 Juni 2026, Romdoni mengungkapkan bahwa surat usulan Pansus PDAM telah disampaikan secara resmi sejak 6 April 2026. Namun hingga saat rapat paripurna digelar, surat tersebut belum juga dibacakan dalam agenda sidang, meski DPRD telah beberapa kali melaksanakan rapat paripurna.

"Kenapa sampai hari ini belum juga dibacakan? Padahal sudah melewati banyak sekali paripurna. Kami sudah tanyakan ke seluruh staf, katanya surat itu sudah diterima dan sudah sampai di meja pimpinan," tegas Romdoni dalam interupsinya.

Menurutnya, keterlambatan tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Ia meminta pimpinan DPRD memberikan penjelasan terbuka terkait belum diprosesnya surat usulan yang dinilai telah memenuhi prosedur administrasi.

Tak berhenti pada kritik, Romdoni juga melayangkan peringatan keras. Ia menegaskan Fraksi Golkar tidak akan tinggal diam apabila surat usulan Pansus PDAM kembali tidak diakomodasi dalam rapat paripurna berikutnya.

Fraksi Golkar, kata dia, siap menempuh mekanisme yang berlaku di internal DPRD dengan melaporkan pimpinan dewan ke Badan Kehormatan (BK). Selain itu, persoalan tersebut juga akan dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai bentuk evaluasi terhadap dugaan pelanggaran fungsi dan tata tertib kedewanan.

Merespons desakan tersebut, pimpinan rapat, Hj. Nurhayati, menyatakan menerima masukan dari Fraksi Golkar. Ia memastikan persoalan itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal pimpinan DPRD.

"Terima kasih atas masukannya, Pak. Ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dengan internal pimpinan," ujar Nurhayati sebelum melanjutkan agenda rapat.

Interupsi Fraksi Golkar itu menjadi salah satu sorotan dalam jalannya rapat paripurna. Kini perhatian publik tertuju pada langkah pimpinan DPRD Indramayu dalam menindaklanjuti usulan pembentukan Pansus PDAM yang telah diajukan sejak 6 April 2026. (Red)
Twitter Facebook

Juli 02, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Aroma keangkuhan birokrasi mendadak menyengat di lingkungan Balai Wartawan Kabupaten Indramayu. Tanpa tedeng aling-aling dan mengangkangi nilai-nilai kemitraan, perangkat water meter (meteran air) yang sudah terpasang kokoh selama puluhan tahun di lokasi tersebut mendadak raib.

Insiden yang diduga kuat sebagai aksi sepihak dari Perumdam Tirta Darma Ayu ini langsung memantik amarah dan kekecewaan mendalam dari para kuli tinta yang sehari-hari berkantor di sana.

Ironisnya, aksi "eksekusi" sepihak ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas operasional media, tetapi juga secara kejam memutus hak dasar para jurnalis untuk beribadah.

Kejadian memuakkan ini pertama kali terendus pada Kamis (02/07/2026), saat sejumlah wartawan hendak menunaikan ibadah salat zuhur. Air yang biasanya mengalir deras untuk wudhu mendadak mati total. Setelah dicek, barulah ketahuan bahwa jantung saluran air mereka telah dipreteli.

"Saat hendak wudhu, air tidak mengalir. Kami terpaksa luntang-lantung memanfaatkan sisa air yang ada di bak mandi ruangan," cetus Duliman, salah satu wartawan dengan nada geram.

Jeritan senada juga dilontarkan Abdul Gani. Ia membeberkan bahwa hingga Senin lalu, aliran air masih normal tanpa kendala.

"Kami kaget bukan main. Meteran air yang sudah terpasang puluhan tahun sejak zaman dulu tiba-tiba raib tanpa permisi. Ini jelas keterlaluan!" tegasnya.

Para wartawan mencium adanya motif balas dendam atau arogansi kebijakan baru terkait penagihan air bersih. Kebijakan kaku ini dinilai sengaja menabrak tradisi sinergitas yang telah dirawat suci sejak tahun 1987.


Ketua PWI Indramayu, Dedy S. Musashi, bersama Ketua PWRI Kabupaten Indramayu, Sonny, mengutuk keras matinya empati manajemen Perumdam saat ini. Mereka menegaskan, sejak era Bupati H. Jahari hingga Bupati Nina Agustina, fasilitas air di Balai Wartawan adalah simbol dukungan nyata pemerintah daerah terhadap pilar keempat demokrasi melalui PDAM.

"Kami sudah berupaya menurunkan ego, menjelaskan historis, dan arti penting sinergitas ini kepada pihak Perumdam. Namun, mereka bebal! Kebijakan penagihan tetap dipaksakan secara buta. Kami sangat menyayangkan sikap manajemen Perumdam yang antikritik dan menutup rapat-rapat ruang komunikasi," semprot Dedy.

Sonny ikut angkat bicara dan menuding kepemimpinan Perumdam Tirta Darma Ayu saat ini, di bawah komando Direktur Utama Nurpan, telah mengalami degradasi moral kemitraan jika dibandingkan dengan direksi-direksi terdahulu yang jauh lebih bijaksana.

"Direksi sebelumnya punya otak dan hati untuk memahami sinergitas dengan media. Kenapa sekarang justru memakai gaya premanisme lewat pencabutan sepihak seperti ini? Mana dialog persuasifnya?!" tantang Sonny meradang.

Hingga berita ini dibakar ke meja redaksi, Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Nurpan, memilih bersembunyi di balik dinding bungkam.

Akankah keharmonisan yang dirusak oleh arogansi birokrasi ini bisa dipulihkan, ataukah ini menjadi genderang perang terbuka antara insan pers Indramayu melawan kebebalan manajemen Perumdam Tirta Darma Ayu. (Red)
Twitter Facebook

Mei 05, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Indramayu mencuat menyusul kebijakan baru terkait kenaikan batas minimal pemakaian air oleh Perumdam Tirta Dharma Ayu. Kebijakan yang mulai berlaku sejak April 2026 dan ditagihkan pada Mei 2026 ini menaikkan batas minimum pemakaian dari 5 meter kubik menjadi 10 meter kubik per bulan.

Penjelasan mengenai kebijakan tersebut justru disampaikan oleh Dewan Pengawas Perumdam, Suhendrik, melalui video di media sosial pribadinya yang di unggah pada Selasa, (05/05/2026). Dalam keterangannya, Suhendrik memaparkan bahwa perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian batas minimal penggunaan air bersih bagi pelanggan.

Ia menjelaskan, pelanggan yang menggunakan air di bawah 10 meter kubik tetap akan dikenakan tagihan setara 10 meter kubik. Misalnya, penggunaan 4 hingga 8 meter kubik per bulan tetap dihitung sebagai 10 meter kubik. Sementara itu, jika pemakaian melebihi 10 meter kubik, maka tagihan akan disesuaikan dengan jumlah penggunaan aktual.

“Apabila pemakaian di bawah 10 meter kubik, maka penagihan tetap 10 meter kubik. Namun jika di atas 10 meter kubik, akan ditagih sesuai pemakaian,” jelas Suhendrik dalam video tersebut.

Namun, yang menjadi sorotan publik bukan hanya kebijakan itu sendiri, melainkan cara penyampaiannya. Banyak pihak menilai penjelasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bagian humas justru diambil alih oleh dewan pengawas.

Hal ini memunculkan kritik terhadap kinerja Manager Humas Perumdam Tirta Dharma Ayu, Budhi Suprihatin. Sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam komunikasi publik, Budhi dinilai gagal mengantisipasi dan meredam kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat.

Seharusnya, setiap kebijakan yang berdampak langsung pada pelanggan disosialisasikan secara terstruktur, transparan, dan melalui kanal resmi perusahaan. Ketidakhadiran penjelasan resmi dari humas justru memperkeruh situasi dan memicu kesalahpahaman di masyarakat.

Ato salah satu pengamat komunikasi publik menilai, peran humas tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan memastikan masyarakat memahami kebijakan secara utuh. Ketika fungsi ini tidak berjalan optimal, maka potensi resistensi publik akan semakin besar.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak humas Perumdam terkait polemik tersebut. Masyarakat pun masih menunggu klarifikasi yang lebih komprehensif dan mudah dipahami, terutama terkait alasan di balik kenaikan batas minimal pemakaian air tersebut.

Kondisi ini menjadi ujian serius bagi manajemen Perumdam Tirta Dharma Ayu, khususnya dalam memperbaiki komunikasi publik agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (WH)

Twitter Facebook

Mei 05, 2026 ,

Indramayu, Cakralensa.com — Kinerja kehumasan Perumdam Tirta Darma Ayu kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian warga tertuju pada sikap Manager Humas, Budhi Suprihatin, yang dinilai kurang responsif dalam menanggapi keresahan masyarakat terkait kebijakan baru batas minimal pemakaian air.

Kebijakan tersebut menaikkan batas minimal pemakaian dari 5 meter kubik (5.000 liter) menjadi 10 meter kubik. Perubahan ini memicu pertanyaan di kalangan pelanggan, terutama mengenai potensi kenaikan tagihan air rumah tangga yang dinilai bisa memberatkan.

Upaya klarifikasi yang dilakukan awak media Cakralensa.com dengan mendatangi kantor PDAM Indramayu tidak membuahkan hasil. Budhi Suprihatin disebut tidak bersedia menemui wartawan maupun memberikan keterangan resmi terkait kebijakan yang tengah menjadi polemik.

Situasi ini semakin menuai sorotan setelah muncul informasi bahwa pada waktu yang sama, Budhi justru menerima sejumlah wartawan lain dalam agenda berbeda, yakni sosialisasi aplikasi baru PDAM bernama "Banyu Digital". Informasi tersebut diperoleh dari sumber internal PDAM, yang kemudian memunculkan kesan adanya ketidakseimbangan prioritas dalam menyikapi isu publik.

Di tengah situasi yang membutuhkan keterbukaan informasi, sikap tertutup dari pihak humas dinilai kontraproduktif. Sebagai ujung tombak komunikasi publik, humas memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi antara perusahaan dan masyarakat. Ketika fungsi ini tidak berjalan optimal, kepercayaan publik terhadap institusi pun berpotensi menurun.

Publik kini menantikan penjelasan yang transparan dari pihak PDAM terkait dasar dan tujuan kebijakan kenaikan batas pemakaian air tersebut. Tanpa adanya klarifikasi yang memadai, polemik dikhawatirkan akan terus berkembang dan memicu ketidakpuasan yang lebih luas.

Lebih jauh, kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kepemimpinan di bidang kehumasan. Evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan guna memastikan fungsi komunikasi publik berjalan profesional, terbuka, dan mampu merespons kebutuhan informasi masyarakat secara tepat waktu. (Red)
Twitter Facebook

Maret 30, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com– Bupati Lucky Hakim bersama jajaran direksi Perumdam Tirta Dharma Ayu (Perumdam TDA) memberikan klarifikasi terkait gangguan layanan air bersih yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah. Senin (30/03/2026)

Didampingi Direktur Utama Perumdam TDA, Nurpan, serta dewan pengawas, Lucky Hakim secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya distribusi air yang bahkan sempat terhenti hingga satu pekan di beberapa kecamatan.

“Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan, khususnya yang terdampak. Kami akui pelayanan kemarin belum optimal, bahkan bisa dibilang buruk di beberapa titik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Setiap laporan, kata dia, akan ditindaklanjuti secara cepat oleh jajaran direksi.

“Saya melihat secara global. Untuk teknis, silakan langsung kepada direksi agar penjelasannya lebih komprehensif,” tambahnya.

Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu, Nurpan, menjelaskan bahwa gangguan layanan dipicu oleh keterbatasan kapasitas produksi air yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggan.

Saat ini, Perumdam TDA melayani sekitar 157 ribu sambungan, sementara kapasitas produksi hanya mencapai sekitar 130 ribu liter per detik. Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 200 ribu liter per detik.

“Secara kapasitas kami sudah overload. Masih ada kekurangan sekitar 70 ribu liter per detik, sehingga berdampak pada distribusi, terutama saat terjadi gangguan,” jelasnya.

Kondisi ini diperparah oleh tingginya kekeruhan air baku, khususnya saat musim hujan. Air yang bersumber dari Sungai Cimanuk membawa material lumpur dari wilayah hulu, sehingga menyulitkan proses pengolahan.

“Tingkat kekeruhan yang normalnya sekitar 1.000 NTU bisa melonjak hingga 11.000 NTU. Ini menjadi tantangan besar karena kami sangat bergantung pada satu sumber air baku,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perumdam TDA telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Dalam jangka pendek, suplai air sebesar 80 liter per detik akan dialihkan dari sektor industri ke kebutuhan rumah tangga. Selain itu, tambahan pasokan air dari wilayah Kuningan ditargetkan mulai masuk pada Mei mendatang.

“Jika berjalan sesuai rencana, distribusi air akan mulai stabil pada Juni,” kata Nurpan.

Sementara dalam jangka panjang, Perumdam TDA merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 200 liter per detik di wilayah Sindang, serta pengembangan fasilitas di Widasari untuk mengatasi daerah yang masuk zona merah layanan.

Pembangunan reservoir juga akan dilakukan sebagai cadangan saat kondisi air baku mengalami kekeruhan tinggi.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan, Nurpan menjelaskan bahwa hal tersebut umumnya disebabkan oleh kebocoran instalasi di rumah pelanggan, pembacaan meter yang kurang optimal, serta keterlambatan pembayaran.

“Sering kali kebocoran tidak disadari. Selain itu, kendala pembacaan meter juga bisa menyebabkan estimasi pemakaian kurang akurat,” ujarnya.

Di sisi lain, kondisi jaringan pipa yang sudah tua juga menjadi faktor penurunan kualitas layanan, termasuk munculnya air keruh. Oleh karena itu, rehabilitasi jaringan akan dilakukan secara bertahap.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, Perumdam Tirta Dharma Ayu tengah mengembangkan aplikasi pengaduan berbasis Android. Aplikasi ini dilengkapi fitur pelaporan berbasis titik koordinat (geotagging), pengecekan tagihan, hingga sistem pembayaran.

“Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa langsung melaporkan gangguan tanpa harus menjelaskan lokasi secara detail,” jelas Nurpan.

Terkait isu penggunaan bahan kimia, pihaknya memastikan seluruh proses pengolahan air telah memenuhi standar keamanan.

“Tidak ada bahan kimia berbahaya. Yang terjadi lebih kepada ketidaktepatan komposisi saat tingkat kekeruhan meningkat drastis,” tegasnya.

Ke depan, Perumdam TDA berkomitmen meningkatkan pengawasan kualitas air melalui pengujian laboratorium secara berkala guna memastikan air yang didistribusikan tetap aman dan layak konsumsi.
Twitter Facebook

Maret 26, 2026 , ,


Indramayu — Kegelisahan masyarakat Indramayu kian memuncak dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, distribusi air dari Perumdam Tirta Darma Ayu kerap tersendat, bahkan ketika mengalir, kondisi air disebut-sebut keruh dan jauh dari standar kelayakan.

Di tengah keluhan tersebut, muncul isu yang semakin memancing reaksi publik, yakni dugaan rencana kenaikan tarif PDAM Indramayu.

Isu ini menguat mengingat pada waktu Direktur Perumdam Tirta Darma Ayu, H. Nurpan, menandatangani kontrak kerja dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM), Lucky Hakim, di Pendopo Indramayu waktu itu. Dalam kesempatan tersebut, dikatakan Direktur Nurpan bahwa KPM memberikan tantangan kepada pihak direksi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan daerah.

Sejumlah kalangan menilai, dorongan peningkatan pendapatan itu berpotensi diikuti kebijakan penyesuaian tarif kepada pelanggan.

Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Lembaga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Cahyanto, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja PDAM.

“Kalau pelayanan masih amburadul seperti ini, jangan bicara naik tarif dulu. Air sering mati, sekalinya hidup malah keruh. Ini bukan pelayanan, ini menyusahkan rakyat,” tegasnya.

Cahyanto bahkan menilai, wacana kenaikan tarif di tengah kondisi layanan yang belum optimal sebagai bentuk ketidak pekaan terhadap kondisi masyarakat.

“Jangan sampai rakyat dipaksa bayar lebih mahal untuk layanan yang kualitasnya tidak jelas. Ini namanya melukai masyarakat dua kali, sudah susah dapat air bersih ditambah beban biaya. PDAM harus sadar diri sebelum bicara soal pendapatan,” ujarnya dengan nada pedas.

Ia juga mendesak Perumdam Tirta Darma Ayu untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari kualitas distribusi hingga transparansi kebijakan kepada publik.

“Kalau memang ingin meningkatkan pendapatan, perbaiki dulu pelayanan. Jangan dibalik logikanya. Rakyat itu butuh air bersih, bukan alasan,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Perumdam Tirta Darma Ayu belum memberikan keterangan resmi terkait isu dugaan kenaikan tarif PDAM yang kini ramai diperbincangkan masyarakat.

Twitter Facebook

Maret 25, 2026 , ,

Cakralesa.com - Permasalahan layanan air bersih kembali mencuat dan memicu kemarahan pelanggan Perumdam Tirta Darma Ayu. Gangguan akibat kekeruhan Sungai Cimanuk yang disebut menyebabkan penurunan tekanan air dinilai bukan lagi kejadian insidental, melainkan masalah kronis yang terus berulang tanpa solusi nyata.


Alih-alih memberikan kepastian perbaikan, pihak perusahaan melalui akun Instagram resminya @perumdamtda_indramayu justru hanya mengeluarkan imbauan agar pelanggan menampung air dan menggunakannya secara bijak. Imbauan tersebut dianggap tidak relevan dengan kondisi di lapangan, di mana banyak pelanggan mengaku air bahkan tidak mengalir sama sekali.


“Gimana mau nampung? Airnya aja gak ngalir-ngalir,” tulis komentar salah satu pelanggan dengan nada sarkastik.


Keluhan lain mengungkap distribusi air yang tidak manusiawi, hanya mengalir pada malam hari dan nyaris berhenti total di siang hari. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan air untuk aktivitas harian.


Lebih jauh, kemarahan publik dipicu oleh dugaan lemahnya manajemen dan absennya solusi jangka panjang. Pelanggan menilai masalah klasik seperti kekeruhan air baku, penurunan debit, hingga lonjakan penggunaan saat momen tertentu selalu berulang setiap tahun tanpa penanganan yang berarti.


“Masa tiap tahun masalahnya sama? Kami butuh solusi sistematik, bukan disuruh sabar terus,” tulis salah satu komentar yang mendapat banyak dukungan.


Tidak hanya soal distribusi, kualitas air yang dianggap buruk serta tagihan yang tetap tinggi semakin memperparah kekecewaan. Sejumlah pelanggan bahkan menuntut adanya kompensasi atas layanan yang dinilai jauh dari layak.


“Air gak keluar 24 jam, kualitas keruh, tapi bayarnya tetap mahal,” keluh pelanggan lainnya.

Yang paling disorot, hingga gelombang protes memenuhi kolom komentar, pihak Perumdam Tirta Darma Ayu belum memberikan respons ataupun klarifikasi. Sikap diam ini dinilai memperkuat kesan abai terhadap keluhan masyarakat.


Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen dan kapasitas Perumdam Tirta Darma Ayu dalam menjamin layanan dasar bagi warga. Jika kondisi ini terus berulang tanpa pembenahan sistemik, kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah tersebut berpotensi semakin tergerus.

Twitter Facebook

Maret 16, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Air bersih adalah urat nadi kehidupan. Menyadari peran krusial tersebut, Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu terus melakukan akselerasi kinerja guna memastikan akses air bersih yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Mangga.

Di bawah nakhoda kepemimpinan yang progresif, BUMD kebanggaan masyarakat Indramayu ini tidak lagi sekadar mengalirkan air, melainkan menghadirkan solusi layanan berbasis teknologi dan responsivitas tinggi.

Salah satu lompatan besar yang dilakukan adalah penguatan ekosistem digital. Guna mempermudah pelanggan, Tirta Darma Ayu telah mengintegrasikan sistem pembayaran dan pengaduan dalam satu genggaman.

• Pembayaran Mudah: Bekerja sama dengan berbagai platform perbankan dan e-commerce, pelanggan kini bisa membayar tagihan tanpa harus mengantre di kantor cabang.

• Respons Cepat: Melalui Command Center dan kanal media sosial yang aktif, setiap keluhan teknis—mulai dari kebocoran pipa hingga gangguan aliran—tercatat secara real-time untuk segera ditindaklanjuti oleh tim teknis di lapangan.

Kinerja teknis tetap menjadi prioritas utama. Perumda Tirta Darma Ayu terus melakukan peremajaan pipa-pipa tua dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) di berbagai titik strategis.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tekanan air dan menjaga konsistensi kualitas air sesuai standar kesehatan (Permenkes), sehingga masyarakat dapat menikmati layanan prima selama 24 jam," ujar pihak manajemen dalam sebuah kesempatan.

Kinerja apik PDAM Tirta Darma Ayu tidak lepas dari sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu. Melalui berbagai program subsidi dan perluasan jaringan ke desa-desa terpencil, PDAM menjadi instrumen utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting melalui akses sanitasi serta air bersih yang layak.

Keberhasilan ini pun bukan sekadar klaim. Berbagai apresiasi dan penghargaan di tingkat nasional telah diraih, membuktikan bahwa manajemen keuangan dan operasional perusahaan berada pada jalur yang benar (on the right track). Tingkat kesehatan perusahaan yang terus meningkat memberikan kepercayaan diri bagi PDAM untuk terus berinovasi di masa depan.

Menjadi perusahaan air minum yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan adalah visi utama kami. Kami ada untuk melayani, tumbuh bersama masyarakat Indramayu. (Wira/RCL)
Copyright © Cakra Lensa 2026 -
Supported by CMU Corps

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget