Articles by "Politik"
Twitter Facebook

Agustus 17, 2026 , , , , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu untuk memperkuat semangat gotong royong sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., mengatakan makna kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“81 tahun Republik Indonesia sudah merdeka, tetapi dalam kehidupan masyarakat masih banyak kekurangan. Masih ada masyarakat yang miskin dan masih banyak tetangga kita yang membutuhkan,” kata Sirojudin dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI, Senin (17/8/2026).

Ia menjelaskan, peringatan HUT Kemerdekaan RI juga menjadi bagian dari agenda organisasi PDI Perjuangan, mulai dari tingkat pusat hingga struktur partai di daerah.

Mengikuti arahan DPP dan DPD PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan Indramayu melaksanakan upacara bendera di kantor DPC. Sementara berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI digelar secara serentak oleh 31 Pengurus Anak Cabang (PAC) di wilayah Kabupaten Indramayu.


Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung pada 17 hingga 18 Agustus 2026. Selain berbagai perlombaan, kegiatan juga diisi dengan kaulinan barudak yang merupakan bagian dari gagasan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik, jajaran pembina wilayah (binwil) DPC PDI Perjuangan Indramayu turun langsung ke sejumlah PAC. Kehadiran binwil tidak hanya untuk memantau kegiatan, tetapi juga memberikan motivasi kepada kader di tingkat kecamatan.

“Sebanyak 31 PAC menyelenggarakan berbagai kegiatan. Para binwil dari DPC turun ke lapangan untuk memantau sekaligus memberikan motivasi kepada PAC-PAC,” ujarnya.

Menurut Sirojudin, pola kegiatan yang dipusatkan di masing-masing PAC merupakan agenda yang secara rutin dilakukan PDI Perjuangan dalam menyambut momentum kemerdekaan. Karena itu, DPC tidak membuat kegiatan hiburan yang terpusat, melainkan mendorong seluruh PAC untuk menghidupkan perayaan kemerdekaan di wilayahnya masing-masing.

Selain kegiatan di tingkat PAC, Sirojudin memberikan apresiasi terhadap peran Wanoja Perjuangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu yang turut mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan sosial.

Wanoja Perjuangan dijadwalkan melakukan santunan dan kunjungan sosial kepada masyarakat di kawasan Pantai Bredatama, Blok Pesisir, Desa Balongan, Kecamatan Balongan.

Sirojudin menilai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat keberadaan Wanoja Perjuangan sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan.

“Saya berharap Wanoja PDI Perjuangan terus menggalakkan kegiatan-kegiatan sosial. Saudara-saudara adalah bagian daripada PDI Perjuangan, terutama ibu-ibu, baik istri anggota dewan, anggota dewan, maupun istri pengurus DPC dan PAC,” tuturnya.

Ia menambahkan, Wanoja Perjuangan merupakan organisasi yang relatif baru berkembang di Jawa Barat. Di Kabupaten Indramayu, organisasi tersebut telah terbentuk dan selanjutnya akan dilantik bersama badan serta sayap partai lainnya.

Sirojudin juga mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan agar menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat.


Ia meminta kader tidak hanya hadir ketika kegiatan partai berlangsung, tetapi juga bersedia turun tangan apabila masyarakat membutuhkan bantuan.

“Kalau kita diminta turun ke lapangan untuk berbagi sosial kepada masyarakat, saya mohon keikhlasan tenaga, pikiran maupun materi. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kepedulian dan gotong royong,” tegasnya.

Semangat kepedulian tersebut, lanjut Sirojudin, juga ditunjukkan jajaran PDI Perjuangan melalui perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah Flores.

Ia menyampaikan apresiasi kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan yang turut menggalang bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Sirojudin juga menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama jajaran DPP PDI Perjuangan telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat NTT dengan turun langsung ke wilayah terdampak.

Ia mengajak para anggota fraksi yang memiliki kemampuan dan keikhlasan untuk ikut membantu melalui mekanisme penggalangan bantuan yang telah disampaikan oleh DPP.

“Saya mengimbau sesuai surat DPP PDI Perjuangan, terutama kepada anggota fraksi, apabila ada rezeki dan keikhlasan, untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa bumi di NTT, khususnya Flores,” katanya.

Bagi Sirojudin, kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar perayaan tahunan. Kemerdekaan harus diisi dengan tindakan yang memperkuat persatuan, membantu sesama, dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Ia pun mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat.

“Sekali lagi, mari kita ramaikan seluruh kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita isi kemerdekaan dengan kegiatan positif, gotong royong dan kepedulian kepada sesama,” pungkasnya. (Wira)
Twitter Facebook

Agustus 17, 2026 , , , , , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wanoja PDI Perjuangan Indramayu menggelar aksi sosial dengan mengunjungi dan memberikan bantuan kepada para lanjut usia (lansia) di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Ibu, Kabupaten Indramayu.

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Wanoja PDI Perjuangan Indramayu, Hj. Sri Yudawati, didampingi Wakil Ketua Bidang Kebencanaan DPC PDI Perjuangan Indramayu, Asmarnelli, beserta jajaran pengurus Wanoja.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian Wanoja PDI Perjuangan terhadap para penghuni panti, khususnya para oma dan opa yang membutuhkan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak.

Dalam kegiatan itu, Wanoja PDI Perjuangan menyerahkan sejumlah bantuan yang sebelumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan panti. Bantuan tersebut di antaranya popok atau pampers, sembako, perlengkapan kebersihan, sabun, pewangi ruangan, serta makanan ringan dan biskuit.


Ketua Wanoja PDI Perjuangan Indramayu, Hj. Sri Yudawati, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian kaum perempuan PDI Perjuangan terhadap masyarakat, khususnya para lansia yang berada di panti.

“Kami hadir di sini sekadar berbagi dengan saudara-saudara kita, oma dan opa yang ada di panti. Buah tangan yang kami bawa ini merupakan bentuk perhatian dari PDI Perjuangan. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Sri Yudawati.

Menurut Sri, bantuan yang diberikan tidak dilakukan secara spontan. Sebelumnya, pihak Wanoja telah melakukan survei dan berkomunikasi dengan pengurus panti untuk mengetahui kebutuhan yang paling mendesak.


Dari hasil survei tersebut, diketahui terdapat lima penghuni panti yang sudah tidak mampu duduk maupun berdiri sehingga membutuhkan pampers sebagai salah satu kebutuhan utama.

“Jadi sebelum datang kami sudah survei terlebih dahulu, kami tanyakan kepada pengurus apa yang paling urgent dibutuhkan. Ternyata ada lima penghuni yang kondisinya sudah tidak bisa duduk dan berdiri, sehingga pampers menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak. Karena itu kami membawakan pampers,” jelasnya.

Selain pampers, Wanoja juga memberikan perlengkapan kebersihan. Hal tersebut dilakukan setelah pihaknya melihat kondisi fasilitas panti yang masih membutuhkan dukungan sarana kebersihan.

“Kami juga membawa alat-alat kebersihan, sabun, pewangi ruangan, serta makanan ringan dan biskuit. Ini kami sesuaikan dengan kebutuhan panti dan para penghuni,” katanya.

Sri berharap kegiatan sosial tersebut tidak berhenti pada kunjungan Wanoja PDI Perjuangan saja. Ia berharap kepedulian terhadap Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Ibu dapat mendorong pihak lain, termasuk para donatur dan masyarakat luas, untuk ikut memberikan perhatian.

“Kami berharap bukan hanya dari PDI Perjuangan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini bisa membuka jalan bagi bagian-bagian sosial lainnya, termasuk para donatur dan saudara-saudara kita di luar PDI Perjuangan, untuk ikut membantu,” ungkapnya.

Ia menilai kepedulian terhadap para lansia merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih, Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Ibu menjadi tempat yang memberikan pelayanan kepada para lanjut usia di Kabupaten Indramayu.

“Perhatian kepada oma dan opa ini siapa lagi kalau bukan kita? Kita sebagai anak dan sebagai kaum perempuan tentu harus memiliki kepedulian. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini bisa terus berlanjut,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Ibu, Satir, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas bantuan yang diberikan Wanoja PDI Perjuangan Indramayu.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami kedatangan dari Wanoja PDI Perjuangan Indramayu. Kami sangat bersyukur karena bantuan ini dapat meringankan beban panti kami,” kata Satir.

Satir menjelaskan, bantuan yang diserahkan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wanoja sebelumnya. Saat itu, pengurus Wanoja telah menanyakan kebutuhan yang diperlukan oleh pihak panti.


“Memang sebelumnya Ibu sudah datang ke sini dan menanyakan apa yang dibutuhkan. Alhamdulillah, sekarang direalisasikan. Ada sembako, alat-alat dan kebutuhan lainnya. Kami selaku pimpinan panti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Wanoja dan seluruh pengurusnya,” ujarnya.

Ia berharap perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak terhadap panti dapat terus berlanjut, sehingga kebutuhan para penghuni panti dapat terpenuhi dan pelayanan kepada para lansia semakin baik.

“Semoga Ketua Wanoja dan pengurusnya selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan PDI Perjuangan tetap maju dan eksis terus,” pungkas Satir.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Wanoja PDI Perjuangan Indramayu untuk menerjemahkan semangat kemerdekaan melalui aksi nyata, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama, khususnya para lansia yang membutuhkan perhatian bersama. (Wira)
Twitter Facebook

Agustus 15, 2026 , , , ,

Indramayu, Cakralensa.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indramayu menggelar kegiatan Pelatihan Kader PPP Menuju Kemandirian Ekonomi PAC dan Ranting di Kantor DPC PPP Indramayu, Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para kader Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP se-Kabupaten Indramayu. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya DPC PPP Indramayu dalam memperkuat kemandirian ekonomi kader hingga ke tingkat ranting dan anak ranting.

Ketua DPC PPP Indramayu, Abdullah, didampingi Bendahara DPC PPP Indramayu Ahmad Soebardjo dan Sekretaris DPC PPP Indramayu Fadili, mengatakan bahwa penguatan ekonomi kader menjadi salah satu prioritas utama kepengurusan DPC PPP Indramayu.


Menurut Abdullah, kondisi ekonomi kader perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menilai, kader yang memiliki ketahanan ekonomi akan lebih kuat dalam menjalankan aktivitas politik sekaligus tetap mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Bagi saya, ekonomi itu penting. PAC, ranting, hingga anak ranting harus memiliki ekonomi yang kuat terlebih dahulu. Berpolitik itu sunnah kifayah, sedangkan menjadi kepala keluarga yang mampu menghidupi dan membahagiakan keluarga adalah fardu ain,” ujar Abdullah.

Ia menjelaskan, sejak dirinya dilantik sebagai Ketua DPC PPP Indramayu, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi finansial sebagian kader yang masih lemah. Karena itu, bersama jajaran pengurus DPC, pihaknya memilih memprioritaskan pemberdayaan ekonomi kader sebagai fondasi untuk memperkuat organisasi.

“Ketika saya dilantik menjadi Ketua DPC, saya berkumpul dengan para PAC. Saya melihat masih ada kader yang lemah secara finansial. Kalau kita berpolitik sementara anak dan istri di rumah dalam keadaan kekurangan, saya sebagai ketua merasa tidak adil. Karena itu, fokus saya bersama sekretaris dan bendahara adalah bagaimana membangkitkan ekonomi kader terlebih dahulu,” jelasnya.


Sebagai langkah konkret, DPC PPP Indramayu mulai memberikan dukungan modal usaha kepada ranting untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Abdullah menyebut, program tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi kader.

“Sekarang kami mulai memodali setiap ranting untuk berjualan. Berdasarkan riset dan perhitungan yang kami lakukan, kami berharap usaha tersebut nantinya bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp8 juta per bulan. Sementara untuk PAC ditargetkan sekitar Rp6 juta sampai Rp7 juta per bulan,” katanya.

Selain pemberian modal, DPC PPP Indramayu juga menyiapkan pengembangan usaha berbasis klaster. Sejumlah PAC yang telah siap bersama rantingnya akan dikembangkan menjadi klaster usaha dan mendapatkan dukungan kendaraan operasional berupa mobil pick up serta modal usaha.

Abdullah berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan kader, tetapi juga memperkuat solidaritas dan konsolidasi organisasi PPP dari tingkat PAC hingga akar rumput.

“Kalau ekonomi kader kuat, insyaallah mereka juga bisa bersedekah, membahagiakan keluarga, dan menjadikan aktivitas ekonominya sebagai amal ibadah. Dari ekonomi yang kuat, kita berharap lahir kader yang semakin solid dan sehat dalam berpolitik,” tuturnya.


Ia menegaskan, pembangunan ekonomi kader merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghidupkan kembali kekuatan PPP dari tingkat paling bawah.

“Harapan saya ke depan, seluruh kader PPP kuat secara finansial, sehat dalam berpolitik, dan bersama-sama kita bisa memenangkan 12 kursi DPRD di Kabupaten Indramayu,” tegas Abdullah.

Menurutnya, penguatan ekonomi di tingkat akar rumput menjadi langkah awal untuk membangun PPP yang lebih mandiri dan bermartabat.

“Pesan saya kepada seluruh kader PPP, berpolitik itu sunnah kifayah, sedangkan menjadi kepala keluarga yang kuat secara finansial dan mampu membahagiakan keluarga adalah fardu ain. Itu pesan pertama saya dalam kepemimpinan di DPC PPP Indramayu dan itulah yang kami prioritaskan,” pungkasnya. (Wira)
Twitter Facebook

Agustus 10, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hilal Hilmawan, menegaskan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indramayu, termasuk para pedagang yang beraktivitas di kawasan Sport Center.

Hal itu disampaikan Hilal saat menerima puluhan pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Indramayu Bersatu (PPIB) dalam pertemuan silaturahmi di Rumah Aspirasi Hilal Hilmawan, Singaraja, Indramayu.

Para pedagang menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari drainase, banjir, keamanan, kondisi gerobak, fasilitas publik hingga gagasan menjadikan Sport Center sebagai kawasan yang lebih tertata dan memiliki daya tarik ekonomi.

Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Hilal memastikan persoalan yang disampaikan pedagang tidak berhenti sebagai pembicaraan dalam forum.

“Aspirasi para pedagang ini akan kami perjuangkan,” ujar Hilal. Senin, (10/08).


Dalam pertemuan itu, Hilal juga menyinggung persoalan eceng gondok yang selama ini menjadi salah satu persoalan lingkungan di Indramayu.

Namun, ia melihat persoalan tersebut tidak harus berhenti sebagai masalah lingkungan. Eceng gondok dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi, salah satunya kerajinan anyaman.

“Eceng gondok ini bisa dikembangkan menjadi produk kerajinan seperti anyaman. Masyarakat bisa diberikan pelatihan dan penguatan sumber daya manusia,” ujarnya.


Menurut Hilal, pendekatan tersebut penting agar persoalan lingkungan dapat sekaligus menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menguji sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. (Wira)
Twitter Facebook

Juli 27, 2026 , , , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Refleksi 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu di Kantor DPC PDI Perjuangan, Minggu (26/7/2026), tak hanya menjadi ajang mengenang sejarah perjuangan demokrasi, tetapi juga mendapat perhatian kalangan mahasiswa yang menilai peristiwa tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia.

Mengusung tema "Meretas Jalan Demokrasi", kegiatan diisi dengan pameran lukisan perjuangan, pemutaran film dokumenter Kudatuli, doa bersama, orasi kebangsaan, pembacaan puisi, monolog, musikalisasi puisi, hingga sarasehan yang mempertemukan kader senior dengan generasi muda. Ratusan peserta yang terdiri atas kader partai, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat mengikuti seluruh rangkaian acara.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, mengatakan Peristiwa 27 Juli merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan demokrasi yang mengajarkan keberanian, keteguhan, dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tekanan politik.

"Refleksi 30 tahun ini kami ingin kembali menegaskan bahwa keberanian menghadapi ketidakadilan itu penting. Keteguhan, keyakinan, dan komitmen untuk terus mengawal demokrasi serta tetap bersama rakyat adalah nilai dasar yang harus terus dijaga," ujarnya.


Selain menjadi ruang refleksi sejarah, kegiatan tersebut juga menghadirkan diskusi lintas generasi yang mendapat respons positif dari kalangan mahasiswa.

Majelis Pembina Daerah BEM PTNU, Yayan Arviansyah, menilai Kudatuli tidak seharusnya dipandang semata sebagai sejarah internal partai politik, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan otoritarianisme yang relevan hingga saat ini.

"Sebagai mahasiswa, kami melihat Kudatuli merupakan simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dan otoritarianisme. Nilai-nilai itu tetap relevan karena kita harus terus mengawal demokrasi agar tidak mengalami kemunduran," kata Yayan.


Menurutnya, berbagai dinamika kebangsaan yang berkembang saat ini menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi harus terus dijaga melalui gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat.

"Kudatuli menjadi sumbu awal untuk membangun gerakan kolektif antara rakyat, mahasiswa, dan seluruh elemen bangsa. Jangan pernah melihat Kudatuli hanya sebagai kepentingan partai politik. Pada masa itu, para aktivis pro-demokrasi berkumpul untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan Kudatuli merupakan momentum penting agar generasi muda tidak melupakan sejarah perjuangan demokrasi.

"Tanpa memahami Kudatuli, kita akan kehilangan salah satu simbol perlawanan paling penting terhadap praktik otoritarianisme pada masa Orde Baru. Karena itu, momentum seperti ini harus terus dirawat sebagai pengingat agar kita selalu waspada terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia," tuturnya.

Yayan juga menyampaikan apresiasi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC PDI Perjuangan beserta jajaran yang telah mengundang mahasiswa dalam forum refleksi ini. Kami berharap PDI Perjuangan terus mengawal demokrasi, khususnya di Kabupaten Indramayu, dan tetap berpihak kepada masyarakat kecil serta memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.

Senada dengan itu, Sofyan Taher dari Lembaga Eksternal BEM PTNU mengatakan refleksi Kudatuli penting dilaksanakan setiap tahun karena menjadi bagian dari perjalanan sejarah demokrasi Indonesia.

"Demokrasi sejatinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, refleksi Kudatuli menjadi momentum bagi kita semua untuk terus mengawasi jalannya demokrasi agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai yang dicita-citakan bangsa," ujarnya.


Menurut Sofyan, Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan salah satu mata rantai sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998.

"Kudatuli menjadi bagian penting dari rangkaian sejarah menuju reformasi. Peristiwa ini harus terus diingat setiap tahun, bukan hanya karena berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga karena menyangkut perjuangan demokrasi, jatuhnya korban jiwa, serta adanya pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi catatan sejarah bangsa," katanya.

Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus melakukan regenerasi kepemimpinan. Saat ini, lebih dari 40 persen struktur kepengurusan telah diisi generasi muda dan perempuan sebagai upaya menghadirkan organisasi yang adaptif sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai ideologis partai.


Melalui refleksi 30 tahun Kudatuli, seluruh peserta berharap semangat perjuangan demokrasi tidak hanya menjadi bagian dari catatan sejarah, tetapi terus hidup dalam gerakan nyata untuk menjaga kebebasan, keadilan, serta keberpihakan kepada masyarakat. (Wira)
Twitter Facebook

Juli 27, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Semangat menjaga demokrasi dan merawat nilai-nilai perjuangan kembali ditegaskan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu melalui kegiatan refleksi 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) bertema "Meretas Jalan Demokrasi" yang digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Minggu (26/7/2026).

Peringatan tersebut menjadi ruang mengenang salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus momentum memperkuat komitmen kader untuk terus mengawal nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Beragam kegiatan digelar dalam rangkaian acara, di antaranya pameran lukisan bertema perjuangan, pemutaran film dokumenter Kudatuli, doa bersama bagi para pejuang demokrasi, orasi kebangsaan, pembacaan puisi, monolog, musikalisasi puisi, hingga sarasehan yang mempertemukan kader senior dengan generasi muda.

Acara tersebut dihadiri Kepala BBHAR DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, jajaran pengurus DPC, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, badan dan sayap partai, pengurus PAC dan ranting, mahasiswa, aktivis, serta kader senior yang pernah terlibat dalam dinamika perjuangan politik pada 1996.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, mengatakan Peristiwa 27 Juli merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan partai yang mengajarkan arti keberanian, keteguhan, dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tekanan politik.

"Refleksi 30 tahun ini kami ingin kembali menegaskan bahwa keberanian menghadapi ketidakadilan itu penting. Keteguhan, keyakinan, dan komitmen untuk terus mengawal demokrasi serta tetap bersama rakyat adalah nilai dasar yang harus terus dijaga," ujar Sirojudin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kader senior dan eksponen perjuangan 1996 yang dinilai tetap setia mengawal perjalanan partai tanpa mengedepankan kepentingan pribadi maupun jabatan politik. Menurutnya, dedikasi tersebut menjadi teladan bagi kader-kader muda dalam meneruskan cita-cita perjuangan partai.

Sebagai bagian dari penguatan organisasi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu terus mendorong regenerasi kepemimpinan. Saat ini, lebih dari 40 persen struktur kepengurusan telah diisi generasi muda dan kaum perempuan sebagai wujud komitmen menghadirkan organisasi yang adaptif sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai ideologis partai.


Sirojudin optimistis kolaborasi antara pengalaman kader senior dan semangat generasi muda akan memperkuat peran PDI Perjuangan sebagai pengawal demokrasi sekaligus penyambung aspirasi masyarakat di Kabupaten Indramayu.

Ia berharap forum refleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah, tetapi juga mampu memperkaya wawasan ideologis dan intelektual kader, terutama di tingkat ranting.

"Diskusi ini tidak hanya berhenti pada romantisme sejarah, tetapi mampu melahirkan refleksi yang sesuai dengan kapasitas intelektual dan ideologis kader, khususnya bagi kader baru di tingkat ranting," katanya.

Melalui kegiatan renungan dan sarasehan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu berharap seluruh kader semakin memahami sejarah perjuangan partai, memperkuat soliditas organisasi, menjaga persatuan, serta terus menumbuhkan komitmen untuk hadir dan bekerja bersama rakyat.

Kegiatan berlangsung dengan suasana khidmat sekaligus penuh keakraban. Ratusan kader, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan demokrasi yang diwariskan oleh para pendahulu. (Wira)
Twitter Facebook

Juli 17, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Menyambut momentum spesial Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat sekaligus menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran kader Partai Demokrat menggelar rangkaian aksi sosial kemasyarakatan. Mengusung konsep kepedulian lingkungan dan ketahanan pangan, partai berlambang bintang mercy ini menghadirkan program Gerakan Langit Biru Indonesia Asri serta menyelenggarakan Pasar Murah di berbagai titik di wilayah Jawa Barat.

Di sela sela kegiatan, Herman Khaeron sebagai anggota di Komisi VI DPR RI menuturkan, Kegiatan pasar murah ini merupakan langkah nyata Partai Demokrat untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok.

"Program ini terselenggara berkat kerja sama strategis antara jajaran kader legislatif, Dr. Ratnawati, M.KKK, serta dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat," Ujarnya kepada wartawan. Jumat, 17/7/2026.

Ia menyebut, bahwa Program pasar murah ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat setempat. Tidak hanya menyediakan bahan pangan dengan harga miring yang telah disubsidi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, masyarakat juga dimanjakan dengan tambahan stimulus pribadi dari para kader.


"​Setiap kupon belanja yang dipegang masyarakat mendapatkan potongan tambahan sebesar Rp5.000 per item yang didukung langsung oleh Dr. Ratnawati, ditambah dengan bantuan modal belanja pribadi dari anggota legislatif yang hadir guna memastikan warga dapat membawa pulang kebutuhan pokok lebih banyak," Katanya.

Ia menambahkan bahwa ​Ke depan, Partai Demokrat juga tengah berkoordinasi erat dengan Badan Pangan Nasional untuk merancang operasi pasar murah dalam skala yang jauh lebih masif, dengan target minimal 10.000 paket sembako di waktu yang akan datang.

​Koordinator acara sekaligus Ketua Panitia Besar Peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat menyampaikan bahwa esensi dari seluruh rangkaian acara ini adalah kebersamaan yang hangat.

​"Inilah sejatinya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan wakil rakyatnya. Kegembiraan, kebersamaan, dan kemudahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah prioritas kami," tambahnya di sela-sela memantau jalannya pasar murah.

​Selain fokus pada ketahanan pangan, Herman juga mengesakan bahwa komitmen perbaikan infrastruktur lingkungan juga terus berjalan. Program padat karya berupa pembersihan aliran sungai (kali) selama satu bulan penuh telah sukses dilaksanakan di beberapa titik untuk mengembalikan kebersihan dan kelancaran aliran air pasca-terjadinya pendangkalan.

"Program pembinaan juga menyentuh sektor pertanian dan peternakan melalui pembagian bantuan bibit tanaman, benih, serta hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, hingga sapi untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dan peternak lokal," Paparnya.


Dalam hal ini ia memastikan untuk ​Menutup rangkaian program di bulan Agustus nanti, Partai Demokrat mengumumkan rencana penyelenggaraan berbagai lomba rakyat tradisional pada momen 17 Agustus mendatang.

"​Memanfaatkan momentum keindahan alam dan sungai-sungai yang kini telah dibersihkan kembali, Demokrat berencana menghidupkan lagi tradisi perlombaan air yang sempat vakum demi memupuk semangat gotong royong dan kebahagiaan menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81," Pungkasnya. (Wira)
Twitter Facebook

Juli 16, 2026 , , , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kembali menjadi perbincangan publik. Usulan yang mencuat menyebutkan SPP hanya akan dikenakan kepada keluarga yang masuk kategori desil 6 hingga desil 10, sementara siswa dari keluarga kurang mampu atau desil 1 hingga desil 5 tetap dibebaskan dari kewajiban membayar.

Di tengah polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, S.T., menyampaikan penolakannya terhadap wacana tersebut. Melalui video yang diunggah di media sosial pribadinya pada Kamis (16/07/2026), politikus yang akrab disapa Mang Ono itu menilai pemerintah seharusnya tetap berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan.

Menurut Ono Surono, sektor pendidikan telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai alokasi anggaran melalui skema mandatory spending, yaitu minimal 20 persen dari APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota dialokasikan untuk pendidikan. Selain itu, terdapat program wajib belajar 12 tahun yang menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

"Negara memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan selama 12 tahun, terutama bagi mereka yang bersekolah di sekolah negeri. Karena itu, saya berharap siapa pun yang mewacanakan pemberlakuan kembali SPP, wacana tersebut tidak ditindaklanjuti," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa masih banyak kebutuhan dasar sekolah negeri yang belum terpenuhi. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, sarana ibadah, hingga berbagai fasilitas penunjang pembelajaran lainnya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya, kekurangan fasilitas tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah yang seharusnya dipenuhi melalui optimalisasi anggaran pendidikan, bukan dengan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat melalui penarikan SPP.

Dirinya juga menyoroti usulan yang menggunakan kategori desil sebagai dasar penentuan siswa yang wajib membayar SPP. Menurutnya, validitas data desil masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang sebenarnya tergolong kurang mampu, namun tidak menerima bantuan sosial atau bahkan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan karena tercatat berada pada kategori desil yang lebih tinggi.

"Apakah masyarakat yang masuk desil 6 sampai desil 10 sudah pasti memiliki kemampuan ekonomi yang besar? Belum tentu. Faktanya masih banyak data yang bermasalah sehingga masyarakat yang sebenarnya tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan," ujarnya.

Karena itu, Ono Surono menilai penggunaan data desil sebagai dasar pemberlakuan SPP berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.


Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, ia justru mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaksimalkan penggunaan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan yang menjadi kewenangannya, khususnya pada SMA, SMK, dan SLB negeri.

Menurutnya, anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, sarana dan prasarana pembelajaran, fasilitas olahraga, kebutuhan operasional sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.

Selain sekolah negeri, dirinya juga meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota meningkatkan dukungan terhadap sekolah swasta melalui bantuan pembangunan ruang kelas baru, peningkatan sarana dan prasarana, serta bentuk dukungan lainnya agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata.

"Untuk DPRD Jawa Barat, menurut saya kita fokus saja bagaimana mendorong APBD Provinsi Jawa Barat agar mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan fasilitas sekolah negeri yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk operasional sekolah, sarana-prasarana pembelajaran, hingga kebutuhan guru," katanya.

Di akhir pernyataannya, Ono Surono kembali berharap agar pembahasan mengenai pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak dilanjutkan dan pemerintah lebih mengutamakan penguatan pembiayaan pendidikan melalui anggaran negara maupun daerah demi menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. (Wira)
Twitter Facebook

Juni 27, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Menutup rangkaian peringatan Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menggelar aksi nyata peduli lingkungan dengan menanam ribuan bibit pohon mangrove di kawasan pesisir Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Sabtu (27/6/2026).

Aksi ini diikuti oleh jajaran pengurus DPC, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, pengurus PAC PDI Perjuangan Kandanghaur, Pemerintah Desa Eretan Kulon, serta melibatkan komunitas nelayan dan warga setempat sebagai bentuk komitmen gotong royong dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir Pantura Jawa Barat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H. Sirojudin mengungkapkan, penanaman mangrove ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah urgensi ekologis yang krusial bagi masa depan masyarakat pesisir.

"Penanaman mangrove ini sangat penting dilakukan di wilayah pesisir Pantura, khususnya Eretan Kulon, karena kawasan ini terus mengalami abrasi pantai yang masif dan banjir rob," ungkapnya

Menurutnya, wilayah Kandanghaur menjadi salah satu titik dengan tingkat abrasi paling kritis, di mana ratusan hektar daratan telah tergerus air laut. Di beberapa titik Eretan Kulon, jarak garis pantai ke jalan raya nasional kini bahkan hanya tersisa hitungan puluhan meter," kata H. Sirojudin, yang juga Wakil Ketua DPRD Indramayu.


Lebih lanjut, H. Sirojudin memaparkan dampak nyata yang dirasakan warga akibat hilangnya benteng hijau alami di pesisir. Banjir rob secara berkala merendam pemukiman, merusak ratusan rumah warga, mengganggu sanitasi, hingga melumpuhkan tambak-tambak budidaya yang menjadi urat nadi perekonomian nelayan lokal.

"Jika kita tidak bergerak menanam dari sekarang, pemukiman warga dan infrastruktur strategis kita akan tenggelam. Mangrove adalah benteng alami terbaik untuk memecah gelombang, menahan laju abrasi, sekaligus memulihkan habitat biota laut seperti ikan dan kepiting yang menjadi sumber penghidupan nelayan," terangnya


Ia menambahkan, ini adalah implementasi nyata dari ajaran Bung Karno tentang Ambeg Paramarta, yaitu mendahulukan hal-hal yang mendesak untuk kepentingan rakyat banyak.

H. Sirojudin berharap, Kegiatan Bulan Bung Karno ini mampu memicu kesadaran kolektif masyarakat agar terus merawat bibit yang telah ditanam. PDI Perjuangan Indramayu akan terus mengawal program pemulihan lingkungan pesisir Pantura secara berkelanjutan demi memastikan ketahanan wilayah dari dampak perubahan iklim global. (Wira)
Twitter Facebook

Mei 28, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno Tahun 2026, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menggelar turnamen Voli Indoor SOEKARNO CUP 2026 tingkat kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Kegiatan olahraga bergengsi tersebut akan berlangsung di GOR Singalodra pada 13–14 Juni 2026 dan diikuti oleh puluhan klub voli dari seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu.

Ketua DPC PDIP Indramayu, H. Sirojudin, mengatakan bahwa turnamen ini menjadi bagian dari upaya membangun semangat kebersamaan, sportivitas, serta mempererat tali persaudaraan masyarakat melalui olahraga.

“Turnamen SOEKARNO CUP 2026 ini bukan hanya sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat gotong royong, solidaritas, dan jiwa sportif di tengah masyarakat,” ujar Sirojudin, Kamis (28/05/2026).

Ia menjelaskan, total peserta yang akan mengikuti turnamen tersebut berjumlah 31 tim. Sebanyak 31 tim merupakan perwakilan PAC PDIP dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Indramayu.

“Jumlah klub ada 31 tim. Setiap PAC PDIP di tiap kecamatan mengirimkan satu klub voli. Setiap klub akan diperkuat oleh 12 pemain,” jelasnya.

Pertandingan pada 13 Juni 2026 akan dimulai dengan babak penyisihan menggunakan sistem gugur yang diikuti seluruh peserta. Selanjutnya, pertandingan babak 16 besar hingga final akan digelar pada 14 Juni 2026.

Menariknya, turnamen ini terbuka gratis bagi masyarakat. Penonton yang ingin menyaksikan pertandingan di GOR Singalodra tidak akan dipungut biaya masuk. Selain itu, seluruh klub peserta juga dapat mendaftarkan timnya secara gratis.

Menurut Sirojudin, langkah tersebut dilakukan agar turnamen benar-benar menjadi ajang hiburan rakyat Inddamayu sekaligus ruang positif bagi para atlet voli lokal untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

“Kami ingin memberikan ruang bagi atlet voli daerah agar bisa berkembang dan tampil percaya diri. Semoga kegiatan ini mampu melahirkan atlet potensial dari Kabupaten Indramayu,” tambahnya.

Selain menjadi ajang kompetisi dan silaturahmi antar Kecamatan, panitia juga telah menyiapkan total hadiah jutaan rupiah bagi para pemenang turnamen. Juara 1 akan memperoleh hadiah sebesar Rp5.000.000 beserta trophy dan sertifikat. Sementara Juara 2 mendapatkan Rp3.000.000 beserta trophy dan sertifikat, Juara 3 memperoleh Rp2.000.000 beserta trophy dan sertifikat, serta Juara 4 mendapatkan Rp1.000.000 lengkap dengan trophy dan sertifikat penghargaan.

Dengan adanya hadiah tersebut, diharapkan para peserta dapat tampil maksimal dan menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

DPC PDIP Indramayu berharap gelaran Voli Indoor SOEKARNO CUP 2026 dapat berlangsung meriah, aman, dan sukses, serta menjadi agenda olahraga tahunan yang dinantikan masyarakat Indramayu. (Wira)
Twitter Facebook

April 05, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com – Semangat baru dari kalangan generasi muda kembali menguat di kancah politik daerah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Pemuda NasDem Kabupaten Indramayu resmi dilantik untuk periode 2025–2029 dalam acara yang berlangsung khidmat di Aula Hotel Handayani, Minggu (05/04/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Arwah Dinata, S.Hut dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPD Garda Pemuda NasDem, didampingi Ahmad Masuhi sebagai Sekretaris. Momen ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu.

Lucky Hakim menegaskan bahwa Garda Pemuda NasDem merupakan sayap organisasi yang memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan partai, khususnya di kalangan generasi muda.

Ia menyampaikan bahwa Partai NasDem adalah partai terbuka yang memberi ruang bagi berbagai lapisan masyarakat mulai dari petani, perempuan, hingga mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perjuangan politik.

“NasDem ini milik kita semua. Garda Pemuda hadir untuk mengakomodasi spektrum yang lebih luas, khususnya generasi muda. Ini kekuatan besar untuk masa depan,” ujarnya.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah awal memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Dengan jumlah pengurus yang disebut cukup besar, Garda Pemuda NasDem diharapkan mampu menjadi motor penggerak partai di akar rumput.

Lucky Hakim juga menekankan pentingnya keseimbangan antara sistem komando yang terstruktur secara vertikal dengan pendekatan perekrutan yang terbuka secara horizontal.

“Kita vertikal dalam perintah, tapi horizontal dalam perekrutan. Semua suara kita tampung dari berbagai lini,” jelasnya.

Menariknya, pelantikan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi kontestasi politik 2029. Garda Pemuda NasDem akan berperan aktif dalam menjaring dan menyiapkan kader-kader potensial untuk maju sebagai calon legislatif.

Lucky Hakim secara langsung meminta Ketua terpilih, Arwah Dinata, untuk mencari figur-figur terbaik dari internal organisasi.

“Kami mengimbau agar dicari kader terbaik, bukan hanya yang punya potensi suara besar, tapi juga yang memiliki kualitas, integritas, dan benar-benar mau memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, harapan besarpun disematkan pada Garda Pemuda NasDem Indramayu agar mampu menjadi wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial tinggi.

Pelantikan ini menjadi sinyal bahwa regenerasi politik di tubuh Partai NasDem terus berjalan, dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan sebagai fondasi utama.

Ke depan, Garda Pemuda NasDem diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap struktur partai, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan dan menyuarakan aspirasi masyarakat Indramayu. (Wira)
Twitter Facebook

April 04, 2026 , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Mesin organisasi mulai dipanaskan dari level paling bawah. Konsolidasi internal sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Indramayu digelar di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Sabtu (4/4/2026).


Kegiatan ini tak hanya bersifat struktural, dalam kegiatan ini juga partai menyalurkan bantuan sosial dengan melakukan bedah rumah kepada salah satu warga Desa Tegal Taman, Darman, yang rumahnya sudah tidak layak huni. Sehingga, partai membantu dengan membangun rumah Darman agar lebih layak huni.


Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa kerja politik tidak berhenti pada simbol dan atribut, melainkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H Sirojudin dalam sambutannya mengatakan, penyerahan SK yang kini langsung menjangkau tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) merupakan terobosan yang lebih membumi. 


Menurutnya, kebijakan ini merupakan upaya membangun partai yang hidup dan bekerja di lapangan, bukan sekadar administratif. H Sirojudin juga menyinggung tantangan ke depan, termasuk target penambahan kursi pada Pemilu 2029 yang mulai dipetakan sejak dini.


H Sirojudin mengingatkan pentingnya soliditas internal. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral di antara pengurus. Dengan SK yang telah dikantongi, Pengurus DPC PDI Perjuangan Indramayu diminta agar bergerak lebih progresif. 


Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyampaikan, agenda ini bukan sekadar seremoni. Penyerahan SK untuk kepengurusan periode 2025–2030 harus menjadi titik awal kerja konkret.


Dikatakannya, tujuan partai jelas, menyejahterakan rakyat. Kader harus hadir setiap hari, membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, apalagi di kondisi yang tidak mudah seperti sekarang. Fokus utama tetap pada kerja nyata, bukan sekadar kalkulasi elektoral.


"Kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Indramayu juga akan memperkuat berbagai bidang kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan," jelasnya


Ia mencontohkan di bidang kesehatan, PDI Perjuangan akan menggerakkan relawan kesehatan yang berperan mengawal pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan.


“Sejatinya orang sakit tidak boleh ditolak oleh puskesmas maupun rumah sakit. Tetapi pada kenyataannya kondisi seperti itu masih bisa terjadi. Karena itu relawan kesehatan akan hadir untuk mengawal pelayanan bagi masyarakat,” tandasnya


Selain itu, lanjut Ono, di bidang pendidikan, relawan juga akan mengawal berbagai persoalan yang kerap dialami masyarakat, salah satunya terkait praktik penahanan ijazah oleh sekolah.


Sementara di sektor sosial, relawan akan membantu masyarakat dalam proses pendataan agar warga yang berhak menerima bantuan tidak terlewatkan.


Dalam acara tersebut turut hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk membela masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan oleh sistem.


“PDI Perjuangan bertugas mengangkat kaum yang terpinggirkan oleh kaum kapitalis. Karena itu PDI Perjuangan harus selalu hadir bersama rakyat,” tegasnya


Ia mengungkapkan, PDI Perjuangan akan membentuk pusat layanan pengaduan masyarakat guna menampung berbagai persoalan yang dihadapi warga.


Sebagai langkah konkret lainnya, PDI Perjuangan juga akan membentuk jaringan paralegal dengan merekrut anak muda dan remaja yang akan diberikan pemahaman mengenai hukum.


Melalui program tersebut, diharapkan generasi muda memiliki bekal pengetahuan hukum sehingga mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri maupun membantu masyarakat di sekitarnya.

Di akhir kegiatan, diserahkan langsung SK Pengurus DPC PDI Perjuangan Indramayu oleh Ono Surono yang didampingi Ronny Talapessy dan jajaran Pengurus DPD PDI Perjuangan Jabar.


Selain itu, bantuan sosial bedah rumah juga sekaligus diberikan langsung kepada Darman untuk digunakan sebagai rehabilitasi rumahnya yang sudah tidak layak huni.

Twitter Facebook

April 03, 2026 , ,


Indramayu, Cakralensa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di kediaman Ono Surono yang berlokasi di Indramayu pada 2 April 2026. Langkah ini merupakan lanjutan dari rangkaian penyidikan yang sebelumnya juga dilakukan di wilayah Bandung sehari sebelumnya.

Namun, tindakan penyidik KPK tersebut menuai kritik dari pihak kuasa hukum. Sahali, SH, selaku Kepala BBHAR PDI Perjuangan Jawa Barat, menyampaikan keberatan atas proses penggeledahan yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.

Menurut Sahali, penyidik KPK disebut datang tanpa membawa surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ia merujuk pada ketentuan dalam KUHAP Baru Pasal 114 ayat 1 yang mewajibkan adanya izin tersebut dalam proses penggeledahan.

“Penggeledahan kembali dilakukan tanpa surat izin resmi dari pengadilan, padahal itu merupakan syarat yang diatur dalam KUHAP,” ujar Sahali dalam keterangannya.

Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut. Di antaranya disebut berupa buku catatan tahun 2010, buku Kongres PDI Perjuangan 2015, serta satu unit ponsel Samsung dalam kondisi rusak.

Sahali menilai penyitaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang disidik. Ia mengutip Pasal 113 ayat 3 KUHAP Baru yang menyatakan bahwa penyidik hanya dapat menyita barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

“Barang-barang yang diambil tidak memiliki kaitan dengan dugaan perkara. Ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengkritik sikap penyidik yang dinilai tidak profesional dalam menyampaikan informasi ke publik. Ia menuding adanya framing seolah-olah penyidik menyita banyak barang dengan membawa koper, padahal isi yang dibawa disebut hanya dua buku dan satu ponsel rusak.

Sebelumnya, dalam penggeledahan di Bandung pada 1 April 2026, penyidik KPK juga menemukan sejumlah uang yang disebut sebagai dana arisan di lemari pakaian istri Ono Surono. Pihak keluarga mengklaim telah memberikan penjelasan melalui bukti percakapan WhatsApp grup, namun disebut tidak dipertimbangkan oleh penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pelanggaran prosedur tersebut.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, tidak hanya terkait substansi perkara yang tengah diselidiki, tetapi juga menyangkut aspek profesionalitas dan kepatuhan prosedur hukum oleh aparat penegak hukum.
Twitter Facebook

April 02, 2026 , ,

Cakralensa.com — Penggeledahan rumah milik Ono Surono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memicu polemik setelah muncul perbedaan keterangan antara pihak penyidik dan kuasa hukum.

Juru Bicara KPK sebelumnya menyatakan bahwa penyidik tidak mencabut atau mematikan CCTV di lokasi penggeledahan. Menurut KPK, CCTV dimatikan oleh pihak keluarga, dan penyidik hanya melakukan pengecekan tanpa melakukan penyitaan terhadap perangkat tersebut.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Ono Surono, Sahali, S.H. Ia menilai penjelasan KPK tidak logis.

“Apa kepentingan keluarga untuk mematikan CCTV? Justru dalam situasi seperti itu, lebih baik CCTV tetap menyala,” ujarnya.

Sahali menegaskan bahwa penyidiklah yang meminta agar CCTV dimatikan saat proses penggeledahan berlangsung. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap istri Ono Surono setelah CCTV dimatikan. Bahkan, disebut terjadi aksi dorong-mendorong antara penyidik dan penasihat hukum yang berupaya melindungi pihak keluarga.

Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan penyitaan uang tunai oleh penyidik. Disebutkan bahwa penyidik menyita uang sebesar Rp50 juta milik keluarga serta Rp200 juta yang diklaim merupakan dana arisan milik sejumlah peserta. Menurut Sahali, pihaknya telah menunjukkan bukti percakapan WhatsApp grup arisan kepada penyidik, namun tidak diindahkan.

“Penggeledahan ini bagi kami terkesan sebagai upaya framing terhadap Kang Ono Surono, sehingga penyidik memaksakan penyitaan barang-barang yang tidak ada kaitannya,” kata Sahali.

Hingga saat ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait bantahan dari kuasa hukum tersebut.
Twitter Facebook

April 01, 2026 , , ,

Indramayu, Cakralensa.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kembali diwarnai dinamika politik, Rabu (1/4/2026). Sorotan utama mengarah pada usulan sejumlah fraksi terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji persoalan pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menunjukkan sikap santai namun tegas. Ia menilai, kritik dan usulan dari DPRD merupakan bagian wajar dalam sistem demokrasi.

“Silakan, bagi saya itu adalah hak dewan. Mekanismenya dipersilakan untuk ditempuh,” ujar Lucky usai menghadiri rapat, dengan nada tenang.

Menurutnya, jika DPRD ingin menggali persoalan secara lebih mendalam, pembentukan Pansus merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, berbagai isu yang berkembang di masyarakat dapat dikaji langsung kepada pihak yang berwenang, bukan sekadar berdasarkan informasi yang belum tentu valid.

“Daripada bertanya pada ‘rumput yang bergoyang’, lebih baik langsung kepada entitas yang dituju,” ujarnya.

Meski demikian, Lucky menegaskan posisinya tetap netral. Ia tidak dalam posisi mendorong maupun menghambat pembentukan Pansus. Baginya, selama sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, proses tersebut sah untuk dilakukan.

“Saya tidak boleh mendorong, juga tidak boleh menghalangi. Silakan jika memang itu diperlukan,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan jajaran direksi Perumdam TDA agar siap menghadapi kemungkinan pemanggilan oleh DPRD, terutama jika Pansus benar-benar dibentuk.

“Direksi harus siap menjalankan kewajibannya. Jika dimintai keterangan oleh dewan, apalagi dalam forum Pansus, wajib dijawab,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Hj. Nurhayati, menyatakan bahwa usulan pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh pimpinan dewan. Ia menegaskan, keputusan tidak bisa diambil secara sepihak.

“Semua harus melalui mekanisme. Saya tidak akan mengambil keputusan sendiri, karena pimpinan dewan tidak hanya satu,” ujarnya.

Nurhayati juga menekankan bahwa saat ini usulan tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi.

“Silakan usulan itu berproses. Kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Ini masih sebatas usulan, belum keputusan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga belum mengundang seluruh fraksi maupun komisi terkait yang menjadi mitra kerja Perumdam TDA.

Dengan sikap terbuka dari eksekutif dan kehati-hatian legislatif, keputusan kini berada di tangan DPRD Indramayu. Wacana pembentukan Pansus Perumdam Tirta Darma Ayu menjadi ujian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD.

Publik pun menaruh harapan besar. Jika Pansus benar-benar dibentuk, hasil kajiannya diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan pelayanan air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat. (Wira)
Twitter Facebook

April 01, 2026 , , , ,

Cakralensa.com — Rumah wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun, proses penggeledahan tersebut menuai sorotan dari pihak kuasa hukum yang menilai adanya sejumlah kejanggalan.


Pengacara Ono Surono, Sahali SH, dalam keterangannya yang diterima Cakralensa.com mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Meski demikian, ia mencatat beberapa hal yang dianggap tidak lazim selama proses penggeledahan berlangsung di kediaman kliennya di Kota Bandung.


Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah permintaan penyidik KPK agar kamera pengawas (CCTV) di rumah tersebut dimatikan saat penggeledahan dilakukan. Menurut Sahali, permintaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari sisi hukum.


“Kami mempertanyakan alasan dan dasar hukum permintaan mematikan CCTV tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Sahali dalam keterangannya.


Selain itu, Sahali juga menyebut bahwa penyidik tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) KUHAP. Ia menilai hal tersebut merupakan prosedur yang seharusnya dipenuhi dalam proses penggeledahan.


Lebih lanjut, Sahali menyampaikan bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang, di antaranya sebuah laptop dan uang milik keluarga yang disebut sebagai tabungan arisan dari istri Ono Surono. Menurutnya, kedua barang tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.


“Atas penyitaan tersebut, kami telah menyampaikan keberatan secara resmi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,” jelasnya.


Sahali juga menambahkan bahwa saat penggeledahan berlangsung, Ono Surono tidak berada di rumah. Ia diketahui sedang menjalankan tugas kepartaian di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut, dalam rangka menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDI Perjuangan kepada pengurus daerah.


Menutup keterangannya, pihak kuasa hukum menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang sedang berjalan.


“Kami menghormati proses hukum dan berharap semua pihak juga menghormati asas praduga tak bersalah,” pungkas Sahali.

Twitter Facebook

April 01, 2026 , , ,

Cakralensa.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terbaru, tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang berada di Kota Bandung, Rabu (1/4/2026).

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penelusuran aliran dana dalam perkara yang turut menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menyebut proses masih berlangsung dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

“Penggeledahan dilakukan di rumah ONS yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat ini kegiatan masih berjalan,” ujar Budi dalam keterangannya.

Kasus ini bermula dari dugaan praktik “ijon” proyek yang melibatkan pihak swasta bernama Sarjan. Dalam skema tersebut, Ade Kuswara Kunang diduga secara aktif meminta jatah proyek melalui perantara ayahnya, HM Kunang.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir, permintaan proyek dilakukan secara berulang.

Dari praktik tersebut, total uang yang diterima mencapai Rp9,5 miliar, yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui perantara.

Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025, Ade juga diduga menerima tambahan dana dari berbagai pihak dengan nilai sekitar Rp4,7 miliar. Dengan demikian, total penerimaan yang sedang didalami KPK mencapai Rp14,2 miliar.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan Sarjan dari pihak swasta.

Sebagai pihak penerima, Ade dan HM Kunang dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara Sarjan sebagai pemberi suap juga dikenakan pasal terkait praktik suap kepada penyelenggara negara.

KPK menegaskan akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aliran dana ke sejumlah pihak lain. Penggeledahan di Bandung menjadi salah satu langkah untuk mengungkap lebih jauh konstruksi perkara ini.
Copyright © Cakra Lensa 2026 -
Supported by CMU Corps

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget