Cakra Lensa: Politik

Pelantikan Garda Pemuda NasDem Indramayu, Awal Kebangkitan Politik Generasi Muda

Indramayu, Cakralensa.com – Semangat baru dari kalangan generasi muda kembali menguat di kancah politik daerah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Pemuda NasDem Kabupaten Indramayu resmi dilantik untuk periode 2025–2029 dalam acara yang berlangsung khidmat di Aula Hotel Handayani, Minggu (05/04/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Arwah Dinata, S.Hut dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPD Garda Pemuda NasDem, didampingi Ahmad Masuhi sebagai Sekretaris. Momen ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu.

Lucky Hakim menegaskan bahwa Garda Pemuda NasDem merupakan sayap organisasi yang memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan partai, khususnya di kalangan generasi muda.

Ia menyampaikan bahwa Partai NasDem adalah partai terbuka yang memberi ruang bagi berbagai lapisan masyarakat mulai dari petani, perempuan, hingga mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perjuangan politik.

“NasDem ini milik kita semua. Garda Pemuda hadir untuk mengakomodasi spektrum yang lebih luas, khususnya generasi muda. Ini kekuatan besar untuk masa depan,” ujarnya.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah awal memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Dengan jumlah pengurus yang disebut cukup besar, Garda Pemuda NasDem diharapkan mampu menjadi motor penggerak partai di akar rumput.

Lucky Hakim juga menekankan pentingnya keseimbangan antara sistem komando yang terstruktur secara vertikal dengan pendekatan perekrutan yang terbuka secara horizontal.

“Kita vertikal dalam perintah, tapi horizontal dalam perekrutan. Semua suara kita tampung dari berbagai lini,” jelasnya.

Menariknya, pelantikan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi kontestasi politik 2029. Garda Pemuda NasDem akan berperan aktif dalam menjaring dan menyiapkan kader-kader potensial untuk maju sebagai calon legislatif.

Lucky Hakim secara langsung meminta Ketua terpilih, Arwah Dinata, untuk mencari figur-figur terbaik dari internal organisasi.

“Kami mengimbau agar dicari kader terbaik, bukan hanya yang punya potensi suara besar, tapi juga yang memiliki kualitas, integritas, dan benar-benar mau memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, harapan besarpun disematkan pada Garda Pemuda NasDem Indramayu agar mampu menjadi wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial tinggi.

Pelantikan ini menjadi sinyal bahwa regenerasi politik di tubuh Partai NasDem terus berjalan, dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan sebagai fondasi utama.

Ke depan, Garda Pemuda NasDem diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap struktur partai, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan dan menyuarakan aspirasi masyarakat Indramayu. (Wira)

PDI Perjuangan Gelar Konsolidasi Internal di Indramayu, Soroti Isu Sosial, Kesehatan, hingga Pendidikan

Indramayu, Cakralensa.com - Mesin organisasi mulai dipanaskan dari level paling bawah. Konsolidasi internal sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Indramayu digelar di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan ini tak hanya bersifat struktural, dalam kegiatan ini juga partai menyalurkan bantuan sosial dengan melakukan bedah rumah kepada salah satu warga Desa Tegal Taman, Darman, yang rumahnya sudah tidak layak huni. Sehingga, partai membantu dengan membangun rumah Darman agar lebih layak huni.

Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa kerja politik tidak berhenti pada simbol dan atribut, melainkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H Sirojudin dalam sambutannya mengatakan, penyerahan SK yang kini langsung menjangkau tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) merupakan terobosan yang lebih membumi.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan upaya membangun partai yang hidup dan bekerja di lapangan, bukan sekadar administratif. H Sirojudin juga menyinggung tantangan ke depan, termasuk target penambahan kursi pada Pemilu 2029 yang mulai dipetakan sejak dini.

H Sirojudin mengingatkan pentingnya soliditas internal. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral di antara pengurus. Dengan SK yang telah dikantongi, Pengurus DPC PDI Perjuangan Indramayu diminta agar bergerak lebih progresif.

Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyampaikan, agenda ini bukan sekadar seremoni. Penyerahan SK untuk kepengurusan periode 2025–2030 harus menjadi titik awal kerja konkret.

Dikatakannya, tujuan partai jelas, menyejahterakan rakyat. Kader harus hadir setiap hari, membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, apalagi di kondisi yang tidak mudah seperti sekarang. Fokus utama tetap pada kerja nyata, bukan sekadar kalkulasi elektoral.

"Kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Indramayu juga akan memperkuat berbagai bidang kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan," jelasnya

Ia mencontohkan di bidang kesehatan, PDI Perjuangan akan menggerakkan relawan kesehatan yang berperan mengawal pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan.

“Sejatinya orang sakit tidak boleh ditolak oleh puskesmas maupun rumah sakit. Tetapi pada kenyataannya kondisi seperti itu masih bisa terjadi. Karena itu relawan kesehatan akan hadir untuk mengawal pelayanan bagi masyarakat,” tandasnya

Selain itu, lanjut Ono, di bidang pendidikan, relawan juga akan mengawal berbagai persoalan yang kerap dialami masyarakat, salah satunya terkait praktik penahanan ijazah oleh sekolah.

Sementara di sektor sosial, relawan akan membantu masyarakat dalam proses pendataan agar warga yang berhak menerima bantuan tidak terlewatkan.

Dalam acara tersebut turut hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk membela masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan oleh sistem.

“PDI Perjuangan bertugas mengangkat kaum yang terpinggirkan oleh kaum kapitalis. Karena itu PDI Perjuangan harus selalu hadir bersama rakyat,” tegasnya

Ia mengungkapkan, PDI Perjuangan akan membentuk pusat layanan pengaduan masyarakat guna menampung berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Sebagai langkah konkret lainnya, PDI Perjuangan juga akan membentuk jaringan paralegal dengan merekrut anak muda dan remaja yang akan diberikan pemahaman mengenai hukum.

Melalui program tersebut, diharapkan generasi muda memiliki bekal pengetahuan hukum sehingga mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri maupun membantu masyarakat di sekitarnya.

Di akhir kegiatan, diserahkan langsung SK Pengurus DPC PDI Perjuangan Indramayu oleh Ono Surono yang didampingi Ronny Talapessy dan jajaran Pengurus DPD PDI Perjuangan Jabar.

Selain itu, bantuan sosial bedah rumah juga sekaligus diberikan langsung kepada Darman untuk digunakan sebagai rehabilitasi rumahnya yang sudah tidak layak huni.

KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Kuasa Hukum Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur

Indramayu, Cakralensa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di kediaman Ono Surono yang berlokasi di Indramayu pada 2 April 2026. Langkah ini merupakan lanjutan dari rangkaian penyidikan yang sebelumnya juga dilakukan di wilayah Bandung sehari sebelumnya.

Namun, tindakan penyidik KPK tersebut menuai kritik dari pihak kuasa hukum. Sahali, SH, selaku Kepala BBHAR PDI Perjuangan Jawa Barat, menyampaikan keberatan atas proses penggeledahan yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.

Menurut Sahali, penyidik KPK disebut datang tanpa membawa surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ia merujuk pada ketentuan dalam KUHAP Baru Pasal 114 ayat 1 yang mewajibkan adanya izin tersebut dalam proses penggeledahan.

“Penggeledahan kembali dilakukan tanpa surat izin resmi dari pengadilan, padahal itu merupakan syarat yang diatur dalam KUHAP,” ujar Sahali dalam keterangannya.

Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut. Di antaranya disebut berupa buku catatan tahun 2010, buku Kongres PDI Perjuangan 2015, serta satu unit ponsel Samsung dalam kondisi rusak.

Sahali menilai penyitaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang disidik. Ia mengutip Pasal 113 ayat 3 KUHAP Baru yang menyatakan bahwa penyidik hanya dapat menyita barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

“Barang-barang yang diambil tidak memiliki kaitan dengan dugaan perkara. Ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengkritik sikap penyidik yang dinilai tidak profesional dalam menyampaikan informasi ke publik. Ia menuding adanya framing seolah-olah penyidik menyita banyak barang dengan membawa koper, padahal isi yang dibawa disebut hanya dua buku dan satu ponsel rusak.

Sebelumnya, dalam penggeledahan di Bandung pada 1 April 2026, penyidik KPK juga menemukan sejumlah uang yang disebut sebagai dana arisan di lemari pakaian istri Ono Surono. Pihak keluarga mengklaim telah memberikan penjelasan melalui bukti percakapan WhatsApp grup, namun disebut tidak dipertimbangkan oleh penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pelanggaran prosedur tersebut.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, tidak hanya terkait substansi perkara yang tengah diselidiki, tetapi juga menyangkut aspek profesionalitas dan kepatuhan prosedur hukum oleh aparat penegak hukum.

Rumah Ono Surono Digeledah, Kuasa Hukum Bantah Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi Soal CCTV

Cakralensa.com — Penggeledahan rumah milik Ono Surono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memicu polemik setelah muncul perbedaan keterangan antara pihak penyidik dan kuasa hukum.

Juru Bicara KPK sebelumnya menyatakan bahwa penyidik tidak mencabut atau mematikan CCTV di lokasi penggeledahan. Menurut KPK, CCTV dimatikan oleh pihak keluarga, dan penyidik hanya melakukan pengecekan tanpa melakukan penyitaan terhadap perangkat tersebut.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Ono Surono, Sahali, S.H. Ia menilai penjelasan KPK tidak logis.

“Apa kepentingan keluarga untuk mematikan CCTV? Justru dalam situasi seperti itu, lebih baik CCTV tetap menyala,” ujarnya.

Sahali menegaskan bahwa penyidiklah yang meminta agar CCTV dimatikan saat proses penggeledahan berlangsung. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap istri Ono Surono setelah CCTV dimatikan. Bahkan, disebut terjadi aksi dorong-mendorong antara penyidik dan penasihat hukum yang berupaya melindungi pihak keluarga.

Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan penyitaan uang tunai oleh penyidik. Disebutkan bahwa penyidik menyita uang sebesar Rp50 juta milik keluarga serta Rp200 juta yang diklaim merupakan dana arisan milik sejumlah peserta. Menurut Sahali, pihaknya telah menunjukkan bukti percakapan WhatsApp grup arisan kepada penyidik, namun tidak diindahkan.

“Penggeledahan ini bagi kami terkesan sebagai upaya framing terhadap Kang Ono Surono, sehingga penyidik memaksakan penyitaan barang-barang yang tidak ada kaitannya,” kata Sahali.

Hingga saat ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait bantahan dari kuasa hukum tersebut.

Dinamika Politik Warnai LKPJ 2025, Wacana Pansus Perumdam TDA Menguat di DPRD Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kembali diwarnai dinamika politik, Rabu (1/4/2026). Sorotan utama mengarah pada usulan sejumlah fraksi terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji persoalan pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menunjukkan sikap santai namun tegas. Ia menilai, kritik dan usulan dari DPRD merupakan bagian wajar dalam sistem demokrasi.

“Silakan, bagi saya itu adalah hak dewan. Mekanismenya dipersilakan untuk ditempuh,” ujar Lucky usai menghadiri rapat, dengan nada tenang.

Menurutnya, jika DPRD ingin menggali persoalan secara lebih mendalam, pembentukan Pansus merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, berbagai isu yang berkembang di masyarakat dapat dikaji langsung kepada pihak yang berwenang, bukan sekadar berdasarkan informasi yang belum tentu valid.

“Daripada bertanya pada ‘rumput yang bergoyang’, lebih baik langsung kepada entitas yang dituju,” ujarnya.

Meski demikian, Lucky menegaskan posisinya tetap netral. Ia tidak dalam posisi mendorong maupun menghambat pembentukan Pansus. Baginya, selama sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, proses tersebut sah untuk dilakukan.

“Saya tidak boleh mendorong, juga tidak boleh menghalangi. Silakan jika memang itu diperlukan,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan jajaran direksi Perumdam TDA agar siap menghadapi kemungkinan pemanggilan oleh DPRD, terutama jika Pansus benar-benar dibentuk.

“Direksi harus siap menjalankan kewajibannya. Jika dimintai keterangan oleh dewan, apalagi dalam forum Pansus, wajib dijawab,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Hj. Nurhayati, menyatakan bahwa usulan pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh pimpinan dewan. Ia menegaskan, keputusan tidak bisa diambil secara sepihak.

“Semua harus melalui mekanisme. Saya tidak akan mengambil keputusan sendiri, karena pimpinan dewan tidak hanya satu,” ujarnya.

Nurhayati juga menekankan bahwa saat ini usulan tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi.

“Silakan usulan itu berproses. Kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Ini masih sebatas usulan, belum keputusan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga belum mengundang seluruh fraksi maupun komisi terkait yang menjadi mitra kerja Perumdam TDA.

Dengan sikap terbuka dari eksekutif dan kehati-hatian legislatif, keputusan kini berada di tangan DPRD Indramayu. Wacana pembentukan Pansus Perumdam Tirta Darma Ayu menjadi ujian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD.

Publik pun menaruh harapan besar. Jika Pansus benar-benar dibentuk, hasil kajiannya diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan pelayanan air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat. (Wira)

Penggeledahan Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, Kuasa Hukum Soroti Sejumlah Kejanggalan

Cakralensa.com — Rumah wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun, proses penggeledahan tersebut menuai sorotan dari pihak kuasa hukum yang menilai adanya sejumlah kejanggalan.

Pengacara Ono Surono, Sahali SH, dalam keterangannya yang diterima Cakralensa.com mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Meski demikian, ia mencatat beberapa hal yang dianggap tidak lazim selama proses penggeledahan berlangsung di kediaman kliennya di Kota Bandung.

Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah permintaan penyidik KPK agar kamera pengawas (CCTV) di rumah tersebut dimatikan saat penggeledahan dilakukan. Menurut Sahali, permintaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari sisi hukum.

“Kami mempertanyakan alasan dan dasar hukum permintaan mematikan CCTV tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Sahali dalam keterangannya.

Selain itu, Sahali juga menyebut bahwa penyidik tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) KUHAP. Ia menilai hal tersebut merupakan prosedur yang seharusnya dipenuhi dalam proses penggeledahan.

Lebih lanjut, Sahali menyampaikan bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang, di antaranya sebuah laptop dan uang milik keluarga yang disebut sebagai tabungan arisan dari istri Ono Surono. Menurutnya, kedua barang tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

“Atas penyitaan tersebut, kami telah menyampaikan keberatan secara resmi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,” jelasnya.

Sahali juga menambahkan bahwa saat penggeledahan berlangsung, Ono Surono tidak berada di rumah. Ia diketahui sedang menjalankan tugas kepartaian di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut, dalam rangka menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDI Perjuangan kepada pengurus daerah.

Menutup keterangannya, pihak kuasa hukum menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati proses hukum dan berharap semua pihak juga menghormati asas praduga tak bersalah,” pungkas Sahali.

KPK Geledah Rumah Ono Surono di Bandung, Dalami Jejak Suap Proyek Bekasi

Cakralensa.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terbaru, tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang berada di Kota Bandung, Rabu (1/4/2026).

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penelusuran aliran dana dalam perkara yang turut menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menyebut proses masih berlangsung dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

“Penggeledahan dilakukan di rumah ONS yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat ini kegiatan masih berjalan,” ujar Budi dalam keterangannya.

Kasus ini bermula dari dugaan praktik “ijon” proyek yang melibatkan pihak swasta bernama Sarjan. Dalam skema tersebut, Ade Kuswara Kunang diduga secara aktif meminta jatah proyek melalui perantara ayahnya, HM Kunang.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir, permintaan proyek dilakukan secara berulang.

Dari praktik tersebut, total uang yang diterima mencapai Rp9,5 miliar, yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui perantara.

Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025, Ade juga diduga menerima tambahan dana dari berbagai pihak dengan nilai sekitar Rp4,7 miliar. Dengan demikian, total penerimaan yang sedang didalami KPK mencapai Rp14,2 miliar.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan Sarjan dari pihak swasta.

Sebagai pihak penerima, Ade dan HM Kunang dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara Sarjan sebagai pemberi suap juga dikenakan pasal terkait praktik suap kepada penyelenggara negara.

KPK menegaskan akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aliran dana ke sejumlah pihak lain. Penggeledahan di Bandung menjadi salah satu langkah untuk mengungkap lebih jauh konstruksi perkara ini.

H. Sirojudin Soroti Penanganan Sampah di Indramayu, Dorong Pemda Bertindak Cepat

Indramayu, Cakralensa.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., menyoroti serius persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi masalah utama di berbagai wilayah. Hal tersebut disampaikannya saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T., yang turut menyoroti kondisi sampah kian mengkhawatirkan pasca Lebaran di Indramayu. Minggu (29/03/2026)

Menurut H. Sirojudin, persoalan sampah sebenarnya telah berulang kali dibahas dalam rapat-rapat DPRD, khususnya di komisi terkait. Namun hingga saat ini, solusi konkret dari pemerintah daerah dinilai belum maksimal.

“Dalam setiap rapat, alasan yang muncul selalu klasik, yaitu kekurangan armada pengangkut sampah. Padahal itu bukan hal yang tidak bisa diatasi,” tegasnya.

Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil langkah cepat dan fleksibel untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan menyewa armada angkutan sampah jika memang jumlah kendaraan dinas terbatas.

“Kalau tidak ada armada, bisa dirental. Mobil truk banyak. Kalau tenaga kurang, bisa menggunakan sistem outsourcing. Semua itu memungkinkan, tinggal ada kemauan atau tidak,” ujarnya.

H. Sirojudin menegaskan bahwa persoalan sampah memang kompleks, namun tidak seharusnya terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Ia menekankan pentingnya komitmen dari pimpinan daerah dalam menangani isu lingkungan tersebut.

“Siapapun kepala dinasnya, kalau tidak ada goodwill dari pimpinan, ya akan sulit terselesaikan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal keseriusan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada periode sebelumnya, pengawasan terhadap persoalan sampah berjalan lebih ketat. Namun saat ini, koordinasi dinilai belum berjalan optimal.

“Dulu pengawasan cukup kuat, sekarang saya sendiri merasa kesulitan karena tidak pernah diundang dalam pembahasan tertentu. Padahal DPRD punya fungsi pengawasan,” ungkapnya.

Meski demikian, H. Sirojudin memastikan bahwa DPRD akan kembali mendorong penyelesaian persoalan ini dalam waktu dekat. Ia menyebut pihaknya akan mengundang kembali pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama.

“Upaya sudah ada, tapi memang belum ada solusi yang tuntas. Dalam waktu dekat akan kami undang lagi, dan jika tidak bisa diselesaikan di komisi, maka pimpinan DPRD akan mengambil langkah,” pungkasnya.

Penyelesaian persoalan sampah di Indramayu membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah daerah, bukan sekedar alasan teknis. Dengan langkah cepat dan koordinasi yang lebih baik, H. Sirojufin optimistis persoalan ini bisa segera ditangani demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indramayu. ( Wira)

Dari Infrastruktur hingga Sampah, Ono Surono Tekankan Prioritas untuk Rakyat Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, S.T., menegaskan pentingnya pengawasan serta penguatan program prioritas daerah dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Minggu (29/03/2026).

Ono Surono menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menghimpun berbagai usulan program dari desa dan kabupaten untuk penyusunan APBD 2027. Karena itu, peran kader partai hingga tingkat desa dinilai sangat krusial agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

“Kami sudah mengumpulkan operator desa dan memberikan pelatihan input program melalui SIPD, mulai dari pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, penerangan jalan umum, hingga irigasi. Ini membutuhkan dukungan teman-teman DPC untuk melakukan pendampingan langsung ke desa-desa,” ujarnya.

Selain fokus pada perencanaan pembangunan, Ono juga menyoroti persoalan sampah yang dinilainya semakin memprihatinkan di Kabupaten Indramayu pasca Lebaran. Ia mengaku menemukan tumpukan sampah di berbagai wilayah saat melakukan kunjungan lapangan.

“Ini sudah menjadi persoalan utama. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kabupaten seperti Indramayu. Alasan klasik seperti kurangnya armada tidak bisa terus dijadikan pembenaran. APBD Indramayu masih besar, seharusnya mampu mengatasi persoalan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ono turut menyoroti minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap buruh migran. Padahal, menurutnya, kontribusi remitansi pekerja migran asal Indramayu mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun.

“Uang tersebut berputar di daerah dan memberikan dampak ekonomi besar. Maka pemerintah daerah harus hadir, mulai dari persiapan keberangkatan, perlindungan hak saat bekerja, hingga penanganan jika terjadi masalah,” tambahnya.

Ia juga menyarankan agar penggunaan APBD Indramayu yang mencapai Rp3,7 triliun difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah potensi krisis ekonomi.

“Prioritaskan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar. Selain itu, komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pusat harus diperkuat agar pembangunan lebih optimal,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, turut menyoroti persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan secara maksimal.

Ia menilai keterbatasan armada dan tenaga kerja tidak seharusnya menjadi alasan utama. Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengambil langkah alternatif, seperti menyewa armada atau menambah tenaga melalui sistem outsourcing.

“Kalau tidak ada armada, bisa dirental. Kalau kekurangan tenaga, bisa outsourcing. Yang penting ada kemauan dari pimpinan. Persoalan sampah ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau ada komitmen,” ujarnya.

Sirojudin juga mengungkapkan bahwa DPRD telah berupaya mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui berbagai rapat dan forum, namun hingga kini belum membuahkan hasil signifikan.

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi kader sekaligus forum diskusi strategis untuk membahas berbagai persoalan daerah, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat Indramayu.

Dari Devisa ke Kesejahteraan. Ono Surono Tekankan Peran PMI untuk Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T., menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Halal Bihalal DPC SBMI Indramayu yang digelar di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, pada Sabtu (28/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Ono Surono hadir bersama sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Sirojudin, Anggota DPRD Kabupaten Indramayu H. Edi Fauzi, Sekjen SBMI Juwarih, serta Kuwu Desa Krasak Khairul Isma Arif.

Ono menekankan bahwa PMI merupakan aset bangsa yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian, baik secara nasional maupun daerah. Ia menyebutkan bahwa devisa dari PMI secara nasional mencapai Rp176 triliun per tahun, sementara kontribusi dari Indramayu sendiri mencapai sekitar Rp10 triliun.

“Bayangkan kalau tidak ada Rp10 triliun yang berputar di Indramayu. Bisa jadi angka kemiskinan di daerah ini jauh lebih tinggi dari kondisi saat ini,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Ono, tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada di kisaran 7 persen, sementara Indramayu masih berada di atas 11 persen. Menurutnya, kontribusi para PMI—terutama perempuan—sangat signifikan dalam menekan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ia juga mendorong agar agenda musyawarah wilayah (Muswil) terkait PMI tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tingkat kabupaten, tetapi juga menghadirkan pemerintah provinsi. Hal ini penting agar kebijakan perlindungan PMI dapat terintegrasi secara menyeluruh di Jawa Barat.

“Jangan hanya Indramayu. Libatkan juga daerah lain seperti Cirebon, Sukabumi, Subang, Karawang, dan Cianjur, karena mereka juga memiliki jumlah PMI yang besar,” tegasnya.

Ono menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki dua peraturan daerah (perda) terkait PMI, yaitu perda tahun 2021 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, serta perda tentang optimalisasi perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial.

Namun demikian, ia menilai implementasi sistem perlindungan tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu, ia mendorong kehadiran aktif pemerintah provinsi untuk memastikan perlindungan PMI berjalan efektif, termasuk dari sisi penganggaran.

“Regulasinya sudah ada, anggarannya juga tersedia. Tinggal bagaimana sistemnya dibangun dan dijalankan dengan baik agar PMI kita benar-benar terlindungi,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan PMI, khususnya di wilayah Jawa Barat. (Wira)

Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Literasi Keuangan Keluarga di Indramayu, Tekankan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Indramayu, Cakralensa.com – Anggota DPR RI, Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si., kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi BUMN Literasi Pengelolaan Keuangan Keluarga yang digelar di Aula MM Entertainment, Indramayu.

Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga besar Yayasan Masyarakat Madani Berdikari Cirebon, jajaran pengurus DPC, PAC hingga ranting, komunitas Hero Centre, serta keluarga besar Ratnawati. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, terlebih karena dirangkaikan dengan buka puasa bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Khaeron menegaskan bahwa literasi keuangan keluarga menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan secara bijak dapat membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus merencanakan masa depan yang lebih baik.

“Literasi keuangan bukan sekadar soal angka atau pencatatan keuangan, tetapi bagaimana keluarga mampu mengatur pemasukan, pengeluaran, dan menyiapkan masa depan dengan lebih terencana,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Kegiatan tersebut juga menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap program yang diusung Herman Khaeron. Ia menyebut, terdapat sekitar 160 ribu simpatisan Ratnawati yang menjadi bagian dari jaringan sosial dan politik yang selama ini turut menguatkan basis dukungan di wilayah Indramayu.

Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa program literasi keuangan mendapat respons positif, sekaligus mencerminkan harapan masyarakat terhadap upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Politisi yang telah empat periode menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat Indramayu. Ia ingin literasi keuangan tidak hanya menjadi program sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama yang mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Herman Khaeron juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengajak seluruh kader untuk menjaga solidaritas partai serta terus menghadirkan kerja nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia juga menegaskan dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah dan partai politik dalam mendorong kesejahteraan rakyat.

Melalui kegiatan ini, Herman Khaeron menegaskan bahwa literasi keuangan keluarga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

“Ketika masyarakat semakin paham mengelola keuangan, maka keluarga menjadi lebih kuat, ekonomi daerah ikut tumbuh, dan kesejahteraan bersama bisa kita capai,” tutupnya. (Wira/RCL)

Ramadhan Penuh Berkah, Hj. Sri Wahyuni Herman Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim

Indramayu, Cakralensa.com – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan berbagi kebahagiaan Ramadhan yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Sri Wahyuni Herman, bersama puluhan anak yatim, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Indramayu tersebut diawali dengan buka puasa bersama yang menghadirkan nuansa kekeluargaan dan kepedulian sosial. Momentum ini menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di bulan suci Ramadhan.

Acara semakin bermakna dengan tausiyah yang disampaikan KH. Ayip Muhammad. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh hadirin untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat keimanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menebarkan kasih sayang kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan.

Menurutnya, keberkahan Ramadhan tidak hanya dirasakan melalui ibadah pribadi, tetapi juga melalui kepedulian dan kebersamaan dalam membantu sesama.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Sri Wahyuni Herman menyampaikan bahwa kegiatan berbagi bersama anak yatim merupakan bentuk nyata kepedulian dan komitmen Fraksi Partai NasDem dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa anak-anak yatim merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari berbagai pihak agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan berdaya.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kami untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim. Mereka adalah generasi masa depan yang perlu kita jaga dan dukung bersama,” ujarnya.

Puluhan anak yatim yang hadir tampak bahagia saat menerima santunan dan bingkisan. Senyum ceria mereka menjadi gambaran bahwa kepedulian sederhana mampu menghadirkan kebahagiaan yang besar.

Lebih dari sekadar kegiatan sosial, acara ini juga menjadi pengingat bahwa politik tidak hanya berbicara tentang kebijakan, tetapi juga tentang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Hj. Sri Wahyuni Herman berharap semangat berbagi tidak hanya hadir di bulan Ramadhan, tetapi juga dapat menjadi budaya yang terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan berbagi bersama anak yatim ini pun menjadi simbol kepedulian, kebersamaan, dan keberkahan. Tausiyah yang disampaikan KH. Ayip Muhammad turut memperkaya nilai spiritual dalam acara tersebut, menjadikannya momen penuh makna yang mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. (Wira/RCL)

Ono Surono Monitoring Posko Mudik Lebaran 2026 di Indramayu, Ajak Pemudik Utamakan Keselamatan

Indramayu, Cakralensa.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, ST., melakukan monitoring Posko Komunikasi (Poskom) Mudik Lebaran 2026 di Kabupaten Indramayu pada Minggu (15/3/2026). Kegiatan tersebut dilakukan bersama Wakil Ketua DPD, Syamsul Bachri, serta jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu.

Dalam peninjauan tersebut, Ono Surono didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, beserta jajaran sekretaris dan bendahara.

Ono Surono menjelaskan bahwa Poskom Lebaran ini disiapkan untuk memberikan pelayanan dan tempat istirahat bagi para pemudik yang melintasi jalur Pantura, khususnya di wilayah Indramayu.

“Siang hari ini saya bersama Pak Syamsul Bachri dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat melakukan monitoring Poskom Lebaran 2026 di Kabupaten Indramayu. Di sini kami melihat langsung berbagai fasilitas yang disiapkan untuk para pemudik,” ujar Ono.

Ia menyebutkan bahwa posko tersebut dilengkapi berbagai fasilitas untuk kenyamanan pemudik, mulai dari tempat duduk, sofa, hingga tempat beristirahat dengan kasur tipis bagi mereka yang membutuhkan waktu istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

Selain itu, tersedia pula mobil layanan kesehatan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang dilengkapi alat pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah, cek kolesterol, gula darah, hingga asam urat.

“Di posko ini juga standbay dua dokter yang siap melayani pemeriksaan kesehatan bagi para pemudik. Bahkan tersedia juga ambulans jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” jelasnya.

Menurut Ono, pendirian Poskom Lebaran ini merupakan bentuk gotong royong kader partai dalam membantu masyarakat selama arus mudik. Hal tersebut juga merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

“Ini sesuai dengan instruksi Ibu Megawati bahwa kader PDI Perjuangan harus bergotong royong membantu masyarakat, khususnya mereka yang sedang melaksanakan mudik Lebaran,” katanya.

Posko tersebut berada di jalur strategis Pantura, tepatnya di kawasan Pertigaan Celeng, Kecamatan Lobener, yang merupakan salah satu titik ramai dilalui pemudik menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Selain tempat istirahat, posko juga menyediakan takjil bagi pemudik yang menjalankan ibadah puasa, serta minuman seperti kopi yang dapat dinikmati saat waktu berbuka hingga menjelang sahur.

Sebagai putra asli Indramayu, Ono Surono juga mengajak para pemudik untuk memanfaatkan posko tersebut jika merasa lelah selama perjalanan.

“Bagi para pemudik yang melintasi jalur Pantura, khususnya di Indramayu, silakan mampir dan beristirahat di Poskom ini. Kami siapkan tempat istirahat, layanan kesehatan, serta takjil untuk berbuka puasa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan selama perjalanan mudik.

Menurutnya, pengendara sepeda motor sebaiknya berhenti beristirahat setiap dua jam sekali, sedangkan pengemudi mobil disarankan beristirahat maksimal setiap empat jam perjalanan.

“Khususnya bagi pemotor, maksimal dua jam berkendara harus berhenti dan beristirahat. Untuk mobil maksimal empat jam. Jangan memaksakan diri jika sudah lelah,” pesannya.

Menutup pesannya, Ono Surono menyampaikan ucapan selamat menyambut Idulfitri kepada para pemudik yang tengah menuju kampung halaman.

“Atas nama keluarga besar PDI Perjuangan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat mudik. Minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Utamakan keselamatan dan kesehatan selama perjalanan,” pungkasnya. (Wira/CL)

Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu H. Sirojudin Tinjau Posko Mudik, Sediakan Bus Medis Lengkap untuk Pemudik

Indramayu, Cakralensa.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kabupaten Indramayu meninjau langsung Posko Mudik Lebaran 2026 yang berlokasi di pertigaan Celeng, Desa Lobener, Kecamatan Lobener, Sabtu (14/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada DPP PDI Perjuangan yang telah memberikan dukungan berupa tim medis dan satu unit bus layanan kesehatan untuk membantu para pemudik yang melintas di wilayah Indramayu.

Menurutnya, bus tersebut dilengkapi fasilitas medis yang cukup lengkap, mulai dari tempat tidur pemeriksaan hingga berbagai peralatan kesehatan yang menyerupai ruang pelayanan di rumah sakit.

“Di dalam bus itu ada bed untuk pemeriksaan dan juga peralatan medis yang cukup lengkap, sehingga bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sedang mudik,” ujar Sirojudin saat meninjau lokasi posko.

Ia menambahkan, keberadaan posko mudik ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan PDI Perjuangan setiap menjelang Hari Raya Idul fitri, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya para pemudik yang membutuhkan bantuan selama perjalanan.

Selain menyediakan layanan kesehatan, posko tersebut juga dilengkapi mobil siaga yang siap membantu masyarakat yang mengalami kendala atau membutuhkan pertolongan di perjalanan.

Sirojudin juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Indramayu untuk ikut terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat selama masa mudik.

“Sebanyak 12 anggota fraksi sudah kami instruksikan untuk berjaga di masing-masing daerah pemilihan (dapil), baik menjelang Lebaran maupun untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, DPC PDI Perjuangan Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Sekali lagi kami dari DPC PDI Perjuangan Indramayu siap berjuang bersama rakyat, menangis dan tertawa bersama rakyat,” tegas Sirojudin.

Keberadaan posko mudik ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas di jalur mudik wilayah Indramayu selama arus mudik Lebaran 2026. (Wira/CL)

Rumah Kerja Jokowi - Kh. Ma'Ruf Amin Indramayu Targetkan 70% Suara Pilpres

INDRAMAYU-Ratusan pengurus dan relawan Rumah Kerja (Rumker) Jokowi - KH. Ma'ruf Amin se-Kabupaten Indramayu telah melaksanakan Training Of Trainer (TOT) dalam rangka melaksanakan target kerja politik perolehan 70% pada Pilpres 2019, yang bertempat di Aula Hotel Handayani, Kamis (14/2).

Ketua Rumker Jokowi - KH. Ma'ruf Amin Kabupaten Indramayu Dedi Heryanto didampingi oleh seluruh pengurus dihadapan peserta TOT dan wartawan mengatakan bangga pada semua pengurus dan Relawan yang hadir karena telah bersedia dan bersukacita memenangkan Jokowi - KH. Ma'ruf Amin.

"Saya atas nama Rumker Jokowi - KH. Ma'ruf Amin Kabupaten Indramayu bangga terhadap semua anggota dan relawan Rumker karena telah bersungguh-sungguh dalam memenangkan pehelatan pilpres yang hanya menunggu hitungan hari. Saatnya kita meyakini bahwa Indramayu akan mencapai 70% perolehan suara, karena gerakan Rumker adalah gerakan milenial Militan yang sadar akan pentingnya Indonesia dipimpin dua kali oleh seorang Jokowi - KH. Ma'ruf Amin, dan saya juga menyandingkan Rumker dengan simpul gerakan lainnya yaitu Laskar Sapu Jagat (LSJ) yang sudah tersebar di enam daerah pilihan (Dapil) se-Kabupaten Indramayu dengan tujuan saling menguatkan gerakan untuk mendapatkan 70% suara masyarakat di Indramayu", "tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Pengurus pusat Rumker Jokowi - KH. Ma'ruf Amin yang diwakili oleh Furqon AMC, yang juga ikut serta menyampaikan materi Rumker di Indramayu.

"Rumker itu bukan gerakan yang biasa, karena Rumker telah didominasi dengan kekuatan data, serta kehebatan dan militansi anak muda yang anti hoax, paham dengan gerakan politik dan bukan sekedar gerakan pengangguran yang suka berbicara tidak santun, sehingga target 70% untuk Jokowi - Ma'ruf Amin di Indramayu menurut saya sangatlah realistis", "terangnya.
[ads-post]
Pada kesempatan itu, turut pula dideklarasikan Rumker Indramayu yang dipimpin langsung oleh pengurus dan tim pusat, serta berdasarkan data yang disampaikan bahwa Rumker saat ini telah dideklarasikan dihampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia, dan Rumker sendiri adalah bagian yang tidak kalah penting dalam mendulang suara berbasis data yang semuanya bersumber dari militansi anggota dan relawan Rumker yang sudah sangat dipercaya.
serta direncanakan Rumker akan berkantor ditempat yang mudah dijangkau oleh semua kalangan agar aspirasi dan gagasan dari masyarakat Indramayu dapat tertampung sekaligus terealisasi demi kemenangan Jokowi - KH. Ma'ruf Amin.

Pena	By.	AZ
Editor	By.	Redaksi
Foto / Video	By.	AZ

Sebanyak 30 Kecamatan di Indramayu Siap Gelar Pilwu Serentak

Indramayu,Pemerintah Kabupaten Indramayu akan menggelar pemilihan kuwu (pilwu) serentak di 30 kecamatan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2017 ini. Gelaran pesta demokrasi pilwu ini sudah memasuki tahap persiapan, salah satunya adalah penyusunan draf perubahan perda dan rencana anggaran yang akan dibebankan oleh APBD Indramayu.

Ilustrasi

"Saat ini akan dibahas perubahan perda dulu seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan calon kuwu," ungkap Kadis PMD Kabupaten Indramayu, H. Dudung Indra Ariska kepada "FC" didampingi Kabid Pemdes, Sulaeman, akhir pekan kemarin di kantornya.

Menurutnya, belum lama ini pihaknya sudah berkordinasi dengan beberapa camat untuk membahas usulan biaya pelaksanaan pilwu bagi 138 desa di Kabupaten Indramayu. Salah satu draf usulan anggaran yang disampaikan perwakilan camat sebesar Rp73 juta per desa dengan sistem klasifikasi desa. "Itu baru rencana biaya yang disampaikan sebesar Rp73 juta per desa, saat ini masih belum final," tuturnya.

Berikut data kecamatan yang akan mengikuti pilwu secaraak..
[ads-post]
ke-30 kecamatan yang akan menggelar pilwu tersebut yakni Kecamatan Indramayu 6 desa, Sindang 3 desa, Balongan 4 desa, Arahan 6 desa, Cantigi 4 desa, Lohbener 3 desa, Juntinyuat 5 desa, Karangampel 5 desa, Kedokanbunder 2 desa, Krangkeng 5 desa, Kertasemaya 4 desa, Sukagumiwang 3 desa, Jatibarang 4 desa, Widasari 4 desa, Bangodua 5 desa, Tukdana 7 desa, Losarang 6 desa, Sliyeg 5 desa, Lelea 9 desa, Cikedung 3 desa, Terisi 1 desa, Kroya 4 desa, Gabuswetan 6 desa, Kandanghaur 7 desa, Bongas 5 desa, Sukra 5 desa, Patrol 4 desa, Anjatan 4 desa, Haurgeulis 6 desa dan Gantar 3 desa.

Dari 138 desa tersebut 8 desa saat ini dipimpin oleh pejabat kuwu karena meninggal dunia dan tersangkut kasus hukum.

Yosep Umarhadi Tinjau Langsung Potensi Infrastruktur Nelayan Kandanghaur

MENARA POST ,Indramayu-Anggota Komisi V DPR Rİ, Yoseph Umarhadi dan kedua balai wilayah sungai, yakni Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWSCCis), meninjau kondisi pendangkalan yang cukup tinggi dampak sedimentasi lama hingga terjadinya tanah timbul di sepanjang pantai Sumbermas Desa İlir Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat, mengakibatkan tersumbatnya muara sungai Sumbermas sebagai satu - satunya akses nelayan diwilayah tersebut.

Peninjauan lokasi tersebut, sekaligus mensosialisasikan rencana normalisasi muara Sumbermas berikut pembangunan jetty, yang disambut baik puluhan nelayan setempat, Kamis (24/1/2019).

"Rencana pembuatan jetty dan sandaran perahu adalah bentuk responsipnya selaku anggota legislatif guna mengakomodir aspirasi masyarakat Desa İlir," kata Yoseph.

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini, nelayan diwilayah tersebut tidak bisa menyandarkan kapal nelayannya di daerah sendiri akibat kondisi muara dangkal, sehingga harus bersandar dan membongkar ikan di tempat lain, seperti Muara Baru, Eretan dan beberapa pelabuhan nelayan lainnya, padahal potensi produksi ikan hasil tangkapan nelayan Desa İlir tersebut cukup tinggi.

"Dua hari lalu kami terima keluhan para nelayan Desa İlir dan hari ini juga bersama Kepala BBWSC dan BBWSCCis dilakukan peninjauan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembuatan sandaran kapal ataupun jetty," ujarnya.

Menyinggung tentang realisasi pembangunan jetty, Yoseph, mengatakan, mengingat pentingnya kebutuhan tersebut bagi para nelayan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mereka, maka pihaknya akan mengupayakan di tahun anggaran 2019 ini bisa direalisasikan.

"Kami akan sampaikan ke Kementrian PUPR agar ditahun 2019 ini bisa direalisasikan," ungkapnya.

Kepala BBWSCCis, Bop Arthur Lambogia, mengatakan, posisi muara Sumbermas berada diperbatasan dua wilayah kerja antara BBWSC dan BBWSCCis, sehingga pada peninjauan lokasi ini dilakukan secara bersama - sama dan didapati kondisi muara tersebut sudah tertutup pasir atau sedimen sehingga perlu dilakukan normalisasi dan dilengkapi dengan break water, kemudian untuk mendorong terwujudnya keinginan masyarakat tersebut pihaknya sudah membuat desain yang disesuaikan dengan kondisi pantai muara Sumbermas.

"Untuk saat ini kami sudah menyiapkan desain yang pas untuk muara Sumbermas," terangnya.
[ads-post]
Sementara, Kepala Desa İlir, H. Rastiman yang akrab dengan sapaan H. Wahab, mengatakan, atas nama masyarakat sangat mengapresiasi respon dan upaya yang dilakukan Yoseph Umarhadi untuk meninjau langsung kondisi pantai dan muara Sumbermas, setelah sebelumnya berhasil menggiring program pembangunan bendungan karet di Sungai Perawan yang menelan anggaran hampir 60 milyar rupiah, kemudian untuk muara Sumbermas bukan hanya pemenuhan kebutuhan nelayan saja melainkan ada potensi wisata yang saat ini tengah dikembangkan yakni Pantai Panjiwa dan merupakan salah satu skala prioritas yang diajukan.

"Kami berharap ditahun anggaran 2019 ini bisa direalisasikan, guna mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat Desa İlir, baik dari sektor perikanan maupun pariwisata," pungkasnya

Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, Msi Rapat RDP Dengan Seluruh Jajaran DPC-PAC Partai Demokrat Indramayu

INDRAMAYU- Rapat dengar Pendapat (RDP) anggota DPR MPR RI Dr Ir H,E. Herman Khaeron ,M,Si dari Partai Demokrat,Daerah Pemilihan Cirebon-Indramayu.

guna menyerap aspirasi dan keinginan seluruh jajaran pengurus partai Demokrat ,baik DPC sampai PAC Se Kabupaten Indramayu.bertempat di Hotel handayani ,berlangsung penuh makna dengan Suasana nyaman,juga dirasakan seluruh peserta bahkan sesekali gelak tawa mewarnai dengar pendapat berlangsung.

Herman Khaeron menjelaskan setiap anggota DPR /MPR RI yang terpilih wajib mendengar dan memperjuangkan masyarakat daerah pemilihanya,selain itu.dengar pendapat sangat penting dilakukan oleh setiap anggota DPR /MPR RI,dengan maksud agar lebih memasyarakatkan serta membudayakan pentingnya membangun komunikasi antar seluruh jajaran pengurus sampai tingkat PAC. bukan itu saja kami juga sedang giat membangun komunikasi dengan masyarakat luas dan menjaring semua aspirasi."

menurutnya rapat dengar pendapat Kali ini suasana kekeluargaan terjalin sangat baik,bahkan dari hasil kegiatan itu dirinya banyak menyerap pertanyaan pertanyaan dan Aspirasi yang perlu digodok di Parlemen.

ketika berbincang dengan awak media,"terungkap secara gamblang banyak aspirasi dari bawah belum tersosialisasikan,terkait Pilpres Pileg secara utuh kepada masyarakat.

" dan saya akan meminta secara khusus,dan ini sering dibicarakan pada rapat dengar pendapat.adapun orang gila tentu tidak boleh memilih tapi orang Disabilitas mental gila permanen jelas tidak boleh memilih." jelasnya.
(Otong.S)

Siapa Calon Pendamping Supendi Memimpin Indramayu ?

Indramayu- Silang pendapat mewarnai ketiga Partai pengusung Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah yang mengundurkan diri menjadi Bupati, Di karenakan Fokus untuk mengurusi keluarga dan Ibunya yang sedang sakit sakitan, Pengunduran ini sudah direspon Kemendagri dan Gubernur Ridwan Kamil.

Surat pengunduran Bupati diserahkan langsung oleh Gubernur terpilih di gedung sate beberapa waktu lalu,Akan tetapi persoalan mulai mengemuka pasca pengunduran Bupati.

Siapa penggantinya yang layak menjadi Wakil Bupati untuk mendampingi Supendi, yang sekarang sudah menjadi Bupati Indramayu.Dari ketiga partai ini,diantaranya Partai Gerindra Partai PKS dan Partai Demokrat akan membahas keterwakilan partai pengusung untuk menjadi Wakil Bupati yang akan menggantikan H Supendi yang sekarang sudah menjadi Bupati Indramayu.Tentu masyarakat mempertanyakan hasil keputusan yang di suarakan untuk menduduki jabatan wakil Bupati.
[ads-post]
Seperti di katakan Ketua KPU Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Toni Fatoni S pd.I.,M.Pd.I,"Silahkan ketiga Partai pengusung Partai Gerindra,Partai Demokrat,Dan Partai PKS siapa yang bakal di usung menggantikan H Supendi,Yang sekarang sudah menjadi Bupati Indramayu.Tentu ketiga Partai itu bakal menelorkan nama untuk Menjadi Wakil Bupati.Sesuai aturan dan mekanisme ketiga Partai itu,Kami hanya bisa mendoakan agar berjalan baik dan kondusif.Tidak terjadi hal di luar nalar,Semuanya harus berfikir dewasa dengan tujuan membangun Indramayu ke arah lebih baik."Jelasnya

Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM Lembaga Investigasi Negara DPC Kab Indramayu Suparno,"Sebenarnya persolan mengusung calon yang akan dijadikan wakil Bupati sangat sederhana,Akan tetapi sebelum nama seseorang dimunculkan.Disinilah permainan Politik mewarnai,Maka terjadilah tarik ulur kepentingan.Tidak semudah apa yang kita bayangkan,Semuanya sama pengen dipilih dan memilih tapi kami yakin yang terbaik itu dipilih dan mau menjadikan Indramayu selangkah lebih maju."Ungkapnya

Sementara itu Tokoh Masyarakat Indramayu yang masih mendekam dibalik jeruji besi ,Rohadi saat ditemui dengan lantang menyuarakan,"Kami orang pinggiran teraniaya tapi kami tidak akan rela kemajuan Indramayu tercabik cabik,Hanya persoalan pemilihan wakil bupati proses menelorkan nama sudah menjadi bagian,Takarannya adalah sukses tanpa ekses.Yang penting jangan ada campur tangan pihak penguasa terdahulu,Apalagi terdengar santer ada permainan uang dalam proses pengusungan nama.

Lanjut Rohadi,"kalau itu benar terjadi sangat naif,Kemajuan Indramayu sekali lagi.kami sangat peduli kemajuan Indramayu,Biarpun kami rasakan pengap di dalam Lapas,Tapi pikiran dan hati kami tak pernah lepas dari kemajuan Indramayu. Indeks Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Manusia menjadi tolok ukur Kebangkitan Indramayu kedepan Pendidikan ,daya beli dan kesehatan ukurannya sudah tinggikah IPM kita."Katanya.
( Otong.S )

SOLIHIN DILANTIK JADI KETUA DPC. PKB INDRAMAYU

Indramayu - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB telah melantik jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Indramayu yang bertempat di gedung pusat dakwah PCNU Indramayu, sabtu (22/12). Pelantikan tersebut sebagai momentum persiapan lokomotif pemilu 2019 yang akan digelar beberapa saat lagi.

Pengurus pusat yang mewakili ketua umum PKB Syaifullah Ma'mun dalam kesempatan pelantikan menyatakan bahwa DPC. PKB Indramayu harus dapat hadir bukan hanya sebagai Wadah partai, namun juga mampu menampung aspirasi masyarakat sebanyak mungkin dan merealisasikannya.

"Partai hendaknya menjadi lokomotif atau kendaraan yang strategis dalam membangun keinginan masyarakat, dan ucapan selamat kepada seluruh struktural DPC. PKB Indramayu yang baru dilantik, semoga selalu dapat berkhidmat dengan baik dan target menjaga tradisi serta merebut kemenangan harus selalu dilakukan, " ungkapnya.

Ketua DPC. PKB terpilih, Muhammad Solihin dalam sambutan dan orasinya diatas panggung pelantikan berpesan agar pada tahun 2019 besok, PKB harus mampu merebut perolehan kursi sebanyak 10 buah.

"Ketika saat ini, PKB di Indramayu hanya mampu memperoleh 7 kursi, maka ditahun 2019 besok, PKB harus bisa mendapatkan 10 kursi, hal itu diucapkan karena berdasarkan standarisasi perolehan parlemen survai yang menyatakan bahwa PKB telah berhasil masuk dalam urutan ke tiga parlement tresolt, dan saya juga menghimbau agar semua struktural PKB solid serta tidak mudah terpecah belah, apalagi mudah teradu domba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, " terangnya.
[ads-post]
Dalam kesempatan itu turut hadir sekretaris DPW. PKB Jawa Barat H. Sidkon Djampi yang juga sebagai caleg nomor urut satu dapil 08 (Indramayu, Kabupaten/kota Cirebon) yang ikut membacakan pemanggilan peserta pelantikan, sekaligus menyampaikan ucapan selamat dari seluruh struktural PKB sejawa Barat untuk DPC. PKB Indramayu masa khidmat 2018 - 2023.

"Seluruh Struktural PKB se Jawa Barat mengucapkan selamat kepada struktural DPC. PKB terpilih, masa khidmat 2018 - 2023, dan saya juga optimis PKB Indramayu akan bertambah besar, apalagi saat ini kader milenial PKB sangatlah banyak dan terstruktur baik disemua hirarki, sehingga PKB mampu menjadi Partai yang melaju kencang dihampir semua lini masa, dan berhasil masuk dalam jajaran partai elit di Indonesia. Partai yang dinakhodai oleh Cak Imin saat ini bukan hanya diminati oleh para santri saja, namun juga telah digandrungi para milenial seperti yang telah disampaikan oleh gubernur Jabar Ridwan Kamil pada PKB Jabar Fest kemarin, " terangnya.

Pada pelantikan tersebut turut dilaksanakan pembacaan Dzikir Hadiyu Kebangsaan oleh KH. Zamzami amin dari Babakan Ciwaringin Cirebon, sebagai rangkaian dari Haul Gusdur ke - 09 dan ditutup dengan ceramah oleh ulama Khowas Nahdlatul Ulama Gus Muafiq dari Jogjakara.

Cakra Lensa

Labels

Technology