Indramayu, Cakralensa.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T., menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Halal Bihalal DPC SBMI Indramayu yang digelar di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, pada Sabtu (28/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Ono Surono hadir bersama sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Sirojudin, Anggota DPRD Kabupaten Indramayu H. Edi Fauzi, Sekjen SBMI Juwarih, serta Kuwu Desa Krasak Khairul Isma Arif.
Ono menekankan bahwa PMI merupakan aset bangsa yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian, baik secara nasional maupun daerah. Ia menyebutkan bahwa devisa dari PMI secara nasional mencapai Rp176 triliun per tahun, sementara kontribusi dari Indramayu sendiri mencapai sekitar Rp10 triliun.
“Bayangkan kalau tidak ada Rp10 triliun yang berputar di Indramayu. Bisa jadi angka kemiskinan di daerah ini jauh lebih tinggi dari kondisi saat ini,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Ono, tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada di kisaran 7 persen, sementara Indramayu masih berada di atas 11 persen. Menurutnya, kontribusi para PMI—terutama perempuan—sangat signifikan dalam menekan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia juga mendorong agar agenda musyawarah wilayah (Muswil) terkait PMI tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tingkat kabupaten, tetapi juga menghadirkan pemerintah provinsi. Hal ini penting agar kebijakan perlindungan PMI dapat terintegrasi secara menyeluruh di Jawa Barat.
“Jangan hanya Indramayu. Libatkan juga daerah lain seperti Cirebon, Sukabumi, Subang, Karawang, dan Cianjur, karena mereka juga memiliki jumlah PMI yang besar,” tegasnya.
Ono menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki dua peraturan daerah (perda) terkait PMI, yaitu perda tahun 2021 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, serta perda tentang optimalisasi perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial.
Namun demikian, ia menilai implementasi sistem perlindungan tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu, ia mendorong kehadiran aktif pemerintah provinsi untuk memastikan perlindungan PMI berjalan efektif, termasuk dari sisi penganggaran.
“Regulasinya sudah ada, anggarannya juga tersedia. Tinggal bagaimana sistemnya dibangun dan dijalankan dengan baik agar PMI kita benar-benar terlindungi,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan PMI, khususnya di wilayah Jawa Barat. (Wira)
Posting Komentar