Jangan Lindungi Oknum! Sarekat Demokrasi Indonesia Desak Kodim Indramayu Usut Dugaan Tindakan Represif
Redaksi CL
November 01, 2026
Aksi Demonstrasi
,
Cipayung Plus
,
Demokrasi
,
Dugaan Represivitas
,
Hak Asasi Manusia
,
Indramayu
,
Kebebasan Berpendapat
,
Kodim Indramayu
,
Ruriasti Anggun Maulia
,
Sarekat Demokrasi Indonesia
,
TNI
Indramayu, Cakralensa.com – Dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap seorang mahasiswi peserta Aksi Cipayung Plus Indramayu pada 29 Oktober lalu menuai sorotan tajam. Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar persoalan perilaku individu aparat, melainkan menyangkut komitmen institusi negara dalam menghormati demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Sekretaris Jenderal Sarekat Demokrasi Indonesia Indramayu, Ruriasti Anggun Maulia, mengecam keras dugaan tindakan tersebut. Ia menilai, segala bentuk intimidasi maupun tindakan represif terhadap peserta aksi demonstrasi tidak dapat dibenarkan, terlebih jika dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan melindungi masyarakat.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dibatasi melalui tindakan intimidatif ataupun penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang.
"Perlu diingat, TNI memiliki mandat utama dalam pertahanan negara, bukan menjadi institusi utama dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Jangan sampai kehadiran aparat justru menghadirkan ketakutan bagi masyarakat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya," tegas Ruriasti, Minggu (01/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa tugas pokok dan fungsi TNI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Karena itu, setiap bentuk keterlibatan TNI dalam ruang sipil harus tetap berlandaskan hukum, memiliki batas kewenangan yang jelas, serta tidak keluar dari ketentuan yang berlaku.
Sarekat Demokrasi Indonesia secara tegas mendesak Komando Distrik Militer (Kodim) Indramayu agar tidak menganggap persoalan ini sebagai perkara sepele. Institusi TNI dituntut segera memberikan klarifikasi terbuka, melakukan pemeriksaan secara objektif, serta menelusuri dugaan keterlibatan anggota dalam peristiwa tersebut.
Jika ditemukan adanya pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai mekanisme hukum dan ketentuan kedinasan yang berlaku.
Jangan sampai muncul kesan bahwa institusi negara justru menjadi tempat berlindung bagi oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Transparansi dan ketegasan dalam menangani persoalan ini menjadi ujian bagi komitmen TNI dalam menjaga profesionalitas serta kepercayaan publik.
Ruriasti menegaskan, kritik, demonstrasi, dan penyampaian aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan pendapat bukanlah musuh negara yang harus dihadapi dengan intimidasi.
"TNI adalah alat pertahanan negara, bukan alat untuk membungkam suara rakyat. Kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara yang wajib dihormati. Tegakkan disiplin, junjung supremasi hukum, dan pastikan tidak ada impunitas terhadap tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat," pungkasnya.
Kini, publik menanti sikap dan langkah konkret Kodim Indramayu. Sebab, persoalan ini bukan hanya tentang dugaan tindakan seorang oknum aparat terhadap seorang mahasiswi, melainkan juga tentang sejauh mana institusi negara bersedia bertanggung jawab ketika muncul dugaan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.
Jangan biarkan seragam menjadi tameng bagi pelanggaran. Sebab, di negara demokrasi, tidak ada institusi yang berada di atas hukum. (Wira)


