Cakra Lensa

Indramayu, Cakralensa.com – Genap satu tahun menjalankan amanah sebagai jajaran Direksi Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu, kinerja Direktur Utama Nurpan dan Direktur Umum Sunaryo mulai menjadi sorotan.

Memasuki tahun kedua masa jabatan yang berlangsung hingga 2027, publik kini menanti keterbukaan mengenai sejumlah target yang sebelumnya dituangkan dalam kontrak kinerja direksi.

Sedikitnya terdapat empat indikator utama yang menjadi tolok ukur kinerja manajemen, yakni penurunan tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water (NRW), peningkatan pendapatan perusahaan, efisiensi biaya operasional, serta peningkatan efektivitas penagihan rekening pelanggan.

Namun, setelah satu tahun berjalan, capaian terbaru dari keempat target tersebut belum banyak diketahui publik secara terbuka.

Kondisi tersebut kemudian mendapat sorotan dari LSM Gapura Indramayu.

Rudi, Ketua LSM Gapura, menilai kontrak kinerja dan fakta integritas yang telah ditandatangani jajaran direksi tidak semestinya berhenti sebagai dokumen administratif atau seremoni semata.

Menurutnya, setiap komitmen yang telah dibuat harus dapat dibuktikan melalui capaian yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kalau sejak awal sudah menyatakan sanggup, maka konsekuensinya harus siap dievaluasi ketika target tidak tercapai,” ujar Rudi.

Dalam kontrak kinerja Direksi Perumdam TDA masa bakti 2025–2027, terdapat sejumlah target yang cukup signifikan.

Untuk tingkat kebocoran air, misalnya, NRW ditargetkan turun dari 34,76 persen menjadi 30 persen.

Dari sisi pendapatan, perusahaan ditargetkan mengalami peningkatan dari sekitar Rp223 miliar menjadi Rp376 miliar.

Sementara itu, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ditargetkan turun dari 95 persen menjadi 87 persen.

Adapun efektivitas penagihan rekening pelanggan ditargetkan meningkat dari 86 persen menjadi 90 persen.

Keempat indikator tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran direksi.

Pertanyaannya sederhana, tetapi membutuhkan jawaban berbasis data: sejauh mana target tersebut telah dicapai setelah satu tahun masa kepemimpinan berjalan?

Publik tentu ingin mengetahui apakah NRW sudah mendekati 30 persen, pendapatan telah mengalami peningkatan signifikan, BOPO berhasil ditekan, dan efektivitas penagihan rekening pelanggan sudah mencapai target.

Bagi Rudi, data tersebut penting dibuka agar masyarakat tidak hanya menerima pernyataan mengenai optimisme peningkatan kinerja, tetapi juga dapat melihat hasil konkretnya.

“Komitmen dua tahun itu harus dibuktikan dengan laporan kinerja yang transparan. Bukan hanya pernyataan optimistis mengenai peningkatan keuntungan dan penurunan kerugian,” katanya.

Selain mempertanyakan capaian empat indikator tersebut, LSM Gapura juga menyoroti target peningkatan pendapatan Perumdam TDA yang dinilai cukup tinggi.

Menurut Rudi, peningkatan pendapatan dari sekitar Rp223 miliar menjadi Rp376 miliar tentu membutuhkan strategi serta dukungan infrastruktur yang kuat.

Persoalannya, kata dia, perusahaan masih dihadapkan pada tantangan mendasar, terutama terkait ketersediaan air baku dan infrastruktur pendukung.

Berbagai rencana kerja sama maupun terobosan dengan sejumlah pihak, menurutnya, tidak otomatis menjamin peningkatan pendapatan apabila kapasitas sumber air baku belum mampu menopang kebutuhan pelayanan.

“Persoalan air baku harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar orientasi peningkatan pendapatan, termasuk melalui kerja sama dengan sektor industri, tidak sampai menggeser kepentingan masyarakat sebagai pelanggan utama layanan air bersih.

“Jangan sampai mengejar keuntungan, tetapi pelayanan kepada masyarakat justru menurun,” tegasnya.

Sorotan terhadap kinerja direksi juga diarahkan kepada pemegang kewenangan evaluasi BUMD.

Sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), Bupati Indramayu Lucky Hakim dinilai memiliki peran penting untuk memastikan kontrak kinerja direksi benar-benar dievaluasi secara objektif.

Rudi meminta evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil perusahaan dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, evaluasi harus mampu menjawab dua hal sekaligus: target mana yang telah tercapai dan indikator mana yang masih tertinggal.

Jika terdapat target yang belum tercapai, penyebabnya juga harus dibuka secara terang. Apakah karena persoalan internal manajemen, keterbatasan sumber daya, kondisi infrastruktur, ketersediaan air baku, maupun faktor lainnya.

“Kalau memang tidak mampu mencapai target, harus berjiwa besar dan legowo untuk dievaluasi, termasuk mempertimbangkan mundur dari jabatan,” tegas Rudi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penilaian terhadap keberhasilan maupun kegagalan direksi harus tetap didasarkan pada data yang dapat diverifikasi.

Data tersebut antara lain laporan keuangan, tingkat NRW, pendapatan, BOPO, efektivitas penagihan, kualitas distribusi, kontinuitas pelayanan, hingga indikator pelayanan lainnya.

Kini, Perumdam TDA berada pada momentum penting untuk membuka capaian kinerja tahun pertama kepemimpinan direksi.

Empat pertanyaan utama masih menunggu jawaban: berapa tingkat NRW saat ini? Berapa pendapatan yang telah dicapai? Berapa rasio BOPO terbaru? Dan sejauh mana efektivitas penagihan rekening pelanggan telah meningkat?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi gambaran awal apakah manajemen Perumdam TDA masih berada di jalur yang tepat untuk mengejar target kontrak kinerja hingga 2027.

Transparansi menjadi semakin penting karena Perumdam TDA merupakan BUMD yang bergerak di sektor pelayanan dasar masyarakat.

Karena itu, ukuran keberhasilan direksi tidak semata-mata soal laba atau pendapatan perusahaan. Kualitas pelayanan, kontinuitas aliran air, pengendalian kebocoran, efisiensi operasional, ketersediaan air baku, hingga kepuasan pelanggan juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.

Pada akhirnya, sorotan terhadap Nurpan sebagai Direktur Utama Perumdam TDA bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan menyangkut pembuktian terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati.

Jika target berhasil dicapai, manajemen tentu layak mendapatkan apresiasi. Namun, jika masih terdapat target yang jauh dari harapan, langkah korektif dan evaluasi perlu segera dilakukan.

Sebab bagi masyarakat Indramayu, yang dibutuhkan bukan hanya fakta integritas di atas kertas, tetapi bukti nyata bahwa Perumdam TDA mampu memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik sekaligus menjaga kesehatan perusahaan. (WH)

Indramayu, Cakralensa.com — Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan kembali ditunjukkan jajaran Brigade Mobil (Brimob) melalui kegiatan bakti sosial pendistribusian air bersih bagi warga yang belum memiliki jaringan air PDAM.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 28 Agustus 2026, di wilayah Desa Tanjakan, RT 15, RT 16, dan RT 17, RW 04, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Bantuan air bersih ini menyasar masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Pendistribusian air bersih dipimpin oleh Komandan Kompi 4 Batalyon C Pelopor, Iptu Yayan Sriyadi, S.H. Pelaksanaan kegiatan turut mendapat pengawalan dan pendampingan dari jajaran Intel Mob Batalyon C Pelopor, Iptu Gustaf Nandra, didampingi Brigadir Pandu Aji.

Di lapangan, proses pengarahan dan penentuan lokasi penyaluran air kepada warga yang membutuhkan turut didampingi unsur keamanan dan kewilayahan, yakni Kamtibmas Aipda Faisal serta Babinsa Sudono dari Koramil Krangkeng.

Sementara itu, pengisian air bersih menggunakan water cannon dilakukan oleh Bripda Putra, dibantu personel Brimob lainnya, di antaranya Brigadir Pascalla.

Antusiasme warga terlihat sejak kendaraan pengangkut air bersih tiba di lokasi. Masyarakat berbondong-bondong membawa berbagai tempat penampungan untuk diisi air yang akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi warga Tanjakan, bantuan tersebut menjadi angin segar di tengah kondisi kekeringan yang semakin menyulitkan. Keterbatasan sumber air membuat sebagian masyarakat harus membeli air dari kendaraan tangki, bahkan air yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan memasak terpaksa digunakan untuk mandi.

“Selama ini kalau mau mandi, satu galon saja belum tentu cukup. Karena tidak ada air, kami terpaksa membeli air dari mobil tangki. Padahal air tersebut seharusnya untuk minum dan memasak,” ungkap Erni salah seorang warga Tanjakan.

Kondisi tersebut semakin dirasakan berat oleh masyarakat karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air, sementara kebutuhan ekonomi sehari-hari juga semakin meningkat.

“Untuk kebutuhan sembako sehari-hari saja sudah sulit karena harga serba mahal, sekarang ditambah harus membeli air bersih,” keluh Santi warga lainnya.

Di tengah kesulitan tersebut, kedatangan jajaran Brimob membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Warga berharap program bakti sosial pendistribusian air bersih dapat terus dilakukan selama musim kemarau panjang masih berlangsung.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan bantuan air bersih dari aparat negara, khususnya Brimob. Semoga program seperti ini dapat terus berlanjut selama musim kemarau. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan ini,” ujarnya.

Kegiatan sosial tersebut juga mendapat dukungan dan keterlibatan dari Dinas BNPB Kabupaten Indramayu, sebagai bagian dari upaya bersama membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.

Bakti sosial pendistribusian air bersih ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian aparat terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah warga yang sedang menghadapi kesulitan akibat dampak musim kemarau.

Bagi masyarakat Desa Tanjakan, setetes air di tengah kekeringan bukan sekadar bantuan, tetapi menjadi harapan agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi dan aktivitas sehari-hari dapat terus berjalan. (Kholid)