BEM PTNU Indramayu Soroti Anggaran Rp208,6 Juta di Sekretariat DPRD: Kalender Rp77 Juta, Toilet Ketua DPRD Rp51 Juta
Redaksi CL
Oktober 12, 2026
Anggaran Daerah
,
BEM PTNU Indramayu
,
DPRD Indramayu
,
Kebijakan Publik
,
Transparansi Anggaran
Indramayu, CakraLensa.com – Koordinator Daerah BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Indramayu, Faid, menyoroti sejumlah pos anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dengan nilai total Rp208.641.000. Tiga pos yang menjadi perhatian meliputi pengadaan kalender senilai Rp77 juta, pemeliharaan toilet Ketua DPRD sebesar Rp51 juta, serta belanja alat tulis kantor (ATK) senilai Rp80.641.000.
BEM PTNU Indramayu menilai besarnya alokasi anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait rincian kebutuhan, kewajaran harga, serta manfaatnya bagi pelayanan publik.
Kritik ini mencuat di tengah tuntutan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
“Ini bukan soal membenci DPRD, tetapi soal kepatutan, transparansi, dan prioritas anggaran. Uang yang digunakan merupakan uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui apakah setiap rupiah benar-benar dibelanjakan sesuai kebutuhan,” tegas Faid.
Menurutnya, kajian tersebut menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Kalender Rp77 Juta, Apa Rincian dan Manfaatnya?
Pos pertama yang disoroti adalah pengadaan kalender senilai Rp77.000.000. BEM PTNU Indramayu mempertanyakan dasar penentuan anggaran tersebut, termasuk jumlah kalender yang akan dicetak, spesifikasi produk, harga satuan, dan sasaran penerimaannya.
Faid menilai, pengadaan tersebut perlu dievaluasi agar tidak sekadar menjadi kegiatan rutin yang menyerap anggaran tanpa manfaat yang terukur.
“Di era digital, kalender sudah tersedia di berbagai perangkat masyarakat. Karena itu, kami mempertanyakan urgensi pengadaan kalender dengan anggaran Rp77 juta. Apa spesifikasinya, berapa jumlahnya, dan siapa saja penerimanya? Semua harus bisa dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Ia meminta Sekretariat DPRD membuka dokumen rencana anggaran biaya (RAB) dan rincian pengadaan kepada publik agar masyarakat dapat menilai kewajaran belanja tersebut.
Faid juga mengusulkan agar anggaran yang dinilai tidak mendesak dipertimbangkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk beasiswa bagi mahasiswa Indramayu dari keluarga kurang mampu.
“Rakyat membutuhkan bukti kerja dan program yang manfaatnya nyata. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang urgensinya tidak dijelaskan secara memadai,” tambahnya.
Pemeliharaan Toilet Ketua DPRD Rp51 Juta, BEM PTNU Minta Rincian Pekerjaan
Pos kedua yang menjadi sorotan adalah anggaran pemeliharaan toilet Ketua DPRD sebesar Rp51.000.000.
Bagi BEM PTNU Indramayu, besaran anggaran tersebut patut dijelaskan secara terperinci agar publik mengetahui jenis kerusakan, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi material, serta komponen biaya yang membentuk nilai anggaran tersebut.
Faid membandingkan besarnya anggaran itu dengan kebutuhan fasilitas sanitasi masyarakat yang masih memerlukan perhatian. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas dasar bagi warga, termasuk toilet sekolah dan sarana sanitasi umum, turut menjadi prioritas pembangunan.
“Ketika pemeliharaan toilet di lingkungan pimpinan DPRD dianggarkan Rp51 juta, publik wajar bertanya. Pekerjaan apa saja yang dilakukan dan bagaimana perhitungan biayanya? Kami meminta RAB dibuka, dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan ditunjukkan, serta hasil pemeliharaannya dijelaskan,” kata Faid.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak pemeliharaan fasilitas kantor pemerintahan. Namun, setiap pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, perhitungan yang wajar, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
“Fasilitas kantor tentu perlu dirawat. Tetapi kewajaran anggaran dan pemerataan perhatian terhadap fasilitas publik juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat justru luput dari perhatian,” tegasnya.
Belanja ATK Rp80,6 Juta, Efisiensi dan Digitalisasi Dipertanyakan
Pos ketiga adalah belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp80.641.000.
BEM PTNU Indramayu mempertanyakan rincian kebutuhan ATK tersebut, mulai dari jenis barang, volume pengadaan, harga satuan, distribusi, hingga tingkat pemanfaatannya dalam kegiatan administrasi Sekretariat DPRD.
Faid menilai, di tengah perkembangan sistem administrasi elektronik, penggunaan anggaran ATK perlu disertai perencanaan yang terukur dan upaya efisiensi yang nyata.
“Anggaran ATK sebesar Rp80,6 juta tidak boleh hanya dijelaskan sebagai kebutuhan rutin. Publik perlu mengetahui barang apa yang dibeli, berapa volumenya, bagaimana distribusinya, dan apakah penggunaannya benar-benar efisien,” ujarnya.
Ia mendorong penerapan sistem administrasi digital atau paperless office secara bertahap dan terukur, tanpa mengabaikan dokumen fisik yang memang masih diwajibkan oleh ketentuan.
Selain itu, Faid meminta agar data persediaan ATK tahun 2025 dibuka untuk kepentingan evaluasi dan perbandingan dengan kebutuhan anggaran berikutnya.
BEM PTNU Indramayu juga mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran dalam perencanaan maupun realisasi belanja tersebut.
Ia menegaskan, sorotan terhadap anggaran ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, transparansi dan pengawasan diperlukan agar potensi pemborosan dapat dicegah.
Tiga Tuntutan BEM PTNU Indramayu
Atas sejumlah pos anggaran yang disoroti, Koordinator Daerah BEM PTNU Indramayu, Faid, menyampaikan tiga tuntutan kepada Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu.
Pertama, membuka rincian anggaran pengadaan kalender Rp77 juta.
BEM PTNU meminta dokumen RAB, spesifikasi, jumlah cetakan, harga satuan, dan daftar sasaran penerima dipublikasikan. Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta agar pengadaan dievaluasi dan anggarannya dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih prioritas, termasuk beasiswa mahasiswa kurang mampu, sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.
Kedua, memberikan penjelasan lengkap atas anggaran pemeliharaan toilet Ketua DPRD Rp51 juta.
BEM PTNU meminta penjelasan mengenai kondisi awal fasilitas, rincian pekerjaan, spesifikasi material, dokumentasi pelaksanaan, dan hasil pekerjaan. Jika ditemukan ketidakwajaran, mereka meminta agar dilakukan evaluasi serta tindak lanjut sesuai ketentuan.
Ketiga, mengevaluasi belanja ATK Rp80.641.000 dan memperkuat digitalisasi administrasi.
BEM PTNU mendesak keterbukaan data persediaan ATK tahun 2025, evaluasi kebutuhan riil, serta percepatan penerapan administrasi elektronik. Mereka juga meminta Inspektorat dan BPK menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.
Beri Waktu 7 Hari, Siap Bawa Persoalan ke Inspektorat dan Bupati
Faid menyatakan BEM PTNU Daerah Indramayu memberikan waktu 7 x 24 jam kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu untuk memberikan tanggapan secara terbuka terhadap kajian tersebut.
Apabila tidak memperoleh jawaban yang memadai, pihaknya menyatakan akan membawa hasil kajian itu kepada Bupati Indramayu, Inspektorat, dan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Faid, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal penggunaan anggaran publik dan memastikan pemerintahan daerah berjalan secara transparan serta akuntabel.
“Kami meminta jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar pernyataan normatif. Buka rincian anggarannya, jelaskan urgensinya, dan pastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi, bukan sebagai ancaman bagi lembaga pemerintahan.
“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, dan kritik dilarang tanpa alasan, maka kami akan terus menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah dan konstitusional. Kritik adalah bagian dari demokrasi, dan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Faid.
BEM PTNU Indramayu menegaskan bahwa inti dari kajian ini adalah mendorong keterbukaan dokumen, evaluasi prioritas belanja, dan pemeriksaan yang objektif. Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mengenai dasar perencanaan dan rincian ketiga pos anggaran tersebut.

