Articles by "Lucky Hakim"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Dalam aksinya, massa meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, segera membenahi birokrasi pemerintahan yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti dugaan praktik transaksional dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBD serta dugaan jual beli jabatan.

Kritik tersebut disuarakan melalui orasi dan sejumlah spanduk. Beberapa di antaranya bertuliskan “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu hingga Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama” serta Ganteng-ganteng Korupsi" 

Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., mendesak pimpinan daerah bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Nasrudi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Massa meminta agar Bupati Lucky Hakim bersedia menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Menurutnya, para peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena ingin memastikan aspirasi masyarakat didengar langsung oleh kepala daerah.

Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, menemui massa. Namun, peserta aksi menolak jika aspirasi hanya disampaikan melalui perwakilan dan tetap meminta bertemu langsung dengan Bupati.

Karena tuntutan pertemuan belum terpenuhi, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.

Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, peserta juga menggelar doa bersama agar dugaan kasus ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses hukum.


Usai berunjuk rasa di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyampaikan laporan pengaduan.

Setibanya di lokasi, mereka diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.

Perwakilan kejaksaan menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.

Massa kemudian menyerahkan seluruh berkas laporan pengaduan kepada pihak kejaksaan.

Aksi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu terkait tuntutan APIB.

Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik tersebut diduga berkaitan dengan permintaan uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban praktik tersebut dan telah melaporkannya kepada lembaga antirasuah. Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.

Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa laporan tersebut memuat sejumlah bukti, termasuk foto pertemuan dan dugaan transaksi terkait ijon proyek.

Sumber tersebut juga menyampaikan rencana untuk mendatangi KPK guna mendorong percepatan penanganan laporan serta meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan.

Salah satu pengaduan dugaan ijon proyek tersebut disampaikan ke KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam dokumen pengaduan, pelapor berinisial HK menyebut nama pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.

Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.

Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, uang itu kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.

Pengaduan HK juga menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.

Dalam kronologi yang disampaikan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui perantara. Selanjutnya, pada 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.

Dokumen pengaduan juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025 dengan harapan pengusaha tersebut memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Selain itu, dalam uraian laporan disebutkan bahwa RS kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS disebut menjanjikan tambahan Rp500 juta.

Kronologi tersebut juga memuat dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui orang kepercayaan pejabat berinisial HL.

Draf pekerjaan itu disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.022.566.000.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut ke KPK.

Ia menilai dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan oleh aparat penegak hukum.

Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai adanya tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa. Namun, ia menyatakan telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut untuk tidak terlibat.


Masdi menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah untuk mendorong tindak lanjut laporan tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut. Sebelumnya, saat dihubungi Intijayakoran.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan respons. (WH/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan target politik DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu pada Pemilu 2029, bisa meraih 10 kursi DPRD.

Ia mengajak seluruh kader untuk mengukur keseriusan target tersebut sekaligus menjadikannya sebagai motivasi dalam bekerja dan membesarkan partai. "2029 nanti kita punya 10 kursi. Masuk akal enggak? Kita target 10 kursi. Ini bukan sekadar lips service, tetapi perlu perjuangan yang benar-benar nyata," jelas

Lucky Hakim yang juga Bupati Indramayu di harapan kader Partai NasDem Indramayu yang disambut antusias oleh ribuan kader yang baru saja dilantik sebagai pengurus Dewan Pengurus Rating (DPRt) pada Sabtu , 14 /11/2016 di GOR Singalodra Indramayu.

Dalam kesempatan tersebut, Lucky menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus terima kasih kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia juga memohon arahan dan bimbingan untuk seluruh kader NasDem di Kabupaten Indramayu. Juga ucapan terima kasih kepada Ketua DPW Partai NasDem Jabar bersama seluruh pengurus dari tingkat kabupaten hingga desa.

Menurut Lucky, pelantikan pengurus DPRt bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat organisasi dan menegaskan keberpihakan partai kepada masyarakat.

"Pelantikan ini bukan seremonial belaka, tetapi momentum penting. Sudah jelas keberpihakan kita kepada masyarakat melalui Partai NasDem," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan dan amanah yang diberikan kepada setiap kader merupakan tanggung jawab untuk ikut mendorong kemajuan masyarakat.

Lucky juga menegaskan, wajah Partai NasDem tercermin dari perilaku para kadernya. Karena itu, seluruh pengurus diminta menjaga nama baik partai dan menjadi pribadi yang bermanfaat.

"Wajah Partai NasDem ada di wajah kakak-kakak sekalian. Jaga nama baik dan jadilah orang yang bermanfaat," pesannya.

Ia mencontohkan, pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Ketika ada warga yang meninggal dunia, misalnya, kader harus hadir untuk menyampaikan belasungkawa. Begitu pula ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan bantuan.

"Yang simpel-simpel saja. Kalau ada orang meninggal, kita datang. Kakak-kakak sekalian harus hadir di tengah masyarakat," tegasnya.

Lucky juga mengingatkan kader agar membangun kehidupan politik yang santun dengan tidak menjelek-jelekkan partai politik lain.


Menurutnya, setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena itu, persaingan politik tidak boleh menghilangkan semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat.

"Kita jangan menjelek-jelekkan partai lain. NasDem harus berbuat. Kami tidak akan menghalangi partai-partai lain untuk berkiprah di tengah masyarakat. Yang penting tujuannya sama, untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ia meminta seluruh kader menjaga soliditas dan komunikasi organisasi. Jika terdapat persoalan di internal partai, hendaknya diselesaikan dengan komunikasi dan musyawarah agar tidak mengganggu jalannya organisasi.

"Tetap jaga soliditas. Kalau ada masalah, selesaikan. Partai NasDem Indramayu harus terus bergerak dan berkembang," pungkasnya. (Novel Kholid)


Indramayu, Cakralensa.com – Polemik pembatasan akses sejumlah wartawan dalam peliputan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, menuai sorotan dari kalangan insan pers.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengaku tidak mengetahui adanya larangan terhadap wartawan yang hendak meliput kegiatan tersebut. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti kegiatan di GOR Singalodra Indramayu, Sabtu (14/11/2026).

Lucky menjelaskan, dirinya tidak pernah mengetahui adanya kebijakan khusus yang membatasi wartawan untuk meliput prosesi pelantikan Pj. Sekda. Menurutnya, kegiatan tersebut berlangsung sebagaimana acara pelantikan pada umumnya dan tidak ada sesuatu yang istimewa.

"Saya tidak mengetahui perihal larangan wartawan untuk meliput acara pelantikan tersebut. Situasi tersebut mungkin karena kapasitas atau kondisi acara yang berada di dalam ruangan," ujar Lucky.

Ia kembali menegaskan bahwa sepanjang pengetahuannya tidak pernah ada instruksi untuk melarang wartawan melakukan peliputan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Bidang Organisasi Kabupaten Indramayu, Abdul Ghani, menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas jurnalistik.

Abdul Ghani menduga pembatasan tersebut tidak terlepas dari adanya intervensi atau kebijakan teknis dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.


Dugaan itu muncul lantaran dalam pelaksanaan kegiatan terdapat keterangan bahwa peliputan hanya diperbolehkan bagi pihak Diskominfo. Bahkan, wartawan yang membutuhkan informasi atau materi pemberitaan mengenai kegiatan tersebut diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.

"Kalau benar pembatasan tersebut berasal dari kebijakan Diskominfo, tentu ini menjadi persoalan serius yang perlu dievaluasi. Jangan sampai fungsi Diskominfo sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat justru dipersepsikan sebagai pihak yang membatasi akses informasi bagi wartawan," ungkap Abdul Ghani.

Menurutnya, keberadaan pers dalam sistem pemerintahan demokratis memiliki kedudukan yang sangat penting. Pers bukan sekadar penyampai informasi atau publikasi kegiatan pemerintah, melainkan juga menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Ia menilai, kegiatan pelantikan pejabat publik merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan yang pada prinsipnya layak diketahui masyarakat. Karena itu, akses peliputan semestinya diberikan secara terbuka, proporsional, dan tidak diskriminatif kepada insan pers.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan hanya boleh memberitakan kegiatan pemerintah berdasarkan rilis resmi. Wartawan memiliki tanggung jawab jurnalistik untuk mencari, mengolah, mengonfirmasi, dan menyampaikan informasi secara independen. Hak tersebut harus dihormati," tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Ghani meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Diskominfo, termasuk mempertimbangkan pergeseran atau rotasi kepala bidang yang dinilai perlu, apabila terbukti terdapat kebijakan atau tindakan yang menghambat kerja-kerja jurnalistik.

Menurutnya, langkah evaluasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan ataupun mempertentangkan pemerintah dengan wartawan. Sebaliknya, hal itu diperlukan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Kami meminta Bupati agar persoalan ini tidak dianggap sepele. Jika memang ada pejabat atau bidang yang kurang tepat dalam membangun komunikasi dengan wartawan, silakan dievaluasi. Bila diperlukan, lakukan rotasi atau pergeseran jabatan demi penyegaran dan perbaikan kinerja," katanya.

Abdul Ghani juga mengingatkan bahwa kondusivitas Kabupaten Indramayu tidak hanya dibangun melalui hubungan baik antarlembaga pemerintahan, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan kemitraan yang sehat dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.


Menurutnya, pemerintah dan wartawan seharusnya berada dalam satu tujuan, yakni mendorong pembangunan daerah, menjaga stabilitas sosial, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

"Jangan sampai persoalan komunikasi seperti ini justru menimbulkan jarak antara pemerintah daerah dengan insan pers. Kami tidak ingin ada sekat, apalagi saling curiga. Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra kritis, sementara pers juga membutuhkan keterbukaan pemerintah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Ia berharap Bupati Indramayu dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui evaluasi internal dan komunikasi terbuka dengan organisasi pers. Dengan demikian, polemik pembatasan peliputan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu kondusivitas daerah.

Pers dan pemerintah bukan untuk saling berhadapan, melainkan berjalan berdampingan dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Kabupaten Indramayu. (Wira/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, sejumlah wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, justru tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan.

Peristiwa tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sebab, kegiatan pelantikan pejabat pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik semestinya dapat diakses oleh insan pers sepanjang memenuhi ketentuan keamanan dan tata tertib penyelenggara.

Salah satu wartawan yang mengalami pembatasan akses tersebut adalah Wira Hadiyono, Sekretaris DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu.

Saat hendak menjalankan tugas jurnalistik, Wira mengaku dihadang oleh seorang petugas keamanan Pendopo Kabupaten Indramayu bernama Aan. Petugas tersebut menyampaikan bahwa wartawan maupun media tidak diperbolehkan masuk untuk meliput kegiatan pelantikan.

Menurut penjelasan Aan, larangan tersebut merupakan petunjuk dari atasan. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan peliputan hanya diperbolehkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, apabila wartawan membutuhkan informasi atau pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, mereka diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.

Kebijakan tersebut pun memunculkan pertanyaan kritis: apakah peliputan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Indramayu kini hanya menjadi kewenangan satu instansi, sementara wartawan dari berbagai media lainnya cukup menerima informasi yang telah disiapkan pemerintah?


Wira Hadiyono menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas peliputan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pelaksana fungsi kontrol sosial.

Ia menilai, alasan adanya petunjuk dari atasan tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menutup akses peliputan tanpa penjelasan mengenai dasar kebijakan tersebut.

"Ini menjadi preseden yang kurang baik bagi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indramayu. Kami datang bukan untuk mengganggu jalannya acara, apalagi membuat kegaduhan. Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, menyampaikan informasi kepada masyarakat," ungkap Wira.

Ia juga mempertanyakan kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak wartawan dalam memperoleh informasi secara langsung.

"Kalau alasannya hanya karena petunjuk atasan, lantas apakah semua wartawan harus tunduk pada kebijakan yang membatasi akses informasi seperti ini? Sejak kapan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik hanya boleh diliput oleh Diskominfo?" tegasnya.

Menurut Wira, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam mengelola komunikasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya pihak yang berhak melakukan peliputan kegiatan pemerintahan.

"Diskominfo memang memiliki kewenangan menyampaikan informasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, Diskominfo bukan satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wartawan dan perusahaan pers juga mempunyai tugas, fungsi, serta independensi dalam menjalankan kerja jurnalistik," lanjutnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membangun pola komunikasi yang seolah-olah mengharuskan seluruh pemberitaan bersumber dari satu pintu.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan yang bersumber dari satu pintu. Pers bukan corong pemerintah, bukan pula sekadar penerima siaran pers. Pers memiliki kewajiban melakukan verifikasi, konfirmasi, dan menyampaikan fakta secara independen," tandasnya.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut boleh atau tidaknya wartawan memasuki area Pendopo Kabupaten Indramayu. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai kemerdekaan pers dan komitmen pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Dalam Pasal 4 ayat (3), disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang, penyelenggara kegiatan memiliki kewenangan mengatur keamanan, kapasitas ruangan, dan tata tertib pelaksanaan acara. Namun, pembatasan akses terhadap wartawan semestinya didasarkan pada pertimbangan yang jelas, objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Apabila memang terdapat kebijakan yang membatasi peliputan, publik berhak mengetahui siapa yang menetapkan kebijakan tersebut, apa dasar pertimbangannya, serta mengapa wartawan dari berbagai media tidak diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan.

Peristiwa ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Diskominfo dan pihak penyelenggara kegiatan pelantikan.

Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Apakah benar terdapat instruksi pimpinan yang melarang wartawan selain Diskominfo melakukan peliputan? Siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut? Apakah pembatasan itu berlaku bagi seluruh media, ataukah semata-mata berkaitan dengan alasan teknis dan keamanan selama kegiatan berlangsung?

Klarifikasi dari pihak terkait penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers secara tidak semestinya.

Sebab, hubungan pemerintah dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan, profesionalitas, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing.


Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, pers membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara independen dan profesional.

Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi slogan dalam pidato, sementara praktik di lapangan justru memperlihatkan pembatasan terhadap wartawan yang hendak mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu atas peristiwa tersebut.

Sebab, ketika wartawan hanya diperbolehkan menunggu rilis resmi pemerintah, pertanyaan yang lebih besar bukan sekadar siapa yang boleh meliput, melainkan sejauh mana pemerintah benar-benar memberikan ruang bagi kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik.

Pendopo adalah bagian dari ruang pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat publikasi kekuasaan. (Rochmanto/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem, DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mulai dari jalan sehat, santunan anak yatim, hingga peresmian ambulans gratis bagi warga.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD NasDem Indramayu, Jalan Raya Tegalurung, Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Rabu (11/11/2026), menjadi momentum bagi partai untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui aksi nyata.

Ketua DPD NasDem Indramayu, Lucky Hakim, melalui Sekretaris DPD, Sri Wahyuni Utami Herman, yang akrab disapa SWH, mengatakan bahwa peringatan hari jadi partai tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Melalui momentum HUT ke-15 ini, NasDem ingin semakin dekat dengan rakyat. Kami ingin kehadiran NasDem dapat memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Sri Wahyuni.

Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah peresmian ambulans NasDem Indramayu yang disiapkan untuk membantu warga yang membutuhkan transportasi layanan kesehatan. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan menghubungi hotline 08176494555.


Sri Wahyuni mengungkapkan, NasDem Indramayu saat ini telah menyiapkan dua unit ambulans gratis dan tiga mobil siaga yang ditempatkan di sejumlah daerah pemilihan (dapil) untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.

"Untuk ambulans kita siapkan dua unit. Satu unit menjangkau wilayah Dapil 1, 2, dan 3, sedangkan satu unit lainnya melayani Dapil 3, 4, 5, dan 6 di wilayah barat. Sementara mobil siaga ditempatkan di Dapil 1, Dapil 6, dan wilayah tengah," jelasnya.

Selain pelayanan kesehatan, perayaan juga diisi santunan anak yatim dan jalan sehat yang diikuti kader serta masyarakat. Panitia turut membagikan hadiah kepada peserta, salah satunya satu unit sepeda listrik yang dimenangkan Iskandar, kader NasDem asal Kecamatan Balongan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, mengajak seluruh kader untuk menerapkan semangat gerakan perubahan melalui tindakan sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Ia menegaskan bahwa kebaikan tidak harus dimulai dari hal besar. Kepedulian terhadap tetangga, membantu sesama, hingga menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk perubahan yang bisa dilakukan setiap orang.

"Apapun yang bisa kalian lakukan, sekecil apa pun kebaikan yang bisa dilakukan, maka lakukanlah. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan dari lingkungan terdekat," pesannya.

Di sisi lain, NasDem Indramayu juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi Pemilu 2029 dengan memasang target meraih sedikitnya delapan kursi DPRD.


Sri Wahyuni berharap target tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kerja nyata di tengah masyarakat.

Menurutnya, penguatan peran kader di lembaga legislatif dan eksekutif harus berjalan seiring dengan pelayanan sosial yang berkelanjutan.

Melalui momentum HUT ke-15 ini, NasDem Indramayu berharap semangat perubahan tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui kepedulian, pelayanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com — Pemerintah Kabupaten Indramayu resmi melepas kontingen atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Sebanyak 431 personel, termasuk atlet, ofisial, dan satuan tugas (satgas), dipersiapkan untuk membawa nama Indramayu dan berjuang meraih prestasi di tingkat provinsi.

Prosesi pelepasan berlangsung di Pendopo Indramayu, Minggu (25/10/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim, didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu, Dr. Ahmad Syadali, M.Ed.

Pelepasan ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan diri para atlet sebelum berlaga dalam ajang yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 20 November 2026 tersebut.

Kepala Dispara Kabupaten Indramayu, Dr. Ahmad Syadali, menjelaskan bahwa kegiatan pelepasan sengaja dimajukan dari jadwal semula karena Bupati Indramayu memiliki agenda penting lain pada 27 Oktober mendatang.


Menurutnya, pelepasan kontingen bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya memberikan motivasi dan dukungan moral secara langsung kepada para atlet yang akan berjuang mengharumkan nama daerah.

"Pelepasan ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan acara Porprov di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi para atlet agar tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga termotivasi langsung oleh bupati sebagai representasi daerah," ujar Ahmad Syadali.

Dalam Porprov XV Jabar 2026, Kabupaten Indramayu mengerahkan kekuatan terbaiknya. Dari total 46 cabang olahraga (cabor) yang dimiliki, sebanyak 34 cabor berhasil melewati babak kualifikasi dan berhak mengikuti kompetisi.

Keikutsertaan ratusan personel tersebut menjadi bentuk keseriusan Indramayu dalam meningkatkan daya saing olahraga daerah. Kontingen diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga sportivitas, serta membawa pulang hasil yang membanggakan.

Ahmad Syadali mengungkapkan optimisme bahwa prestasi Indramayu pada Porprov tahun ini dapat meningkat dibandingkan penyelenggaraan empat tahun sebelumnya, ketika Indramayu menempati peringkat ke-14.


Ia menilai peluang untuk memperbaiki posisi klasemen tetap terbuka, meskipun kondisi efisiensi anggaran menjadi tantangan yang dihadapi tidak hanya oleh Kabupaten Indramayu, tetapi juga sejumlah kabupaten dan kota lain di Jawa Barat.

Di balik persiapan kontingen, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu tantangan utama. Efisiensi belanja daerah berdampak pada pemenuhan sejumlah kebutuhan pendukung, termasuk sarana, prasarana, dan pengadaan peralatan olahraga yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi.

Keterbatasan juga dirasakan dalam penyediaan perlengkapan kontingen. Pakaian yang disiapkan pemerintah daerah, misalnya, masih terbatas untuk kebutuhannya. Sementara itu, kebutuhan pribadi atlet lainnya, seperti sepatu, harus diupayakan secara mandiri.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah untuk tetap memberikan dukungan semaksimal mungkin. Pemkab Indramayu berupaya mengoptimalkan anggaran yang tersedia sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dukungan lintas sektor dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sejumlah mitra, di antaranya Pertamina, Polytama, dan PLN, untuk membantu memenuhi kebutuhan masing-masing cabang olahraga.


Dengan persiapan yang telah dilakukan, kontingen Indramayu diharapkan mampu tampil maksimal dan membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk berprestasi.

Dukungan pemerintah daerah, kerja sama dengan berbagai mitra, serta semangat juang para atlet menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di Porprov XV Jabar 2026.

Kini, tantangan bagi para atlet bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga menunjukkan dedikasi, disiplin, dan sportivitas dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

Masyarakat Indramayu pun menaruh harapan agar perjuangan ratusan anggota kontingen tersebut dapat membuahkan hasil positif, memperbaiki peringkat daerah dibandingkan Porprov sebelumnya, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Indramayu di kancah olahraga Jawa Barat. (Wira)


Indramayu, CakraLensa.com — Pernyataan tegas Bupati Indramayu Lucky Hakim agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak merugi justru dalam perayaan hari jadi daerah kini menjadi sorotan. Pasalnya, setelah gelaran Indramayu Expo resmi berakhir pada Selasa (20/10/2026), muncul persoalan yang tak kalah serius. Kewajiban setoran retribusi ke kas daerah disebut belum dilunasi, sementara panitia penyelenggara dikabarkan mengajukan perpanjangan masa operasional hingga Sabtu (24/10/2026).

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah Indramayu Expo benar-benar menjadi panggung pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau justru menyisakan persoalan tata kelola yang harus segera dijelaskan?

Polemik tersebut kian mengemuka karena berbanding terbalik dengan pesan yang sebelumnya disampaikan Bupati Lucky Hakim. Pada Jumat (16/10/2026), Lucky menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan seremonial. Ada penegasan bahwa kegiatan perayaan hari jadi daerah harus berpihak kepada masyarakat, bukan malah menjadikan pelaku usaha kecil sebagai pihak yang menanggung beban biaya tinggi demi meramaikan sebuah acara.

Namun, persoalan tarif stan, transparansi pengelolaan, dan kewajiban retribusi yang belum tuntas kini menjadi ujian bagi semangat tersebut. Publik pun menanti, apakah pernyataan tegas Bupati akan ditindaklanjuti dengan evaluasi nyata terhadap penyelenggaraan expo.

Indramayu Expo yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu telah dinyatakan berakhir pada 20 Oktober 2026. Akan tetapi, informasi mengenai permohonan perpanjangan operasional hingga 24 Oktober 2026 justru memunculkan polemik baru.

Permohonan tersebut menjadi sorotan lantaran, berdasarkan informasi yang berkembang, kewajiban penyetoran retribusi ke kas daerah disebut belum diselesaikan.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Berapa nilai retribusi yang seharusnya disetorkan? Berapa jumlah yang telah dibayarkan? Apa dasar pengajuan perpanjangan operasional, dan bagaimana ketentuan pembayaran retribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan kepentingan publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jika perpanjangan memang diperlukan, dasar kebijakan, persetujuan pihak berwenang, serta konsekuensi keuangannya perlu dijelaskan kepada publik. Sebaliknya, apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, penyelesaiannya harus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan.

Sejauh ini, dugaan mengenai motif di balik permohonan perpanjangan tersebut belum dapat dipastikan. Karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari panitia dan dinas terkait agar spekulasi tidak berkembang menjadi kesimpulan tanpa dasar.

Persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian adalah tarif sewa stan bagi pelaku UMKM lokal yang disebut mencapai Rp3,5 juta per unit.

Bagi pelaku usaha kecil, angka tersebut bukan biaya ringan. Modal untuk menyewa stan harus diperhitungkan bersama biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Tanpa perhitungan yang matang, keikutsertaan dalam sebuah pameran justru berisiko menambah beban usaha.

Di sinilah esensi pernyataan Lucky Hakim menjadi relevan. Pemerintah daerah menginginkan UMKM memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan sekadar hadir untuk memenuhi area pameran atau menjadi bagian dari kemeriahan acara.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tarif tersebut sebanding dengan fasilitas, akses pengunjung, serta peluang penjualan yang diterima peserta. Apakah ada perhitungan yang transparan mengenai komponen biaya sewa? Bagaimana pembagian pendapatan antara pengelola, vendor, dan pihak-pihak lain yang terlibat?

Tanpa penjelasan yang memadai, tarif sewa yang tinggi berpotensi menimbulkan kesan bahwa orientasi komersial lebih dominan dibandingkan misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Padahal, semangat Indramayu "REANG". Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong. Semestinya tercermin dalam kebijakan penyelenggaraan, termasuk dalam penentuan tarif yang wajar dan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan publik juga mengarah kepada Fahmi, yang disebut bertindak sebagai vendor utama dalam penyelenggaraan Indramayu Expo.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penjelasan mengenai mekanisme penetapan tarif stan dan aliran dana sewa belum disampaikan secara terbuka. Namun, belum adanya keterangan resmi yang dapat diverifikasi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.

Karena itu, klarifikasi dari vendor menjadi penting untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari dasar penetapan harga, rincian fasilitas yang disediakan, mekanisme penerimaan pembayaran, hingga kewajiban keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara.

Di sisi lain, beredar pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial YH, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo, dalam membawa atau merekomendasikan Fahmi sebagai pengelola pameran.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rekomendasi tersebut melanggar aturan atau melibatkan kepentingan tertentu.

Meski demikian, proses penunjukan vendor tetap layak dijelaskan secara terbuka. Apakah penunjukan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan? Apa dasar pemilihan vendor? Bagaimana bentuk kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan pengelola?

Pertanyaan itu penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa kegiatan yang membawa nama pemerintah dan menggunakan fasilitas atau kewenangan publik memiliki tata kelola yang jelas.


Keresahan semakin berkembang menyusul kabar bahwa Fahmi direncanakan kembali menjadi pengelola dalam perayaan Hari Jadi ke-500 Indramayu mendatang.

Jika kabar tersebut benar, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Indramayu Expo kali ini semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan baru diambil.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan telah diselesaikan, mekanisme pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan, dan persoalan tarif stan telah dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang diterima pelaku UMKM.

Penunjukan kembali tanpa evaluasi yang memadai berisiko memunculkan pertanyaan serupa pada kegiatan berikutnya. Sebaliknya, evaluasi berbasis data, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan perayaan daerah.

Hari Jadi ke-500 Indramayu seharusnya menjadi momentum besar yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu, pemilihan pengelola acara tidak cukup hanya mempertimbangkan kemampuan menyelenggarakan kegiatan yang ramai, tetapi juga integritas, transparansi, dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Indramayu agar memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggaraan Indramayu Expo. Pemeriksaan yang diminta mencakup status penyetoran retribusi daerah, dasar penetapan tarif stan UMKM, mekanisme penerimaan dan penggunaan dana, serta prosedur penunjukan vendor.

Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan persoalan administratif, kekurangan dalam tata kelola, dan dugaan pelanggaran yang memang memiliki dasar untuk ditindaklanjuti.

Apabila ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jika pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, hasilnya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Publik juga berhak mendapatkan informasi yang proporsional mengenai hasil evaluasi, terutama menyangkut kewajiban keuangan daerah dan manfaat ekonomi yang dijanjikan kepada pelaku UMKM.

Sebab, uang, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mengikuti pameran bukan perkara sepele. Mereka datang dengan harapan memperoleh pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperluas pasar.


Indramayu, CakraLensa.com – Pelaksanaan Indramayu Expo 2026 menjadi sorotan setelah muncul keluhan terkait tarif penyewaan lapak yang dinilai berpotensi membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap praktik yang justru berpotensi membuat pedagang merugi di tengah kegiatan yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bupati Lucky bahkan meminta media untuk menelusuri persoalan tersebut hingga tuntas agar seluruh informasi dan dugaan yang berkembang dapat diklarifikasi berdasarkan bukti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif penyewaan lapak di Indramayu Expo 2026 disebut berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stan. Area kegiatan tersebut mencakup berbagai jenis stan, mulai dari stan bisnis, UMKM binaan, instansi pemerintah, hingga pasar kerakyatan.

Besaran tarif tersebut memunculkan pertanyaan mengenai total penerimaan dari penyewaan lapak serta kesesuaiannya dengan kewajiban retribusi atau penerimaan daerah yang berlaku.

Jika asumsi penerimaan kotor mencapai Rp420 juta hingga Rp600 juta, angka tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data jumlah stan, kontrak penyewaan, bukti pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hingga kini, angka tersebut masih berupa estimasi yang memerlukan verifikasi.

Bupati Indramayu Lucky Hakim angkat bicara seusai menghadiri kegiatan di DPRD Indramayu, Jumat (16/10/2026). Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurut Lucky, kegiatan tersebut dirancang untuk mempertemukan banyak pelaku usaha agar mereka memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan justru terbebani biaya yang terlalu tinggi.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pelaksanaan kegiatan daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa biaya yang dibebankan kepada pedagang sebanding dengan manfaat dan fasilitas yang mereka terima.


Lucky juga menyoroti kemungkinan adanya kesenjangan antara laporan yang diterima pimpinan daerah dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Ia menilai laporan yang diterima Bupati dan Sekretaris Daerah selama ini terkesan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan baik. Karena itu, ia meminta media untuk menggali informasi lebih dalam dan mengumpulkan bukti terkait dugaan penyimpangan yang muncul.

“Sebab laporan yang sampai ke meja Sekda dan meja saya mungkin semuanya dianggap baik-baik saja. Maka dari itu, kami minta teman-teman media untuk melakukan investigasi dan tolong di-follow up. Kalau sudah ada kerangkanya beserta bukti-bukti, kita akan tindak lanjuti. Apakah ini ada sanksi administrasi, sanksi hukum, atau tagihan mana uang untuk PAD-nya,” tambah Lucky.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Indramayu Expo 2026.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administratif, perjanjian dengan vendor, dan transaksi di lapangan, pemerintah daerah perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab serta menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah hal yang perlu diperjelas antara lain dasar penetapan tarif, mekanisme penarikan biaya, isi perjanjian antara panitia dan vendor, serta kewajiban penerimaan daerah apabila memang berlaku dalam kegiatan tersebut.

Bagi pelaku UMKM, mengikuti pameran seharusnya menjadi kesempatan untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan pendapatan. Namun, biaya awal yang tinggi berpotensi mengurangi keuntungan, terutama bagi pedagang kecil dengan modal usaha terbatas.

Jika tarif sewa mencapai jutaan rupiah, pedagang harus memperoleh omzet yang cukup untuk menutup biaya tersebut sebelum benar-benar mendapatkan keuntungan. Risiko kerugian juga meningkat apabila informasi mengenai tarif, fasilitas, dan potensi penjualan tidak disampaikan secara jelas sejak awal.

Karena itu, transparansi tarif dan kejelasan mekanisme penyewaan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak pelaku usaha.

Lucky mengaku turut mendengar keluhan masyarakat yang beredar melalui media sosial. Ia berharap tidak ditemukan unsur penipuan maupun pemerasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan tidak ada unsur ke penipuan atau pemerasan. Orang diiming-imingi begitu masuk, lalu ditagih, itu kan namanya dikerjain. Saya juga sempat mendengar keluhan di media sosial. Saya tidak tahu teknis sampai ke situ, tapi ini harusnya tidak membebani UMKM. Tolong teman-teman media kejar terus!” pungkasnya.


Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penelusuran terhadap seluruh mekanisme penyelenggaraan acara, termasuk hubungan kerja antara panitia, vendor, dinas terkait, dan pihak lain yang terlibat.

Meski demikian, dugaan penyimpangan maupun kemungkinan adanya pelanggaran hukum belum dapat disimpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan transaksi yang relevan.

Panitia pelaksana, vendor, dan dinas terkait juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen pertanggungjawaban agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif.

Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bahwa setiap pungutan dalam penyelenggaraan kegiatan publik harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Indramayu Expo 2026 semestinya menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi daerah, bukan justru menimbulkan beban yang mengurangi peluang keuntungan bagi pelaku UMKM.

Ketika Bupati Indramayu sendiri meminta persoalan ini ditelusuri, publik kini menantikan tindak lanjut konkret untuk menjawab pertanyaan mengenai penetapan tarif, aliran dana, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Indramayu Expo dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kegiatan daerah. (WH/Red)


Indramayu, CakraLensa.com — Pemerintah Kabupaten Indramayu bersiap menggelar rotasi dan pengisian jabatan besar-besaran yang ditargetkan rampung pada akhir Desember. Langkah ini disampaikan langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Indramayu, Zaenal, dalam sebuah video. 

Dalam keterangannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa proses rotasi, mutasi, maupun penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Indramayu dilakukan secara transparan dan murni tanpa praktik transaksional. Ia secara tegas melarang keras adanya praktik jual beli jabatan, titip-menitip uang, maupun pemberian hadiah dalam bentuk apapun. 

"Dalam proses perekrutan dan penempatan, pergeseran, dan lain-lain, tidak boleh ada yang namanya jual beli jabatan. Tidak boleh titip-titipan, titip Rp10 juta, Rp50 juta, Rp100 juta untuk jadi A, jadi B. Jadi, saya dengan tegas menyatakan bahwa ASN Indramayu jangan mau menitipkan uang, jual beli jabatan, atau apapun namanya," ujar Lucky Hakim dalam video tersebut. 

Lucky juga menambahkan, aturan ketat ini berlaku tanpa terkecuali, baik untuk posisi Bupati, Wakil Bupati, Kepala BKPSDM, Staf Khusus, Aspri, Ajudan, Walpri, hingga relawan. Ia menghimbau agar siapa pun yang mendapati adanya oknum yang meminta uang dengan dalih tarif jabatan untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib, seperti kejaksaan, kepolisian, atau KPK. 

Menanggapi kebijakan tegas tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Indramayu, Wira Hadiyono, memberikan apresiasi dan pernyataan positif yang mendukung penuh langkah Pemkab Indramayu.


"Kami dari DPC KWRI Indramayu sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas ketegasan Bupati Lucky Hakim bersama Kepala BKPSDM. Kebijakan ini adalah wujud nyata reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Indramayu. Dengan menutup celah praktik jual beli jabatan, kita optimis birokrasi Indramayu ke depan akan diisi oleh orang-orang yang profesional, kompeten, dan benar-benar berdedikasi untuk melayani masyarakat," ujar Wira Hadiyono. 

Proses pengisian jabatan ini rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan ini dengan jumlah sekitar 200 posisi yang akan diisi. Diharapkan, langkah progresif ini dapat menjadi pedoman dan momentum bersama bagi seluruh ASN di Indramayu untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme demi kemajuan daerah. 


Indramayu, Cakralensa.com – Genap satu tahun menjalankan amanah sebagai jajaran Direksi Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu, kinerja Direktur Utama Nurpan dan Direktur Umum Sunaryo mulai menjadi sorotan.

Memasuki tahun kedua masa jabatan yang berlangsung hingga 2027, publik kini menanti keterbukaan mengenai sejumlah target yang sebelumnya dituangkan dalam kontrak kinerja direksi.

Sedikitnya terdapat empat indikator utama yang menjadi tolok ukur kinerja manajemen, yakni penurunan tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water (NRW), peningkatan pendapatan perusahaan, efisiensi biaya operasional, serta peningkatan efektivitas penagihan rekening pelanggan.

Namun, setelah satu tahun berjalan, capaian terbaru dari keempat target tersebut belum banyak diketahui publik secara terbuka.

Kondisi tersebut kemudian mendapat sorotan dari LSM Gapura Indramayu.

Rudi, Ketua LSM Gapura, menilai kontrak kinerja dan fakta integritas yang telah ditandatangani jajaran direksi tidak semestinya berhenti sebagai dokumen administratif atau seremoni semata.

Menurutnya, setiap komitmen yang telah dibuat harus dapat dibuktikan melalui capaian yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kalau sejak awal sudah menyatakan sanggup, maka konsekuensinya harus siap dievaluasi ketika target tidak tercapai,” ujar Rudi.

Empat Target yang Kini Dipertanyakan

Dalam kontrak kinerja Direksi Perumdam TDA masa bakti 2025–2027, terdapat sejumlah target yang cukup signifikan.

Untuk tingkat kebocoran air, misalnya, NRW ditargetkan turun dari 34,76 persen menjadi 30 persen.

Dari sisi pendapatan, perusahaan ditargetkan mengalami peningkatan dari sekitar Rp223 miliar menjadi Rp376 miliar.

Sementara itu, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ditargetkan turun dari 95 persen menjadi 87 persen.

Adapun efektivitas penagihan rekening pelanggan ditargetkan meningkat dari 86 persen menjadi 90 persen.

Keempat indikator tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran direksi.

Pertanyaannya sederhana, tetapi membutuhkan jawaban berbasis data: sejauh mana target tersebut telah dicapai setelah satu tahun masa kepemimpinan berjalan?

Publik tentu ingin mengetahui apakah NRW sudah mendekati 30 persen, pendapatan telah mengalami peningkatan signifikan, BOPO berhasil ditekan, dan efektivitas penagihan rekening pelanggan sudah mencapai target.

Bagi Rudi, data tersebut penting dibuka agar masyarakat tidak hanya menerima pernyataan mengenai optimisme peningkatan kinerja, tetapi juga dapat melihat hasil konkretnya.

“Komitmen dua tahun itu harus dibuktikan dengan laporan kinerja yang transparan. Bukan hanya pernyataan optimistis mengenai peningkatan keuntungan dan penurunan kerugian,” katanya.

Target Pendapatan Besar, Persoalan Air Baku Disorot

Selain mempertanyakan capaian empat indikator tersebut, LSM Gapura juga menyoroti target peningkatan pendapatan Perumdam TDA yang dinilai cukup tinggi.

Menurut Rudi, peningkatan pendapatan dari sekitar Rp223 miliar menjadi Rp376 miliar tentu membutuhkan strategi serta dukungan infrastruktur yang kuat.

Persoalannya, kata dia, perusahaan masih dihadapkan pada tantangan mendasar, terutama terkait ketersediaan air baku dan infrastruktur pendukung.

Berbagai rencana kerja sama maupun terobosan dengan sejumlah pihak, menurutnya, tidak otomatis menjamin peningkatan pendapatan apabila kapasitas sumber air baku belum mampu menopang kebutuhan pelayanan.

“Persoalan air baku harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar orientasi peningkatan pendapatan, termasuk melalui kerja sama dengan sektor industri, tidak sampai menggeser kepentingan masyarakat sebagai pelanggan utama layanan air bersih.

“Jangan sampai mengejar keuntungan, tetapi pelayanan kepada masyarakat justru menurun,” tegasnya.


KPM Diminta Jangan Hanya Terima Laporan Administratif

Sorotan terhadap kinerja direksi juga diarahkan kepada pemegang kewenangan evaluasi BUMD.

Sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), Bupati Indramayu Lucky Hakim dinilai memiliki peran penting untuk memastikan kontrak kinerja direksi benar-benar dievaluasi secara objektif.

Rudi meminta evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil perusahaan dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, evaluasi harus mampu menjawab dua hal sekaligus: target mana yang telah tercapai dan indikator mana yang masih tertinggal.

Jika terdapat target yang belum tercapai, penyebabnya juga harus dibuka secara terang. Apakah karena persoalan internal manajemen, keterbatasan sumber daya, kondisi infrastruktur, ketersediaan air baku, maupun faktor lainnya.

“Kalau memang tidak mampu mencapai target, harus berjiwa besar dan legowo untuk dievaluasi, termasuk mempertimbangkan mundur dari jabatan,” tegas Rudi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penilaian terhadap keberhasilan maupun kegagalan direksi harus tetap didasarkan pada data yang dapat diverifikasi.

Data tersebut antara lain laporan keuangan, tingkat NRW, pendapatan, BOPO, efektivitas penagihan, kualitas distribusi, kontinuitas pelayanan, hingga indikator pelayanan lainnya.

Publik Menunggu Angka, Bukan Sekadar Janji

Kini, Perumdam TDA berada pada momentum penting untuk membuka capaian kinerja tahun pertama kepemimpinan direksi.

Empat pertanyaan utama masih menunggu jawaban: berapa tingkat NRW saat ini? Berapa pendapatan yang telah dicapai? Berapa rasio BOPO terbaru? Dan sejauh mana efektivitas penagihan rekening pelanggan telah meningkat?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi gambaran awal apakah manajemen Perumdam TDA masih berada di jalur yang tepat untuk mengejar target kontrak kinerja hingga 2027.

Transparansi menjadi semakin penting karena Perumdam TDA merupakan BUMD yang bergerak di sektor pelayanan dasar masyarakat.

Karena itu, ukuran keberhasilan direksi tidak semata-mata soal laba atau pendapatan perusahaan. Kualitas pelayanan, kontinuitas aliran air, pengendalian kebocoran, efisiensi operasional, ketersediaan air baku, hingga kepuasan pelanggan juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.

Pada akhirnya, sorotan terhadap Nurpan sebagai Direktur Utama Perumdam TDA bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan menyangkut pembuktian terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati.

Jika target berhasil dicapai, manajemen tentu layak mendapatkan apresiasi. Namun, jika masih terdapat target yang jauh dari harapan, langkah korektif dan evaluasi perlu segera dilakukan.

Sebab bagi masyarakat Indramayu, yang dibutuhkan bukan hanya fakta integritas di atas kertas, tetapi bukti nyata bahwa Perumdam TDA mampu memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik sekaligus menjaga kesehatan perusahaan. (WH)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget