Lucky Hakim Beri Peringatan Keras soal Indramayu Expo 2026: Jangan Peras UMKM!


Indramayu, CakraLensa.com – Pelaksanaan Indramayu Expo 2026 menjadi sorotan setelah muncul keluhan terkait tarif penyewaan lapak yang dinilai berpotensi membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap praktik yang justru berpotensi membuat pedagang merugi di tengah kegiatan yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bupati Lucky bahkan meminta media untuk menelusuri persoalan tersebut hingga tuntas agar seluruh informasi dan dugaan yang berkembang dapat diklarifikasi berdasarkan bukti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif penyewaan lapak di Indramayu Expo 2026 disebut berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stan. Area kegiatan tersebut mencakup berbagai jenis stan, mulai dari stan bisnis, UMKM binaan, instansi pemerintah, hingga pasar kerakyatan.

Besaran tarif tersebut memunculkan pertanyaan mengenai total penerimaan dari penyewaan lapak serta kesesuaiannya dengan kewajiban retribusi atau penerimaan daerah yang berlaku.

Jika asumsi penerimaan kotor mencapai Rp420 juta hingga Rp600 juta, angka tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data jumlah stan, kontrak penyewaan, bukti pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hingga kini, angka tersebut masih berupa estimasi yang memerlukan verifikasi.

Bupati Indramayu Lucky Hakim angkat bicara seusai menghadiri kegiatan di DPRD Indramayu, Jumat (16/10/2026). Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurut Lucky, kegiatan tersebut dirancang untuk mempertemukan banyak pelaku usaha agar mereka memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan justru terbebani biaya yang terlalu tinggi.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pelaksanaan kegiatan daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa biaya yang dibebankan kepada pedagang sebanding dengan manfaat dan fasilitas yang mereka terima.


Lucky juga menyoroti kemungkinan adanya kesenjangan antara laporan yang diterima pimpinan daerah dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Ia menilai laporan yang diterima Bupati dan Sekretaris Daerah selama ini terkesan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan baik. Karena itu, ia meminta media untuk menggali informasi lebih dalam dan mengumpulkan bukti terkait dugaan penyimpangan yang muncul.

“Sebab laporan yang sampai ke meja Sekda dan meja saya mungkin semuanya dianggap baik-baik saja. Maka dari itu, kami minta teman-teman media untuk melakukan investigasi dan tolong di-follow up. Kalau sudah ada kerangkanya beserta bukti-bukti, kita akan tindak lanjuti. Apakah ini ada sanksi administrasi, sanksi hukum, atau tagihan mana uang untuk PAD-nya,” tambah Lucky.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Indramayu Expo 2026.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administratif, perjanjian dengan vendor, dan transaksi di lapangan, pemerintah daerah perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab serta menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah hal yang perlu diperjelas antara lain dasar penetapan tarif, mekanisme penarikan biaya, isi perjanjian antara panitia dan vendor, serta kewajiban penerimaan daerah apabila memang berlaku dalam kegiatan tersebut.

Bagi pelaku UMKM, mengikuti pameran seharusnya menjadi kesempatan untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan pendapatan. Namun, biaya awal yang tinggi berpotensi mengurangi keuntungan, terutama bagi pedagang kecil dengan modal usaha terbatas.

Jika tarif sewa mencapai jutaan rupiah, pedagang harus memperoleh omzet yang cukup untuk menutup biaya tersebut sebelum benar-benar mendapatkan keuntungan. Risiko kerugian juga meningkat apabila informasi mengenai tarif, fasilitas, dan potensi penjualan tidak disampaikan secara jelas sejak awal.

Karena itu, transparansi tarif dan kejelasan mekanisme penyewaan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak pelaku usaha.

Lucky mengaku turut mendengar keluhan masyarakat yang beredar melalui media sosial. Ia berharap tidak ditemukan unsur penipuan maupun pemerasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan tidak ada unsur ke penipuan atau pemerasan. Orang diiming-imingi begitu masuk, lalu ditagih, itu kan namanya dikerjain. Saya juga sempat mendengar keluhan di media sosial. Saya tidak tahu teknis sampai ke situ, tapi ini harusnya tidak membebani UMKM. Tolong teman-teman media kejar terus!” pungkasnya.


Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penelusuran terhadap seluruh mekanisme penyelenggaraan acara, termasuk hubungan kerja antara panitia, vendor, dinas terkait, dan pihak lain yang terlibat.

Meski demikian, dugaan penyimpangan maupun kemungkinan adanya pelanggaran hukum belum dapat disimpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan transaksi yang relevan.

Panitia pelaksana, vendor, dan dinas terkait juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen pertanggungjawaban agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif.

Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bahwa setiap pungutan dalam penyelenggaraan kegiatan publik harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Indramayu Expo 2026 semestinya menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi daerah, bukan justru menimbulkan beban yang mengurangi peluang keuntungan bagi pelaku UMKM.

Ketika Bupati Indramayu sendiri meminta persoalan ini ditelusuri, publik kini menantikan tindak lanjut konkret untuk menjawab pertanyaan mengenai penetapan tarif, aliran dana, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Indramayu Expo dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kegiatan daerah. (WH/Red)

Lucky Hakim menyoroti tarif stan Indramayu Expo 2026 yang diduga membebani UMKM. Ia meminta investigasi transparan terkait biaya sewa dan aliran dana.

Posting Komentar

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget