“Jangan Sampai UMKM Kita Peras!” Pesan Lucky Hakim Berhadapan dengan Polemik Indramayu Expo


Indramayu, CakraLensa.com — Pernyataan tegas Bupati Indramayu Lucky Hakim agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak merugi justru dalam perayaan hari jadi daerah kini menjadi sorotan. Pasalnya, setelah gelaran Indramayu Expo resmi berakhir pada Selasa (20/10/2026), muncul persoalan yang tak kalah serius. Kewajiban setoran retribusi ke kas daerah disebut belum dilunasi, sementara panitia penyelenggara dikabarkan mengajukan perpanjangan masa operasional hingga Sabtu (24/10/2026).

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah Indramayu Expo benar-benar menjadi panggung pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau justru menyisakan persoalan tata kelola yang harus segera dijelaskan?

Polemik tersebut kian mengemuka karena berbanding terbalik dengan pesan yang sebelumnya disampaikan Bupati Lucky Hakim. Pada Jumat (16/10/2026), Lucky menegaskan bahwa penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Tujuan kami ini kan mulia, ramai-ramai supaya UMKM banyak ngumpul dan UMKM dapat duit. Jangan sampai UMKM-nya malah nombok! Kita susah-susah bikin acara, Pemda keluar uang tidak apa-apa, yang penting UMKM dapat uang. Jangan sampai akhirnya kita ngumpulin UMKM untuk kita peras! Itu tidak boleh!” tegas Lucky Hakim.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan seremonial. Ada penegasan bahwa kegiatan perayaan hari jadi daerah harus berpihak kepada masyarakat, bukan malah menjadikan pelaku usaha kecil sebagai pihak yang menanggung beban biaya tinggi demi meramaikan sebuah acara.

Namun, persoalan tarif stan, transparansi pengelolaan, dan kewajiban retribusi yang belum tuntas kini menjadi ujian bagi semangat tersebut. Publik pun menanti, apakah pernyataan tegas Bupati akan ditindaklanjuti dengan evaluasi nyata terhadap penyelenggaraan expo.

Indramayu Expo yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu telah dinyatakan berakhir pada 20 Oktober 2026. Akan tetapi, informasi mengenai permohonan perpanjangan operasional hingga 24 Oktober 2026 justru memunculkan polemik baru.

Permohonan tersebut menjadi sorotan lantaran, berdasarkan informasi yang berkembang, kewajiban penyetoran retribusi ke kas daerah disebut belum diselesaikan.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Berapa nilai retribusi yang seharusnya disetorkan? Berapa jumlah yang telah dibayarkan? Apa dasar pengajuan perpanjangan operasional, dan bagaimana ketentuan pembayaran retribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan kepentingan publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jika perpanjangan memang diperlukan, dasar kebijakan, persetujuan pihak berwenang, serta konsekuensi keuangannya perlu dijelaskan kepada publik. Sebaliknya, apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, penyelesaiannya harus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan.

Sejauh ini, dugaan mengenai motif di balik permohonan perpanjangan tersebut belum dapat dipastikan. Karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari panitia dan dinas terkait agar spekulasi tidak berkembang menjadi kesimpulan tanpa dasar.

Persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian adalah tarif sewa stan bagi pelaku UMKM lokal yang disebut mencapai Rp3,5 juta per unit.

Bagi pelaku usaha kecil, angka tersebut bukan biaya ringan. Modal untuk menyewa stan harus diperhitungkan bersama biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Tanpa perhitungan yang matang, keikutsertaan dalam sebuah pameran justru berisiko menambah beban usaha.

Di sinilah esensi pernyataan Lucky Hakim menjadi relevan. Pemerintah daerah menginginkan UMKM memperoleh kesempatan meningkatkan penjualan, bukan sekadar hadir untuk memenuhi area pameran atau menjadi bagian dari kemeriahan acara.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tarif tersebut sebanding dengan fasilitas, akses pengunjung, serta peluang penjualan yang diterima peserta. Apakah ada perhitungan yang transparan mengenai komponen biaya sewa? Bagaimana pembagian pendapatan antara pengelola, vendor, dan pihak-pihak lain yang terlibat?

Tanpa penjelasan yang memadai, tarif sewa yang tinggi berpotensi menimbulkan kesan bahwa orientasi komersial lebih dominan dibandingkan misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Padahal, semangat Indramayu "REANG". Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong. Semestinya tercermin dalam kebijakan penyelenggaraan, termasuk dalam penentuan tarif yang wajar dan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan publik juga mengarah kepada Fahmi, yang disebut bertindak sebagai vendor utama dalam penyelenggaraan Indramayu Expo.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penjelasan mengenai mekanisme penetapan tarif stan dan aliran dana sewa belum disampaikan secara terbuka. Namun, belum adanya keterangan resmi yang dapat diverifikasi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.

Karena itu, klarifikasi dari vendor menjadi penting untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari dasar penetapan harga, rincian fasilitas yang disediakan, mekanisme penerimaan pembayaran, hingga kewajiban keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara.

Di sisi lain, beredar pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial YH, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo, dalam membawa atau merekomendasikan Fahmi sebagai pengelola pameran.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rekomendasi tersebut melanggar aturan atau melibatkan kepentingan tertentu.

Meski demikian, proses penunjukan vendor tetap layak dijelaskan secara terbuka. Apakah penunjukan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan? Apa dasar pemilihan vendor? Bagaimana bentuk kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan pengelola?

Pertanyaan itu penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa kegiatan yang membawa nama pemerintah dan menggunakan fasilitas atau kewenangan publik memiliki tata kelola yang jelas.


Keresahan semakin berkembang menyusul kabar bahwa Fahmi direncanakan kembali menjadi pengelola dalam perayaan Hari Jadi ke-500 Indramayu mendatang.

Jika kabar tersebut benar, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Indramayu Expo kali ini semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan baru diambil.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan telah diselesaikan, mekanisme pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan, dan persoalan tarif stan telah dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang diterima pelaku UMKM.

Penunjukan kembali tanpa evaluasi yang memadai berisiko memunculkan pertanyaan serupa pada kegiatan berikutnya. Sebaliknya, evaluasi berbasis data, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan perayaan daerah.

Hari Jadi ke-500 Indramayu seharusnya menjadi momentum besar yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu, pemilihan pengelola acara tidak cukup hanya mempertimbangkan kemampuan menyelenggarakan kegiatan yang ramai, tetapi juga integritas, transparansi, dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Indramayu agar memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggaraan Indramayu Expo. Pemeriksaan yang diminta mencakup status penyetoran retribusi daerah, dasar penetapan tarif stan UMKM, mekanisme penerimaan dan penggunaan dana, serta prosedur penunjukan vendor.

Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan persoalan administratif, kekurangan dalam tata kelola, dan dugaan pelanggaran yang memang memiliki dasar untuk ditindaklanjuti.

Apabila ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jika pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, hasilnya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Publik juga berhak mendapatkan informasi yang proporsional mengenai hasil evaluasi, terutama menyangkut kewajiban keuangan daerah dan manfaat ekonomi yang dijanjikan kepada pelaku UMKM.

Sebab, uang, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mengikuti pameran bukan perkara sepele. Mereka datang dengan harapan memperoleh pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperluas pasar.

Indramayu Expo berakhir dengan polemik retribusi yang belum lunas, tarif stan UMKM Rp3,5 juta, serta desakan transparansi dan evaluasi vendor.

Posting Komentar

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget