Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Indramayu Rp 18,7 Miliar, Wakil Bupati Syaefudin Ditahan Kejati Jabar


Indramayu, Cakralensa.com – Penyidikan dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin bersama IH, mantan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Indramayu, pada Rabu (21/10/2026).

Keduanya diduga terlibat dalam perkara penyalahgunaan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Indramayu periode 2022–2025. Kasus tersebut ditaksir mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 18,7 miliar.

Dikutip dari Detikcom, Syaefudin terlihat keluar dari ruang pemeriksaan Kejati Jawa Barat sekitar pukul 16.15 WIB. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna merah sebelum digiring petugas menuju mobil tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.


Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, membenarkan langkah penahanan terhadap dua tersangka tersebut.

Menurut Nur, penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan Syaefudin dan IH sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD Indramayu.

Dalam perkara ini, Syaefudin diduga terlibat saat menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024. Selain Syaefudin dan IH, penyidik juga menetapkan AF, yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris DPRD Indramayu, sebagai tersangka.

Namun, AF belum menjalani penahanan pada Rabu tersebut lantaran tidak memenuhi panggilan penyidik. Melalui penasihat hukumnya, AF menyampaikan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa dirinya mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa hari sebelumnya.

Kejati Jawa Barat menyatakan bahwa penahanan pada hari itu hanya dilakukan terhadap dua tersangka, yakni Syaefudin dan IH.

Setelah menjalani proses pemeriksaan dan penahanan, Syaefudin serta IH dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru, Bandung.

Pihak Kejati Jawa Barat menyebut kedua tersangka berada dalam kondisi sehat untuk menjalani proses hukum.

Sementara itu, penyidik belum melakukan penahanan terhadap AF karena yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan kecelakaan lalu lintas sebagaimana disampaikan melalui kuasa hukumnya.

Perkara ini menjadi sorotan karena dugaan penyimpangan berkaitan dengan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD selama beberapa tahun anggaran, dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 18,7 miliar.

Proses penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana tersebut serta peran masing-masing tersangka.

Kejati Jabar menahan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin dan IH dalam kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD yang merugikan negara Rp 18,7 miliar.

Posting Komentar

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget