Articles by "Kejaksaan"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba



Indramayu, Cakralensa.com  – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi sorotan. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mulai dari ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa di 31 kecamatan, kekurangan volume pekerjaan infrastruktur, hingga kesalahan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp56 miliar lebih.

APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026. Sementara itu, FPWI melalui ketuanya, Chong Soneta, melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

FPWI juga menyampaikan tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.

Kedua laporan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026), sebagai bentuk dorongan agar temuan pemeriksaan BPK tidak berhenti sebatas rekomendasi administratif, tetapi ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.

Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan pihaknya akan mengawal proses penanganan temuan tersebut.

“Kami serius mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.

Menurut Tomi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Indramayu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan tanpa persoalan.

Berdasarkan LHP Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

BPK mencatat nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp1.967.483.078. Kondisi ini menyebabkan penyajian realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Temuan yang melibatkan seluruh kecamatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pemerintahan kecamatan.

BPK juga menemukan kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Pada pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, nilai kekurangan volume tercatat sebesar Rp1.821.214.000.

Dari temuan tersebut, terdapat pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp169.913.000. Sementara dokumen pemeriksaan juga mencatat kelebihan pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti sebesar Rp1.580.239.000.

Temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta ketelitian dalam proses pembayaran proyek yang bersumber dari APBD.

Temuan dengan nilai terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu.

BPK mencatat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp56.000.468.200 atau sekitar 99,72 persen dari total pagu anggaran Rp56.158.095.300.

Dalam dokumen pemeriksaan dijelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium bulanan tenaga pendidik dan kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Persoalan utamanya terletak pada klasifikasi rekening belanja yang digunakan. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembayaran honorarium tenaga non-ASN tersebut semestinya diklasifikasikan dalam Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Pegawai.

Akibatnya, penyajian LRA pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan Belanja Barang dan Jasa kurang saji dengan nilai yang sama.

BPK juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses penganggaran yang melibatkan beberapa unsur birokrasi, yakni Pengguna Anggaran pada Disdikbud, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketiganya dinilai kurang cermat dalam pemilihan, penyusunan, dan evaluasi kode rekening belanja pada dokumen perencanaan anggaran.



Tomi Susanto menilai temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam sistem penganggaran dan pengawasan keuangan daerah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia secara khusus menyoroti kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar yang dinilai bukan sekadar persoalan teknis pencatatan.

“Ini cerminan nyata dari inkompetensi sistemik yang melibatkan banyak lapis birokrasi, mulai dari satuan kerja perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Layak atau tidak mereka bekerja bisa dinilai dari persoalan ini. Kami serius sudah mendatangi Kejati Jabar untuk mendorong kasus ini segera diproses hukum,” tegasnya.

Tomi juga mengingatkan agar opini WTP tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan catatan pemeriksaan BPK.

Ia mendesak Bupati Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, termasuk memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti dan kelebihan pembayaran yang tercatat dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.

“Kami akan telusuri, apakah sudah dikembalikan atau belum. Yang jelas, temuan ini menunjukkan adanya titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi,” katanya.

Sementara itu, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., menilai temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, pengembalian keuangan negara tidak otomatis menutup kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur tindak pidana.

Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketika dikonfirmasi mengenai temuan kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin, mengaku belum memahami persoalan yang dimaksud.

“Untuk temuan BOS yang mana, saya belum paham, Mas,” ujar Caridin melalui pesan WhatsApp, Minggu sore (15/11/2026).

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak Pemkab Indramayu mengenai tindak lanjut atas seluruh temuan tersebut. (WH/Red)


Bandung, Cakralensa.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu.

Syaefudin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu dijadwalkan menjalani pemeriksaan bersama dua tersangka lainnya, yakni IM dan AF, pada Jumat (12/06/2026). Namun, hanya IM dan AF yang hadir memenuhi panggilan penyidik.

Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan ketiga tersangka dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan yang tengah berjalan.

"Jadi penyidik Pidsus Kejati Jabar memanggil tiga tersangka atas nama S, tersangka atas nama IM, dan tersangka atas nama AF," kata Cahya di Kantor Kejati Jabar, Jumat (12/06/2026).

Menurutnya, IM dan AF hadir dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Sementara itu, Syaefudin berhalangan hadir dengan alasan sakit.

"Tersangka atas nama S tidak hadir di dalam pemeriksaan hari ini dikarenakan sakit dan telah mengirim surat sakit kepada tim penyidik," ujarnya.


Atas ketidakhadiran tersebut, penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Syaefudin.

"Pemberitahuan bahwa tidak hadir dengan alasan sakit, maka nanti akan dijadwalkan ulang," tambahnya.

Sebelumnya, Kejati Jabar menetapkan Syaefudin, IM, dan AF sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 hingga 2025.

Saat dugaan tindak pidana itu terjadi, Syaefudin masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Sementara IM menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Indramayu pada 2021–2022 dan AF sebagai Sekretaris DPRD Indramayu periode 2022–2025.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejati Jabar untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut. (Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Masyarakat Kabupaten Indramayu kembali dihebohkan dengan beredarnya dokumen yang diduga merupakan Surat Panggilan Tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kepada seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dalam dokumen tersebut disebut dengan inisial S.

Kabar ini mencuat di tengah perhatian publik terhadap langkah Kejati Jawa Barat yang sebelumnya mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu (10/6/2026) yang lalu. Dalam kegiatan tersebut, tim Kejati diketahui membawa sejumlah dokumen dari kantor legislatif tersebut, sehingga memunculkan berbagai spekulasi terkait perkembangan penyelidikan dugaan kasus Tunjangan Perumahan (Tuper) dan tunjangan transportasi DPRD Indramayu.

Berdasarkan salinan dokumen yang beredar luas di masyarakat, surat panggilan tersebut bernomor SP-21/M.2.5/Fd.2/06/2026. Dalam surat itu disebutkan bahwa saudara S diminta hadir pada Jumat, 12 Juni 2026, di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan L.L.R.E Martadinata Nomor 54 Bandung, untuk diperiksa sebagai tersangka.

Pemeriksaan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 hingga 2025.

Tak hanya itu, dalam dokumen yang beredar juga tercantum bahwa surat panggilan tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-364/M.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 8 Juni 2026.

Meski dokumen tersebut telah menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indramayu, hingga berita ini diturunkan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi mengenai keaslian surat maupun status hukum sosok S yang disebut dalam dokumen tersebut.

Situasi ini semakin memicu rasa penasaran publik terkait sejauh mana proses penanganan dugaan kasus tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 yang saat ini tengah menjadi sorotan.

Masyarakat pun kini menunggu klarifikasi resmi dari Kejati Jawa Barat guna memastikan kebenaran informasi yang beredar dan memberikan kepastian terkait perkembangan perkara tersebut. (WH/Tim)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget