Articles by "Dugaan Korupsi"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Dalam aksinya, massa meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, segera membenahi birokrasi pemerintahan yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti dugaan praktik transaksional dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBD serta dugaan jual beli jabatan.

Kritik tersebut disuarakan melalui orasi dan sejumlah spanduk. Beberapa di antaranya bertuliskan “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu hingga Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama” serta Ganteng-ganteng Korupsi" 

Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., mendesak pimpinan daerah bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Nasrudi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Massa meminta agar Bupati Lucky Hakim bersedia menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Menurutnya, para peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena ingin memastikan aspirasi masyarakat didengar langsung oleh kepala daerah.

Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, menemui massa. Namun, peserta aksi menolak jika aspirasi hanya disampaikan melalui perwakilan dan tetap meminta bertemu langsung dengan Bupati.

Karena tuntutan pertemuan belum terpenuhi, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.

Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, peserta juga menggelar doa bersama agar dugaan kasus ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses hukum.


Usai berunjuk rasa di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyampaikan laporan pengaduan.

Setibanya di lokasi, mereka diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.

Perwakilan kejaksaan menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.

Massa kemudian menyerahkan seluruh berkas laporan pengaduan kepada pihak kejaksaan.

Aksi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu terkait tuntutan APIB.

Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik tersebut diduga berkaitan dengan permintaan uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban praktik tersebut dan telah melaporkannya kepada lembaga antirasuah. Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.

Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa laporan tersebut memuat sejumlah bukti, termasuk foto pertemuan dan dugaan transaksi terkait ijon proyek.

Sumber tersebut juga menyampaikan rencana untuk mendatangi KPK guna mendorong percepatan penanganan laporan serta meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan.

Salah satu pengaduan dugaan ijon proyek tersebut disampaikan ke KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam dokumen pengaduan, pelapor berinisial HK menyebut nama pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.

Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.

Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, uang itu kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.

Pengaduan HK juga menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.

Dalam kronologi yang disampaikan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui perantara. Selanjutnya, pada 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.

Dokumen pengaduan juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025 dengan harapan pengusaha tersebut memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Selain itu, dalam uraian laporan disebutkan bahwa RS kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS disebut menjanjikan tambahan Rp500 juta.

Kronologi tersebut juga memuat dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui orang kepercayaan pejabat berinisial HL.

Draf pekerjaan itu disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.022.566.000.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut ke KPK.

Ia menilai dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan oleh aparat penegak hukum.

Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai adanya tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa. Namun, ia menyatakan telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut untuk tidak terlibat.


Masdi menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah untuk mendorong tindak lanjut laporan tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut. Sebelumnya, saat dihubungi Intijayakoran.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan respons. (WH/Red)


Indramayu, Cakralensa.com — Tanggal 31 Agustus 2026 diprediksi akan menjadi langkah awal terbongkarnya dugaan kasus korupsi besar yang disebut sebagai "Tuper Jilid II" di Kabupaten Indramayu. LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Rakyat (GAPURA) bersiap menggelar Aksi Unjuk Rasa Damai di Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin, 31 Agustus 2026, sebagai bentuk desakan agar kasus dugaan korupsi APBD Indramayu segera ditangani secara serius.
 
Aksi ini disampaikan secara resmi melalui surat pemberitahuan bernomor ISTIMEWA/GAPURARI/BAKOR-IM/8/2026, dengan lampiran 2 halaman, perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa Damai.
 
Dalam surat tersebut, aksi dilakukan dengan maksud dan tujuan agar pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mengusut tuntas dugaan penyusunan dan rekayasa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang diduga merugikan keuangan negara, berdasarkan temuan dalam Buku BPK RI. Selain itu, pihak LSM juga menuntut agar segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga kuat terlibat, yakni Ketua DPRD Indramayu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Indramayu, serta Kepala Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indramayu, Jawa Barat.
 
Ketua LSM Gapura, Rudi Leonardi, menyampaikan bahwa aksi damai ini dilakukan karena pihaknya menilai belum ada langkah nyata dan memuaskan dari aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggaran APBD Kabupaten Indramayu tersebut.
 
"Kami tidak akan diam saja melihat uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan. Aksi ini adalah wujud kepedulian dan tanggung jawab kami sebagai warga negara untuk menuntut keadilan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," tegas Rudi Leonardi, Selasa 26 Agustus 2026.
 
Rudi juga menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut didasarkan pada data dan temuan yang tertuang dalam Buku BPK RI, yang menunjukkan adanya kejanggalan serius dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Hal ini mengindikasikan adanya rekayasa dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
 
"Kami meminta Kejaksaan Agung tidak menutup mata. Panggil, periksa, dan proses hukum pihak-pihak yang terlibat. Baik Ketua DPRD, Kadisdikbud, maupun Kepala BPR Indramayu. Jangan sampai ada yang kebal hukum hanya karena jabatannya," tambahnya.
 

Rudi menjamin bahwa aksi unjuk rasa yang akan digelar nanti berjalan damai, tertib, dan tidak anarkis. Pihaknya tetap berpegang pada koridor hukum dan peraturan yang berlaku dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
 
"Kami datang untuk menuntut keadilan, bukan membuat kerusuhan. Aksi damai ini akan kami lakukan secara tertib dan sopan, namun dengan tekad yang kuat agar kasus ini segera ditangani secara serius dan transparan," ungkapnya.
 
Saat ditanya perihal apa yang akan diaksikan di depan kantor Kejagung nanti, Rudi mengungkapkan salah satunya terkait penyertaan modal sebesar Rp12.000.092.000,00 yang dinilai Pemkab Indramayu belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait penyertaan modal di PT BIMJ. Persetujuan Legislatif atas penyertaan modal tersebut hanya tertuang pada Perda APBD tahun berjalan.
 
"Berdasarkan informasi dari bagian Perekonomian Pemkab Indramayu, Perda sudah dibuat. Namun kami pertanyakan, Dana modal dulu yang cair, atau Perda dulu yang dibuat? Yang mana mendahului?" ujar Rudi.
 
"Saya menyampaikan ini sesuai temuan yang ada di Buku BPK RI. Kalau mau berdalih, silakan berhadapan dengan pihak penegak hukum," tegasnya.
 
LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Rakyat juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat untuk ikut mendukung dan mengawasi proses penanganan kasus ini agar benar-benar transparan dan akuntabel.
 
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejaksaan Agung maupun pihak-pihak yang disebut dalam surat tersebut. Ketua LSM Gapura berharap sebelum tanggal aksi dilaksanakan, sudah ada respon positif dari pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. (WH/Red)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget