Articles by "Pemerintah Daerah"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu menegaskan belum ingin berspekulasi mengenai kemungkinan pergantian kursi Wakil Bupati Indramayu yang saat ini dijabat H. Syaefudin. PKS memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kabupaten Indramayu, H. Ruswa, M.Pd.I., dalam wawancara khusus dengan Cakralensa.com, Selasa (27/10/2026).

Ruswa menilai, membicarakan calon pengganti wakil bupati saat proses hukum terhadap Syaefudin belum tuntas merupakan langkah yang belum tepat. Menurutnya, semua pihak perlu memberikan ruang bagi proses peradilan untuk berjalan hingga menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita juga tidak tahu karena beliau bahkan belum disidangkan, bisa jadi di persidangan vonisnya bebas,” ujar Ruswa.

Ia menambahkan, PKS turut mendoakan agar Syaefudin dan keluarganya diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi yang tengah berlangsung.

Di tengah munculnya berbagai desas-desus mengenai dinamika politik di Indramayu, termasuk kabar adanya pihak-pihak yang disebut telah melakukan pendekatan hingga ke tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS maupun kepada Bupati Indramayu, Ruswa menegaskan bahwa partainya memiliki mekanisme organisasi yang harus dipatuhi.

Menurutnya, keputusan strategis terkait pengusungan maupun penentuan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak. Setiap keputusan harus melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku di internal partai.

“PKS adalah partai yang memiliki organisasi tersistem. Ada mekanisme dan alur yang jelas dalam menentukan keputusan strategis, termasuk terkait pengusungan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Prosesnya harus berjenjang, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat,” jelasnya.

Ruswa juga menyinggung sikap Presiden PKS, H. Al Muzammil Yusuf, yang menurutnya menghormati mekanisme struktural dan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan partai.

“Presiden PKS saat ini, Bapak H. Al Muzammil Yusuf, sangat menghormati mekanisme struktural dan musyawarah. Beliau tidak menyukai pemotongan kompas kebijakan yang sudah disepakati di bawah secara sepihak,” tegas Ruswa.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dinamika politik terkait posisi Wakil Bupati Indramayu tidak semestinya mendahului proses dan mekanisme yang berlaku.


Terkait kemungkinan langkah PKS apabila proses hukum terhadap Syaefudin nantinya berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Ruswa menjelaskan bahwa persoalan tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebutkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pengisian jabatan wakil bupati, yakni status hukum yang telah berkekuatan hukum tetap serta ketentuan mengenai sisa masa jabatan.

Menurut Ruswa, salah satu syarat yang menjadi perhatian adalah sisa masa jabatan yang ditinggalkan masih sekurang-kurangnya 18 bulan.

Karena itu, selama belum ada kepastian hukum yang memenuhi ketentuan tersebut, PKS menilai pembicaraan mengenai penggantian posisi wakil bupati masih terlalu dini.

Ruswa juga menegaskan bahwa status Syaefudin saat ini, sebagaimana disampaikannya, masih berupa pemberhentian sementara dan belum dapat disamakan dengan status terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah menghakimi seseorang berdasarkan opini, asumsi, atau persepsi semata. Mari kita serahkan persoalan ini kepada lembaga peradilan yang berwenang,” pesannya.

Di tengah situasi yang berkembang, Ruswa memastikan dirinya tetap optimistis roda pemerintahan Kabupaten Indramayu dapat berjalan sebagaimana mestinya, meskipun untuk sementara Bupati harus menjalankan tugas tanpa didampingi wakil bupati.

Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi juga pada soliditas perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Saya yakin Pak Bupati bisa menjalankan amanah dengan baik. Meskipun mungkin tidak didampingi sementara oleh Pak Wabub, sistem pemerintahan daerah tetap berjalan,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda), untuk bekerja maksimal membantu bupati dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.

Ruswa menekankan pentingnya pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Perangkat daerah di bawah kepemimpinan Pak Sekda harus bekerja maksimal membantu bupati merealisasikan visi-misi dalam RPJMD dan RKPD agar roda pemerintahan berjalan optimal,” pungkasnya.

Sikap PKS Indramayu tersebut menempatkan penghormatan terhadap proses hukum dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi sebagai dua hal utama. Di tengah berkembangnya spekulasi mengenai kursi Wakil Bupati Indramayu, partai itu menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan jabatan tersebut semestinya menunggu kepastian hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku. (WH)


Indramayu, CakraLensa.com  — Sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di sektor retribusi pasar, Pasar Daerah Jatibarang mendadak diguncang isu dugaan pungutan liar (pungli). Tudingan yang beredar menyebutkan adanya pungutan tak resmi yang nilainya mencapai Rp80.000 per kios.

​Namun, isu tersebut hingga kini dinilai tidak berdasar karena tidak jelas siapa pihak yang menjadi korban. Seluruh penarikan retribusi di lapangan dilakukan menggunakan karcis resmi pasar sesuai aturan yang berlaku.

​Guna memastikan kebenaran informasi tersebut, pihak Inspektorat bahkan telah turun tangan dan melakukan pengawasan serta klarifikasi langsung kepada Kepala Pasar (Kapas) Jatibarang. 

Kepala Pasar Daerah Jatibarang Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, H. Samsuri menegaskan bahwa pungutan yang menjadi kewenangan pengelola pasar memiliki ketentuan denan besaran yang jelas. Karena itu, setiap informasi mengenai adanya iuran lain di lingkungan pasar perlu dibedakan antara retribusi resmi dengan pungutan yang dilakukan oleh pihak lain di luar kewenangan pengelola.

Klarifikasi tersebut disampaikan Samsuri menyusul munculnya tudingan yang menyebut adanya pedagang yang mengaku harus mengeluarkan biaya hingga Rp70 ribu sampai Rp80 ribu per hari, termasuk adanya iuran pos sebesar Rp20 ribu.

Samsuri mempertanyakan balik dasar penyebutan iuran tersebut apabila tidak disertai identitas yang jelas mengenai siapa pedagang yang menjadi korban, siapa pihak yang melakukan penarikan, serta bukti pembayaran atau dokumen yang dapat menunjukkan adanya pungutan tersebut.

“Kalau ada tuduhan mengenai iuran tertentu, harus jelas siapa korbannya, siapa yang menarik, berapa nominalnya, dan untuk apa. Jangan sampai semua pungutan kemudian dianggap sebagai pungutan pengelola pasar,”ujar Samsuri. 

Dilanjutkan  Samsuri, bahwa retribusi pasar yang menjadi kewenangan pengelola memiliki besaran sesuai jenis tempat berjualan. Untuk kios, retribusi ditetapkan sebesar Rp4.500 per hari per unit. Sementara untuk los sebesar Rp3.600 per hari per unit, sedangkan pelataran dikenakan Rp2.000 per hari per unit. Selain itu terdapat biaya keamanan sebesar Rp1.000 per hari.

"Silakan kalikan nilai rupiah retribusi yang dikelola pihak kami yang resmi ada karcisnya. Kalau disebutkan ada pedagang yang membayar hingga 70, 80 ribu per hari, siapa yang memungut dan untuk apa. Ada tidak jumlah yang resmi itu mencapai 70 atau 80 ribu," pungkasnya. 

Pihak pengelola menegaskan bahwa nominal tersebut merupakan komponen yang perlu dibedakan dari pungutan lain yang dilakukan oleh pihak di luar pengelolaan pasar.

Terkait karcis, pengelola juga menegaskan bahwa retribusi pasar memiliki mekanisme pembayaran dan bukti pembayaran yang menjadi bagian dari administrasi pengelolaan retribusi.

Karena itu, apabila terdapat pedagang yang mengaku membayar sejumlah uang tetapi tidak memperoleh karcis atau bukti pembayaran, pihak pengelola meminta agar informasi tersebut disampaikan secara jelas sehingga dapat ditelusuri siapa petugas atau pihak yang melakukan penarikan.

Samsuri juga memberikan penjelasan mengenai iuran kebersihan atau sampah yang disebut dalam tuduhan yang artinya bahwa 
pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh IPP berada di luar tanggung jawab pengelola pasar. Dengan demikian, pembayaran atau iuran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai retribusi atau pungutan yang dilakukan oleh pengelola Pasar Daerah Jatibarang. Piihak pengelola juga menegaskan bahwa IPP tidak memiliki kaitan dengan kedinasan atau pengelolaan resmi Pasar Daerah Jatibarang.

Dengan adanya perbedaan kewenangan tersebut, pengelola meminta agar tuduhan mengenai pungutan di pasar tidak mencampuradukkan retribusi resmi pasar dengan iuran yang dikelola pihak lain.

Terkait persoalan pungutan yang sebelumnya menjadi sorotan, pihak pengelola menyebut persoalan tersebut juga telah ditanyakan kepada Inspektorat.

“Sudah ditanyakan kepada Inspektorat,” demikian keterangan pengelola.

Klarifikasi kepada Inspektorat dinilai penting agar persoalan mengenai dasar dan mekanisme pungutan dapat dilihat berdasarkan aturan serta kewenangan masing-masing pihak, bukan hanya berdasarkan pengakuan sepihak.

Samsuri juga menegaskan bahwa apabila ditemukan persoalan atau kendala di lingkungan pasar, hal tersebut menjadi bagian dari tugas pengelola untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai kewenangan.

Pihak pengelola menegaskan bahwa tugas utama pengelola pasar adalah memastikan aktivitas perdagangan berjalan dengan aman dan nyaman.

Apabila terdapat kendala yang terjadi di lingkungan pasar, pengelola berkewajiban menyampaikan dan melaporkannya sesuai mekanisme yang berlaku agar dapat dilakukan penanganan.

Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lapangan, termasuk masalah keamanan, kebersihan, maupun pelayanan kepada pedagang, harus ditempatkan sesuai pihak yang memiliki kewenangan.

Ia menyatakan terbuka terhadap kritik maupun laporan pedagang sepanjang disampaikan dengan informasi yang jelas dan dapat diverifikasi.

Pihak pengelola tidak mempersoalkan apabila ada pedagang yang merasa keberatan terhadap pembayaran tertentu. Namun, tuduhan mengenai adanya pungutan harus dapat dibuktikan dan dijelaskan secara terang.


Terutama terkait klaim adanya iuran pos sebesar Rp20 ribu dan total pengeluaran Rp70 ribu hingga Rp80 ribu setiap hari, perlu diperjelas apakah seluruh nominal tersebut merupakan retribusi pasar, iuran dari pihak lain, atau pengeluaran pribadi pedagang.

Hal tersebut penting agar tidak terjadi kesimpulan bahwa seluruh pengeluaran pedagang merupakan pungutan yang dilakukan atau dikelola oleh pengelola Pasar Daerah Jatibarang.

Samsuri berharap persoalan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pedagang yang mengaku membayar, pihak yang melakukan penarikan, pengelola pasar, serta instansi terkait.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai jenis pungutan, nominal, dasar pengenaan, pihak yang menerima pembayaran, serta bentuk pertanggungjawabannya.

Pihak pengelola menegaskan kembali bahwa retribusi pasar untuk kios sebesar Rp4.500, los Rp3.600, dan pelataran Rp2.000 per hari per unit, sedangkan keamanan sebesar Rp1.000 per hari. Sementara pungutan kebersihan yang dikelola IPP berada di luar tanggung jawab pengelola pasar dan tidak berkaitan dengan kedinasan.

Pengelola pun menyatakan siap memberikan penjelasan apabila diperlukan guna memastikan persoalan pungutan di Pasar Daerah Jatibarang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget