Articles by "Keterbukaan Informasi Publik"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Polemik larangan sejumlah wartawan meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, terus menuai reaksi keras dari kalangan insan pers.

Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, tindakan menghalangi kerja jurnalistik memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jangan anggap remeh persoalan ini. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan berdasarkan kemurahan hati pejabat atau izin sepihak dari pihak tertentu. Tidak ada satu pun pejabat yang berhak bertindak sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik," tegas Chong.

Ia mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

"Banyak kejadian serupa terjadi di berbagai daerah. Jangan sampai Indramayu menambah daftar panjang persoalan pembatasan kemerdekaan pers. Siapa pun pelakunya, jika terbukti memenuhi unsur pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan berlindung di balik alasan perintah atasan, karena perintah tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum," tandasnya.

Chong juga menegaskan bahwa FPWI mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada insan pers.

"FPWI meminta Pemkab Indramayu tidak hanya diam atau menganggap persoalan ini selesai begitu saja. Kami menuntut penjelasan terbuka, siapa yang mengeluarkan instruksi pelarangan dan apa dasar hukumnya. Jika memang terjadi kekeliruan, sampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kami juga serius mempertimbangkan pengaduan melalui jalur hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut marwah pers dan hak masyarakat memperoleh informasi," ujarnya.

Ia menambahkan, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam publikasi pemerintah daerah, tetapi bukan berarti menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Pers bukan corong pemerintah dan bukan bawahan Diskominfo. Wartawan memiliki independensi untuk mencari fakta, melakukan konfirmasi, dan memberitakan informasi secara objektif. Jangan sampai pemerintah hanya menginginkan pemberitaan satu pintu," tambahnya.


Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum utama yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran," ungkap Asmawi.

Menurutnya, pemerintah daerah boleh mengatur keamanan dan tata tertib kegiatan, tetapi jangan sampai aturan tersebut dijadikan alasan untuk membatasi kemerdekaan pers tanpa dasar yang jelas.

"Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas profesional justru diperlakukan seolah-olah mengganggu kegiatan pemerintahan. Pemerintah harus memahami bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial dan hak mencari serta memperoleh informasi sebagaimana dijamin undang-undang," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dugaan instruksi pelarangan wartawan meliput kegiatan pelantikan tersebut.

Persoalan ini semestinya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Sebab, keterbukaan informasi bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat kekuasaan. Ketika wartawan dihalangi mencari informasi, sesungguhnya hak publik untuk mengetahui juga sedang dipertaruhkan. (Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, sejumlah wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, justru tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan.

Peristiwa tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sebab, kegiatan pelantikan pejabat pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik semestinya dapat diakses oleh insan pers sepanjang memenuhi ketentuan keamanan dan tata tertib penyelenggara.

Salah satu wartawan yang mengalami pembatasan akses tersebut adalah Wira Hadiyono, Sekretaris DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu.

Saat hendak menjalankan tugas jurnalistik, Wira mengaku dihadang oleh seorang petugas keamanan Pendopo Kabupaten Indramayu bernama Aan. Petugas tersebut menyampaikan bahwa wartawan maupun media tidak diperbolehkan masuk untuk meliput kegiatan pelantikan.

Menurut penjelasan Aan, larangan tersebut merupakan petunjuk dari atasan. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan peliputan hanya diperbolehkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, apabila wartawan membutuhkan informasi atau pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, mereka diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.

Kebijakan tersebut pun memunculkan pertanyaan kritis: apakah peliputan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Indramayu kini hanya menjadi kewenangan satu instansi, sementara wartawan dari berbagai media lainnya cukup menerima informasi yang telah disiapkan pemerintah?


Wira Hadiyono menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas peliputan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pelaksana fungsi kontrol sosial.

Ia menilai, alasan adanya petunjuk dari atasan tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menutup akses peliputan tanpa penjelasan mengenai dasar kebijakan tersebut.

"Ini menjadi preseden yang kurang baik bagi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indramayu. Kami datang bukan untuk mengganggu jalannya acara, apalagi membuat kegaduhan. Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, menyampaikan informasi kepada masyarakat," ungkap Wira.

Ia juga mempertanyakan kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak wartawan dalam memperoleh informasi secara langsung.

"Kalau alasannya hanya karena petunjuk atasan, lantas apakah semua wartawan harus tunduk pada kebijakan yang membatasi akses informasi seperti ini? Sejak kapan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik hanya boleh diliput oleh Diskominfo?" tegasnya.

Menurut Wira, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam mengelola komunikasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya pihak yang berhak melakukan peliputan kegiatan pemerintahan.

"Diskominfo memang memiliki kewenangan menyampaikan informasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, Diskominfo bukan satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wartawan dan perusahaan pers juga mempunyai tugas, fungsi, serta independensi dalam menjalankan kerja jurnalistik," lanjutnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membangun pola komunikasi yang seolah-olah mengharuskan seluruh pemberitaan bersumber dari satu pintu.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan yang bersumber dari satu pintu. Pers bukan corong pemerintah, bukan pula sekadar penerima siaran pers. Pers memiliki kewajiban melakukan verifikasi, konfirmasi, dan menyampaikan fakta secara independen," tandasnya.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut boleh atau tidaknya wartawan memasuki area Pendopo Kabupaten Indramayu. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai kemerdekaan pers dan komitmen pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Dalam Pasal 4 ayat (3), disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang, penyelenggara kegiatan memiliki kewenangan mengatur keamanan, kapasitas ruangan, dan tata tertib pelaksanaan acara. Namun, pembatasan akses terhadap wartawan semestinya didasarkan pada pertimbangan yang jelas, objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Apabila memang terdapat kebijakan yang membatasi peliputan, publik berhak mengetahui siapa yang menetapkan kebijakan tersebut, apa dasar pertimbangannya, serta mengapa wartawan dari berbagai media tidak diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan.

Peristiwa ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Diskominfo dan pihak penyelenggara kegiatan pelantikan.

Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Apakah benar terdapat instruksi pimpinan yang melarang wartawan selain Diskominfo melakukan peliputan? Siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut? Apakah pembatasan itu berlaku bagi seluruh media, ataukah semata-mata berkaitan dengan alasan teknis dan keamanan selama kegiatan berlangsung?

Klarifikasi dari pihak terkait penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers secara tidak semestinya.

Sebab, hubungan pemerintah dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan, profesionalitas, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing.


Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, pers membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara independen dan profesional.

Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi slogan dalam pidato, sementara praktik di lapangan justru memperlihatkan pembatasan terhadap wartawan yang hendak mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu atas peristiwa tersebut.

Sebab, ketika wartawan hanya diperbolehkan menunggu rilis resmi pemerintah, pertanyaan yang lebih besar bukan sekadar siapa yang boleh meliput, melainkan sejauh mana pemerintah benar-benar memberikan ruang bagi kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik.

Pendopo adalah bagian dari ruang pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat publikasi kekuasaan. (Rochmanto/Red)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget