Articles by "Pemkab Indramayu"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Dalam aksinya, massa meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, segera membenahi birokrasi pemerintahan yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti dugaan praktik transaksional dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBD serta dugaan jual beli jabatan.

Kritik tersebut disuarakan melalui orasi dan sejumlah spanduk. Beberapa di antaranya bertuliskan “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu hingga Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama” serta Ganteng-ganteng Korupsi" 

Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., mendesak pimpinan daerah bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Nasrudi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Massa meminta agar Bupati Lucky Hakim bersedia menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Menurutnya, para peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena ingin memastikan aspirasi masyarakat didengar langsung oleh kepala daerah.

Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, menemui massa. Namun, peserta aksi menolak jika aspirasi hanya disampaikan melalui perwakilan dan tetap meminta bertemu langsung dengan Bupati.

Karena tuntutan pertemuan belum terpenuhi, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.

Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, peserta juga menggelar doa bersama agar dugaan kasus ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses hukum.


Usai berunjuk rasa di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyampaikan laporan pengaduan.

Setibanya di lokasi, mereka diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.

Perwakilan kejaksaan menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.

Massa kemudian menyerahkan seluruh berkas laporan pengaduan kepada pihak kejaksaan.

Aksi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu terkait tuntutan APIB.

Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik tersebut diduga berkaitan dengan permintaan uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban praktik tersebut dan telah melaporkannya kepada lembaga antirasuah. Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.

Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa laporan tersebut memuat sejumlah bukti, termasuk foto pertemuan dan dugaan transaksi terkait ijon proyek.

Sumber tersebut juga menyampaikan rencana untuk mendatangi KPK guna mendorong percepatan penanganan laporan serta meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan.

Salah satu pengaduan dugaan ijon proyek tersebut disampaikan ke KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam dokumen pengaduan, pelapor berinisial HK menyebut nama pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.

Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.

Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, uang itu kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.

Pengaduan HK juga menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.

Dalam kronologi yang disampaikan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui perantara. Selanjutnya, pada 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.

Dokumen pengaduan juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025 dengan harapan pengusaha tersebut memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Selain itu, dalam uraian laporan disebutkan bahwa RS kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS disebut menjanjikan tambahan Rp500 juta.

Kronologi tersebut juga memuat dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui orang kepercayaan pejabat berinisial HL.

Draf pekerjaan itu disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.022.566.000.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut ke KPK.

Ia menilai dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan oleh aparat penegak hukum.

Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai adanya tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa. Namun, ia menyatakan telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut untuk tidak terlibat.


Masdi menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah untuk mendorong tindak lanjut laporan tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut. Sebelumnya, saat dihubungi Intijayakoran.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan respons. (WH/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Polemik larangan sejumlah wartawan meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, terus menuai reaksi keras dari kalangan insan pers.

Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, tindakan menghalangi kerja jurnalistik memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jangan anggap remeh persoalan ini. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan berdasarkan kemurahan hati pejabat atau izin sepihak dari pihak tertentu. Tidak ada satu pun pejabat yang berhak bertindak sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik," tegas Chong.

Ia mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

"Banyak kejadian serupa terjadi di berbagai daerah. Jangan sampai Indramayu menambah daftar panjang persoalan pembatasan kemerdekaan pers. Siapa pun pelakunya, jika terbukti memenuhi unsur pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan berlindung di balik alasan perintah atasan, karena perintah tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum," tandasnya.

Chong juga menegaskan bahwa FPWI mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada insan pers.

"FPWI meminta Pemkab Indramayu tidak hanya diam atau menganggap persoalan ini selesai begitu saja. Kami menuntut penjelasan terbuka, siapa yang mengeluarkan instruksi pelarangan dan apa dasar hukumnya. Jika memang terjadi kekeliruan, sampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kami juga serius mempertimbangkan pengaduan melalui jalur hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut marwah pers dan hak masyarakat memperoleh informasi," ujarnya.

Ia menambahkan, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam publikasi pemerintah daerah, tetapi bukan berarti menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Pers bukan corong pemerintah dan bukan bawahan Diskominfo. Wartawan memiliki independensi untuk mencari fakta, melakukan konfirmasi, dan memberitakan informasi secara objektif. Jangan sampai pemerintah hanya menginginkan pemberitaan satu pintu," tambahnya.


Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum utama yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran," ungkap Asmawi.

Menurutnya, pemerintah daerah boleh mengatur keamanan dan tata tertib kegiatan, tetapi jangan sampai aturan tersebut dijadikan alasan untuk membatasi kemerdekaan pers tanpa dasar yang jelas.

"Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas profesional justru diperlakukan seolah-olah mengganggu kegiatan pemerintahan. Pemerintah harus memahami bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial dan hak mencari serta memperoleh informasi sebagaimana dijamin undang-undang," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dugaan instruksi pelarangan wartawan meliput kegiatan pelantikan tersebut.

Persoalan ini semestinya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Sebab, keterbukaan informasi bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat kekuasaan. Ketika wartawan dihalangi mencari informasi, sesungguhnya hak publik untuk mengetahui juga sedang dipertaruhkan. (Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, sejumlah wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, justru tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan.

Peristiwa tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sebab, kegiatan pelantikan pejabat pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik semestinya dapat diakses oleh insan pers sepanjang memenuhi ketentuan keamanan dan tata tertib penyelenggara.

Salah satu wartawan yang mengalami pembatasan akses tersebut adalah Wira Hadiyono, Sekretaris DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu.

Saat hendak menjalankan tugas jurnalistik, Wira mengaku dihadang oleh seorang petugas keamanan Pendopo Kabupaten Indramayu bernama Aan. Petugas tersebut menyampaikan bahwa wartawan maupun media tidak diperbolehkan masuk untuk meliput kegiatan pelantikan.

Menurut penjelasan Aan, larangan tersebut merupakan petunjuk dari atasan. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan peliputan hanya diperbolehkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, apabila wartawan membutuhkan informasi atau pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, mereka diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.

Kebijakan tersebut pun memunculkan pertanyaan kritis: apakah peliputan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Indramayu kini hanya menjadi kewenangan satu instansi, sementara wartawan dari berbagai media lainnya cukup menerima informasi yang telah disiapkan pemerintah?


Wira Hadiyono menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas peliputan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pelaksana fungsi kontrol sosial.

Ia menilai, alasan adanya petunjuk dari atasan tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menutup akses peliputan tanpa penjelasan mengenai dasar kebijakan tersebut.

"Ini menjadi preseden yang kurang baik bagi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indramayu. Kami datang bukan untuk mengganggu jalannya acara, apalagi membuat kegaduhan. Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, menyampaikan informasi kepada masyarakat," ungkap Wira.

Ia juga mempertanyakan kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak wartawan dalam memperoleh informasi secara langsung.

"Kalau alasannya hanya karena petunjuk atasan, lantas apakah semua wartawan harus tunduk pada kebijakan yang membatasi akses informasi seperti ini? Sejak kapan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik hanya boleh diliput oleh Diskominfo?" tegasnya.

Menurut Wira, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam mengelola komunikasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya pihak yang berhak melakukan peliputan kegiatan pemerintahan.

"Diskominfo memang memiliki kewenangan menyampaikan informasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, Diskominfo bukan satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wartawan dan perusahaan pers juga mempunyai tugas, fungsi, serta independensi dalam menjalankan kerja jurnalistik," lanjutnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membangun pola komunikasi yang seolah-olah mengharuskan seluruh pemberitaan bersumber dari satu pintu.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan yang bersumber dari satu pintu. Pers bukan corong pemerintah, bukan pula sekadar penerima siaran pers. Pers memiliki kewajiban melakukan verifikasi, konfirmasi, dan menyampaikan fakta secara independen," tandasnya.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut boleh atau tidaknya wartawan memasuki area Pendopo Kabupaten Indramayu. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai kemerdekaan pers dan komitmen pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Dalam Pasal 4 ayat (3), disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang, penyelenggara kegiatan memiliki kewenangan mengatur keamanan, kapasitas ruangan, dan tata tertib pelaksanaan acara. Namun, pembatasan akses terhadap wartawan semestinya didasarkan pada pertimbangan yang jelas, objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Apabila memang terdapat kebijakan yang membatasi peliputan, publik berhak mengetahui siapa yang menetapkan kebijakan tersebut, apa dasar pertimbangannya, serta mengapa wartawan dari berbagai media tidak diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan.

Peristiwa ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Diskominfo dan pihak penyelenggara kegiatan pelantikan.

Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Apakah benar terdapat instruksi pimpinan yang melarang wartawan selain Diskominfo melakukan peliputan? Siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut? Apakah pembatasan itu berlaku bagi seluruh media, ataukah semata-mata berkaitan dengan alasan teknis dan keamanan selama kegiatan berlangsung?

Klarifikasi dari pihak terkait penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers secara tidak semestinya.

Sebab, hubungan pemerintah dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan, profesionalitas, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing.


Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, pers membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara independen dan profesional.

Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi slogan dalam pidato, sementara praktik di lapangan justru memperlihatkan pembatasan terhadap wartawan yang hendak mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu atas peristiwa tersebut.

Sebab, ketika wartawan hanya diperbolehkan menunggu rilis resmi pemerintah, pertanyaan yang lebih besar bukan sekadar siapa yang boleh meliput, melainkan sejauh mana pemerintah benar-benar memberikan ruang bagi kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik.

Pendopo adalah bagian dari ruang pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat publikasi kekuasaan. (Rochmanto/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Kepengurusan Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Indramayu masa khidmat 2025–2030 resmi dilantik dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Rabu (4/11/2026), dengan dihadiri sejumlah tokoh penting dan tamu undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Indramayu Lucky Hakim, Kodim 0616/Indramayu, Ketua Fatayat NU Jawa Barat, anggota DPRD Kabupaten Indramayu, serta sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi lainnya.

Ketua PC Fatayat NU Indramayu, Ayu Widiyana, menyampaikan bahwa pelantikan jajaran pengurus periode 2025–2030 dilakukan langsung oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Jawa Barat.

Ayu mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya pelantikan tersebut. Menurutnya, momentum ini menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk menjalankan amanah organisasi sekaligus memperkuat peran Fatayat NU di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, kegiatan pelantikan Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Indramayu masa khidmat 2025–2030 dapat dilaksanakan di Pendopo Indramayu. Pengurus dilantik langsung oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU dan turut dihadiri Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Jawa Barat,” ujar Ayu Widiyana usai acara.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus PC Fatayat NU Indramayu yang baru dilantik, baik atas nama pribadi maupun sebagai kepala daerah.


Pelantikan ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial organisasi, tetapi juga menjadi titik awal penguatan kontribusi perempuan muda Nahdlatul Ulama dalam pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Memasuki masa khidmat yang baru, Ayu Widiyana berharap Fatayat NU Indramayu dapat semakin solid, aktif, dan mampu membangun kolaborasi yang lebih luas, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu.


Ia menegaskan, sinergi antara organisasi dan pemerintah daerah sangat penting agar berbagai program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi kaum perempuan di Kabupaten Indramayu.

“Ke depan, saya berharap Fatayat bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Fatayat NU juga bisa memberikan manfaat, khususnya bagi perempuan yang ada di Indramayu,” pungkasnya.


Dengan dilantiknya kepengurusan periode 2025–2030, Fatayat NU Indramayu diharapkan semakin memperkuat kiprahnya sebagai organisasi perempuan muda yang berdaya, berkontribusi, serta hadir memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet terbaik Kabupaten Indramayu di kancah olahraga internasional. Dua atlet cabor panahan berhasil mengharumkan nama Indramayu setelah meraih prestasi dalam ajang olahraga bergengsi di tingkat internasional, yakni di Nagoya, Jepang, dan Asian Para Games di Thailand.

Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan pencapaian tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu, Dr. Ahmad Syadali, M.Ed., menyerahkan penghargaan sekaligus uang pembinaan kepada kedua atlet tersebut.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu pada Rabu (04/11/2026).

Bupati Lucky Hakim menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kedua atlet yang telah berjuang membawa nama baik Kabupaten Indramayu hingga ke tingkat internasional.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Prestasi yang diraih juga menjadi bukti bahwa atlet daerah mampu bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaik di panggung dunia.

Sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap atlet berprestasi, Pemkab Indramayu memberikan uang pembinaan berdasarkan medali yang berhasil diraih, dengan rincian penghargaan sebesar Rp60 juta untuk raihan medali emas, Rp40 juta untuk raihan medali perak, dan Rp20 juta untuk raihan medali perunggu.

Pemberian penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih tinggi.

Sementara itu, Kepala Dispara Kabupaten Indramayu, Dr. Ahmad Syadali, M.Ed., didampingi Kabid Opik, turut menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangganya atas pencapaian kedua atlet tersebut.


Ia menilai keberhasilan meraih medali emas, perak, dan perunggu di tingkat Asia dan ASEAN merupakan pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi.

"Selamat untuk mereka yang sudah menjadi pemenang di cabang olahraganya. Semoga prestasi ini menjadi berkah bagi cabang olahraga lainnya dan menjadi motivasi bahwa daerah pun ternyata mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi," ujar Ahmad Syadali.

Menurutnya, keberhasilan kedua atlet tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Dengan semangat, kerja keras, disiplin, serta dukungan yang tepat, atlet daerah mampu menunjukkan kualitasnya dan mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

Pemkab Indramayu berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh atlet di Kabupaten Indramayu untuk terus berlatih, berjuang, dan mengukir prestasi, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Prestasi kedua atlet para panahan tersebut sekaligus menjadi inspirasi bahwa Kabupaten Indramayu memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet-atlet unggulan yang mampu bersaing di berbagai ajang olahraga bergengsi. (Wira)


Indramayu, CakraLensa.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersiap melakukan rotasi, mutasi, dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pengisian jabatan yang masih kosong sekaligus memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Indramayu.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan, persiapan penataan jabatan kini tengah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dari pendataan awal, terdapat sekitar 200 pejabat di luar jabatan kepala sekolah yang masuk dalam rencana penataan tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim usai mengikuti kegiatan di DPRD Indramayu, Jumat (16/10/2026), didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Drs. Aan Hendrajana, M.Si.

Lucky mengatakan, proses rotasi dan mutasi tidak dapat dilakukan sekaligus karena banyaknya jabatan yang harus ditangani. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan tahapan yang dinilai paling memungkinkan untuk segera diselesaikan.

“Persiapan di BKPSDM sedang berjalan. Saya tanya yang paling cepat dulu apa, jadinya bertahap, karena ini kan ada sekitar 200 orang,” kata Lucky.

Ia menjelaskan, tahapan awal direncanakan mencakup enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sejumlah jabatan camat. Sementara itu, proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) ditargetkan mulai berjalan pada November, dengan harapan dapat diselesaikan pada Desember.

Menurut Lucky, pengisian jabatan juga akan menggunakan mekanisme seleksi yang sesuai ketentuan, termasuk open bidding untuk jabatan yang memang memerlukan proses tersebut.

Di tengah persiapan rotasi tersebut, Lucky memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan momentum pergantian pejabat untuk kepentingan pribadi.

Ia menegaskan, proses penataan jabatan di lingkungan Pemkab Indramayu tidak boleh menjadi ajang jual beli jabatan maupun praktik suap-menyuap.


Lucky memastikan dirinya bersama jajaran pimpinan daerah tidak akan menoleransi praktik transaksional dalam proses penempatan ASN. Ia juga meminta seluruh pejabat di bawahnya menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Saya tidak mau ini jadi ajang jual beli jabatan. Saya pastikan bahwa kami dari atas dulu, tidak,” tegasnya.

Lucky mengimbau ASN yang merasa ditawari jabatan dengan imbalan tertentu atau mengetahui adanya dugaan praktik suap agar berani melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Ia menyebut laporan dapat disampaikan melalui Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan dugaan pelanggaran yang ditemukan.

“Siapa pun yang menyuap atau menerima suap, itu sudah bicara pidana,” ujarnya.

Bupati Lucky juga ingin memastikan bahwa ASN yang memiliki kompetensi dan kinerja baik tetap mendapatkan kesempatan menduduki jabatan, tanpa harus memiliki kedekatan dengan kepala daerah ataupun lingkaran kekuasaan.

Menurutnya, proses penilaian akan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan, termasuk pemetaan kandidat dan tahapan wawancara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Lina Hilmia, S.H., menyambut baik rencana rotasi dan mutasi tersebut. Ia mengatakan, percepatan pengisian jabatan merupakan aspirasi yang telah lama disampaikan Komisi I kepada pemerintah daerah.

Lina mengingatkan, persoalan kekosongan jabatan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan, terlebih pemerintah daerah sebelumnya telah menjanjikan pembenahan struktur birokrasi agar tidak terus-menerus diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt.).

“Komisi I menyambut baik hal tersebut. Ini yang ditunggu-tunggu, bukan hanya tahun ini, bahkan dari tahun kemarin,” ungkap Lina.

Ia meminta BKPSDM segera menyusun langkah konkret dengan mendahulukan jabatan-jabatan strategis yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Setelah posisi strategis dituntaskan, pengisian jabatan lainnya harus dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh kebutuhan organisasi perangkat daerah terpenuhi.

Lina menilai, kekosongan jabatan yang berkepanjangan dapat menghambat efektivitas kerja instansi. Pejabat yang harus menjalankan dua fungsi sekaligus berpotensi tidak dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah bidang kesehatan, termasuk jabatan di lingkungan rumah sakit daerah yang masih membutuhkan penyelesaian.

“Jangan sampai terus mengalami kekosongan jabatan yang diisi oleh pejabat dengan dua fungsi. Itu akan menghambat pelayanan masyarakat,” katanya.


Lina juga menanggapi pernyataan Lucky Hakim mengenai larangan jual beli jabatan. Ia menilai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta dan sistem merit seharusnya menjadi landasan penting dalam menentukan pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kemampuan, dan kebutuhan organisasi.

Ia berharap tidak ada lagi praktik yang mengutamakan kedekatan pribadi ataupun kepentingan tertentu dalam proses penempatan ASN.

Bagi Lina, sistem yang telah tersedia semestinya mampu membantu pemerintah daerah mempercepat pengisian jabatan tanpa terus menunda penyelesaian kekosongan.

“Harapan saya, semuanya terpenuhi sesuai janji Pak Bupati. Saya mau membuktikan kinerja Pak Kaban, Kepala BKPSDM ini, bahwa akhir tahun di bulan Desember semuanya akan terisi dan terselesaikan,” tegasnya.

Rencana rotasi dan mutasi ini pun menjadi momentum bagi Pemkab Indramayu untuk membenahi struktur birokrasi, memperkuat profesionalitas ASN, serta memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif.

Kini, yang dinantikan bukan hanya proses pergantian pejabat, tetapi juga realisasi target pengisian jabatan dan konsistensi pemerintah daerah dalam mencegah praktik jual beli jabatan. Dengan demikian, penataan ASN diharapkan benar-benar menghasilkan pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indramayu. (Wira)


Indramayu, CakraLensa.com – Kegiatan pemusnahan minuman keras (miras) yang digelar Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menekan peredaran minuman beralkohol sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kamis (15/10/2026), di halaman Asrama Haji Lama, Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan.

Di balik upaya pemerintah daerah memberantas peredaran miras, muncul dugaan adanya barang bukti minuman beralkohol palsu yang ikut dalam rangkaian penindakan hingga pemusnahan. Persoalan ini mencuat setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Indramayu, Opik Hidayat, mengungkap temuan sekitar 29 dus minuman beralkohol jenis Intisari yang diduga palsu.

Opik pun angkat bicara untuk meluruskan polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa Satpol PP tidak pernah melakukan manipulasi maupun menukar barang bukti sebagaimana dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebaliknya, menurut Opik, pihaknya justru menemukan indikasi adanya barang yang diduga palsu dalam proses penertiban peredaran miras di Kabupaten Indramayu. Barang tersebut disebut berasal dari seorang agen berinisial S.

“Untungnya pada kesempatan itu saya sempat membuat video sebagai laporan ke pimpinan. Video tersebut dibuat tanggal 9 September,” ujar Opik saat memberikan klarifikasi, Jumat (16/10/2026).


Opik menjelaskan, kecurigaan bermula ketika barang bukti hasil penindakan dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas menemukan tanda silang pada sejumlah dus yang kemudian diperiksa lebih lanjut.

Dari pemeriksaan tersebut, segel kemasan terlihat masih utuh. Namun, isi di dalamnya diketahui bukan minuman beralkohol asli sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam kemasan tersebut.

Dalam sesi tanya jawab, Opik menyebut jumlah minuman yang diduga palsu mencapai sekitar 29 dus jenis Intisari dan diduga berasal dari agen berinisial S.

Temuan itu menjadi perhatian karena muncul di tengah upaya serius pemerintah daerah menekan peredaran miras melalui operasi penertiban dan pemusnahan barang bukti.

Meski demikian, dugaan mengenai asal barang tersebut masih berdasarkan keterangan Kasatpol PP dan belum dapat dijadikan kesimpulan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Pemusnahan miras pada Kamis (15/10/2026) merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan peredaran minuman beralkohol yang dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.


Kegiatan yang berlangsung di halaman Asrama Haji Lama itu menjadi wujud penegakan aturan daerah sekaligus upaya menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

Namun, munculnya dugaan barang bukti palsu turut menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian dan asal-usul sebagian barang yang ditangani dalam rangkaian penindakan tersebut.

Polemik ini kemudian memunculkan dugaan bahwa Bupati Indramayu telah dikelabui dan Satpol PP terlibat dalam manipulasi barang bukti. Opik membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa temuan barang yang diduga palsu justru telah menjadi perhatiannya sejak proses penindakan berlangsung.

Ia juga menyebut dokumentasi video yang dibuat pada 9 September 2026 sebagai bagian dari laporan kepada pimpinan untuk menjelaskan temuan di lapangan.

Opik memaparkan, upaya penertiban peredaran miras di Kabupaten Indramayu telah dilakukan sejak Bupati memberikan instruksi untuk meminimalkan peredarannya.

Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi kepada para pedagang dan agen besar mengenai ketentuan peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah (perda).

Sebanyak 172 pedagang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka diberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku serta konsekuensi hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Setelah tahapan surat peringatan pertama (SP1), kedua (SP2), dan ketiga (SP3) dilaksanakan, Satpol PP menerima informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik peredaran miras.

Dalam proses itu, pihaknya juga mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang menyiapkan barang bukti palsu untuk diserahkan saat penindakan berlangsung.

Berbekal informasi tersebut, Opik mengingatkan seluruh personel agar meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan kesesuaian isi barang bukti dengan kemasan aslinya.

Terkait penanganan perkara, Opik menjelaskan bahwa barang bukti hasil penindakan, baik yang asli maupun yang diduga palsu, tetap menjadi bagian dari proses penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia menyampaikan bahwa pelanggaran peredaran miras diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring), dengan sanksi berupa denda serta keputusan pengadilan yang disertai perintah pemusnahan.

Di sisi lain, masih terdapat sisa barang bukti milik sebuah perusahaan yang belum dapat dimusnahkan karena menunggu keputusan pengadilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan barang bukti juga harus mengikuti tahapan hukum yang berlaku, termasuk menunggu keputusan pengadilan sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan.

Di tengah sorotan terhadap dugaan 29 dus Intisari palsu, Opik menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan penegakan perda sesuai arahan Bupati Indramayu.

Ia memastikan operasi penertiban akan tetap dilakukan secara rutin, termasuk terhadap pelanggaran dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit.

“Kami, khususnya saya, masih komitmen. Apa yang ditugaskan kepada saya dari Bupati akan saya laksanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Mudah-mudahan klarifikasi ini dapat menepis dugaan-dugaan yang tidak baik kepada kami di Satuan Polisi Pamong Praja,” pungkasnya.


Kini, di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu menekan peredaran miras dan menjaga kamtibmas, dugaan 29 dus Intisari palsu menjadi persoalan yang perlu mendapat kejelasan.

Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keaslian barang, asal-usulnya, serta pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya pemberantasan miras dapat berjalan seiring dengan transparansi penanganan barang bukti dan kepastian hukum bagi semua pihak. (Wira)


Indramayu, CakraLensa.com — Pemerintah Kabupaten Indramayu bersiap menggelar rotasi dan pengisian jabatan besar-besaran yang ditargetkan rampung pada akhir Desember. Langkah ini disampaikan langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Indramayu, Zaenal, dalam sebuah video. 

Dalam keterangannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa proses rotasi, mutasi, maupun penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Indramayu dilakukan secara transparan dan murni tanpa praktik transaksional. Ia secara tegas melarang keras adanya praktik jual beli jabatan, titip-menitip uang, maupun pemberian hadiah dalam bentuk apapun. 

"Dalam proses perekrutan dan penempatan, pergeseran, dan lain-lain, tidak boleh ada yang namanya jual beli jabatan. Tidak boleh titip-titipan, titip Rp10 juta, Rp50 juta, Rp100 juta untuk jadi A, jadi B. Jadi, saya dengan tegas menyatakan bahwa ASN Indramayu jangan mau menitipkan uang, jual beli jabatan, atau apapun namanya," ujar Lucky Hakim dalam video tersebut. 

Lucky juga menambahkan, aturan ketat ini berlaku tanpa terkecuali, baik untuk posisi Bupati, Wakil Bupati, Kepala BKPSDM, Staf Khusus, Aspri, Ajudan, Walpri, hingga relawan. Ia menghimbau agar siapa pun yang mendapati adanya oknum yang meminta uang dengan dalih tarif jabatan untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib, seperti kejaksaan, kepolisian, atau KPK. 

Menanggapi kebijakan tegas tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Indramayu, Wira Hadiyono, memberikan apresiasi dan pernyataan positif yang mendukung penuh langkah Pemkab Indramayu.


"Kami dari DPC KWRI Indramayu sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas ketegasan Bupati Lucky Hakim bersama Kepala BKPSDM. Kebijakan ini adalah wujud nyata reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Indramayu. Dengan menutup celah praktik jual beli jabatan, kita optimis birokrasi Indramayu ke depan akan diisi oleh orang-orang yang profesional, kompeten, dan benar-benar berdedikasi untuk melayani masyarakat," ujar Wira Hadiyono. 

Proses pengisian jabatan ini rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan ini dengan jumlah sekitar 200 posisi yang akan diisi. Diharapkan, langkah progresif ini dapat menjadi pedoman dan momentum bersama bagi seluruh ASN di Indramayu untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme demi kemajuan daerah. 


Indramayu, CakraLensa.com — Perayaan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499 yang seharusnya menjadi panggung komitmen pelayanan publik dan pesta rakyat, mendadak berubah menjadi panggung bancakan finansial yang berbau busuk. Ajang tahunan Indramayu Expo 2026 diduga kuat telah dikomersialisasi secara ugal-ugalan oleh oknum panitia pelaksana demi mengeruk keuntungan sepihak, menyulap fasilitas negara menjadi mesin peras terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Praktik penggalangan dana ilegal ini terkuak langsung dari mulut Ketua Panitia Pelaksana, Dikdik. Dalam pengakuannya, Dikdik gamblang membeberkan komersialisasi lapak di kawasan publik tersebut yang tarifnya dipatok sangat fantastis.

Dari total ratusan lapak yang dikelola terdiri dari 15 stand zona bisnis, 15 stand UMKM binaan, 16 stand dinas, sekitar 120 stand pasar kerakyatan, dan 20 stand di area lapangan basket. Pedagang dipaksa merogoh kocek dalam-dalam, berkisar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stand.

Guna mencuci tangan dari bayang-bayang hukum, panitia berdalih bahwa komersialisasi itu merupakan "permainan" pihak ketiga (vendor).

"Itu versi vendor, Bang. Jadi panitia tidak menjual (langsung). Pengelolaannya diserahkan ke vendor. Tarifnya variatif, ada yang Rp3,5 juta sampai Rp4 juta," alibi Dikdik saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).


Namun, kedok "lempar batu sembunyi tangan" ini runtuh seketika. Dikdik tak bisa membantah bahwa seluruh aliran uang panas dari beberapa para pedagang tersebut tetap dipungut dan dikumpulkan secara fisik oleh panitia di dalam sekretariat resmi, sebelum diklaim diteruskan ke pihak vendor. Panitia berakrobat seolah hanya menjadi "kasir penampung" di atas lahan publik milik negara.

Kekejaman skema komersialisasi ini makin benderang saat dibenturkan dengan dokumen resmi milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan Surat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu Nomor: 400.4.11.3/ 1288 /Bidor tertanggal 2 Oktober 2026 perihal Informasi Penggunaan Prasarana Olahraga, terungkap fakta hukum yang sangat menohok:
  1. Payung Hukum Jelas: Penggunaan Kawasan GOR Singalodra berlandaskan Perda Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2025 dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Kewajiban Setoran Hanya Rp20 Juta: Pemohon/Panitia Indramayu Expo 2026 hanya diwajibkan menyetor retribusi daerah sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah (Bank BJB No. Rec. 0003948706001).
  3. Bukan Izin Pelaksanaan: Pembayaran Rp20 juta tersebut hanyalah syarat dasar izin penggunaan prasarana, bukan jaminan legalitas untuk mengeruk untung pribadi dari pedagang.
Matematika sederhana menelanjangi kebohongan ini: Jika terdapat sedikitnya 120 hingga 150 stand yang ditarik sewa Rp3,5 juta hingga Rp4 juta, omzet kotor yang diraup panitia mencapai angka fantastis Rp420 juta hingga Rp600 juta!

Sementara yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan resmi daerah hanyalah Rp20 juta. Terdapat selisih dana gelap bernilai ratusan juta rupiah yang menguap tanpa pertanggungjawaban publik. Ini bukan lagi sekadar salah kelola, melainkan indikasi kuat perampokan hak daerah dan pemerasan berkedok pesta rakyat.

Skandal ini memantik amarah gelombang kritik. Didi salah satu pemerhati masyarakat, melepaskan tembakan konfrontatif dan menuding panitia pelaksana telah melakukan kejahatan jabatan dan pungutan liar (pungli) secara masif dan terstruktur.

"Ini tindakan biadab dan tidak tahu malu! Hari Jadi Indramayu yang mestinya dirayakan rakyat malah dijadikan ajang 'bancakan' dan perampokan berkedok expo oleh oknum panitia. Fasilitas negara mereka sewa ke pemda cuma Rp20 juta, tapi lalu mereka jual ke rakyat kecil sampai Rp4 juta per stand. Ini pemerasan namanya!" cercar Didi dengan nada tinggi.

Didi menegaskan bahwa alibi penunjukan vendor hanyalah tameng murahan untuk menghindari jerat pidana korupsi dan pungli.

"Panitia jangan merasa cerdik dengan berlindung di balik ketiak vendor! Lahan yang digunakan itu aset daerah, acaranya acara resmi pemerintah, lalu kenapa transaksinya pakai tarif 'preman'? Ke mana mengalirnya sisa uang ratusan juta itu? Ini jelas-jelas tindak pidana Pungli dan dugaan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang!" tegasnya.


Tak main-main, Didi sebagai pemerhati mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Indramayu, hingga Polda Jawa Barat untuk segera menyeret para pelaku ke ranah hukum.

"Kami tidak butuh klarifikasi manis atau alasan cengeng dari panitia. Kami mendesak Kejaksaan dan Polda Jabar untuk segera turun tangan! Periksa, tangkap, dan seret Ketua Panitia Dikdik beserta seluruh komplotannya serta pihak vendor! Usut tuntas aliran dana gelap ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan perayaan Hari Jadi Indramayu dikotorinya oleh komplotan pemburu rente!" pungkas Didi.

Hingga berita ini dipublikasikan, publik Indramayu menanti keberanian Bupati Indramayu Lucky Hakim dan ketegasan jajaran kepolisian serta kejaksaan untuk membongkar dan memenjarakan para oknum di balik skandal Indramayu Expo 2026.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget