Diduga Jadi Ajang Bancakan, Indramayu Expo 2026 Disorot: Lapak UMKM Dibanderol hingga Rp4 Juta


Indramayu, CakraLensa.com — Perayaan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499 yang seharusnya menjadi panggung komitmen pelayanan publik dan pesta rakyat, mendadak berubah menjadi panggung bancakan finansial yang berbau busuk. Ajang tahunan Indramayu Expo 2026 diduga kuat telah dikomersialisasi secara ugal-ugalan oleh oknum panitia pelaksana demi mengeruk keuntungan sepihak, menyulap fasilitas negara menjadi mesin peras terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Praktik penggalangan dana ilegal ini terkuak langsung dari mulut Ketua Panitia Pelaksana, Dikdik. Dalam pengakuannya, Dikdik gamblang membeberkan komersialisasi lapak di kawasan publik tersebut yang tarifnya dipatok sangat fantastis.

Dari total ratusan lapak yang dikelola terdiri dari 15 stand zona bisnis, 15 stand UMKM binaan, 16 stand dinas, sekitar 120 stand pasar kerakyatan, dan 20 stand di area lapangan basket. Pedagang dipaksa merogoh kocek dalam-dalam, berkisar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stand.

Guna mencuci tangan dari bayang-bayang hukum, panitia berdalih bahwa komersialisasi itu merupakan "permainan" pihak ketiga (vendor).

"Itu versi vendor, Bang. Jadi panitia tidak menjual (langsung). Pengelolaannya diserahkan ke vendor. Tarifnya variatif, ada yang Rp3,5 juta sampai Rp4 juta," alibi Dikdik saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).


Namun, kedok "lempar batu sembunyi tangan" ini runtuh seketika. Dikdik tak bisa membantah bahwa seluruh aliran uang panas dari beberapa para pedagang tersebut tetap dipungut dan dikumpulkan secara fisik oleh panitia di dalam sekretariat resmi, sebelum diklaim diteruskan ke pihak vendor. Panitia berakrobat seolah hanya menjadi "kasir penampung" di atas lahan publik milik negara.

Kekejaman skema komersialisasi ini makin benderang saat dibenturkan dengan dokumen resmi milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan Surat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu Nomor: 400.4.11.3/ 1288 /Bidor tertanggal 2 Oktober 2026 perihal Informasi Penggunaan Prasarana Olahraga, terungkap fakta hukum yang sangat menohok:
  1. Payung Hukum Jelas: Penggunaan Kawasan GOR Singalodra berlandaskan Perda Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2025 dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Kewajiban Setoran Hanya Rp20 Juta: Pemohon/Panitia Indramayu Expo 2026 hanya diwajibkan menyetor retribusi daerah sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah (Bank BJB No. Rec. 0003948706001).
  3. Bukan Izin Pelaksanaan: Pembayaran Rp20 juta tersebut hanyalah syarat dasar izin penggunaan prasarana, bukan jaminan legalitas untuk mengeruk untung pribadi dari pedagang.
Matematika sederhana menelanjangi kebohongan ini: Jika terdapat sedikitnya 120 hingga 150 stand yang ditarik sewa Rp3,5 juta hingga Rp4 juta, omzet kotor yang diraup panitia mencapai angka fantastis Rp420 juta hingga Rp600 juta!

Sementara yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan resmi daerah hanyalah Rp20 juta. Terdapat selisih dana gelap bernilai ratusan juta rupiah yang menguap tanpa pertanggungjawaban publik. Ini bukan lagi sekadar salah kelola, melainkan indikasi kuat perampokan hak daerah dan pemerasan berkedok pesta rakyat.

Skandal ini memantik amarah gelombang kritik. Didi salah satu pemerhati masyarakat, melepaskan tembakan konfrontatif dan menuding panitia pelaksana telah melakukan kejahatan jabatan dan pungutan liar (pungli) secara masif dan terstruktur.

"Ini tindakan biadab dan tidak tahu malu! Hari Jadi Indramayu yang mestinya dirayakan rakyat malah dijadikan ajang 'bancakan' dan perampokan berkedok expo oleh oknum panitia. Fasilitas negara mereka sewa ke pemda cuma Rp20 juta, tapi lalu mereka jual ke rakyat kecil sampai Rp4 juta per stand. Ini pemerasan namanya!" cercar Didi dengan nada tinggi.

Didi menegaskan bahwa alibi penunjukan vendor hanyalah tameng murahan untuk menghindari jerat pidana korupsi dan pungli.

"Panitia jangan merasa cerdik dengan berlindung di balik ketiak vendor! Lahan yang digunakan itu aset daerah, acaranya acara resmi pemerintah, lalu kenapa transaksinya pakai tarif 'preman'? Ke mana mengalirnya sisa uang ratusan juta itu? Ini jelas-jelas tindak pidana Pungli dan dugaan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang!" tegasnya.


Tak main-main, Didi sebagai pemerhati mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Indramayu, hingga Polda Jawa Barat untuk segera menyeret para pelaku ke ranah hukum.

"Kami tidak butuh klarifikasi manis atau alasan cengeng dari panitia. Kami mendesak Kejaksaan dan Polda Jabar untuk segera turun tangan! Periksa, tangkap, dan seret Ketua Panitia Dikdik beserta seluruh komplotannya serta pihak vendor! Usut tuntas aliran dana gelap ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan perayaan Hari Jadi Indramayu dikotorinya oleh komplotan pemburu rente!" pungkas Didi.

Hingga berita ini dipublikasikan, publik Indramayu menanti keberanian Bupati Indramayu Lucky Hakim dan ketegasan jajaran kepolisian serta kejaksaan untuk membongkar dan memenjarakan para oknum di balik skandal Indramayu Expo 2026.

Indramayu Expo 2026 disorot terkait dugaan komersialisasi lapak UMKM hingga Rp4 juta. Publik mendesak transparansi dana dan penyelidikan aparat penega

Posting Komentar

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget