Articles by "Anggaran Daerah"
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi, besarnya alokasi belanja pegawai, hingga kesejahteraan guru honorer dalam pandangan dan tanggapannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Dewan Sadar, S.Pd., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (28/10/2026). Fraksi PKB menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menilai RAPBD 2027 perlu dikaji secara cermat agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,5 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp978,23 miliar atau 27,95 persen. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp2,52 triliun atau 72,05 persen dari total pendapatan daerah.

Komposisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Indramayu masih perlu diperkuat. Menurut Fraksi PKB, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi.

Daerah yang memiliki kemandirian fiskal lebih kuat dinilai mempunyai keleluasaan dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan riil masyarakat.

Fraksi PKB juga menyoroti struktur PAD, khususnya target retribusi daerah sebesar Rp494,7 miliar yang lebih tinggi dibandingkan target pajak daerah sebesar Rp450,2 miliar.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB mempertanyakan berapa besar potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap secara optimal hingga saat ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan sekaligus menyusun strategi konkret untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Selain pendapatan, Fraksi PKB menyoroti rencana belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp3,57 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp1,46 triliun.

Fraksi PKB mengingatkan agar besarnya belanja pegawai tidak mengurangi ruang fiskal bagi program pembangunan produktif dan peningkatan pelayanan publik.

Menurut Fraksi PKB, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan internal birokrasi, sementara program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru memiliki ruang yang terbatas.

Karena itu, Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai proporsi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target penanggulangan kemiskinan.

Fraksi PKB menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi belanja agar penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan hasil serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Di bidang pelayanan dasar, Fraksi PKB menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027.

Pada sektor kesehatan, alokasi anggaran diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan dinilai penting agar seluruh warga memperoleh hak pelayanan kesehatan secara layak.

Sementara itu, pada sektor pendidikan, Fraksi PKB secara khusus menyoroti kesejahteraan guru honorer dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Fraksi PKB menilai masih terdapat guru yang menerima penghasilan belum layak dan belum sebanding dengan kebutuhan hidup.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi motivasi kerja, membatasi kesempatan guru untuk meningkatkan kompetensi, serta mengurangi minat generasi mendatang untuk menekuni profesi guru.

Fraksi PKB menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil dinilai akan lebih mampu berinovasi, mengikuti pelatihan profesional, dan meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer dan guru PAUD sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu.

Fraksi PKB juga meminta agar RAPBD 2027 memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan dasar.

Pembangunan infrastruktur, menurut Fraksi PKB, tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek-proyek besar yang terlihat secara fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di desa-desa.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, termasuk pemerataan akses infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar.

Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan yang membutuhkan perhatian lebih.

Dalam pandangannya, Fraksi PKB turut mengungkap adanya perbedaan angka total APBD sebesar Rp6,2 miliar antara dokumen nota keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, Fraksi PKB menemukan ketidaksesuaian uraian mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan penerimaan pembiayaan.

Atas temuan tersebut, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai angka yang menjadi dasar penyusunan APBD serta melakukan rekonsiliasi terhadap seluruh dokumen anggaran sebelum ditetapkan.

Fraksi PKB mengingatkan bahwa konsistensi dan ketepatan angka dalam dokumen anggaran merupakan hal mendasar untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan data harus diselesaikan secara cermat agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penetapan anggaran.

Poin lainnya yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). Dalam pandangannya, alokasi sebesar Rp74 miliar yang berkaitan dengan pembiayaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu disikapi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Fraksi PKB menekankan bahwa dukungan anggaran untuk jaminan kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan pembiayaan, tetapi juga kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Menutup pandangan dan tanggapannya, Fraksi PKB kembali menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Fraksi PKB mengingatkan bahwa keberhasilan anggaran daerah tidak cukup diukur dari besarnya nilai belanja atau banyaknya program yang direncanakan, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Melalui pandangan tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan Raperda APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.


Indramayu, CakraLensa.com – Koordinator Daerah BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Indramayu, Faid, menyoroti sejumlah pos anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dengan nilai total Rp208.641.000. Tiga pos yang menjadi perhatian meliputi pengadaan kalender senilai Rp77 juta, pemeliharaan toilet Ketua DPRD sebesar Rp51 juta, serta belanja alat tulis kantor (ATK) senilai Rp80.641.000.

BEM PTNU Indramayu menilai besarnya alokasi anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait rincian kebutuhan, kewajaran harga, serta manfaatnya bagi pelayanan publik.

Kritik ini mencuat di tengah tuntutan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Ini bukan soal membenci DPRD, tetapi soal kepatutan, transparansi, dan prioritas anggaran. Uang yang digunakan merupakan uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui apakah setiap rupiah benar-benar dibelanjakan sesuai kebutuhan,” tegas Faid.

Menurutnya, kajian tersebut menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Kalender Rp77 Juta, Apa Rincian dan Manfaatnya?

Pos pertama yang disoroti adalah pengadaan kalender senilai Rp77.000.000. BEM PTNU Indramayu mempertanyakan dasar penentuan anggaran tersebut, termasuk jumlah kalender yang akan dicetak, spesifikasi produk, harga satuan, dan sasaran penerimaannya.

Faid menilai, pengadaan tersebut perlu dievaluasi agar tidak sekadar menjadi kegiatan rutin yang menyerap anggaran tanpa manfaat yang terukur.

“Di era digital, kalender sudah tersedia di berbagai perangkat masyarakat. Karena itu, kami mempertanyakan urgensi pengadaan kalender dengan anggaran Rp77 juta. Apa spesifikasinya, berapa jumlahnya, dan siapa saja penerimanya? Semua harus bisa dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Ia meminta Sekretariat DPRD membuka dokumen rencana anggaran biaya (RAB) dan rincian pengadaan kepada publik agar masyarakat dapat menilai kewajaran belanja tersebut.

Faid juga mengusulkan agar anggaran yang dinilai tidak mendesak dipertimbangkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk beasiswa bagi mahasiswa Indramayu dari keluarga kurang mampu.

“Rakyat membutuhkan bukti kerja dan program yang manfaatnya nyata. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang urgensinya tidak dijelaskan secara memadai,” tambahnya.

Pemeliharaan Toilet Ketua DPRD Rp51 Juta, BEM PTNU Minta Rincian Pekerjaan

Pos kedua yang menjadi sorotan adalah anggaran pemeliharaan toilet Ketua DPRD sebesar Rp51.000.000.

Bagi BEM PTNU Indramayu, besaran anggaran tersebut patut dijelaskan secara terperinci agar publik mengetahui jenis kerusakan, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi material, serta komponen biaya yang membentuk nilai anggaran tersebut.


Faid membandingkan besarnya anggaran itu dengan kebutuhan fasilitas sanitasi masyarakat yang masih memerlukan perhatian. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas dasar bagi warga, termasuk toilet sekolah dan sarana sanitasi umum, turut menjadi prioritas pembangunan.

“Ketika pemeliharaan toilet di lingkungan pimpinan DPRD dianggarkan Rp51 juta, publik wajar bertanya. Pekerjaan apa saja yang dilakukan dan bagaimana perhitungan biayanya? Kami meminta RAB dibuka, dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan ditunjukkan, serta hasil pemeliharaannya dijelaskan,” kata Faid.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak pemeliharaan fasilitas kantor pemerintahan. Namun, setiap pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, perhitungan yang wajar, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

“Fasilitas kantor tentu perlu dirawat. Tetapi kewajaran anggaran dan pemerataan perhatian terhadap fasilitas publik juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat justru luput dari perhatian,” tegasnya.

Belanja ATK Rp80,6 Juta, Efisiensi dan Digitalisasi Dipertanyakan

Pos ketiga adalah belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp80.641.000.

BEM PTNU Indramayu mempertanyakan rincian kebutuhan ATK tersebut, mulai dari jenis barang, volume pengadaan, harga satuan, distribusi, hingga tingkat pemanfaatannya dalam kegiatan administrasi Sekretariat DPRD.

Faid menilai, di tengah perkembangan sistem administrasi elektronik, penggunaan anggaran ATK perlu disertai perencanaan yang terukur dan upaya efisiensi yang nyata.

“Anggaran ATK sebesar Rp80,6 juta tidak boleh hanya dijelaskan sebagai kebutuhan rutin. Publik perlu mengetahui barang apa yang dibeli, berapa volumenya, bagaimana distribusinya, dan apakah penggunaannya benar-benar efisien,” ujarnya.

Ia mendorong penerapan sistem administrasi digital atau paperless office secara bertahap dan terukur, tanpa mengabaikan dokumen fisik yang memang masih diwajibkan oleh ketentuan.

Selain itu, Faid meminta agar data persediaan ATK tahun 2025 dibuka untuk kepentingan evaluasi dan perbandingan dengan kebutuhan anggaran berikutnya.

BEM PTNU Indramayu juga mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran dalam perencanaan maupun realisasi belanja tersebut.

Ia menegaskan, sorotan terhadap anggaran ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, transparansi dan pengawasan diperlukan agar potensi pemborosan dapat dicegah.

Tiga Tuntutan BEM PTNU Indramayu

Atas sejumlah pos anggaran yang disoroti, Koordinator Daerah BEM PTNU Indramayu, Faid, menyampaikan tiga tuntutan kepada Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu.

Pertama, membuka rincian anggaran pengadaan kalender Rp77 juta.

BEM PTNU meminta dokumen RAB, spesifikasi, jumlah cetakan, harga satuan, dan daftar sasaran penerima dipublikasikan. Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta agar pengadaan dievaluasi dan anggarannya dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih prioritas, termasuk beasiswa mahasiswa kurang mampu, sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.

Kedua, memberikan penjelasan lengkap atas anggaran pemeliharaan toilet Ketua DPRD Rp51 juta.

BEM PTNU meminta penjelasan mengenai kondisi awal fasilitas, rincian pekerjaan, spesifikasi material, dokumentasi pelaksanaan, dan hasil pekerjaan. Jika ditemukan ketidakwajaran, mereka meminta agar dilakukan evaluasi serta tindak lanjut sesuai ketentuan.

Ketiga, mengevaluasi belanja ATK Rp80.641.000 dan memperkuat digitalisasi administrasi.

BEM PTNU mendesak keterbukaan data persediaan ATK tahun 2025, evaluasi kebutuhan riil, serta percepatan penerapan administrasi elektronik. Mereka juga meminta Inspektorat dan BPK menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.

Beri Waktu 7 Hari, Siap Bawa Persoalan ke Inspektorat dan Bupati

Faid menyatakan BEM PTNU Daerah Indramayu memberikan waktu 7 x 24 jam kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu untuk memberikan tanggapan secara terbuka terhadap kajian tersebut.

Apabila tidak memperoleh jawaban yang memadai, pihaknya menyatakan akan membawa hasil kajian itu kepada Bupati Indramayu, Inspektorat, dan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Faid, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal penggunaan anggaran publik dan memastikan pemerintahan daerah berjalan secara transparan serta akuntabel.

“Kami meminta jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar pernyataan normatif. Buka rincian anggarannya, jelaskan urgensinya, dan pastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi, bukan sebagai ancaman bagi lembaga pemerintahan.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, dan kritik dilarang tanpa alasan, maka kami akan terus menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah dan konstitusional. Kritik adalah bagian dari demokrasi, dan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Faid.

BEM PTNU Indramayu menegaskan bahwa inti dari kajian ini adalah mendorong keterbukaan dokumen, evaluasi prioritas belanja, dan pemeriksaan yang objektif. Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mengenai dasar perencanaan dan rincian ketiga pos anggaran tersebut.


Indramayu, CakraLensa — Kunjungan kerja (kunker) sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu ke Bali pada 17 Agustus 2026, tepat saat masyarakat Indonesia memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81, menuai sorotan tajam dari LSM Gapura Indramayu.

Ketua LSM Gapura Indramayu, Ruddy Leonardi, mempertanyakan alasan dan urgensi perjalanan dinas tersebut. Menurutnya, persoalan bukan terletak pada keberadaan kunker sebagai bagian dari tugas kedewanan, melainkan pada pemilihan waktu yang bertepatan dengan momentum sakral peringatan kemerdekaan.

“Yang kami pertanyakan bukan kunkernya, karena itu memang bagian dari tugas anggota dewan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus tanggal 17 Agustus? Apakah benar-benar mendesak sehingga tidak bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah peringatan HUT RI?” kata Ruddy kepada media, Jumat (22/8/2026).

Ruddy mengatakan, pihaknya menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat mengenai keberangkatan anggota dewan tersebut. Bagi masyarakat, 17 Agustus bukan sekadar tanggal merah, melainkan momentum nasional yang identik dengan upacara, kegiatan kemasyarakatan, dan kebersamaan memperingati kemerdekaan.

Karena itu, keberadaan anggota DPRD di luar daerah pada momentum tersebut dinilai dapat menimbulkan pertanyaan publik, terlebih jika perjalanan itu menggunakan anggaran daerah.

“Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa perjalanan tersebut lebih menyerupai agenda wisata daripada kunjungan kerja. Persepsi seperti itu bisa muncul ketika waktu pelaksanaannya bertepatan dengan hari kemerdekaan,” tegasnya.

Tak hanya mempersoalkan waktu, LSM Gapura juga meminta DPRD Indramayu membuka informasi secara transparan mengenai perjalanan dinas tersebut.

Ruddy meminta penjelasan mengenai tujuan kunker, jumlah anggota yang berangkat, agenda yang dilakukan, sumber serta besaran anggaran, hingga hasil konkret yang diperoleh dari kunjungan tersebut.

“Ini uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui untuk apa anggaran digunakan, siapa yang berangkat, berapa besar biayanya, apa agendanya, dan apa hasil yang dibawa pulang untuk kepentingan masyarakat Indramayu,” ujarnya.

Menurut Ruddy, transparansi menjadi penting agar tidak terjadi prasangka maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat. Apalagi, setiap perjalanan dinas pemerintah daerah idealnya memiliki dasar kegiatan, tujuan yang jelas, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

LSM Gapura menilai anggota DPRD sebagai representasi masyarakat semestinya juga mempertimbangkan sensitivitas publik dalam menentukan agenda perjalanan dinas.

“Kalau memang ada agenda yang sangat penting dan tidak bisa ditunda, tentu harus dijelaskan kepada publik. Tetapi kalau masih bisa dijadwalkan pada hari lain, mengapa harus bertepatan dengan 17 Agustus?” kata Ruddy.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi DPRD maupun Sekretariat DPRD Indramayu dalam mengatur agenda perjalanan dinas ke depan.

Menurutnya, penggunaan APBD harus selalu ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat, termasuk memastikan setiap perjalanan dinas benar-benar memiliki urgensi dan menghasilkan manfaat yang jelas.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Indramayu maupun anggota Komisi I terkait sorotan tersebut, termasuk mengenai tujuan, peserta, anggaran, dan hasil kunjungan kerja ke Bali pada 17 Agustus 2026.

LSM Gapura menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan menunggu penjelasan resmi dari pihak DPRD Indramayu.

Publik kini menanti jawaban sederhana: apa urgensinya, berapa uang rakyat yang digunakan, dan apa hasil nyata yang dibawa pulang dari Bali? (WH)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget