Fraksi PKB Indramayu Soroti Ketergantungan Fiskal dan Belanja Pegawai dalam RAPBD 2027
Indramayu, Cakralensa.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi, besarnya alokasi belanja pegawai, hingga kesejahteraan guru honorer dalam pandangan dan tanggapannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Dewan Sadar, S.Pd., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (28/10/2026). Fraksi PKB menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menilai RAPBD 2027 perlu dikaji secara cermat agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,5 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp978,23 miliar atau 27,95 persen. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp2,52 triliun atau 72,05 persen dari total pendapatan daerah.
Komposisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Indramayu masih perlu diperkuat. Menurut Fraksi PKB, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi.
Daerah yang memiliki kemandirian fiskal lebih kuat dinilai mempunyai keleluasaan dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan riil masyarakat.
Fraksi PKB juga menyoroti struktur PAD, khususnya target retribusi daerah sebesar Rp494,7 miliar yang lebih tinggi dibandingkan target pajak daerah sebesar Rp450,2 miliar.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB mempertanyakan berapa besar potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap secara optimal hingga saat ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan sekaligus menyusun strategi konkret untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Selain pendapatan, Fraksi PKB menyoroti rencana belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp3,57 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp1,46 triliun.
Fraksi PKB mengingatkan agar besarnya belanja pegawai tidak mengurangi ruang fiskal bagi program pembangunan produktif dan peningkatan pelayanan publik.
Menurut Fraksi PKB, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan internal birokrasi, sementara program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru memiliki ruang yang terbatas.
Karena itu, Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai proporsi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target penanggulangan kemiskinan.
Fraksi PKB menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi belanja agar penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan hasil serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di bidang pelayanan dasar, Fraksi PKB menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027.
Pada sektor kesehatan, alokasi anggaran diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan dinilai penting agar seluruh warga memperoleh hak pelayanan kesehatan secara layak.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, Fraksi PKB secara khusus menyoroti kesejahteraan guru honorer dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Fraksi PKB menilai masih terdapat guru yang menerima penghasilan belum layak dan belum sebanding dengan kebutuhan hidup.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi motivasi kerja, membatasi kesempatan guru untuk meningkatkan kompetensi, serta mengurangi minat generasi mendatang untuk menekuni profesi guru.
Fraksi PKB menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil dinilai akan lebih mampu berinovasi, mengikuti pelatihan profesional, dan meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer dan guru PAUD sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu.
Fraksi PKB juga meminta agar RAPBD 2027 memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan dasar.
Pembangunan infrastruktur, menurut Fraksi PKB, tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek-proyek besar yang terlihat secara fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di desa-desa.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, termasuk pemerataan akses infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar.
Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan yang membutuhkan perhatian lebih.
Dalam pandangannya, Fraksi PKB turut mengungkap adanya perbedaan angka total APBD sebesar Rp6,2 miliar antara dokumen nota keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, Fraksi PKB menemukan ketidaksesuaian uraian mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan penerimaan pembiayaan.
Atas temuan tersebut, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai angka yang menjadi dasar penyusunan APBD serta melakukan rekonsiliasi terhadap seluruh dokumen anggaran sebelum ditetapkan.
Fraksi PKB mengingatkan bahwa konsistensi dan ketepatan angka dalam dokumen anggaran merupakan hal mendasar untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan data harus diselesaikan secara cermat agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penetapan anggaran.
Poin lainnya yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). Dalam pandangannya, alokasi sebesar Rp74 miliar yang berkaitan dengan pembiayaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu disikapi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Fraksi PKB menekankan bahwa dukungan anggaran untuk jaminan kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan pembiayaan, tetapi juga kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang memadai.
Menutup pandangan dan tanggapannya, Fraksi PKB kembali menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Fraksi PKB mengingatkan bahwa keberhasilan anggaran daerah tidak cukup diukur dari besarnya nilai belanja atau banyaknya program yang direncanakan, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan pembangunan.
Melalui pandangan tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan Raperda APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.



