PKS Indramayu Buka Suara soal Nasib Kursi Wabup Syaefudin, Tegaskan Belum Waktunya Bicara Pengganti


Indramayu, Cakralensa.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu menegaskan belum ingin berspekulasi mengenai kemungkinan pergantian kursi Wakil Bupati Indramayu yang saat ini dijabat H. Syaefudin. PKS memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kabupaten Indramayu, H. Ruswa, M.Pd.I., dalam wawancara khusus dengan Cakralensa.com, Selasa (27/10/2026).

Ruswa menilai, membicarakan calon pengganti wakil bupati saat proses hukum terhadap Syaefudin belum tuntas merupakan langkah yang belum tepat. Menurutnya, semua pihak perlu memberikan ruang bagi proses peradilan untuk berjalan hingga menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita juga tidak tahu karena beliau bahkan belum disidangkan, bisa jadi di persidangan vonisnya bebas,” ujar Ruswa.

Ia menambahkan, PKS turut mendoakan agar Syaefudin dan keluarganya diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi yang tengah berlangsung.

Di tengah munculnya berbagai desas-desus mengenai dinamika politik di Indramayu, termasuk kabar adanya pihak-pihak yang disebut telah melakukan pendekatan hingga ke tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS maupun kepada Bupati Indramayu, Ruswa menegaskan bahwa partainya memiliki mekanisme organisasi yang harus dipatuhi.

Menurutnya, keputusan strategis terkait pengusungan maupun penentuan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak. Setiap keputusan harus melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku di internal partai.

“PKS adalah partai yang memiliki organisasi tersistem. Ada mekanisme dan alur yang jelas dalam menentukan keputusan strategis, termasuk terkait pengusungan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Prosesnya harus berjenjang, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat,” jelasnya.

Ruswa juga menyinggung sikap Presiden PKS, H. Al Muzammil Yusuf, yang menurutnya menghormati mekanisme struktural dan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan partai.

“Presiden PKS saat ini, Bapak H. Al Muzammil Yusuf, sangat menghormati mekanisme struktural dan musyawarah. Beliau tidak menyukai pemotongan kompas kebijakan yang sudah disepakati di bawah secara sepihak,” tegas Ruswa.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dinamika politik terkait posisi Wakil Bupati Indramayu tidak semestinya mendahului proses dan mekanisme yang berlaku.


Terkait kemungkinan langkah PKS apabila proses hukum terhadap Syaefudin nantinya berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Ruswa menjelaskan bahwa persoalan tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebutkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pengisian jabatan wakil bupati, yakni status hukum yang telah berkekuatan hukum tetap serta ketentuan mengenai sisa masa jabatan.

Menurut Ruswa, salah satu syarat yang menjadi perhatian adalah sisa masa jabatan yang ditinggalkan masih sekurang-kurangnya 18 bulan.

Karena itu, selama belum ada kepastian hukum yang memenuhi ketentuan tersebut, PKS menilai pembicaraan mengenai penggantian posisi wakil bupati masih terlalu dini.

Ruswa juga menegaskan bahwa status Syaefudin saat ini, sebagaimana disampaikannya, masih berupa pemberhentian sementara dan belum dapat disamakan dengan status terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah menghakimi seseorang berdasarkan opini, asumsi, atau persepsi semata. Mari kita serahkan persoalan ini kepada lembaga peradilan yang berwenang,” pesannya.

Di tengah situasi yang berkembang, Ruswa memastikan dirinya tetap optimistis roda pemerintahan Kabupaten Indramayu dapat berjalan sebagaimana mestinya, meskipun untuk sementara Bupati harus menjalankan tugas tanpa didampingi wakil bupati.

Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi juga pada soliditas perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Saya yakin Pak Bupati bisa menjalankan amanah dengan baik. Meskipun mungkin tidak didampingi sementara oleh Pak Wabub, sistem pemerintahan daerah tetap berjalan,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda), untuk bekerja maksimal membantu bupati dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.

Ruswa menekankan pentingnya pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Perangkat daerah di bawah kepemimpinan Pak Sekda harus bekerja maksimal membantu bupati merealisasikan visi-misi dalam RPJMD dan RKPD agar roda pemerintahan berjalan optimal,” pungkasnya.

Sikap PKS Indramayu tersebut menempatkan penghormatan terhadap proses hukum dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi sebagai dua hal utama. Di tengah berkembangnya spekulasi mengenai kursi Wakil Bupati Indramayu, partai itu menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan jabatan tersebut semestinya menunggu kepastian hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku. (WH)

PKS Indramayu menegaskan belum membahas pengganti Wabup Syaefudin. Partai memilih menghormati proses hukum dan menunggu kepastian putusan pengadilan.

Posting Komentar

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget