Indramayu, Cakralensa.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti sejumlah poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang saat ini mulai dibahas di DPRD Kabupaten Indramayu.
Pandangan tersebut disampaikan Hj. Wardah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas dua Raperda, yakni Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (11/05/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menilai rencana penggabungan sejumlah urusan pemerintahan dinilai kurang tepat secara substansi dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan koordinasi di lapangan.
Salah satu poin yang menjadi perhatian serius Fraksi Golkar ialah penggabungan urusan pemadam kebakaran dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Hj. Wardah, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih komprehensif agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat sebelum penggabungan dilakukan,” tegasnya.
Selain persoalan struktur perangkat daerah, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola aset daerah melalui Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Fraksi Golkar menilai regulasi tersebut harus mampu menciptakan sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, efisien, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu agar lebih serius dalam melakukan inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan hingga kerja sama pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pandangan Fraksi Golkar tersebut juga sejalan dengan sejumlah fraksi lainnya yang mengingatkan agar restrukturisasi perangkat daerah dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian yang matang. Sejumlah fraksi menilai penggabungan organisasi perangkat daerah jangan hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan beban kerja, efektivitas pelayanan, serta kepentingan masyarakat.
Secara umum, DPRD Kabupaten Indramayu sepakat agar kedua Raperda tersebut dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) guna menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indramayu. (Wira)
Posting Komentar