Indramayu – Polemik rencana revitalisasi tambak Pantura di Kabupaten Indramayu kian menghangat. Program yang masuk dalam skema Program Strategis Nasional (PSN) ini menuai sorotan tajam setelah dinilai berpotensi menggeser ruang hidup masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan ekonomi dari sektor tambak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melalui Komisi II menggelar audiensi bersama Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Senin (6/4/2026), guna membahas Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura. Pertemuan ini turut dihadiri lintas komisi DPRD, para ketua fraksi, serta sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah hingga Perhutani.
Dalam forum tersebut, suara kekhawatiran masyarakat pesisir Indramayu disampaikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, menuntut kejelasan sekaligus perlindungan atas mata pencaharian mereka.
Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat. Ia menyebut, setiap kebijakan strategis harus berpijak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh mengorbankan mereka yang terdampak langsung.
Sekretaris KOMPI, Fahmi Labib mengungkapkan bahwa meski secara konsep revitalisasi bertujuan meningkatkan nilai ekonomi tambak yang tidak produktif, kondisi di lapangan menunjukkan hal berbeda.
“Banyak lahan yang disebut tidak produktif justru masih dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya. Ini yang menjadi sumber keresahan,” ujarnya.
Pembina KOMPI, H. Juhadi, menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa program tersebut justru akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Sejumlah fraksi di DPRD pun turut angkat suara. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Edi Fauzi, menilai kebijakan ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar revitalisasi tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian warga.
Senada, Ketua Fraksi Partai Golkar, Abdul Rojak, menegaskan bahwa penerimaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemerintah. Ia meminta agar penolakan yang muncul tidak diabaikan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Akhmad Mujani Nur, menyoroti pentingnya keselarasan program dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pembangunan harus memperkuat, bukan justru melemahkan posisi masyarakat.
Kritik juga datang dari Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem, Taufik Hadi Sutrisno, yang mempertanyakan pemilihan lokasi revitalisasi. Ia menilai masih banyak lahan tidak produktif yang lebih layak dikembangkan dibanding lahan yang saat ini masih dimanfaatkan warga.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu menegaskan akan mengawal persoalan ini secara serius. Sejumlah langkah pun disiapkan, mulai dari membuka ruang dialog tanpa batas waktu, memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pusat, hingga meminta penghentian sementara pematokan lahan.
Ketua DPRD Nurhayati menegaskan, jika program revitalisasi tetap dilanjutkan, maka pelaksanaannya harus benar-benar adil dan menyasar lahan yang tidak produktif.
Di tengah tarik ulur kepentingan ini, masyarakat pesisir kini menanti keputusan yang tidak hanya menjanjikan peningkatan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup mereka di tanah sendiri.
Posting Komentar