Indramayu, Cakralensa.com – Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) bersama para koordinator desa (kordes) dari berbagai wilayah menutup rangkaian kegiatan mereka dengan aksi simbolis di Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (6/4/2026). Penutupan tersebut ditandai dengan penyerahan ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum menggunakan uang koin receh.
Aksi ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan sejak pagi hari. Perwakilan massa datang membawa tiga kantong besar berisi koin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang terjadi dalam aksi unjuk rasa pada 2 April 2026 di Alun-alun Indramayu.
Sebelum tiba di Pendopo, rombongan KOMPI terlebih dahulu berkumpul di sekretariat, lalu mendatangi Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Diskimrum). Mereka mempertanyakan besaran kerugian yang timbul akibat aksi sebelumnya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama DPRD Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.
Proses penyerahan koin berlangsung tertib dan mendapat pengawalan, serta disaksikan oleh pihak terkait. Koordinator Umum KOMPI, Bung Hatta, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat pesisir, khususnya nelayan budidaya.
Ia menyebutkan bahwa nilai kerugian yang disampaikan oleh Diskimrum mencapai sekitar Rp100 juta. Namun, keterbatasan ekonomi membuat masyarakat hanya mampu mengumpulkan dana dalam bentuk koin hasil swadaya.
Menurutnya, dana tersebut dihimpun secara gotong royong tanpa adanya paksaan. Partisipasi warga dinilai sebagai bukti adanya kesadaran kolektif untuk ikut bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi.
Selain itu, KOMPI juga menyatakan keterbukaannya terhadap proses verifikasi jumlah kerugian. Jika nantinya terdapat kekurangan setelah dilakukan perhitungan ulang, pihaknya siap untuk melengkapi.
Bung Hatta menegaskan bahwa aksi koin receh ini tidak hanya dimaknai sebagai pembayaran ganti rugi, tetapi juga sebagai simbol kondisi masyarakat kecil yang ingin didengar oleh pemerintah.
Ia berharap langkah tersebut dapat membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara masyarakat pesisir dan pemerintah daerah, terutama dalam membahas kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan nelayan.
Aksi ini sekaligus menjadi pesan bahwa meskipun berada dalam keterbatasan, masyarakat pesisir tetap menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, sembari menyuarakan harapan agar aspirasi mereka mendapat perhatian yang lebih serius.
Posting Komentar