Indramayu, CakraLensa.com — Ada yang janggal dalam peringatan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu. Di tengah prosesi sakral Jamasan Pusaka Dalem Darma Ayu Nagari (Wiralodra), yang menjadi bagian penting dari jejak sejarah daerah, justru para pejabat utama Kabupaten Indramayu yang diharapkan hadir tidak tampak di lokasi.
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga jajaran pimpinan DPRD Indramayu disebut tidak menghadiri prosesi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (2/10/2026).
Yang membuat persoalan ini semakin disorot, kegiatan tersebut bukan acara tanpa undangan.
Surat resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu tertanggal 29 September 2026 telah beredar. Surat bernomor 400.14.1.1/2994/Dikbud, ditandatangani secara elektronik oleh Pj. Sekretaris Daerah Aan Hendrajana Muljadi, secara resmi mengundang para pimpinan daerah dan instansi terkait untuk menghadiri Jamasan Pusaka.
Artinya, agenda tersebut telah masuk dalam rangkaian kegiatan resmi dan undangan telah disampaikan kepada para pejabat yang dituju.
Namun ketika prosesi berlangsung, sosok-sosok yang diharapkan menjadi representasi pemerintah daerah justru tidak terlihat.
Kondisi ini sontak memantik kekecewaan keluarga besar trah Raden Aria Wiralodra.
“Kalau Sejarah Sendiri Tak Dihargai, Lalu Apa yang Diperingati?”
Salah satu keturunan Raden Aria Wiralodra, Haris Solihin, tidak menutupi kekecewaannya.
Menurut Haris, ketidakhadiran para pejabat tersebut bukan sekadar persoalan absensi dalam sebuah acara. Jamasan Pusaka menyangkut warisan leluhur dan sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari identitas Kabupaten Indramayu.
“Dengan ketidakhadiran para pejabat di Kabupaten Indramayu dalam kegiatan ini, bagi kami cukup membuktikan bahwa masih kurang rasa memiliki dan kurang rasa menghargai sejarah yang ada di Kabupaten Indramayu,” ujar Haris.
Kritik tersebut menjadi semakin tajam karena prosesi Jamasan Pusaka digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu.
Bagi keluarga trah Wiralodra, ada ironi ketika pemerintah merayakan usia daerah melalui berbagai rangkaian seremoni, sementara salah satu tradisi yang berkaitan dengan akar sejarah dan peninggalan leluhur justru tidak dihadiri pejabat utama sebagaimana yang mereka harapkan.
Ia menilai pemerintah semestinya tidak hanya hadir ketika sejarah dikemas dalam seremoni besar, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari identitas daerah.
Meski kecewa, keluarga besar keturunan Raden Aria Wiralodra memastikan tradisi tersebut tidak akan berhenti hanya karena minimnya kehadiran pejabat.
Para trah, keluarga keturunan Wiralodra dan budayawan akan tetap menjalankan upaya pelestarian pusaka peninggalan leluhur.
Pesan yang disampaikan cukup jelas, pelestarian sejarah tidak boleh bergantung pada hadir atau tidak hadirnya pejabat.
Namun di sisi lain, mereka berharap pemerintah daerah tidak mengambil jarak dari sejarah yang menjadi bagian dari perjalanan Kabupaten Indramayu.
“Kami berharap pemerintah bisa lebih menghargai dan memperhatikan sejarah serta asal-usul daerah ini. Kami siap bersama-sama mendukung pemerintah, karena sebelum pemerintahan sekarang berdiri, sudah ada sejarah dan pemerintahan yang dibangun oleh para leluhur kita,” kata Haris.
Ketidakhadiran para pejabat dalam prosesi tersebut kini menyisakan pertanyaan yang belum terjawab.
Mengapa para pejabat yang telah menerima undangan resmi tidak hadir dalam Jamasan Pusaka Dalem Darma Ayu Nagari?
Apakah terdapat agenda lain yang bersamaan? Ataukah ada alasan tertentu yang membuat para pimpinan daerah tidak dapat menghadiri prosesi tersebut?
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun jajaran pimpinan DPRD.
Sementara itu, bagi trah Raden Aria Wiralodra, Jamasan Pusaka bukan sekadar acara tahunan.
Ini tentang bagaimana sebuah daerah memperlakukan sejarah yang melahirkan identitasnya sendiri.
Posting Komentar