Latest Post
Abrakadabra Konser Adat Air Bersih Aksi Damai Aksi Demonstrasi Aksi Sosial Alam Analisis Anggaran Daerah Annah Shopanah APIB APPSI Arahan Arkan Shabbir Siddiq Aset Daerah ASN ASN Indramayu Aspirasi Asusila Atlet Atlet Berprestasi Ayu Widiyana Badan Gizi Nasional Bali Bandung Bandung Zoo Banjarnegara BANPEM Sekolah Bansos Bantuan Barang Bukti Basket Bawaslu Baznas Bedah Buku BEM PTNU Indramayu Bisnis BKPSDM Indramayu Blok Truwali BMKG BOPO BPK BPK RI BPNT Brimob BSMSS Budaya Budidaya BUMD Bupati Cabor Menembak Calon Kepala Sekolah CalonKepalaSekolah Cantigi Cipayung Plus Cirebon Covid 19 CPNS CV DIK CV DIK Bantah Tuduhan Monopoli CV Eka Pratama Jaya Daerah Dana BOS Daniel Mutaqien Dedi Mulyadi Dedi Wahidi Demokrasi Demokrat Depok Desa Desa Karangkerta Dieng Dieng Culture Festival Dieng Culture Festival 2026 Dinkes Indramayu Disdik Indramayu DisdikIndramayu Diskominfo Indramayu Disnaker Dispara Dispara Indramayu DPC KWRI Indramayu DPC PKB Indramayu DPKPP Indramayu DPMD DPR RI DPRD DPRD Indramayu DPRD Jawa Barat Dugaan Korupsi Dugaan Manipulasi Dugaan Pungli Dugaan Represivitas Edukasi Ekonomi Entertainment Erpin Marpinda Fatayat NU Fatayat NU Indramayu FGD Guru BK FKJI FKPPI Indramayu FPTI Indramayu FPWI Fraksi PKB Gallery Photo Gallery Video Garda Pemuda Nasdem Garut Gaya Hidup Gerindra Golkar Golkar Indramayu Greenpeace Greenpeace Indonesia Gubernur Jawa Barat H. Taryadi Hak Asasi Manusia Hak Pekerja Hari Jadi Indramayu Hari Kesaktian Pancasila Hari Santri Nasional Hasil Uji Laboratorium Health Herman Khaeron Hibah Hiburan Hoax Honorer Hukum Hukum & Kriminal HUT Golkar 62 HUT ke-15 NasDem HUT Kemerdekaan RI HUT RI HUT TNI Ijon Proyek Indonesia Indramayu Indramayu Expo 2026 Info Mudik informasi Infrastruktur Infrastruktur Desa Inspektorat Intisari Palsu ITE Jakarta Jambore Basket 2026 Jatibarang Jawa Barat Jawa Tengah JawaBarat Jazz Atas Awan Jembatan Kali Kapur Job Fair Indramayu Judi Kabupaten Indramayu Kajian Religi KAMTIBMAS Kandanghaur Kapolres Indramayu Karawang Karnaval SCTV Kasus Komariyah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pers Kebijakan Publik Kecamatan Cantigi Kecamatan Pasekan Kedokan Bunder Kejaksaan Kejaksaan Agung Kemerdekaan Kepedulian Sosial Keracunan Massal Keracunan MBG Kesehatan Ketenagakerjaan Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Publik Khotmil Quran Kinerja Direksi KNPI KNPI Indramayu KNPI JABAR KNPI Tukdana Kodim 0616 Kodim Indramayu Konflik KONI Konser Ditunda Korupsi Korupsi APBD KPK KPU Kriminal Kritik Publik Kuliner Kunker KWRI KWRI Indramayu Lapesdam NU Lebaran Lingkungan Hidup Literasi Digital Lohbener Lowongan Kerja LPK Kaina Indonesia LSM Gapura LSM Penjara Lucky Hakim Mahasiswa MBG Metro Miras Misteri MLM MTQ Musda Musik Mutasi Jabatan Narkoba NasDem Nasional Nelayan NKRI NRW Olahraga Olahraga Pelajar Ono Surono Opini Organisasi Perempuan Ormas OTO Pabean Udik Pameran Pembangunan Pancasila Panjat Tebing Partai NasDem Partai Politik Pasar Pasar Jatibarang Patrol PBVSI PC NU PDAM PDI Perjuangan PDIP Pedagang Pedagang Pasar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Pelestarian Budaya Pemancingan OVJ Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan Pemberdayaan Perempuan Pembunuhan Pemda Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Pemilu 2029 Pemkab Indramayu PemkabIndramayu Pemkot Bandung Pemuda Pemuda Indramayu Pemusnahan Miras Penangkapan Penculikan Pencurian Pendapatan Pendidikan Pendidikan Indramayu Pendidikan Islam PendidikanIndramayu Pengabdian Pengadaan Buku Pengadaan Sekolah Pengadilan Agama Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Penipuan Kerja Penonton Kecewa Perampokan Perbaikan Jalan Perbasi Cup Perbasi Indramayu Perceraian Perda Perdes Peristiwa Perkawinan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Konsumen Perlindungan PMI Perolehan Medali Persatuan Pertamina Pertanahan Pertanian Perumdam TDA Pesantren Pileg Pilkada Pilkades Pilpres PISEW PJTKI PJU PKB PKB Indramayu PKK PKS PKS Indramayu PNS POLIRAN Job Fair 2026 Polisi Peduli Pengangguran Politik Polres Indramayu POLRI Porprov Jabar 2026 Potret PPP Premanisme Prestasi Prestasi Internasional PT BIMJ PTSL Pungutan Liar PUPR Pusaka Pusaka Dalem PWI PWI Indramayu Ramadan ramadhan Rancalintah RAPD Razia Religi Retribusi Pasar Revitalisasi Rokhmat Firdaus Rotasi ASN RSUD Indramayu Rumah Sakit Ruriasti Anggun Maulia Rutilahu Sampah Santunan Anak Yatim Sapa Warga Sarekat Demokrasi Indonesia Satpol PP SatpolPP SBMI SDN 1 Rambatan Wetan Sejarah Seni Seni Tradisional Sindang Sirojudin Sliyeg SMAN 1 Tukdana Sorotan Sorotan Pendidikan Sosial Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Sosialisme Islam Sport SPPG Kerticala SPPG Kerticala 2 Sri Wahyuni Utami Herman STAI Sayid Sabiq Indramayu STPI Sufmi Dasco Sukra Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ke-98 Sunatan Masal SWH Syaefudin Tani Tawuran Teknologi Temuan BPK Terisi Tips TKI TKW TNI TPPO Tradisi Tradisi Desa Traffiking Transparansi Transparansi Anggaran Transparansi Dana Tukang Becak Turnamen Futsal Uang Palsu UMKM Ungkap Kasus Universitas Wiralodra Unwir Upacara Voli Volli Wabup Indramayu Wabup Syaefudin Ditahan Wanoja PDI Perjuangan Warisan Budaya Widasari Wiralodra Wisata YSG Kaina Indonesia Zumba


Indramayu, Cakralensa.com – Polemik larangan sejumlah wartawan meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, terus menuai reaksi keras dari kalangan insan pers.

Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, tindakan menghalangi kerja jurnalistik memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jangan anggap remeh persoalan ini. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan berdasarkan kemurahan hati pejabat atau izin sepihak dari pihak tertentu. Tidak ada satu pun pejabat yang berhak bertindak sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik," tegas Chong.

Ia mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

"Banyak kejadian serupa terjadi di berbagai daerah. Jangan sampai Indramayu menambah daftar panjang persoalan pembatasan kemerdekaan pers. Siapa pun pelakunya, jika terbukti memenuhi unsur pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan berlindung di balik alasan perintah atasan, karena perintah tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum," tandasnya.

Chong juga menegaskan bahwa FPWI mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada insan pers.

"FPWI meminta Pemkab Indramayu tidak hanya diam atau menganggap persoalan ini selesai begitu saja. Kami menuntut penjelasan terbuka, siapa yang mengeluarkan instruksi pelarangan dan apa dasar hukumnya. Jika memang terjadi kekeliruan, sampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kami juga serius mempertimbangkan pengaduan melalui jalur hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut marwah pers dan hak masyarakat memperoleh informasi," ujarnya.

Ia menambahkan, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam publikasi pemerintah daerah, tetapi bukan berarti menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Pers bukan corong pemerintah dan bukan bawahan Diskominfo. Wartawan memiliki independensi untuk mencari fakta, melakukan konfirmasi, dan memberitakan informasi secara objektif. Jangan sampai pemerintah hanya menginginkan pemberitaan satu pintu," tambahnya.


Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum utama yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran," ungkap Asmawi.

Menurutnya, pemerintah daerah boleh mengatur keamanan dan tata tertib kegiatan, tetapi jangan sampai aturan tersebut dijadikan alasan untuk membatasi kemerdekaan pers tanpa dasar yang jelas.

"Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas profesional justru diperlakukan seolah-olah mengganggu kegiatan pemerintahan. Pemerintah harus memahami bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial dan hak mencari serta memperoleh informasi sebagaimana dijamin undang-undang," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dugaan instruksi pelarangan wartawan meliput kegiatan pelantikan tersebut.

Persoalan ini semestinya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Sebab, keterbukaan informasi bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat kekuasaan. Ketika wartawan dihalangi mencari informasi, sesungguhnya hak publik untuk mengetahui juga sedang dipertaruhkan. (Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, sejumlah wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (13/11/2026) malam, justru tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan.

Peristiwa tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sebab, kegiatan pelantikan pejabat pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik semestinya dapat diakses oleh insan pers sepanjang memenuhi ketentuan keamanan dan tata tertib penyelenggara.

Salah satu wartawan yang mengalami pembatasan akses tersebut adalah Wira Hadiyono, Sekretaris DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu.

Saat hendak menjalankan tugas jurnalistik, Wira mengaku dihadang oleh seorang petugas keamanan Pendopo Kabupaten Indramayu bernama Aan. Petugas tersebut menyampaikan bahwa wartawan maupun media tidak diperbolehkan masuk untuk meliput kegiatan pelantikan.

Menurut penjelasan Aan, larangan tersebut merupakan petunjuk dari atasan. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan peliputan hanya diperbolehkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, apabila wartawan membutuhkan informasi atau pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, mereka diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.

Kebijakan tersebut pun memunculkan pertanyaan kritis: apakah peliputan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Indramayu kini hanya menjadi kewenangan satu instansi, sementara wartawan dari berbagai media lainnya cukup menerima informasi yang telah disiapkan pemerintah?


Wira Hadiyono menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas peliputan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pelaksana fungsi kontrol sosial.

Ia menilai, alasan adanya petunjuk dari atasan tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menutup akses peliputan tanpa penjelasan mengenai dasar kebijakan tersebut.

"Ini menjadi preseden yang kurang baik bagi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indramayu. Kami datang bukan untuk mengganggu jalannya acara, apalagi membuat kegaduhan. Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, menyampaikan informasi kepada masyarakat," ungkap Wira.

Ia juga mempertanyakan kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak wartawan dalam memperoleh informasi secara langsung.

"Kalau alasannya hanya karena petunjuk atasan, lantas apakah semua wartawan harus tunduk pada kebijakan yang membatasi akses informasi seperti ini? Sejak kapan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik hanya boleh diliput oleh Diskominfo?" tegasnya.

Menurut Wira, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam mengelola komunikasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya pihak yang berhak melakukan peliputan kegiatan pemerintahan.

"Diskominfo memang memiliki kewenangan menyampaikan informasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, Diskominfo bukan satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wartawan dan perusahaan pers juga mempunyai tugas, fungsi, serta independensi dalam menjalankan kerja jurnalistik," lanjutnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membangun pola komunikasi yang seolah-olah mengharuskan seluruh pemberitaan bersumber dari satu pintu.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan yang bersumber dari satu pintu. Pers bukan corong pemerintah, bukan pula sekadar penerima siaran pers. Pers memiliki kewajiban melakukan verifikasi, konfirmasi, dan menyampaikan fakta secara independen," tandasnya.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut boleh atau tidaknya wartawan memasuki area Pendopo Kabupaten Indramayu. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai kemerdekaan pers dan komitmen pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Dalam Pasal 4 ayat (3), disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang, penyelenggara kegiatan memiliki kewenangan mengatur keamanan, kapasitas ruangan, dan tata tertib pelaksanaan acara. Namun, pembatasan akses terhadap wartawan semestinya didasarkan pada pertimbangan yang jelas, objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Apabila memang terdapat kebijakan yang membatasi peliputan, publik berhak mengetahui siapa yang menetapkan kebijakan tersebut, apa dasar pertimbangannya, serta mengapa wartawan dari berbagai media tidak diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan.

Peristiwa ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Diskominfo dan pihak penyelenggara kegiatan pelantikan.

Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Apakah benar terdapat instruksi pimpinan yang melarang wartawan selain Diskominfo melakukan peliputan? Siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut? Apakah pembatasan itu berlaku bagi seluruh media, ataukah semata-mata berkaitan dengan alasan teknis dan keamanan selama kegiatan berlangsung?

Klarifikasi dari pihak terkait penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers secara tidak semestinya.

Sebab, hubungan pemerintah dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan, profesionalitas, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing.


Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, pers membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara independen dan profesional.

Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi slogan dalam pidato, sementara praktik di lapangan justru memperlihatkan pembatasan terhadap wartawan yang hendak mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu atas peristiwa tersebut.

Sebab, ketika wartawan hanya diperbolehkan menunggu rilis resmi pemerintah, pertanyaan yang lebih besar bukan sekadar siapa yang boleh meliput, melainkan sejauh mana pemerintah benar-benar memberikan ruang bagi kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik.

Pendopo adalah bagian dari ruang pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat publikasi kekuasaan. (Rochmanto/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem, DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mulai dari jalan sehat, santunan anak yatim, hingga peresmian ambulans gratis bagi warga.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD NasDem Indramayu, Jalan Raya Tegalurung, Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Rabu (11/11/2026), menjadi momentum bagi partai untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui aksi nyata.

Ketua DPD NasDem Indramayu, Lucky Hakim, melalui Sekretaris DPD, Sri Wahyuni Utami Herman, yang akrab disapa SWH, mengatakan bahwa peringatan hari jadi partai tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Melalui momentum HUT ke-15 ini, NasDem ingin semakin dekat dengan rakyat. Kami ingin kehadiran NasDem dapat memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Sri Wahyuni.

Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah peresmian ambulans NasDem Indramayu yang disiapkan untuk membantu warga yang membutuhkan transportasi layanan kesehatan. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan menghubungi hotline 08176494555.


Sri Wahyuni mengungkapkan, NasDem Indramayu saat ini telah menyiapkan dua unit ambulans gratis dan tiga mobil siaga yang ditempatkan di sejumlah daerah pemilihan (dapil) untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.

"Untuk ambulans kita siapkan dua unit. Satu unit menjangkau wilayah Dapil 1, 2, dan 3, sedangkan satu unit lainnya melayani Dapil 3, 4, 5, dan 6 di wilayah barat. Sementara mobil siaga ditempatkan di Dapil 1, Dapil 6, dan wilayah tengah," jelasnya.

Selain pelayanan kesehatan, perayaan juga diisi santunan anak yatim dan jalan sehat yang diikuti kader serta masyarakat. Panitia turut membagikan hadiah kepada peserta, salah satunya satu unit sepeda listrik yang dimenangkan Iskandar, kader NasDem asal Kecamatan Balongan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, mengajak seluruh kader untuk menerapkan semangat gerakan perubahan melalui tindakan sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Ia menegaskan bahwa kebaikan tidak harus dimulai dari hal besar. Kepedulian terhadap tetangga, membantu sesama, hingga menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk perubahan yang bisa dilakukan setiap orang.

"Apapun yang bisa kalian lakukan, sekecil apa pun kebaikan yang bisa dilakukan, maka lakukanlah. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan dari lingkungan terdekat," pesannya.

Di sisi lain, NasDem Indramayu juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi Pemilu 2029 dengan memasang target meraih sedikitnya delapan kursi DPRD.


Sri Wahyuni berharap target tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kerja nyata di tengah masyarakat.

Menurutnya, penguatan peran kader di lembaga legislatif dan eksekutif harus berjalan seiring dengan pelayanan sosial yang berkelanjutan.

Melalui momentum HUT ke-15 ini, NasDem Indramayu berharap semangat perubahan tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui kepedulian, pelayanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. (Wira)


Indramayu, Cakralensa.com – Polres Indramayu menggelar kegiatan POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) Job Fair 2026 sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran sekaligus mendukung program pemerintah dan kebijakan Kapolri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Mapolres Indramayu, Rabu (11/11/2026), tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan pekerjaan. Program ini juga merupakan bagian dari upaya Polri dalam membantu masyarakat memperoleh akses informasi dan kesempatan kerja yang lebih luas.

Kapolres Indramayu, AKBP Prianggo P. M., S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa berdasarkan data awal yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 32 perusahaan yang berpartisipasi dengan kuota lowongan pekerjaan yang diperkirakan mencapai 70 persen untuk penempatan luar negeri dan 30 persen untuk dalam negeri.

Namun demikian, data tersebut masih akan diverifikasi lebih lanjut bersama instansi terkait.

"Untuk jumlah pelamar pekerjaan, sampai dengan siang hari ini tercatat kurang lebih 2.285 orang. Jumlah tersebut berasal dari pendaftar melalui aplikasi Kerjayu serta masyarakat yang dikoordinasikan oleh Polsek dan Bhabinkamtibmas sebanyak kurang lebih 580 orang. Belum termasuk masyarakat yang datang secara langsung ke Polres Indramayu, sehingga diperkirakan jumlahnya sudah mencapai lebih dari 2.800 orang," ungkap Kapolres.

Menurutnya, POLIRAN Job Fair 2026 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi program berkelanjutan melalui kolaborasi antara Polres Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Dinas Ketenagakerjaan, serta perusahaan dan pelaku dunia usaha.


Kapolres menegaskan, tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga dapat berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan akselerator dalam membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan berbagai program pemerintah.

Ia menjelaskan, persoalan pengangguran perlu mendapat perhatian bersama karena dapat menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi situasi kamtibmas. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk membuka akses kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kompetensi masyarakat.

"Kami berharap masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan informasi mengenai lowongan pekerjaan bisa mendapatkan akses yang lebih luas. Begitu juga masyarakat yang kompetensinya belum maksimal, dapat kita kolaborasikan dengan instansi terkait, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, melalui program pelatihan," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Polres Indramayu menyediakan sejumlah kemudahan pelayanan bagi para pencari kerja. Masyarakat dapat mengakses informasi dan melakukan pendaftaran melalui aplikasi Kerjayu, berkoordinasi melalui Polsek dan Bhabinkamtibmas, maupun datang secara langsung ke Mapolres Indramayu.

Selain membantu proses administrasi pendaftaran lowongan pekerjaan, Polres Indramayu juga menyediakan pelayanan bagi pelamar pekerjaan yang datang langsung yaitu pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pencari kerja.

Lebih lanjut, Kapolres Indramayu menyampaikan bahwa upaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan juga akan diikuti dengan program peningkatan kompetensi. Salah satunya melalui kolaborasi pelatihan vokasi bersama Dinas Ketenagakerjaan Indramayu bagi 100 orang masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 26 Oktober 2026.

Program tersebut nantinya akan dimonitor untuk mengetahui perkembangan kompetensi para peserta, termasuk kemungkinan mereka telah memperoleh pekerjaan setelah mengikuti pelatihan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui pelatihan apa lagi yang dibutuhkan masyarakat. Harapannya, mereka yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan melalui job fair ini tetap memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya," tuturnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja. Polres Indramayu bersama instansi terkait akan menindaklanjuti setiap laporan maupun pengaduan masyarakat, khususnya apabila ditemukan dugaan penipuan berkedok lowongan pekerjaan atau praktik perekrutan tenaga kerja ilegal.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan kerja melalui perusahaan yang jelas dan terverifikasi, sekaligus mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

Terkait target penyerapan tenaga kerja, Kapolres berharap kegiatan POLIRAN Job Fair 2026 dapat menghasilkan penempatan kerja yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas tingginya jumlah pendaftar.



Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang berhasil terserap ke dunia kerja diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan daerah serta menekan potensi terjadinya gangguan kamtibmas.

"Harapan kami, semakin banyak tenaga kerja yang dapat terserap, angka pengangguran bisa berkurang dan secara tidak langsung dapat menekan potensi terjadinya kriminalitas. Namun, tentu ada faktor-faktor lain yang juga memengaruhi kamtibmas. Karena itu, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.

Melalui POLIRAN Job Fair 2026, Polres Indramayu berharap tercipta sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membuka peluang kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Indramayu. (Wira)


Depok, Cakralensa.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Kabupaten Indramayu di ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat 2026. Atlet cabang olahraga (cabor) menembak, Arkan Shabbir Siddiq, berhasil meraih medali perak pada nomor pertandingan 10M Air Rifle Men Standard.

Pertandingan tersebut berlangsung pada Senin (09/11/2026), bertempat di Lapangan Tembak KONI Jabar Cisangkan, Kota Cimahi, yang menjadi salah satu venue pertandingan cabang olahraga menembak PORPROV Jabar 2026.

Keberhasilan Arkan meraih medali perak menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Indramayu. Prestasi ini sekaligus menunjukkan kemampuan dan daya saing atlet daerah dalam berkompetisi di tingkat provinsi.

Cabang olahraga menembak merupakan olahraga yang membutuhkan ketelitian, konsentrasi tinggi, ketenangan, serta pengendalian diri. Dalam nomor 10M Air Rifle Men Standard, atlet dituntut memiliki akurasi dan konsistensi dalam setiap tembakan untuk memperoleh hasil terbaik.

Raihan medali perak oleh Arkan Shabbir Siddiq tidak hanya menjadi buah dari perjuangan atlet di arena pertandingan, tetapi juga diharapkan menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda Indramayu lainnya untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan.

Prestasi ini sekaligus menjadi tambahan semangat bagi pembinaan olahraga menembak di Kabupaten Indramayu agar semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Keberhasilan Arkan di PORPROV Jabar 2026 menjadi bukti bahwa atlet Indramayu mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di tengah persaingan olahraga tingkat Jawa Barat.

Selamat kepada Arkan Shabbir Siddiq atas raihan medali peraknya. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama Kabupaten Indramayu.


Indramayu, Cakralensa.com – Persaingan perebutan medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Bekasi 2026 semakin menarik. Sejumlah kontingen dari kabupaten dan kota di Jawa Barat terus menunjukkan performa terbaiknya demi mengharumkan nama daerah masing-masing.

Berdasarkan data klasemen sementara yang dirilis melalui situs resmi porprovbekasi2026.id, Minggu (9/11/2026) pukul 14.45 WIB, Kota Bekasi masih kokoh berada di puncak klasemen dengan raihan 107 medali, terdiri dari 45 emas, 28 perak, dan 34 perunggu.

Posisi kedua ditempati Kota Bandung dengan total 112 medali, yakni 37 emas, 39 perak, dan 36 perunggu. Meskipun unggul dalam jumlah keseluruhan medali, Kota Bandung masih berada di bawah Kota Bekasi karena perolehan medali emas menjadi penentu utama peringkat klasemen.

Sementara itu, Kabupaten Bekasi berhasil menempati posisi ketiga dengan koleksi 93 medali, terdiri dari 32 emas, 26 perak, dan 35 perunggu.

Di posisi keempat terdapat Kota Bogor dengan 69 medali, disusul Kabupaten Bogor di peringkat kelima dengan 56 medali. Kabupaten Bandung menempati posisi keenam dengan 54 medali.

Selanjutnya, Kabupaten Karawang berada di peringkat ketujuh dengan 33 medali, Kabupaten Subang di posisi kedelapan dengan 28 medali, Kabupaten Bandung Barat di posisi kesembilan dengan 27 medali, serta Kota Cirebon melengkapi sepuluh besar dengan raihan 28 medali.


Di tengah ketatnya persaingan tersebut, kontingen Kabupaten Indramayu berhasil mengumpulkan 19 medali dan menempati posisi ke-12 dalam klasemen sementara PORPROV Bekasi 2026.

Adapun rincian perolehan medali Kabupaten Indramayu terdiri dari 3 medali emas, 5 medali perak, dan 11 medali perunggu.


Capaian ini menjadi bukti perjuangan, kerja keras, serta semangat para atlet Indramayu dalam membawa nama daerah di ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat. Raihan 19 medali tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Meski belum berhasil menembus sepuluh besar, peluang untuk memperbaiki posisi klasemen masih terbuka. Para atlet diharapkan tetap menjaga semangat bertanding, meningkatkan performa, dan berjuang maksimal untuk menambah pundi-pundi medali.

Klasemen sementara PORPROV Bekasi 2026 menunjukkan bahwa persaingan antar kontingen berlangsung cukup ketat. Selisih perolehan medali emas membuat perebutan posisi teratas masih menarik untuk diikuti.

Bagi Kabupaten Indramayu, perjuangan belum berakhir. Dukungan masyarakat dan seluruh elemen daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi kepada para atlet agar terus berprestasi dan mengharumkan nama Indramayu.

Semangat sportivitas, kerja keras, dan pantang menyerah diharapkan menjadi kekuatan bagi seluruh atlet dalam menghadapi pertandingan selanjutnya.

Kini, masyarakat tinggal menantikan perkembangan klasemen berikutnya. Mampukah Kota Bekasi mempertahankan posisi puncak? Dan mampukah kontingen Kabupaten Indramayu terus mendongkrak peringkat serta menambah koleksi medali?

Satu medali adalah hasil perjuangan, satu prestasi adalah kebanggaan bagi daerah. Terus berjuang, atlet-atlet Jawa Barat!


Indramayu, Cakralensa.com – Dalam upaya memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indramayu menggelar kegiatan Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPC PKB Kabupaten Indramayu tersebut mengangkat tema "Membedah Gagasan Keadilan Sosial H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati dalam Menjawab Persoalan-Persoalan Bangsa."

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. H. Masduki Duryat, M.Pd.I., CLA., C.FLS., seorang akademisi, serta H. Adlan Dai, Analis Sosial Politik sekaligus Sekretaris Umum MUI Kabupaten Indramayu.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu H. Amroni, S.IP., Bendahara DPC PKB Badruzaman, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PKB, Ketua Muhammadiyah Prof. Junaedi, serta Ashrof, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Turut hadir Ketua KNPI Indramayu Khamza Fansuri, perwakilan organisasi mahasiswa Cipayung, GMNI, PMII, serta sejumlah kader dan simpatisan PKB. Hadir pula H. Dedi Wahidi, Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKB.

Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu, H. Amroni, S.IP., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Secara khusus, Amroni menyampaikan terima kasih kepada H. Dedi Wahidi, Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKB, serta Ashrof, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, atas kehadiran dan dukungannya dalam kegiatan diskusi dan bedah buku tersebut.

Menurut Amroni, kegiatan ini tidak sekadar menjadi forum untuk membahas pemikiran dan gagasan para tokoh, tetapi juga menjadi sarana memperluas wawasan, membangun kebersamaan, serta menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia berharap melalui diskusi tersebut, seluruh peserta dapat mengambil pelajaran dan inspirasi mengenai pentingnya keadilan sosial, solidaritas, serta semangat saling membantu antarsesama.

"Mudah-mudahan melalui kegiatan Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam ini, kita semua dapat menambah wawasan, memperkuat semangat kebersamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. PKB Indramayu akan terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Kami berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus dilaksanakan," ungkap Amroni.


Sementara itu, H. Dedi Wahidi, Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKB, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPC PKB Kabupaten Indramayu yang telah menyelenggarakan kegiatan diskusi dan bedah buku tersebut.

Menurutnya, pembahasan mengenai sosialisme Islam memiliki relevansi penting dengan kehidupan masyarakat saat ini, terutama dalam membangun kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan satu sama lain.

Dedi Wahidi menegaskan bahwa nilai sosial bukan hanya sebatas pemikiran atau teori, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membantu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa semangat kepedulian terhadap sesama sejalan dengan salah satu nilai perjuangan PKB, yakni senantiasa hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Sosialisme berasal dari kata sosial. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga sebagai manusia kita harus memiliki jiwa sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Hal ini juga sejalan dengan salah satu slogan PKB, yaitu peduli kepada masyarakat dan berbuat sosial untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi Wahidi berpesan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Indramayu, kader, serta simpatisan PKB agar terus meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat.

Menurutnya, kebesaran sebuah organisasi maupun partai politik tidak hanya diukur dari kekuatan politik, tetapi juga dari seberapa besar manfaat dan kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat.

"Saya berharap kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Indramayu, para kader, dan simpatisan PKB, kalau kita ingin besar, kita harus mau berbagi dan peduli kepada umat manusia. Untuk itu, pedulilah kepada sesama," tegasnya.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

"Saya berharap setelah kegiatan ini selesai, kita semua dapat mengambil pelajaran, menambah wawasan, serta semakin meningkatkan jiwa sosial dan kepedulian kita terhadap masyarakat," pungkasnya.

Melalui kegiatan Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam ini, DPC PKB Kabupaten Indramayu berupaya menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan kalangan akademisi, tokoh agama, politisi, mahasiswa, dan elemen masyarakat.


Gagasan keadilan sosial yang dibahas melalui pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati diharapkan tidak berhenti sebagai wacana intelektual semata, tetapi mampu menjadi inspirasi dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan mendorong lahirnya tindakan nyata di tengah masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepedulian, solidaritas, kebersamaan, dan semangat berbagi merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, PKB diharapkan tidak hanya hadir sebagai kekuatan politik, tetapi juga mampu menjadi bagian dari gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Indramayu.


Indramayu, Cakralensa.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi masyarakat Blok Truwali, Desa Kedokan Bunder Wetan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, yang menyuarakan keluhan mengenai kondisi jalan akibat dampak pembangunan Jembatan Kali Kapur.

Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Kali Kapur merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ia mengingatkan bahwa jembatan tersebut nantinya juga akan digunakan oleh masyarakat yang saat ini menyampaikan aspirasi terkait kondisi akses jalan di sekitar lokasi pembangunan.

"Nanti yang pakai jembatan, Bapak dan Ibu semuanya yang hari ini berdemonstrasi," ungkap Dedi Mulyadi.

Terkait progres pembangunan, Dedi menjelaskan bahwa pekerjaan jembatan tersebut tidak mengalami keterlambatan yang signifikan. Berdasarkan hasil pengecekan, deviasi progres pembangunan hanya sekitar empat persen dan menurutnya masih dalam batas yang dapat ditoleransi.

Dedi juga menjelaskan bahwa selama proses pembangunan berlangsung, belum tersedia jalan alternatif lain untuk mengalihkan arus kendaraan. Sebab, akses yang ada berkaitan langsung dengan area pekerjaan konstruksi sehingga membutuhkan pengaturan demi kelancaran dan keselamatan pembangunan.


Menurutnya, pembangunan jembatan tidak mungkin berjalan optimal apabila kendaraan terus melintasi area yang sedang dikerjakan. Pekerjaan konstruksi membutuhkan ruang dan tahapan teknis yang harus dijalankan sesuai ketentuan agar menghasilkan bangunan yang kuat dan aman.

Selain itu, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa jalan desa yang saat ini dilalui masyarakat juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan direncanakan untuk dibangun kembali.

"Jalan yang dilalui itu juga nantinya akan dibangun juga oleh Pemprov. Itu kan jalan desa, nanti kita bangun lagi," jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk bersabar, menjaga komunikasi, serta mengedepankan kepentingan bersama dalam menyikapi proses pembangunan tersebut.

Dedi menekankan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas. Menurutnya, pembangunan jembatan tidak boleh dipaksakan untuk dipercepat dengan mengabaikan kualitas konstruksi karena nantinya infrastruktur tersebut akan digunakan masyarakat dalam jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, CV Eka Pratama Jaya selaku kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan Kali Kapur menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan teknis dengan tetap mengutamakan kualitas konstruksi dan keselamatan.

Direktur CV Eka Pratama Jaya menyampaikan bahwa pihaknya memahami aspirasi serta ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.

"Kami memahami kondisi dan aspirasi masyarakat. Kami berkomitmen melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan ini dengan mengutamakan kualitas dan keselamatan, karena jembatan ini nantinya akan menjadi infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkapnya.


Pembangunan Jembatan Kali Kapur diharapkan dapat menjadi infrastruktur penting yang memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas perekonomian, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Dukungan, komunikasi, dan kerja sama antara pemerintah, pelaksana proyek, serta masyarakat diharapkan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan lancar dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas demi kepentingan bersama. (WH)


Indramayu, Cakralensa.com – Citra profesionalisme Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu kembali mendapat sorotan. Kali ini, bukan karena persoalan kebijakan pendidikan ataupun kualitas pelayanan, melainkan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembuatan pamflet resmi kegiatan Seminar Pendidikan.

Hal yang seharusnya menjadi pekerjaan sederhana bagi sebuah instansi pemerintah justru memunculkan kritik. Penggunaan AI dalam pembuatan materi publikasi tersebut dinilai memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yakni minimnya perhatian terhadap potensi sumber daya manusia lokal, khususnya generasi muda yang memiliki keahlian di bidang desain grafis.

Kritik keras datang dari Rokhmat Firdaus, Kepala Bidang Hubungan Perguruan Tinggi Serikat Demokrasi Indonesia (SDI) Indramayu. Ia menyayangkan sikap Dinas Pendidikan yang dinilai kurang memberikan ruang bagi kreativitas dan kompetensi anak muda daerah.

"Jujur, saya hanya bisa tertawa melihat ini. Sekelas Dinas Pendidikan, lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam pengembangan kreativitas dan kualitas sumber daya manusia, justru membuat pamflet kegiatan resminya menggunakan AI? Sungguh ironis dan memalukan," ujar Rokhmat, Jumat (06/11/2026).

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar tentang teknologi yang digunakan untuk menghasilkan sebuah desain. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut kepekaan sebuah instansi terhadap potensi masyarakat di daerahnya sendiri.

Rokhmat mempertanyakan mengapa Dinas Pendidikan tidak memanfaatkan tenaga kreatif lokal, padahal Indramayu memiliki banyak anak muda yang mempunyai kemampuan dan latar belakang pendidikan di bidang desain grafis.

"Di Indramayu ini banyak anak muda yang memiliki kemampuan desain grafis. Mereka membutuhkan kesempatan, pengalaman, dan ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Tetapi ketika instansi sebesar Dinas Pendidikan justru memilih jalan instan, muncul pertanyaan: sebenarnya ke mana keberpihakan terhadap potensi anak muda daerah?" tegasnya.


Rokhmat menilai, penggunaan teknologi memang tidak salah. Namun, menjadi persoalan ketika kemudahan AI justru dijadikan pilihan tanpa mempertimbangkan pemberdayaan tenaga profesional yang tersedia di daerah.

Menurutnya, Dinas Pendidikan seharusnya menjadi salah satu institusi yang paling memahami pentingnya proses belajar, kreativitas, keterampilan, dan penghargaan terhadap kompetensi manusia.

Ironis apabila lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan justru dinilai kurang memberikan contoh dalam menghargai kemampuan dan kreativitas sumber daya manusia.

"Ini bukan soal bagus atau tidaknya hasil pamflet. Ini soal harga diri dan kemampuan sebuah instansi. Jangan sampai masyarakat justru melihat bahwa untuk pekerjaan sederhana saja, potensi anak muda lokal tidak dianggap penting," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak membuat aparatur pemerintah terjebak dalam budaya kerja serba instan. Sebab, keberadaan AI seharusnya memperkuat kinerja manusia, bukan menjadi alasan untuk mengesampingkan tanggung jawab dan kompetensi profesional.

Pernyataan Rokhmat semakin tajam ketika ia menyinggung kemungkinan penggunaan pola pikir serba instan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan.

"Semoga ini bukan pertanda bahwa nanti kebijakan-kebijakan pendidikan kita pun akan ikut minta dibuatkan oleh AI. Kalau begitu, untuk apa ada jajaran pejabat dan staf di Disdik? Cukup pasang komputer di meja kerja, selesai," sindirnya.


Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap pentingnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi pendidikan. Sebab, masyarakat tentu berharap Dinas Pendidikan tidak hanya mampu menyelenggarakan kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional, kreatif, dan berpihak pada pengembangan potensi daerah.

Sorotan terhadap pamflet tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Sebuah instansi pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan dan kebijakan yang diambil, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi.

Dinas Pendidikan perlu menjelaskan apakah pamflet tersebut sepenuhnya dibuat menggunakan AI atau hanya memanfaatkan AI sebagai alat bantu desain. Penjelasan mengenai proses pengerjaan, pertimbangan efisiensi, serta peluang pelibatan tenaga kreatif lokal juga penting disampaikan kepada masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terkait kritik yang disampaikan Rokhmat Firdaus.

Publik tentu berhak mempertanyakan mengapa potensi kreatif anak muda Indramayu belum terlihat menjadi bagian dari perhatian dalam kebutuhan publikasi instansi pemerintah.

Jangan sampai Dinas Pendidikan justru memberikan kesan bahwa kemajuan teknologi lebih dihargai daripada kemampuan manusia. Sebab, tugas lembaga pendidikan bukan hanya berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana kualitas tersebut dihargai dan diberdayakan.

Jika instansi yang mengurusi pendidikan saja dinilai kurang peka terhadap potensi anak muda di daerahnya sendiri, lalu bagaimana masyarakat bisa berharap lahirnya kebijakan pendidikan yang benar-benar berpihak pada pengembangan sumber daya manusia lokal? (Rifqi/Red)


Indramayu, Cakralensa.com – Semangat kebersamaan dan gotong royong terpancar dalam kemeriahan acara Munjungan Buyut Rancalintah, Desa Karangkerta, Rabu, 5 November 2026. Dalam rangka menyemarakkan tradisi tahunan tersebut, para pemuda RT 01 dan RT 02 berkolaborasi menggelar berbagai hiburan menarik, mulai dari lomba panjat pinang hingga undian doorprize yang disambut antusias oleh masyarakat.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi hiburan bagi warga, tetapi juga menjadi bukti nyata kekompakan dan kepedulian generasi muda dalam menjaga tradisi serta mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Ketua Panitia, Kasmana, menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemuda RT 01 dan RT 02 merupakan wujud semangat persatuan dan kebersamaan yang patut terus dijaga.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin Munjungan Buyut bukan hanya menjadi sebuah seremoni atau tradisi tahunan semata, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan membangun kekompakan antarwarga, khususnya RT 01 dan RT 02," ungkap Kasmana.

Salah satu hiburan yang paling menyita perhatian warga adalah lomba panjat pinang. Dengan penuh semangat, para peserta saling bahu-membahu menaklukkan batang pinang yang licin demi meraih berbagai hadiah di puncaknya. Gelak tawa, sorak-sorai, dan tepuk tangan warga pun menambah semarak suasana perlombaan.

Keseruan semakin terasa saat memasuki sesi undian doorprize. Warga tampak antusias menantikan nomor undian masing-masing dengan harapan membawa pulang hadiah. Momen tersebut menjadi salah satu hiburan yang dinantikan dan menambah kebahagiaan dalam rangkaian perayaan Munjungan Buyut.

Kasmana juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para tokoh masyarakat, panitia, pemuda, serta seluruh warga yang telah memberikan dukungan, baik tenaga, pikiran, maupun materi, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan meriah dan lancar.

Ia berharap semangat gotong royong dan kekompakan yang telah terbangun melalui kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus terpelihara dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di masa mendatang.

Munjungan Buyut bukan sekadar menjaga tradisi, tetapi juga merawat persaudaraan. Melalui kolaborasi pemuda RT 01 dan RT 02, perayaan ini menjadi bukti bahwa kebersamaan, kekompakan, dan semangat gotong royong merupakan kekuatan besar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan semangat kebersamaan tersebut, diharapkan tradisi Munjungan Buyut Rancalintah akan terus lestari dan menjadi warisan budaya yang mempererat hubungan antargenerasi di tengah masyarakat. (Rohmat)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget