Cakra Lensa

Indramayu, Cakralensa.com - Insiden terbakarnya perahu nelayan di Pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, membuat heboh masyarakat dan dunia maya. Peristiwa menegangkan tersebut terjadi pada Kamis (06/08/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Beredar di platform tiktok, sebuah mobil tangki BBM solar bernomor polisi B 9876 BFU keluar dari lokasi kejadian. Diduga, armada ini merupakan yang mendistribusikan BBM solar ke salah satu kapal nelayan hingga akhirnya terjadi insiden kebakaran.

Vidio mobil tangki BBM bertuliskan PT. PBP Trans Group yang diduga saat awal terjadinya kebakaran tersebut viral setelah diunggah akun Bang Kumis di platform tiktok baru-baru ini.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal nelayan di Pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ludes terbakar. Kepulan asap berwarna hitam membumbung tinggi di kawasan pesisir tersebut.

Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, insiden yang bikin panik warga tersebut terjadi pada Kamis (06/08/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Salah satu pemilik kapal nelayan yang terbakar, Hj.Yuni, menuturkan bahwa kejadian bermula saat kapal miliknya tengah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ke tempat penampungan dari mobil tangki PT. PBP Trans Group.

Dengan kondisi syok, Hj Yuni mengatakan bahwa api tiba-tiba menyala di kapal nelayan miliknya hingga kebakaran tersebut meluas ke warung sekitar dan kapal disebelahnya. Mobil pajero yang terparkir disekitar tempat kejadian miliknya juga ludes dilalap si jago merah.

"Yang satunya kapal saya, lagi ngisi solar dari mobil tangki PT. PBP ke tempat penampungan, katanya api muncul dari kapal saya,"Tutur Hj.Yuni dengan nada sedih karena syok.

Menurut Hj.Yuni, kapal nelayan lainnya yang turut terbakar diduga merupakan milik Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra. Namun, informasi ini belum dipastikan secara independent.

Sebelum di lokasi kejadian, tampak sejumlah mobil tangki transportir BBM solar PT. PBP Trans Group berhenti di tepi jalan. Diduga, mobil tersebut hendak bahkan sudah mendistribusikan muatannya ke kepal nelayan.

Koordinator Umum Forum Peduli Indramayu (Koordum FPI), Masdi, merasa prihatin atas insiden tersebut. Kendati demikian, ia bersama organisasinya menyoroti mengenai saffety, pengawasan pihak berwenang, serta keaslian BBM solar industri yang didistribusikan dari PT. PBP Trans Group.

Menurutnya, insiden dapat diminimalisir jika pihak-pihak yang terlibat betul-betul memperhatikan saffety first. Pengawasan dari pihak berwenang juga mencegah kelalaian oknum di lokasi apa bila berjalan sebagaimana mestinya.

Bersama organisasinya, Masdi mendesak kepada pihak kepolisian khususnya Polres Indramayu agar menyelidiki kejadian tersebut. Kesesuaian saffety, pengawasan pihak berwenang, serta keaslian BBM solar industri harus diselidiki.

"Kepolisian Polres Indramayu harus menyelidiki dan mengusut tuntas kejadian tersebut karena tidak menutup kemungkinan ada suatu kelalaian pihak-pihak di lokasi,"Tandasnya.

Sementara belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak-pihak relevan termasuk Polres Indramayu. Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi serta pendalaman informasi masih terus dilakukan. (Wira/Tim)

Indramayu, Cakralensa.com – Kapolres Indramayu AKBP Prianggo. P.M., S.I.K., M.Si. menggelar kegiatan silaturahmi bersama puluhan insan media yang bertugas di wilayah Kabupaten Indramayu. 

Acara silaturahmi ini bertempat di Birubhi Caffe and Resto, Karanganyar, Kabupaten Indramayu, Sabtu malam (1/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 88 insan media yang tergabung diantaranya dari Kelompok Kerja (Pokja) Polres Indramayu serta berbagai organisasi kewartawanan lainnya di Bumi Wiralodra.

Dalam kesempatan itu, Kapolres turut didampingi oleh Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, S.E., S.I.K., M.M., CPHR., sejumlah Kasat, serta Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno, S.H.

Mengawali acara, Kasi Humas AKP Tarno menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh wartawan yang telah memenuhi undangan. 

Ia menyampaikan agenda silaturahmi ini merupakan inisiatif langsung dari bapak Kapolres Indramayu yang ingin segera merangkul dan mempererat hubungan dengan rekan-rekan pers sejak awal masa jabatannya.

“Atas nama Polres Indramayu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang telah hadir. Semoga silaturahmi ini semakin mempererat hubungan baik yang selama ini telah terjalin,” ujar AKP Tarno.

Pada kesempatan yang sama, AKP Tarno turut memperkenalkan perwakilan dari berbagai organisasi profesi jurnalis yang hadir, di antaranya Pokja Polres Indramayu dan sejumlah organisasi media lainnya.

Sementara di hadapan puluhan jurnalis, AKBP Prianggo kemudian menceritakan sekilas perjalanan kariernya di Kepolisian. 

Beliau mengawali masa dinasnya di wilayah Jawa Tengah, lalu berpindah tugas ke Polda Papua, hingga bergeser ke Polda Jawa Timur dengan penugasan di berbagai daerah seperti Surabaya, Bojonegoro, Jember, dan Banyuwangi.

Usai merampungkan pendidikan Sespimmen di Lembang, Jawa Barat, perwira melati dua ini sempat kembali bertugas di Polda Jawa Tengah selama empat tahun sebelum akhirnya resmi menerima amanah sebagai Kapolres Indramayu sejak 26 Juni 2026 lalu.

Dalam kesempatan itu, AKBP Prianggo mengajak seluruh insan media untuk terus memperkuat sinergi dengan kepolisian khusunya Polres Indramayu.

“Saya mohon dukungan dan kerja sama dari rekan-rekan media. Saya yakin kita bisa bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan Polres Indramayu kepada masyarakat,” ungkap AKBP Prianggo.

“Pesan saya kepada seluruh anggota sederhana, yaitu layani masyarakat dengan respon cepat. Itu menjadi komitmen saya dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin baik ke depan,” tegasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog santai, di mana para wartawan berkesempatan menyampaikan berbagai masukan, harapan, serta diskusi konstruktif seputar dinamika di lapangan. 

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah sebagai simbol kuatnya kemitraan antara Polri dan insan pers demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Indramayu. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com – Proyek rehabilitasi Jalan Olahraga di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, dengan nilai kontrak mencapai Rp2.396.232.000 dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026, mendadak ramai diperbincangkan masyarakat. Hal ini bukan semata karena besarnya nilai proyek, melainkan karena pemilik nama perusahaan pelaksana disebut-sebut identik dengan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, H. Warli, dari Fraksi Partai Golkar.

Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut dilaksanakan oleh CV. Andaralu Cakra Alam dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Proyek berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu.

Ramainya pembicaraan muncul karena nama pemilik perusahaan yang dikaitkan dengan proyek tersebut sama dengan nama anggota DPRD, H. Warli. Kondisi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan dugaan adanya keterkaitan langsung antara pejabat legislatif dengan proyek pemerintah.

Menanggapi isu tersebut, H. Warli memberikan penjelasan tegas. Ia menolak anggapan bahwa dirinya terlibat dalam proyek rehabilitasi Jalan Olahraga.

“Itu bukan pekerjaan saya. Hanya kebetulan saja ada kesamaan nama dengan yang disebut-sebut sebagai pemenang proyek. Saya tidak ada kaitannya dengan proyek tersebut,” ujar H. Warli.

Menurutnya, kesalahpahaman ini perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Ia mengingatkan publik untuk tidak langsung mengaitkan proyek pemerintah dengan dirinya hanya karena adanya kesamaan nama.

H. Warli juga mengajak masyarakat untuk melihat informasi berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa setiap proyek pemerintah memiliki mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di kawasan Kelurahan Karanganyar, sehingga mendukung kelancaran mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di Kecamatan Indramayu.

Meski namanya sempat dikaitkan, H. Warli kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek tersebut. Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, serta mendukung agar seluruh proyek pemerintah dilaksanakan secara transparan, tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Wira/Tim)

Indramayu, Cakralensa.com – Proyek rehabilitasi Jalan Olahraga senilai Rp2.396.232.000 yang dibiayai APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 kini menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Hasil investigasi tim media pada Senin (27/7/2026) malam menemukan dugaan pengurangan ruang efektif untuk pengecoran beton. Pada bagian tengah badan jalan terlihat hamparan urugan batu (leveling) dengan ketebalan yang dinilai tidak lazim, sementara sisi kanan dan kiri jalan tampak tanpa urugan.

Pengukuran di lapangan menunjukkan ruang untuk beton pada bagian tertentu diduga hanya berkisar 12–13 sentimeter, sedangkan tinggi bekisting mencapai 20 sentimeter. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis.

Selain itu, tim media juga menemukan minimnya penggunaan plastik cor sebagai lapisan dasar sebelum pengecoran. Material tersebut merupakan bagian penting dalam pekerjaan beton karena berfungsi menjaga kualitas campuran dan mengurangi risiko penyerapan air semen ke tanah.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Andaru Cakra Alam dengan pengawasan PT Lima Benua Consultant.

Ketua WN 88 Sub Unit 002 Indramayu, Ahmad Nur Irsyad, menilai temuan tersebut perlu segera diperiksa oleh instansi berwenang. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka bukan hanya kualitas jalan yang dipertaruhkan, tetapi juga penggunaan uang rakyat.

"Kami akan mengawal persoalan ini hingga ada pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Setiap rupiah APBD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.

Temuan ini sekaligus menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memastikan sistem pengawasan proyek berjalan efektif. Publik menanti langkah konkret Dinas PUPR dan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka apabila terdapat indikasi penyimpangan.

Sebagai kepala daerah, Bupati Lucky Hakim diharapkan memastikan seluruh proyek pembangunan yang menggunakan APBD diawasi secara ketat dan ditangani secara transparan apabila muncul laporan dari masyarakat. Komitmen terhadap tata kelola yang baik akan tercermin dari respons pemerintah terhadap setiap dugaan penyimpangan, tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun konsultan pengawas belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Red)

Indramayu, Cakralensa.com – Warga Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, menyambut dengan penuh rasa syukur dimulainya rehabilitasi jalan desa yang selama ini mengalami kerusakan. Pembangunan tersebut merupakan realisasi aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Lina Hilmia, S.H., yang memperjuangkan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Rehabilitasi jalan dilaksanakan dengan metode betonisasi dan dikerjakan oleh CV. Arta Jaya menggunakan anggaran APBD Kabupaten Indramayu sebesar Rp198.869.000. Pekerjaan dimulai pada Selasa, 28 Juli 2026 dan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Brondong.

Selama bertahun-tahun, kondisi jalan yang rusak menjadi keluhan warga karena menghambat aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, bersekolah, maupun mengangkut hasil pertanian. Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat berharap akses transportasi menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu meningkatkan perekonomian desa.

Salah seorang warga Desa Brondong, Rahayu, mengaku sangat bersyukur atas dimulainya pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan merupakan harapan masyarakat yang akhirnya dapat terwujud.

"Kami sangat senang karena jalan yang selama ini rusak akhirnya diperbaiki. Tentunya ini akan sangat membantu aktivitas warga setiap hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Hilmia yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga pembangunan ini bisa terlaksana. Semoga ke depan semakin banyak pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat," ujar Rahayu.

Rehabilitasi jalan ini disambut positif oleh masyarakat karena dinilai akan memberikan dampak yang besar terhadap kelancaran mobilitas warga. Selain meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, pembangunan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Brondong.

Warga berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indramayu terus berlanjut agar semakin banyak desa yang merasakan manfaat dari pemerataan pembangunan dan hadirnya fasilitas publik yang lebih baik. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com - Memanas! Ratusan nelayan dan juragan kapal Karangsong yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) dan KPL Mina Sumitra menggelar aksi solidaritas di Muara Karangsong, Senin (27/7/26).

Mereka mendesak pemerintah pusat sampai daerah untuk SEGERA melakukan normalisasi muara dan perbaikan breakwater yang rusak parah. Sehingga menghambat aktivitas kapal nelayan keluar masuk pelabuhan karangsong,

Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengatakan pendangkalan muara semakin memburuk, terutama saat musim timur. Akibatnya, kapal-kapal berukuran besar kesulitan melintas bahkan ada yang terjebak selama beberapa hari. Salah satunya KM Gajah Samudera yang tertahan selama tiga hari di luar muara.

“Apabila tuntutan nelayan tidak mendapat respons, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta agar persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah,” ucapnya.

Sementara Ketua KPL Mina Sumitra, H. Suwarto, mengatakan kondisi muara terus memburuk meski pihaknya telah berupaya melakukan pengerukan secara mandiri. Menurutnya, sedimentasi semakin cepat terjadi setelah breakwater mengalami kerusakan.

“Mina Sumitra kan punya dua tongkang. Yang satu untuk menarik kapal keluar masuk, yang satu untuk pemeliharaan air sungai atau pengerukan. Tapi lambat laun, tahun sekarang lebih parah. Karena tenggelamnya breakwater atau pemecah ombak sehingga masuknya pasir yang dibawa ombak semakin cepat,” kata Suwarto, Senin (27/07/26).

Ia menjelaskan, KPL Mina Sumitra juga telah meminta bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu. Permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan pengiriman satu kapal keruk. Namun, upaya itu belum mampu mengatasi persoalan yang terus berulang.

“Alhamdulillah minggu kemarin kita meminta bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu. Mereka mengirim satu kapal keruk, tapi tetap belum bisa,” ujarnya.

Menurut Suwarto, solusi jangka panjang bukan hanya pengerukan. Ia menilai pemerintah perlu membangun kembali breakwater yang rusak, meninggikannya, sekaligus memperpanjang konstruksi tersebut hingga sekitar satu kilometer agar pasir tidak terus masuk ke alur pelayaran.

“Satu-satunya yang saya harapkan adalah breakwater dibangun kembali atau ditinggikan, sekaligus dipanjangkan bertambah sampai satu kilometer. Selain itu, pemerintah juga membantu mengatasi alur muara, apakah dengan mesin sedot atau kapal keruk lagi,” ucapnya.

Ia menambahkan, biaya operasional pengerukan selama ini berasal dari iuran swadaya nelayan yang menjual hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong. Namun, kondisi saat ini membuat beban operasional semakin berat.

“Operasional semakin tinggi, sementara pendapatan semakin rendah. Di sisi lain, pendangkalannya semakin hebat,” katanya.

Meski pengerukan secara swadaya telah dilakukan dan mendapat bantuan satu unit kapal keruk dari Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu, upaya tersebut belum mampu mengatasi sedimentasi yang terus terjadi.

“Karena itu, pihaknya berharap pemerintah membangun kembali serta memperpanjang breakwater sekitar satu kilometer, sekaligus menambah alat keruk agar alur pelayaran tetap terjaga,” katanya.

Persoalan pendangkalan Muara Karangsong sendiri telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah dan sebelumnya juga telah dilakukan program normalisasi secara bertahap, namun nelayan menilai penanganan tersebut masih belum mampu mengatasi sedimentasi yang terus berulang.

Sementara Sekjend GNP, H Robani Hendra Permana, menambahkan Jika muara tidak segera dilakukan perbaikan maka bisa mempengaruhi pasokan ikan di jawa barat.

“karena karangsong ini merupakan pelabuhan pendaratan ikan yang berkontribusi 30 persen terhadap ikan laut di jawa barat, kalau karangsng terganggu maka suplay ikan baik ke Jakarta atau ke jawa barat ikut terganggu,”terangnya.

Selain menuntut normalisasi muara, nelayan juga menyoroti kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah seorang juragan kapal, H. Judah, mengaku nelayan tetap dibebani kewajiban membayar PNBP, sementara akses keluar masuk kapal masih terganggu akibat pendangkalan muara.

“Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata melalui normalisasi Muara Karangsong diperbaikinya breakwatter, agar aktivitas perikanan kembali lancar, roda perekonomian masyarakat pesisir pulih, dan tidak ada lagi kapal yang terjebak akibat sedimentasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih dulu memastikan akses pelayaran berjalan lancar sebelum menarik berbagai pungutan dari nelayan. Ia mengungkapkan, nelayan kini menghadapi persoalan berlapis. Selain kesulitan melewati muara yang dangkal, mereka juga dibebani berbagai kewajiban pembayaran dan sanksi ketika melanggar aturan di laut sementara kebutuhan sarana fasilitas mereka tidak tersentuh.

“Nanti saya sendiri akan mempelopori, saya sendiri yang tidak mau dipungut PNBP. Karena berangkat saja susah, apalagi pulangnya, kami setuju siap ikut aksi ke Jakarta.” tegas Judah.

Dibangunnya breakwater tentunya akan Mempermudah dan Mempercepat Akses Nelayan. Menjaga terjadinya abrasi pantai. dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat nelayan di Karangsong Kecamatan dan Kabupaten Indramayu sekitarnya. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com – Refleksi 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu di Kantor DPC PDI Perjuangan, Minggu (26/7/2026), tak hanya menjadi ajang mengenang sejarah perjuangan demokrasi, tetapi juga mendapat perhatian kalangan mahasiswa yang menilai peristiwa tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia.

Mengusung tema "Meretas Jalan Demokrasi", kegiatan diisi dengan pameran lukisan perjuangan, pemutaran film dokumenter Kudatuli, doa bersama, orasi kebangsaan, pembacaan puisi, monolog, musikalisasi puisi, hingga sarasehan yang mempertemukan kader senior dengan generasi muda. Ratusan peserta yang terdiri atas kader partai, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat mengikuti seluruh rangkaian acara.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, mengatakan Peristiwa 27 Juli merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan demokrasi yang mengajarkan keberanian, keteguhan, dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tekanan politik.

"Refleksi 30 tahun ini kami ingin kembali menegaskan bahwa keberanian menghadapi ketidakadilan itu penting. Keteguhan, keyakinan, dan komitmen untuk terus mengawal demokrasi serta tetap bersama rakyat adalah nilai dasar yang harus terus dijaga," ujarnya.

Selain menjadi ruang refleksi sejarah, kegiatan tersebut juga menghadirkan diskusi lintas generasi yang mendapat respons positif dari kalangan mahasiswa.

Majelis Pembina Daerah BEM PTNU, Yayan Arviansyah, menilai Kudatuli tidak seharusnya dipandang semata sebagai sejarah internal partai politik, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan otoritarianisme yang relevan hingga saat ini.

"Sebagai mahasiswa, kami melihat Kudatuli merupakan simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dan otoritarianisme. Nilai-nilai itu tetap relevan karena kita harus terus mengawal demokrasi agar tidak mengalami kemunduran," kata Yayan.

Menurutnya, berbagai dinamika kebangsaan yang berkembang saat ini menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi harus terus dijaga melalui gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat.

"Kudatuli menjadi sumbu awal untuk membangun gerakan kolektif antara rakyat, mahasiswa, dan seluruh elemen bangsa. Jangan pernah melihat Kudatuli hanya sebagai kepentingan partai politik. Pada masa itu, para aktivis pro-demokrasi berkumpul untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan Kudatuli merupakan momentum penting agar generasi muda tidak melupakan sejarah perjuangan demokrasi.

"Tanpa memahami Kudatuli, kita akan kehilangan salah satu simbol perlawanan paling penting terhadap praktik otoritarianisme pada masa Orde Baru. Karena itu, momentum seperti ini harus terus dirawat sebagai pengingat agar kita selalu waspada terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia," tuturnya.

Yayan juga menyampaikan apresiasi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC PDI Perjuangan beserta jajaran yang telah mengundang mahasiswa dalam forum refleksi ini. Kami berharap PDI Perjuangan terus mengawal demokrasi, khususnya di Kabupaten Indramayu, dan tetap berpihak kepada masyarakat kecil serta memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.

Senada dengan itu, Sofyan Taher dari Lembaga Eksternal BEM PTNU mengatakan refleksi Kudatuli penting dilaksanakan setiap tahun karena menjadi bagian dari perjalanan sejarah demokrasi Indonesia.

"Demokrasi sejatinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, refleksi Kudatuli menjadi momentum bagi kita semua untuk terus mengawasi jalannya demokrasi agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai yang dicita-citakan bangsa," ujarnya.

Menurut Sofyan, Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan salah satu mata rantai sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998.

"Kudatuli menjadi bagian penting dari rangkaian sejarah menuju reformasi. Peristiwa ini harus terus diingat setiap tahun, bukan hanya karena berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga karena menyangkut perjuangan demokrasi, jatuhnya korban jiwa, serta adanya pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi catatan sejarah bangsa," katanya.

Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus melakukan regenerasi kepemimpinan. Saat ini, lebih dari 40 persen struktur kepengurusan telah diisi generasi muda dan perempuan sebagai upaya menghadirkan organisasi yang adaptif sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai ideologis partai.

Melalui refleksi 30 tahun Kudatuli, seluruh peserta berharap semangat perjuangan demokrasi tidak hanya menjadi bagian dari catatan sejarah, tetapi terus hidup dalam gerakan nyata untuk menjaga kebebasan, keadilan, serta keberpihakan kepada masyarakat. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com – Semangat menjaga demokrasi dan merawat nilai-nilai perjuangan kembali ditegaskan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu melalui kegiatan refleksi 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) bertema "Meretas Jalan Demokrasi" yang digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Minggu (26/7/2026).

Peringatan tersebut menjadi ruang mengenang salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus momentum memperkuat komitmen kader untuk terus mengawal nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Beragam kegiatan digelar dalam rangkaian acara, di antaranya pameran lukisan bertema perjuangan, pemutaran film dokumenter Kudatuli, doa bersama bagi para pejuang demokrasi, orasi kebangsaan, pembacaan puisi, monolog, musikalisasi puisi, hingga sarasehan yang mempertemukan kader senior dengan generasi muda.

Acara tersebut dihadiri Kepala BBHAR DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, jajaran pengurus DPC, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, badan dan sayap partai, pengurus PAC dan ranting, mahasiswa, aktivis, serta kader senior yang pernah terlibat dalam dinamika perjuangan politik pada 1996.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, mengatakan Peristiwa 27 Juli merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan partai yang mengajarkan arti keberanian, keteguhan, dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tekanan politik.

"Refleksi 30 tahun ini kami ingin kembali menegaskan bahwa keberanian menghadapi ketidakadilan itu penting. Keteguhan, keyakinan, dan komitmen untuk terus mengawal demokrasi serta tetap bersama rakyat adalah nilai dasar yang harus terus dijaga," ujar Sirojudin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kader senior dan eksponen perjuangan 1996 yang dinilai tetap setia mengawal perjalanan partai tanpa mengedepankan kepentingan pribadi maupun jabatan politik. Menurutnya, dedikasi tersebut menjadi teladan bagi kader-kader muda dalam meneruskan cita-cita perjuangan partai.

Sebagai bagian dari penguatan organisasi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu terus mendorong regenerasi kepemimpinan. Saat ini, lebih dari 40 persen struktur kepengurusan telah diisi generasi muda dan kaum perempuan sebagai wujud komitmen menghadirkan organisasi yang adaptif sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai ideologis partai.

Sirojudin optimistis kolaborasi antara pengalaman kader senior dan semangat generasi muda akan memperkuat peran PDI Perjuangan sebagai pengawal demokrasi sekaligus penyambung aspirasi masyarakat di Kabupaten Indramayu.

Ia berharap forum refleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah, tetapi juga mampu memperkaya wawasan ideologis dan intelektual kader, terutama di tingkat ranting.

"Diskusi ini tidak hanya berhenti pada romantisme sejarah, tetapi mampu melahirkan refleksi yang sesuai dengan kapasitas intelektual dan ideologis kader, khususnya bagi kader baru di tingkat ranting," katanya.

Melalui kegiatan renungan dan sarasehan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu berharap seluruh kader semakin memahami sejarah perjuangan partai, memperkuat soliditas organisasi, menjaga persatuan, serta terus menumbuhkan komitmen untuk hadir dan bekerja bersama rakyat.

Kegiatan berlangsung dengan suasana khidmat sekaligus penuh keakraban. Ratusan kader, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan demokrasi yang diwariskan oleh para pendahulu. (Wira)

‎Kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi antara DPD GP NasDem Kabupaten Indramayu dengan Kelompok Tani Rapi Jaya Putra Desa Pabean Ilir. Selain diikuti kader GP NasDem, aksi penanaman juga melibatkan kelompok tani, masyarakat setempat, dan para pegiat lingkungan.

‎Ketua DPD GP NasDem Kabupaten Indramayu, Arwah Dinata, mengatakan, penanaman mangrove yang dilakukan pada Hari Mangrove Sedunia ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, program tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan target penanaman mencapai 15.000 bibit mangrove secara bertahap.

‎"Yang pertama tentu untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia. Kita ingin menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan pesisir Indramayu. Penanaman mangrove ini akan terus kami lakukan secara bertahap hingga mencapai target 15 ribu pohon sebagai upaya menjaga ekosistem sekaligus mencegah abrasi," ujar Arwah Dinata.

‎Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara DPD GP NasDem Kabupaten Indramayu dengan Kelompok Tani Rapi Jaya Putra yang diketuai Junaedi. Kerja sama itu disepakati untuk jangka waktu 30 tahun, sebagai dasar komitmen bersama dalam pengelolaan kawasan mangrove secara berkelanjutan di Kawasan Bumi Kandung.

‎Arwah menjelaskan, kerja sama jangka panjang tersebut tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, tetapi juga mencakup upaya pemeliharaan, pengembangan, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar agar kawasan mangrove tetap terjaga dan memberikan manfaat ekonomi maupun ekologis.

‎"Kami tidak ingin berhenti pada kegiatan menanam saja. Yang lebih penting adalah bagaimana mangrove ini tumbuh, terawat, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir dalam jangka panjang," katanya.

‎Lebih lanjut, Arwah mengungkapkan bahwa kawasan Bumi Kandung memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berbasis konservasi. Ke depan, kawasan tersebut diharapkan mampu menarik minat investor sehingga dapat menjadi salah satu ikon wisata baru di Kabupaten Indramayu tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan.

‎"Harapan kami, kawasan ini nantinya bisa menjadi mercusuar ekowisata di Indramayu. Dengan tetap menjaga kelestarian alam, kawasan mangrove ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata," ujarnya.

‎Menurut Arwah, meski peringatan Hari Mangrove Sedunia di Kabupaten Indramayu dilaksanakan di beberapa lokasi berbeda, GP NasDem sebagai bagian dari Garda Pemuda tetap berkomitmen menghadirkan aksi nyata dalam menjaga lingkungan.

‎Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama menjaga ekosistem pesisir agar ancaman abrasi yang selama ini menggerus garis pantai Indramayu dapat diminimalkan.

‎"Pesan dan harapan kami sederhana, mari bersama-sama menjaga lingkungan dan melestarikan ekosistem pesisir Indramayu agar abrasi laut tidak lagi mengancam wilayah pantai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat," pungkasnya.

‎Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Rapi Jaya Putra, Junaedi, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan GP NasDem menjadi langkah positif dalam memperkuat gerakan pelestarian mangrove di Desa Pabean Ilir.

‎Selain aktif memimpin kelompok tani yang bergerak di bidang konservasi pesisir, Junaedi juga dikenal aktif sebagai pengurus PBVSI Kabupaten Indramayu. Ia berharap sinergi lintas organisasi dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya kawasan mangrove yang lestari sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan warga pesisir. (Wira)

Indramayu, Cakralensa.com – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAI Pangeran Dharma Kusuma (PDK) Indramayu menyoroti ambruknya ruang guru UPTD SDN 2 Tugu, Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, yang mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu. Peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu dalam pengelolaan dan pengawasan infrastruktur pendidikan.

Ketua DEMA IAI PDK, Akmal Maulana, mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai musibah semata. Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap satuan pendidikan memiliki bangunan yang aman dan layak digunakan, terlebih jika telah memperoleh alokasi anggaran pembangunan dari APBD.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menjelaskan kepada publik bagaimana proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan dilakukan hingga ruang guru di SDN 2 Tugu bisa ambruk. Keselamatan siswa dan guru tidak boleh dikompromikan," tegas Akmal.

Berdasarkan penelusuran DEMA IAI PDK terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), UPTD SDN 2 Tugu memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 melalui paket Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp352.080.000 dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp118.080.000, dengan total Rp470.160.000.

Selain itu, DEMA IAI PDK juga menemukan dokumen RUP Tahun Anggaran 2024 yang memuat paket Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 2 Tugu senilai Rp492.800.000. Namun, mengingat terdapat lebih dari satu desa bernama Tugu di Kabupaten Indramayu, DEMA masih melakukan penelusuran untuk memastikan apakah paket tersebut ditujukan kepada UPTD SDN 2 Tugu di Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, yang ruang gurunya ambruk. Apabila hasil penelusuran menunjukkan bahwa paket tersebut merupakan sekolah yang sama, maka total alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024–2025 mencapai Rp962.960.000 atau hampir Rp1 miliar.

Akmal menegaskan bahwa temuan tersebut akan menjadi bagian dari laporan yang akan disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, DEMA IAI PDK juga akan meminta Inspektorat Kabupaten Indramayu melakukan pemeriksaan administratif serta mendorong Kejaksaan Negeri Indramayu untuk melakukan telaah apabila ditemukan fakta yang memerlukan pendalaman sesuai ketentuan hukum.

"Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, kondisi bangunan yang ambruk di tengah adanya alokasi anggaran pembangunan merupakan fakta yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah," ujar Akmal.

DEMA IAI PDK mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu segera memberikan klarifikasi mengenai pelaksanaan paket-paket pekerjaan di SDN 2 Tugu, termasuk ruang lingkup pekerjaan, pengawasan, serta kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Menurut DEMA, setiap rupiah anggaran pendidikan harus diwujudkan dalam fasilitas yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. (WH/Tim)