Cakra Lensa

Pelantikan Garda Pemuda NasDem Indramayu, Awal Kebangkitan Politik Generasi Muda

Indramayu, Cakralensa.com – Semangat baru dari kalangan generasi muda kembali menguat di kancah politik daerah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Pemuda NasDem Kabupaten Indramayu resmi dilantik untuk periode 2025–2029 dalam acara yang berlangsung khidmat di Aula Hotel Handayani, Minggu (05/04/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Arwah Dinata, S.Hut dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPD Garda Pemuda NasDem, didampingi Ahmad Masuhi sebagai Sekretaris. Momen ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu.

Lucky Hakim menegaskan bahwa Garda Pemuda NasDem merupakan sayap organisasi yang memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan partai, khususnya di kalangan generasi muda.

Ia menyampaikan bahwa Partai NasDem adalah partai terbuka yang memberi ruang bagi berbagai lapisan masyarakat mulai dari petani, perempuan, hingga mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perjuangan politik.

“NasDem ini milik kita semua. Garda Pemuda hadir untuk mengakomodasi spektrum yang lebih luas, khususnya generasi muda. Ini kekuatan besar untuk masa depan,” ujarnya.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah awal memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Dengan jumlah pengurus yang disebut cukup besar, Garda Pemuda NasDem diharapkan mampu menjadi motor penggerak partai di akar rumput.

Lucky Hakim juga menekankan pentingnya keseimbangan antara sistem komando yang terstruktur secara vertikal dengan pendekatan perekrutan yang terbuka secara horizontal.

“Kita vertikal dalam perintah, tapi horizontal dalam perekrutan. Semua suara kita tampung dari berbagai lini,” jelasnya.

Menariknya, pelantikan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi kontestasi politik 2029. Garda Pemuda NasDem akan berperan aktif dalam menjaring dan menyiapkan kader-kader potensial untuk maju sebagai calon legislatif.

Lucky Hakim secara langsung meminta Ketua terpilih, Arwah Dinata, untuk mencari figur-figur terbaik dari internal organisasi.

“Kami mengimbau agar dicari kader terbaik, bukan hanya yang punya potensi suara besar, tapi juga yang memiliki kualitas, integritas, dan benar-benar mau memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, harapan besarpun disematkan pada Garda Pemuda NasDem Indramayu agar mampu menjadi wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial tinggi.

Pelantikan ini menjadi sinyal bahwa regenerasi politik di tubuh Partai NasDem terus berjalan, dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan sebagai fondasi utama.

Ke depan, Garda Pemuda NasDem diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap struktur partai, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan dan menyuarakan aspirasi masyarakat Indramayu. (Wira)

PDI Perjuangan Gelar Konsolidasi Internal di Indramayu, Soroti Isu Sosial, Kesehatan, hingga Pendidikan

Indramayu, Cakralensa.com - Mesin organisasi mulai dipanaskan dari level paling bawah. Konsolidasi internal sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Indramayu digelar di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan ini tak hanya bersifat struktural, dalam kegiatan ini juga partai menyalurkan bantuan sosial dengan melakukan bedah rumah kepada salah satu warga Desa Tegal Taman, Darman, yang rumahnya sudah tidak layak huni. Sehingga, partai membantu dengan membangun rumah Darman agar lebih layak huni.

Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa kerja politik tidak berhenti pada simbol dan atribut, melainkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H Sirojudin dalam sambutannya mengatakan, penyerahan SK yang kini langsung menjangkau tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) merupakan terobosan yang lebih membumi.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan upaya membangun partai yang hidup dan bekerja di lapangan, bukan sekadar administratif. H Sirojudin juga menyinggung tantangan ke depan, termasuk target penambahan kursi pada Pemilu 2029 yang mulai dipetakan sejak dini.

H Sirojudin mengingatkan pentingnya soliditas internal. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral di antara pengurus. Dengan SK yang telah dikantongi, Pengurus DPC PDI Perjuangan Indramayu diminta agar bergerak lebih progresif.

Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyampaikan, agenda ini bukan sekadar seremoni. Penyerahan SK untuk kepengurusan periode 2025–2030 harus menjadi titik awal kerja konkret.

Dikatakannya, tujuan partai jelas, menyejahterakan rakyat. Kader harus hadir setiap hari, membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, apalagi di kondisi yang tidak mudah seperti sekarang. Fokus utama tetap pada kerja nyata, bukan sekadar kalkulasi elektoral.

"Kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Indramayu juga akan memperkuat berbagai bidang kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan," jelasnya

Ia mencontohkan di bidang kesehatan, PDI Perjuangan akan menggerakkan relawan kesehatan yang berperan mengawal pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan.

“Sejatinya orang sakit tidak boleh ditolak oleh puskesmas maupun rumah sakit. Tetapi pada kenyataannya kondisi seperti itu masih bisa terjadi. Karena itu relawan kesehatan akan hadir untuk mengawal pelayanan bagi masyarakat,” tandasnya

Selain itu, lanjut Ono, di bidang pendidikan, relawan juga akan mengawal berbagai persoalan yang kerap dialami masyarakat, salah satunya terkait praktik penahanan ijazah oleh sekolah.

Sementara di sektor sosial, relawan akan membantu masyarakat dalam proses pendataan agar warga yang berhak menerima bantuan tidak terlewatkan.

Dalam acara tersebut turut hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk membela masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan oleh sistem.

“PDI Perjuangan bertugas mengangkat kaum yang terpinggirkan oleh kaum kapitalis. Karena itu PDI Perjuangan harus selalu hadir bersama rakyat,” tegasnya

Ia mengungkapkan, PDI Perjuangan akan membentuk pusat layanan pengaduan masyarakat guna menampung berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Sebagai langkah konkret lainnya, PDI Perjuangan juga akan membentuk jaringan paralegal dengan merekrut anak muda dan remaja yang akan diberikan pemahaman mengenai hukum.

Melalui program tersebut, diharapkan generasi muda memiliki bekal pengetahuan hukum sehingga mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri maupun membantu masyarakat di sekitarnya.

Di akhir kegiatan, diserahkan langsung SK Pengurus DPC PDI Perjuangan Indramayu oleh Ono Surono yang didampingi Ronny Talapessy dan jajaran Pengurus DPD PDI Perjuangan Jabar.

Selain itu, bantuan sosial bedah rumah juga sekaligus diberikan langsung kepada Darman untuk digunakan sebagai rehabilitasi rumahnya yang sudah tidak layak huni.

Imbas Konflik Iran, UMKM Rumah Macrame Indramayu Terdampak Kenaikan Harga Bahan Baku

Indramayu, Cakralensa.com — Gejolak konflik yang terjadi di Iran tak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga mulai dirasakan hingga ke sektor ekonomi kecil di daerah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu.

Salah satu pelaku UMKM, Vivi Suparmiati, pemilik usaha Rumah Macrame menjelaskan kepasa Cakralensa.com mengaku mengalami kenaikan harga bahan baku produksi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini terutama terjadi pada tali katun yang menjadi komponen utama dalam pembuatan produknya.

“Harga bahan baku sebagian ada yang naik, terutama tali katun,” ungkap Vivi, Sabtu (04/04/2026).

Usaha Rumah macrame miliknya memproduksi berbagai jenis kerajinan seperti tas sling bag, dompet, gantungan kunci, hingga dekorasi rumah. Produk-produk tersebut sebagian besar dipasarkan ke luar daerah Indramayu, karena menurutnya daya beli masyarakat lokal masih terbatas.

“Pasar aku lebih banyak di luar daerah, kalau di Indramayu sendiri kurang bagus, apalagi kondisi seperti sekarang,” jelasnya.

Vivi menambahkan bahwa meskipun pasar di beberapa wilayah masih cukup stabil, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena merupakan kawasan wisata, penurunan justru terjadi di wilayah Jabodetabek yang sebelumnya menjadi salah satu pasar potensial.

“Di luar provinsi masih bagus, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena merupakan daerah wisata. Tapi, Jabodetabek turun” katanya.

Kondisi ini diduga berkaitan dengan dampak lanjutan konflik global yang memengaruhi harga energi dan bahan baku industri. Kenaikan harga minyak dunia, misalnya, berimbas pada meningkatnya biaya produksi bahan turunan, yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.

Situasi tersebut memaksa pelaku usaha kecil untuk berpikir ulang dalam menentukan strategi bisnis, mulai dari efisiensi produksi hingga penyesuaian harga jual agar tetap kompetitif di pasar.

Di tengah tekanan ini, pelaku UMKM berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah, baik melalui kebijakan stabilisasi harga bahan baku maupun bantuan pengembangan usaha.

Dengan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, ketahanan UMKM menjadi kunci penting dalam menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak. (Wira)

KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Kuasa Hukum Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur

Indramayu, Cakralensa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di kediaman Ono Surono yang berlokasi di Indramayu pada 2 April 2026. Langkah ini merupakan lanjutan dari rangkaian penyidikan yang sebelumnya juga dilakukan di wilayah Bandung sehari sebelumnya.

Namun, tindakan penyidik KPK tersebut menuai kritik dari pihak kuasa hukum. Sahali, SH, selaku Kepala BBHAR PDI Perjuangan Jawa Barat, menyampaikan keberatan atas proses penggeledahan yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.

Menurut Sahali, penyidik KPK disebut datang tanpa membawa surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ia merujuk pada ketentuan dalam KUHAP Baru Pasal 114 ayat 1 yang mewajibkan adanya izin tersebut dalam proses penggeledahan.

“Penggeledahan kembali dilakukan tanpa surat izin resmi dari pengadilan, padahal itu merupakan syarat yang diatur dalam KUHAP,” ujar Sahali dalam keterangannya.

Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut. Di antaranya disebut berupa buku catatan tahun 2010, buku Kongres PDI Perjuangan 2015, serta satu unit ponsel Samsung dalam kondisi rusak.

Sahali menilai penyitaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang disidik. Ia mengutip Pasal 113 ayat 3 KUHAP Baru yang menyatakan bahwa penyidik hanya dapat menyita barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

“Barang-barang yang diambil tidak memiliki kaitan dengan dugaan perkara. Ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengkritik sikap penyidik yang dinilai tidak profesional dalam menyampaikan informasi ke publik. Ia menuding adanya framing seolah-olah penyidik menyita banyak barang dengan membawa koper, padahal isi yang dibawa disebut hanya dua buku dan satu ponsel rusak.

Sebelumnya, dalam penggeledahan di Bandung pada 1 April 2026, penyidik KPK juga menemukan sejumlah uang yang disebut sebagai dana arisan di lemari pakaian istri Ono Surono. Pihak keluarga mengklaim telah memberikan penjelasan melalui bukti percakapan WhatsApp grup, namun disebut tidak dipertimbangkan oleh penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pelanggaran prosedur tersebut.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, tidak hanya terkait substansi perkara yang tengah diselidiki, tetapi juga menyangkut aspek profesionalitas dan kepatuhan prosedur hukum oleh aparat penegak hukum.

Revolusi Indramayu Kecam Keras Aksi Demo Anarkis di Alun-Alun Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com – Aksi demonstrasi yang berlangsung di Alun-Alun Indramayu pada Kamis (02/04/2026) memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Revolusi Indramayu. Demonstrasi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi publik itu berujung anarkis dengan perusakan fasilitas umum.

Ketua Revolusi Indramayu, Masudin Manaf, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia menekankan bahwa merusak fasilitas publik bukanlah bagian dari perjuangan yang bermartabat.

“Perjuangan rakyat seharusnya dilandasi nilai kedewasaan, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap daerahnya sendiri. Fasilitas publik yang dirusak hari ini adalah milik bersama, dibangun dari uang rakyat, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Masudin Manaf kepada Cakralensa.com.

Menurut Masudin, tindakan anarkis justru mencederai tujuan utama demonstrasi, merusak citra gerakan rakyat, dan berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat Indramayu. Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas, menahan diri, dan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara damai, tertib, dan beradab.

Revolusi Indramayu menegaskan bahwa pihaknya tetap berpihak pada rakyat, namun tidak pernah membenarkan tindakan yang merusak fasilitas umum dan merugikan kepentingan bersama.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap aksi demonstrasi, sekaligus menekankan bahwa perjuangan yang efektif harus dilakukan dengan kepala dingin dan cara-cara yang bermartabat. (Wira)

Aksi Demo Anarkis Terkait PSN di Alun-Alun Indramayu, Lucky Hakim Ancam Tempuh Jalur Hukum

Indramayu, Cakralensa.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyayangkan aksi demonstrasi yang berujung anarkis di Alun-Alun Indramayu pada Kamis (02/04/2026). Dalam keterangannya di Pendopo Indramayu, ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas umum oleh oknum pendemo telah merugikan masyarakat.

Menurut Lucky Hakim, kerusakan yang terjadi akibat aksi tersebut ditaksir mencapai hampir Rp100 juta. Ia menegaskan bahwa fasilitas yang dirusak merupakan hasil pembangunan dari uang rakyat.

“Kerusakannya lumayan banyak, hampir Rp100 juta. Itu uang rakyat, tapi dirusak. Bahkan tulisan ‘Indramayu’ di depan juga dihancurkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak melarang aksi demonstrasi, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga. Namun, ia menekankan agar aksi dilakukan secara tertib tanpa merusak fasilitas umum.

Aksi demonstrasi tersebut diketahui berkaitan dengan penolakan terhadap program revitalisasi tambak yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Lucky Hakim menjelaskan bahwa program tersebut bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah, melainkan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Program ini bukan program bupati, tanahnya juga bukan milik pemda, melainkan tanah negara di bawah kewenangan kementerian. Ini adalah program strategis nasional,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan proyek tersebut. Jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, jalur yang tepat adalah melalui DPR RI, khususnya Komisi IV yang bermitra dengan sektor kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Lebih lanjut, Lucky Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya memfasilitasi dialog antara masyarakat dan kementerian terkait, bahkan dengan menghadirkan langsung perwakilan dari pusat ke Indramayu. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Terkait aksi anarkis, ia menduga adanya oknum yang memanfaatkan momentum demonstrasi untuk melakukan perusakan. Pemerintah daerah pun membuka peluang untuk menempuh jalur hukum apabila pelaku tidak bertanggung jawab.

“Kami beri kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kerusakan. Tapi kalau tidak, tentu akan kami laporkan dan diproses secara hukum,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas serta menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan bertanggung jawab.

Rumah Ono Surono Digeledah, Kuasa Hukum Bantah Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi Soal CCTV

Cakralensa.com — Penggeledahan rumah milik Ono Surono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memicu polemik setelah muncul perbedaan keterangan antara pihak penyidik dan kuasa hukum.

Juru Bicara KPK sebelumnya menyatakan bahwa penyidik tidak mencabut atau mematikan CCTV di lokasi penggeledahan. Menurut KPK, CCTV dimatikan oleh pihak keluarga, dan penyidik hanya melakukan pengecekan tanpa melakukan penyitaan terhadap perangkat tersebut.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Ono Surono, Sahali, S.H. Ia menilai penjelasan KPK tidak logis.

“Apa kepentingan keluarga untuk mematikan CCTV? Justru dalam situasi seperti itu, lebih baik CCTV tetap menyala,” ujarnya.

Sahali menegaskan bahwa penyidiklah yang meminta agar CCTV dimatikan saat proses penggeledahan berlangsung. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap istri Ono Surono setelah CCTV dimatikan. Bahkan, disebut terjadi aksi dorong-mendorong antara penyidik dan penasihat hukum yang berupaya melindungi pihak keluarga.

Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan penyitaan uang tunai oleh penyidik. Disebutkan bahwa penyidik menyita uang sebesar Rp50 juta milik keluarga serta Rp200 juta yang diklaim merupakan dana arisan milik sejumlah peserta. Menurut Sahali, pihaknya telah menunjukkan bukti percakapan WhatsApp grup arisan kepada penyidik, namun tidak diindahkan.

“Penggeledahan ini bagi kami terkesan sebagai upaya framing terhadap Kang Ono Surono, sehingga penyidik memaksakan penyitaan barang-barang yang tidak ada kaitannya,” kata Sahali.

Hingga saat ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait bantahan dari kuasa hukum tersebut.

Aksi Demo Ricuh di Alun-Alun Indramayu, Massa Anarkis Rugikan Fasilitas Publik

Indramayu, Cakralensa.com — Aksi demonstrasi yang berlangsung di Alun-Alun Indramayu, Kamis (2/4/2026), berujung ricuh setelah sejumlah oknum massa bertindak anarkis dan merusak berbagai fasilitas umum.

Aksi yang awalnya diklaim sebagai penyampaian aspirasi berubah menjadi tindakan destruktif ketika demonstran meluapkan kekecewaan karena tidak ditemui oleh Bupati Lucky Hakim. Ketidakhadiran kepala daerah tersebut justru dijadikan alasan oleh massa untuk melakukan perusakan.

Sejumlah fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran rakyat menjadi sasaran amuk, mulai dari kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, hingga lampu hias dan pot bunga. Bahkan, ikon kebanggaan daerah seperti Tugu Nol Kilometer dan ornamen bola hias tak luput dari aksi vandalisme.

Perilaku anarkis ini menuai kecaman karena dinilai mencederai tujuan awal demonstrasi sebagai sarana menyampaikan aspirasi secara damai. Alih-alih mendapatkan simpati, tindakan perusakan justru merugikan masyarakat luas dan mencoreng citra gerakan aksi itu sendiri.

Warga sekitar menyayangkan kejadian tersebut. Mereka menilai aksi yang seharusnya menjadi ruang dialog malah berubah menjadi ajang pelampiasan emosi yang tidak terkendali.

Kondisi Alun-Alun yang rusak parah menjadi bukti nyata bahwa tindakan anarkis hanya meninggalkan kerugian tanpa solusi.

Semangat Baru Usai Lebaran, Pabean Udik Gaungkan Kebersamaan Lewat Halal Bihalal

Indramayu, Cakralensa.com – Dalam suasana hangat pasca Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah, Pemerintah Desa Pabean Udik menggelar kegiatan halal bihalal sebagai upaya mempererat tali silaturahmi antar perangkat desa dan masyarakat. Acara tersebut berlangsung di Kantor Desa Pabean Udik pada Rabu (01/04/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk saling memaafkan serta memperkuat kebersamaan setelah menjalani bulan suci Ramadan. Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Pabean Udik, Samsul Ma’arip, beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Kepala Desa Pabean Udik, Samsul Ma’arip menyampaikan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan juga sarana untuk membangun keharmonisan dan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Momentum Idulfitri ini menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan. Dengan kebersamaan yang kuat, kita bisa membangun Desa Pabean Udik menjadi lebih baik dan semakin bersinar,” ujarnya.

Suasana penuh keakraban terlihat sepanjang acara, di mana para peserta saling bersalaman dan berbincang dalam nuansa kekeluargaan. Hal ini mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat desa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terus terjaga, serta menjadi fondasi dalam mendorong pembangunan dan kemajuan Desa Pabean Udik ke arah yang lebih baik. (Wira)

Dinamika Politik Warnai LKPJ 2025, Wacana Pansus Perumdam TDA Menguat di DPRD Indramayu

Indramayu, Cakralensa.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kembali diwarnai dinamika politik, Rabu (1/4/2026). Sorotan utama mengarah pada usulan sejumlah fraksi terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji persoalan pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menunjukkan sikap santai namun tegas. Ia menilai, kritik dan usulan dari DPRD merupakan bagian wajar dalam sistem demokrasi.

“Silakan, bagi saya itu adalah hak dewan. Mekanismenya dipersilakan untuk ditempuh,” ujar Lucky usai menghadiri rapat, dengan nada tenang.

Menurutnya, jika DPRD ingin menggali persoalan secara lebih mendalam, pembentukan Pansus merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, berbagai isu yang berkembang di masyarakat dapat dikaji langsung kepada pihak yang berwenang, bukan sekadar berdasarkan informasi yang belum tentu valid.

“Daripada bertanya pada ‘rumput yang bergoyang’, lebih baik langsung kepada entitas yang dituju,” ujarnya.

Meski demikian, Lucky menegaskan posisinya tetap netral. Ia tidak dalam posisi mendorong maupun menghambat pembentukan Pansus. Baginya, selama sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, proses tersebut sah untuk dilakukan.

“Saya tidak boleh mendorong, juga tidak boleh menghalangi. Silakan jika memang itu diperlukan,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan jajaran direksi Perumdam TDA agar siap menghadapi kemungkinan pemanggilan oleh DPRD, terutama jika Pansus benar-benar dibentuk.

“Direksi harus siap menjalankan kewajibannya. Jika dimintai keterangan oleh dewan, apalagi dalam forum Pansus, wajib dijawab,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Hj. Nurhayati, menyatakan bahwa usulan pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh pimpinan dewan. Ia menegaskan, keputusan tidak bisa diambil secara sepihak.

“Semua harus melalui mekanisme. Saya tidak akan mengambil keputusan sendiri, karena pimpinan dewan tidak hanya satu,” ujarnya.

Nurhayati juga menekankan bahwa saat ini usulan tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi.

“Silakan usulan itu berproses. Kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Ini masih sebatas usulan, belum keputusan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga belum mengundang seluruh fraksi maupun komisi terkait yang menjadi mitra kerja Perumdam TDA.

Dengan sikap terbuka dari eksekutif dan kehati-hatian legislatif, keputusan kini berada di tangan DPRD Indramayu. Wacana pembentukan Pansus Perumdam Tirta Darma Ayu menjadi ujian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD.

Publik pun menaruh harapan besar. Jika Pansus benar-benar dibentuk, hasil kajiannya diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan pelayanan air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat. (Wira)