Indramayu, Cakralensa.com - Proyek rehabilitasi sejumlah toilet di Gedung DPRD Indramayu yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah kini menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menduga kuat adanya keterlibatan Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati, dalam pengaturan anggaran proyek tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan, proyek rehabilitasi yang mencakup beberapa fasilitas toilet di lingkungan DPRD tidak hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga terkait dengan mekanisme pengaturan anggaran. Nama Ketua DPRD disebut-sebut ikut andil dalam menentukan plus minus alokasi dana proyek tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPRD maupun Ketua DPRD terkait dugaan tersebut. Publik menanti penjelasan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi lebih jauh.
"Proyek dengan nilai ratusan juta rupiah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan fasilitas gedung wakil rakyat. Namun, dugaan keterlibatan pimpinan DPRD dalam pengaturan anggaran menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan akuntabilitas penggunaan dana publik, "ujar Didi warga Indramayu kepada wartawan belum lama ini.
Kecurigaan masyarakat tidak hanya pada kegiatan rehab toilet. Akan tetapi ada beberapa kegiatan pengadaan lainnya yang dianggap janggal seperti Belanja Bahan Cetak Kalender untuk 50 Anggota DPRD yang menelan anggaran Rp. 77.220.000 juta, termasuk Belanja Bahan Cetak Rp. 186.391.000," Belanja Cetak Buku Tatib DPRD sebesar Rp. 70.110.000,' Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Gedung DPRD Rp. 124.200.000 juta. Dan Belanja Makanan Minuman Rapat Rp. 915.650.000 juta.
"Anggran untuk Kalender hebat sekali, sampe 77.220.juta. Buku Tatib sampe 70.110juta dan kamar mandi DPRD sampe 124.200 juta.. BPK harus turun tangan dan segera sikapi, "kata Didi.
Transparansi anggaran dan pengawasan publik adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi anggaran mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Keterbukaan informasi sangat diperlukan, transparansi masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan, realisasi, dan audit anggaran secara jelas, akurat, dan tepat waktu.
Sebagai wujud nyatanya pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan dana publik kepada rakyat.
Hal ini dilakukan agar ada keterbukaan guna mempersempit ruang manipulasi, mark-up proyek, dan praktik rente.
Selain itu partisipasi masyarakat dapat memberi masukan, kritik, dan saran terhadap prioritas pembangunan.
Disisi lain sebagai bentuk kontrol sosial maka masyarakat berhak mengawasi apakah anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Pengawasan publik memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan tidak boros. Bahkan Dengan pengawasan, program yang tidak efektif bisa dievaluasi dan diperbaiki.
Akan tetapi sangt beresiko jika transparansi lemah yang bakal menimbulkan korupsi semakin meningkat karena ruang manipulasi anggaran terbuka. Kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dan efektivitas pembangunan rendah, karena dana tidak digunakan sesuai
Transparansi anggaran dan pengawasan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat demokrasi yang sehat. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat memastikan setiap rupiah uang negara digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak. (Wira/Tim)
Posting Komentar