Indramayu, CakraLensa.com — Polemik Indramayu Expo dalam rangka Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu kian memanas. Setelah muncul informasi mengenai dugaan belum tuntasnya setoran retribusi ke kas daerah dan tarif stan UMKM yang disebut mencapai Rp3,5 juta, kini mencuat pula persoalan honor panitia yang dikabarkan belum dibayarkan hingga kegiatan berakhir.
Situasi ini menjadi ujian bagi Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa perayaan hari jadi daerah tidak boleh membuat pelaku UMKM merugi.
Namun, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan: bagaimana pengelolaan keuangan expo dilakukan, bagaimana nasib hak panitia yang telah bekerja, dan siapa yang bertanggung jawab atas seluruh persoalan tersebut?
Salah satu narasumber, Kimung, membenarkan bahwa honor panitia belum dibayarkan.
“Bener belum dibayar,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Kimung menyebut persoalan pembayaran tersebut masih menunggu penyelesaian dari pihak penanggung jawab. Sementara itu, anggota panitia bernama Santi juga membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah panitia aktif belum menerima kejelasan mengenai honor yang menjadi hak mereka.
Bahkan, menurut Santi, belum ada penjelasan resmi mengenai besaran honor yang akan diterima panitia aktif.
Persoalan ini menambah panjang daftar pertanyaan terkait penyelenggaraan Indramayu Expo. Jika UMKM dituntut memperoleh manfaat ekonomi, bagaimana dengan panitia yang telah mengerahkan tenaga selama kegiatan berlangsung, tetapi mengaku belum mendapatkan kepastian pembayaran?
Di tengah persoalan tersebut, beredar dugaan keterlibatan seseorang berinisial YH, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo, dalam merekomendasikan Fahmi sebagai vendor penyelenggara. Informasi ini belum terverifikasi dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Jika benar terdapat keterlibatan pihak yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, proses penunjukan vendor perlu dijelaskan secara transparan. Publik berhak mengetahui dasar pemilihan pengelola, mekanisme kerja sama, serta pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran dan kewajiban keuangan kegiatan.
Lucky Hakim pun ditantang membuktikan bahwa komitmennya melindungi UMKM bukan sekadar pernyataan. Pemerintah daerah perlu memastikan status retribusi, meminta penjelasan mengenai honor panitia, dan mengevaluasi pengelolaan expo secara menyeluruh.
Terlebih, beredar kabar Fahmi berpeluang kembali menjadi pengelola dalam perayaan Hari Jadi ke-500 Indramayu. Jika kabar tersebut benar, evaluasi atas pelaksanaan sebelumnya semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan baru diambil.
Polemik ini bukan semata-mata soal vendor atau pembayaran honor. Persoalan utamanya adalah transparansi dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang membawa nama Kabupaten Indramayu.
Berapa retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah? Bagaimana aliran pembayaran stan? Mengapa honor panitia belum dibayarkan, dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya? Bagaimana proses penunjukan vendor dilakukan?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban resmi, bukan sekadar kabar yang berkembang di tengah masyarakat.
Jika tidak ada persoalan dalam pengelolaan, keterbukaan justru akan membantu menjernihkan keadaan. Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan atau ketidakpatuhan, pemerintah harus menindaklanjutinya sesuai aturan.
Kini, Lucky Hakim dituntut memastikan seluruh persoalan tersebut diperiksa secara objektif, termasuk apabila terdapat pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkungan Pendopo.
Jangan sampai kemeriahan expo hanya terlihat di panggung, sementara persoalan retribusi, hak panitia, dan pertanggungjawaban pengelolaan justru tertinggal di belakang layar.



Posting Komentar